Ekonomi Koperasi (Bab 1 & Bab 2) - Kelompok 1 Kelas 3EA20 Ghea Megah Pahleti
KELOMPOK 1
BAB 1 : Konsep, Aliran, dan Sejarah Koperasi
BAB 2 : Pengertian dan Prinsip-Prinsip Koperasi
Ekonomi Koperasi
2017
Universitas Gunadarma
Sumber : Buku Koperasi, Teori dan Praktek
Karangan : Arifin Sitio dan Halomoan Tamba
Tahun : 2001
Penerbit : Erlangga - Jakarta
Ekonomi Koperasi (Bab 1 & Bab 2) - Kelompok 1 Kelas 3EA20 Ghea Megah Pahleti
KELOMPOK 1
BAB 1 : Konsep, Aliran, dan Sejarah Koperasi
BAB 2 : Pengertian dan Prinsip-Prinsip Koperasi
Ekonomi Koperasi
2017
Universitas Gunadarma
Sumber : Buku Koperasi, Teori dan Praktek
Karangan : Arifin Sitio dan Halomoan Tamba
Tahun : 2001
Penerbit : Erlangga - Jakarta
3. KONSEP KOPERASI
• KONSEP KOPERASI BARAT
• KONSEP KOPERASI SOSIALIS
• KONSEP KOPERASI NEGARA
BERKEMBANG
4. KONSEP KOPERASI BARAT
KOPERASI merupakan organisasi swasta,
yang dibentuk secara sukarela oleh
orang-orang yang mempunyai
persamaan kepentingan dengan maksud
mengurusi kepentingan para anggotanya
serta menciptakan keuntungan timbal
balik bagi anggota koperasi maupun
perusahaan koperasi.
5. UNSUR-UNSUR POSITIF KONSEP
KOPERASI BARAT
• Keinginan individu dapat dipuaskan dgn cara bekerjasama
anta anggota dgn saling membantu dan saling
menguntungkan
• Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi
untuk mendapatkan keuntungan dan menanngung resiko
bersama
• Hasil berupa surplus/keuntungan didistribusikan kepada
anggota sesuai dgn metode yang telah disepakati
• Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan
kedalam cadangan koperasi
6. KONSEP KOPERASI SOSIALIS
KOPERASI direncanakan dan dikendalikan oleh
pemerintah dan dibentuk dengan tujuan
merasionalkan produksi untuk menunjang
perencanaan nasional.
7. KONSEP KOPERASI NEGARA
BERKEMBANG
• Koperasi sudah berkembang dgn ciri tersendiri, yaitu
dominasi campur tangan pemerintah dalam
pembinaan dan pengembangannya.
• Perbedaan dgn konsep sosialis, pada konsep sosialis
tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi
dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif
sedangkan konsep koperasi negara berkembang,
tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi sosial
ekonomi anggotanya.
9. ALIRAN YARDSTICK
• Dijumpai pada negara-negara yang berideologi
kapitalis atau yang menganut ekonomi liberal.
• Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk
mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi.
• Pemerintah tidak melakukan campur tangan
terhadap jatuh bangunnya koperasi ditengah-
tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak
ditangan anggotanya sendiri.
• Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-
negara barat dimana industri berkembang dengan
pesat
10. ALIRAN SOSIALIS
• Koperasi dipandang sbg alat yang paling
efektif untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat, disamping itu menyatukan
rakyat lebih mudah melalui organisasi
koperasi.
• Pengaruh aliran ini banyak dijumpai
dinegara-Negara Eropa Timur dan Rusia.
11. ALIRAN PERSEMAKMURAN
(COMMONWEALTH)
• Koperasi sbg alat yang efisien dan efektif dlm
meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
• Koperasi sbg wadah ekonomi rakyat berkedudukan
strategis dan memegang peranan utama dalam
struktur perekonomian masyarakat.
• Hubungan pemerintah dgn gerakan koperasi
bersifat “kemitraan (partnership), dimana
pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar
iklim pertumbuhan koperasi tercipta dgn baik.
12. SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI
• 1844 di ROCHDALE INGGRIS, lahirnya koperasi modern yang
berkembang dewasa ini th. 1852 jumlah koperasi diinggris sudah
mencapai 100unit.
• 1862 dibentuknya Pusat Koperasi Pembelian “The Coorperative
Whole Sale Society (CWS)”
• 1818-1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh
Ferdinan Lassale, Fredrich W. Raiffesen
• 1801-1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh
Herman Schulze
• 1896 di Londonterbentuklah ICA (International Coorperative
Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan
Internasional.
13. SEJARAH BERKEMBANGNYA
KOPERASI DI INDONESIA
• 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun
Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan
Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi
melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang.
Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun
1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank
der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto.
Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil
Servants”
• 1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor
Volks-credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di
Indonesia.
• 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya
• 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan
Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.
• 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk
melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin
• 1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM
(Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan
Munaskop II di Jakarta
• 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok Pokok
Perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
• Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi
16. DEFINISI ILO
Intenational Labour Office (ILO)
Menurut ILO definisi koperasi adalah sebagai berikut :
….. Cooperation is an association of person, usually of limited means, who have
voluntaily joined together to achieve a common economic and through the
formation of a democratically controlled businnes organization, making equitable
contribution of the capital required and eccepting a fair share of the risk and
benefits of the undertaking.
Definisi di atas terdiri dari unsur unsur berikut :
1. Kumpulan orang orang
2. Bersifat sukarela
3. Mempunyai tujuan ekonomi bersama
4. Organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis
5. Kontribusi modal yang adil
6. Menanggung kerugian bersama dan menerima keuntungan secara adil.
17. DEFINISI CHANIAGO
Definisi Chaniago (Arifinal Chaniago / 1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang
beranggotakan orang – orang atau badan
hokum, yang memberikan kebebasan kepada
anggota untuk masuk dan keluar,
denganbekerja sama secara kekeluargaan
menjalankan usaha untuk mempertinggi
kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
18. DEFINISI DOOREN
Definisi Dooren
Sudah memperluas pengertian koperasi,
dimana koperasi tidaklah hanya kumpulan
orang – orang, akan tetapi juga merupakan
kumpulan dari badan – badan hokum.
19. DEFINISI HATTA
Definisi Hatta
Adalah usaha bersama untuk memperbaiki
nasib penghidupan ekonomi berdasarkan
tolong – menolong , semangat tolong
menolong tersebut didorong oleh keinginan
member jasa kepada kawan berdasarkan
seorang buat semua dan semua buat orang.
20. DEFINISI MUNKNER
Definisi Munkner
Koperasi sebagai organisasi tolong menolong
yang menjalankan “urusniaga” secara
kumpulan, yang berazaskan konsep tolong –
menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata
– mata bertujuan ekonomi, bukan social
seperti yang dikandung gotong – royong.
21. DEFINISI UU NO. 25 / 1992
Definisi UU No. 25 / 1992
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang – seorang atau badan
hokum koperasi, dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas azas kekeluargaan
22. B. TUJUAN KOPERASI
Tujuan Koperasi
Untuk menyejahteraan anggotanya. Tujuan
utama adalah mewujudkan masyarakat adil
makmur materian dan spiritual berdasarkan
pancasila dan undang – undang Dasar 1945.
23. C. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
• Prinsip Munkner
• Prinsip Rochdale
• Prinsip Raiffeisen
• Prinsip Schulze
• Prinsip ICa
• Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia
1. Prinsip koperasi Indonesia menurut UU No. 12 /
1967
2. Prinsip koperasi Indonesia menurut UU No. 25 /
1992
24. PRINSIP MUNKNER
·Menurut Hans H. Munkner ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai berikut.
• Keanggotaan bersifat sukarela
• Keanggotaan terbuka
• Pengembangan anggota
• Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
• Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis
• Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
• Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
• Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
• Perkumpulan dengan sukarela
• Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
• Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
• Pendidikan anggota
25. PRINSIP ROCHDALE
Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di
Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi
koperasi diseluruh dunia.
Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut.
• Pengawasan secara demokratis
• Keanggotaan yang terbuka
• Bunga atas modal dibatasi
• Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai
jasanya.
• Penjualan sepenuhnya dengan tunai
• Barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan
• Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai
prinsip koperasi
• Netral terhadap politik dan agama
26. PRINSIP RAIFFEISEN
Menurut Freidrich William Raiffeisen (1818-
1888) , dari Jerman , prinsip koperasi adalah
sebagai berikut.
• Swadaya
• Daerah kerja terbatas
• SHU untuk cadangan
• Tanggung jawab anggota tidak terbatas
• Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
• Usaha hanya kepada anggota
• Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang
27. PRINSIP HERMAN SCHULZE
Prinsip koperasi menurut Herman Schulze (1800-
1883) adalah sebagai berikut.
• Swadaya
• Daerah kerja tak terbatas
• SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada
anggota
• Tanggung jawab anggota terbatas
• Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
• Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
28. PRINSIP ICA (International
Coorperative Alliance)
ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi
tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan
prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut.
• Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang
dibuat-buat
• Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara
• Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada
• SHU dibagi 3 :
• Sebagian untuk cadangan
• Sebagian untuk masyarakat
• Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasanya
• Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus
• Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat
regional, nasional, maupun internasional.
29. PRINSIP KOPERASI INDONESIA
Menurut UU No. 12 / 1967
Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967 adalah
sebagai berikut.
• Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI
• Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai
pencerminan demokrasi dalam koperasi.
• Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
• Adanya pembatasan bunga atas modal
• Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat
umumnya
• Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
• Swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip
dasar percaya pada diri sendiri.
30. PRINSIP KOPERASI INDONESIA
Menurut UU No.25 / 1992
Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun
1992 adalah sebagai berikut.
• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan
jasa masing-masing
• Pemberian batas jas yang terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan perkoperasian
• Kerja sama antar koperasi