1.  1. Konsep koperasi
 Menurut Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah
usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan
ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat
tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan
memberi jasa kepada kawan berdasarka “seorang buat
semua dan semua buat orang”.

2.  Konsep koperasi terbagi tiga yaitu:
 1.Konsep Koperasi Barat
 2.Konsep Koperasi Sosialis
 3.Konsep Koperasi Negara Berkembang

3.  1.1 Konsep koperasi barat
 Yaitumerupakan organisasi ekonomi, yang dibentuk
secara sukarela oleh orang- orang yang mempunyai
kesamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi
kepentingan para anggotanya serta menciptakan
keuntungan timbale balik bagi anggota koperasi
maupun perusahaan koperasi

4.  1.2 Konsep koperasi sosialis
 Yaitu koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh
pemerintah dan dibentuk dengan tujuan
merasionalkan produksi, untuk menunjang
perencanaan nasional.
 Menurut koperasi ini, koperasi tidak berdiri sendiri
tetapi merupakan subsistem dari system sosialisme
untuk mencapai tujuan-tujuan system sosialis
komunis.

5.  1.3 Konsep koperasi Negara
berkembang
 Yaitu koperasi sudah berkembang dengan ciri
tersendiri, yaitu dominasi campur tangan
pemerintah dalam pembionaan dan
pengembangannya. Konsep Negara berkembang :
tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi
social ekonomi anggotanya.

6.  2. Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi
 Pada saat ini dengan globalisasi dan runtuhnya perekonomian sosialis di Eropa
Timur serta terbukanya Afrika, maka gerakan koperasi didunia telah mencapai suatu
status yang menyatu diseluruh dunia. Dimasa lalu jangkauan pertukaran pengalaman
gerakan koperasi dibatasi oleh blok politik/ekonomi, sehingga orang berbicara
koperasi sering dengan pengertian berbeda. Meskipun hingga tahun 1960-an konsep
gerakan koperasi belum mendapat kesepakatan secara internasional, namun dengan
lahirnya Revolusi ILO-127 tahun 1966 maka dasar pengembangan koperasi mulai
digunakan dengan tekanan pada saat itu adalah memanfaatkan model koperasi
sebagai wahana promosi kesejahteraan masyarakat, terutama kaum pekerja yang
ketika itu kental dengan sebutan kaum buruh.

7.  Pada akhir 1980-an koperasi dunia mulai gelisah dengan proses globalisasi
dan liberalisasi ekonomi dimana-mana, sehingga berbagai langkah
pengkajian ulang kekuatan koperasi dilakukan. Hingga tahun 1992 Kongres
ICA di Tokyo melalui pidato Presiden ICA (Lars Marcus) masih melihat
perlunya koperasi melihat pengalaman swasta, bahkan laporan Sven
Akheberg menganjurkan agar koperasi mengikuti layaknya “private
enterprise”. Sepuluh tahun kemudian Presiden ICA saat ini Robeto
Barberini menyatakan koperasi harus hidup dalam suasana untuk
mendapatkan perlakuan yang sama “equal treatment” sehingga apa yang
didapat dikerjakan oleh perusahaan lain juga harus terbuka bagi koperasi
(ICA,2002). Koperasi kuat karena menganut “established for last”.

8.  Pada tahun 1995 gerakan koperasi menyelenggarakan Kongres koperasi di
Manchester Inggris dan melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan
International Cooperative Identity Statement (ICIS) yang menjadi dasar
tentang pengertian prinsip dan nilai dasar koperasi untuk menjawab
tantangan globalisasi. Pesan Jakarta yang terpenting adalah hubungan
pemerintah dan gerakan koperasi terjadi karena kesamaan tujuan antara
Negara dan gerakan koperasi, namun harus diingat program bersama
tidak harus mematikan inisiatif dan kemurnian koperasi. Pesan kedua
adalah kerjasama antara koperasi dan swasta (secara khusus disebut
penjualan saham kepada koperasi) boleh dilakukan sepanjang tidak
menimbulkan erosi pada prinsip dan nilai dasar koperasi.

9.  2.1 Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan
Aliran Koperasi
 Perbedaan ideology suatu bangsa akan mengakibatkan
perbedaan system perekonomiannya dan tentunya aliran
koperasi yang dianutpun akan berbeda. Sebaliknya,
setiap system perekonomian suatu bangsa juga akan
menjiwai ideology bangsanya dan aliran koperasinya
pun akan menjiwai system perekonomian dan ideology
bangsa tersebut.

10.  2.2 Aliran Koperasi
 Berdasarkan peran gerakan koperasi dalam system
perekonomian dan hubungannya dengan
pemerintah, Paul Hubert Casselman membaginya
menjadi 3 aliran, yaitu :

11.  a. Aliran Yardstick
 Banyak dijumpai pada Negara – Negara yang berideologi
kapitalis. Menurut aliran ini, koperasi dapat menjadi kekuatan untuk
mengimbangi, menetralisirkan, dan mengoreksi berbagai keburukan
yang ditimbulkan oleh system kapitalisme.
 b. Aliran Sosialis
 Menurut aliran ini, koperasi dipandang sebagai alat yang
paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping
itu menyatukan rekyat lebih mudah melalui organissi koperasi.
 c. Aliran Persemakmuran
 Menurut aliran ini, koperas berperan untuk mencapai
kemakmuran masyarakat yang adil dan merata dimana koperasi
memegang peranan uang utama dalam struktur perekonomian
masyarakat.

12.  Koperasi terbagi menjadi 4 aliran atau schools of
cooperatives berdasarkan peranan dan fungsinya
dalam konstelasi perekonomian Negara, yaitu :
 a. Cooperative Commonwealth School
 b. School of Modified Capitalism
 c. The Socialist School
 d. Cooperative Sector School

13. 3 SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI
 3.1 Sejarah Lahirnya
Koperasi
 Koperasi modern yang berkembang lahir pertama kali
di inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844.
koperasi timbul dimasa perkembangan kapitalisme
sebagai akibat revolusi industri. Awalnya koperasi
Rochdale adalah sebuah usaha penyediaan barang –
barang konsumsi untuk kebutuhn sehari – hari.

14.  Nilai dan Prinsip
 Prinsip – prinsip berikut disytiharkan di Manchester, United
Kingdom pada 23 September 1995 :
 1) Keanggotaan sukarela dan terbuka
 2) Kawalan Demokrasi oleh Anggota
 3) Penglibatan Anggota dalam Kegiatan Ekonomi
 4) Kebebasan dan Autonomi
 5) Pendidikan, Latihan, dan Maklumat
 6) Kerjasama Antara Koperasi – Koperasi
 7) Prihatin Terhadap Komuniti

15.  3.2
SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI
INDONESIA
 MenurutSukoco dalam bukunya “Seratus Tahun
Koperasi di Indonesia”, badan hokum koperasi
pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di
Luewiliang, yang didirikan pada tanggal 16 Desember
1895.

16.  Pada masa penjajahan diberlakukan “Culturstelsel” yang mengakibatkan
penderitaan bagi rakyat, terutama para petani dan golongan bawah.
Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan dari seorang Patih Purwokerto:
Raden Ngabei Ariawiriaatmadja bersma kawan – kawan untuk menolong
sejawatnya para pegawai negeri pribumi dan mengatasi cengkeraman
pelepas uang yaitu dengan mendirikan Bank Simpan Pinjam, semacam
Bank Tabungan yang dalam istilah UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok –
Pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp – en Spaarbank
der Inlandsche Hoofden”. Dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih
sama dengan Bank Simpan Pinjam para “priyai” Purwokerto. Gerakan Patih
Ariawiriaatmadja ini mendapat dukungan penuh Asisten Residen
Purwokerto E. Sieburg, atasan sang Patih.

17.  Tidak lama kemudian, E. Sierburg diganti oleh WPD de Wolf van Westerode yang
baru datang dari Negara Belanda, dan ingin mewujudkan cita – citanya untuk
menyediakan kredit bagi petani melalui konsep koperasi Raiffeisen. Akibat
perluasan lingkup dan jangkauan “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der
Inlandsche Hoofden” maka pada tahun 1896 berdirilah “De Poerwokertosche
Hulp, Spaar en Landbouw Creditbank” atau Bank Simpan Pnjam dan Kredit
Pertanian Purwokerto.
 Sedangkan pada tahun 1908 lahir perkumpulan Budi utomo yang dalam programnya
memanfaatkan sector perkoperasian untuk mensejahterakan rakyat miskin dimulai
dengan koperasi industri kecil dan kerajinan.
 Kemudian tahun 1915 lahir UU Koperasi yang pertama “Verordening op de
Cooperative Vereeniging” dengan Koinklijk Besluit 7 April 1915 Indisch Staatsblad
No. 431 yang bunyinya sama dengan UU Koperasi di Negara Belanda (tahun
1876 No.277) yang kemudian diubah tahun 1925.

18.  Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140
tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai
pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961, diselenggarakan Musyawarah
Naional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip
Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.
 Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan UU No. 14, dimana prinsip
NASAKOM diterapkan pada koperasi.
 Kemudian pada tahun 1992, UU No. 12 tahun 1967 tersebut disempurnakan
dan diganti menjadi UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 9 tahun 1995 tentang Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga
sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan,
yang membedakan koperasi yang bergerak di sektor moneter dan sektor riil.

19.  Dari hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan yaitu
sebagai berikut bahwa koperasi itu sendiri adalah usaha
bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi
berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong
tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada
kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat
orang. Perbedaan ideology suatu bangsa akan mengakibatkan
perbedaan system perekonomiannya dan tentunya aliran
koperasi yang dianut pun akan berbeda. Sebaliknya, setiap
system perekonomian suatu bangsa juga akan menjiwai
ideology bangsanya dan aliran koperasinya pun akan
menjiwai system perekonomian dan ideology bangsa
tersebut.


20.  http://debydeboo.wordpress.com/2011/10/
10/konsep-aliran-dan/