Local Tax

1. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
ANALISIS PERTUMBUHAN SERTA EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Oleh:
Farida Aryani*
ABSTRACT
This research is intended to know the growth, effectiveness and efficiency of
regional tax collecting of Musi Banyuasin regency. This research is a
quantitative research using primary data based on the results of interview
and secondary data in the form of budget and realization of regional tax
receiving as well as the cost of tax collecting for three years period 2009 to
2013. The result of this research states that the growth of regional tax of
Musi Banyuasin is considered very well and the rate of acceptance
realization increase is 57.25% from 2009 to 2013, inspite of the fact that the
ratio of growth is relatively small that is 2.66.The effectiveness of regional
tax collecting of Musi Banyuasin regency from 2009 untill 2013 was
completely effective due to the fact that the effectiveness ratio rate is more
than 100%; that is 130.78% in spite of the fact that in 2012 and 2013 the
target of regional tax acceptance had not reached 100% yet. The
unreachable regional tax acceptance was caused by the unpaid regional tax
that is caused by low awareness of regional tax payers and furthermore the
regional government is not strict to give the sanctions to the tax payers who
did not pay the tax. Having a look at the efficiency of regional tax collecting
from 2009 to 2013, it could be categorized that it is highly efficient due to
the fact that the collecting cost is less than 25%; it’s only 5%.
Keywords: Regional Tax Growth, Effectiveness of Regional Tax Collecting
and Efficiency of Regional Tax Collecting.
PENDAHULUAN
Dalam konteks penghimpunan sumber pendapatan daerah, biaya,
sarana, tenaga dan cara yang digunakan merupakan ukuran dari masukan,
sedangkan penerimaan daerah akan menjadi ukuran dari pada keluaran.
Pengukuran kinerja pajak dapat dilihat baik dari sisi efektivitas maupun
efisiensi. Pemungutan pajak daerah dilakukan melalui rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya

2. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak
serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak daerah didasarkan pada
penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak.
Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan dilaksanakan dengan
menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang
dipersamakan. Selanjutnya pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh
Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan.
Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya
PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari pajak daerah. Semakin besar
pajak yang diterima akan semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Pajak daerah merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga
agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan
sistem otonomi daerah, pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara
terpadu dengan peraturan pemerintah pusat. Pembinaan ini dilakukan secara
terus menerus, terutama mengenai objek, subjek, dan tarif pajak, sehingga
pendapatan dari pajak daerah terus meningkat.
Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten
terbesar dengan luas 15% dari Provinsi Sumatera Selatan serta memiliki
beraneka ragam sumber daya alam dan jasa yang dapat dikenakan pajak
daerah, mulai dari sektor industri sampai dengan jasa-jasa yang disediakan

3. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
oleh pihak swasta yang dapat dikenakan tarif pajak daerah. Berdasarkan
data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa target (anggaran) penerimaan
pajak daerah kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang
cukup besar setiap tahun selama lima tahun dari tahun 2009 sampai dengan
2013, namun realisasi penerimaan pajak daerahnya berfluktuasi bahkan
tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 melebihi 100%, sedangkan tahun
2012 dan 2013 hanya mencapai 90%.
Menurut pengamatan Peneliti, ada fenomena yang menarik perhatian
yaitu pemerintah terus meningkatkan jumlah target penerimaan pajak
daerah, padahal prosentase realisasinya mengalami penurunan. Fenomena
inilah yang mendorong peneliti untuk menganalisis pertumbuhan pajak
daerah, efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi
Banyuasin. Adapun masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini
adalah: bagaimana pertumbuhan serta efektifitas dan efisiensi pemungutan
pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pertumbuhan serta
efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi
Banyuasin selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Penelitian ini
diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengambilan keputusan dan

4. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
kebijakan penetapan target penerimaan pajak daerah guna meningkatkan
pertumbuhan serta efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research).
Sekaran (2006:9), menyatakan bahwa penelitian terapan yaitu penelitian
yang dilakukan untuk memecahkan masalah mutakhir yang dihadapi oleh
manajer dalam konteks pekerjaan, yang menuntut solusi tepat waktu.
Penelitian ini bersifat deskriptif. Anwar Sanusi (2013:13),
menyatakan bahwa: desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian
yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis
tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.
Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta
yang diperoleh saat penelitian dilakukan.
Berdasarkan sumbernya data yang digunakan adalah data
sekunder. Arikunto (2006:125), menyatakan bahwa: “Data sekunder
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.
Data sekunder dalam penelitian ini berupa data anggaran dan laporan
realisasi pajak daerah serta biaya pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi
Banyuasin. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan
dokumentasi. Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan sederhana

5. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
Pajak Daerah
Pertumbuhan
Efektivitas
Efisiensi
dalam proses penelitian ini, terutama dalam melakukan pembahasan, maka
penulis menyusun kerangka pemikiran seperti bagan 1 berikut ini.
Bagan 1: Kerangka Pemikiran
Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis rasio
pertumbuhan, efektivitas dan efisiensi. Menurut Darwin (2010:59), rasio
pertumbuhan, efektivitas dan efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus
berikut ini:
1. Pertumbuhan pajak daerah dihitung dengan formula laju pertumbuhan
sebagai berikut:
Xt
Rasio Pertumbuhan (r) = X 100%
Xt – t-1
Dimana:
Xt = Nilai Realisasi pajak daerah Tahun ke t
Xt – Xt-1 = Nilai Realisasi pajak daerah Tahun sebelumnya
r = Laju Pertumbuhan
2. Efektifitas pajak daerah dihitung dengan formula berikut:
Realisasi penerimaan pajak daerah
Rasio Efektifitas = X 100%
Anggaran pajak daerah

6. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
3. Efisiensi pajak daerah dihitung dengan formula berikut:
Biaya pemungutan pajak daerah
Rasio Efisiensi = X 100%
Realisasi penerimaan pajak daerah
TELAAH PUSTAKA
A. Konsep Pajak Daerah
Masyahrul (2006:5), menyatakan bahwa: “Pajak daerah adalah pajak
yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah TK.I maupun
pemerintah daerah TK. II dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai
pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”. Selanjutnya Siahaan
(2005:7), menyatakan bahwa: “Pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarka peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1,
menyatakan bahwa: “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelanggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.
Dari beberapa konsep yang diuraikan tersebut dapat disimpulkan
bahwa pajak daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari orang

7. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan (yuridis) berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan tidak ada kontra prestasi/imbalan secara
langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah
dan pembangunan daerah. Wewenang pemungutan pajak daerah ada pada
pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Daerah.
Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 memberikan peluang kepada daerah
kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang
memenuhi syarat selain dari jenis pajak daerah kabupaten/kota yang telah
ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat
spesifik dan potensial di daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam
mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian
daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi
pajak dengan tetap memperhatikan kesejahteraan, jenis pajak dan aspirasi
masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Menurut Tunggal (1999:25), pajak daerah harus memenuhi beberapa
persyaratan antara lain:
1. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan
pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.

8. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
3. Biaya administrasi harus rendah.
4. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat maupun peraturan-peraturan
yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.
Kebijakan pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan daerah,
diupayakan tidak berbenturan dengan pemungutan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan
menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi
kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam
UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, dimana dinyatakan
bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.
Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung
pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan
desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan
pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.
B. Jenis-Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak di
Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak
kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah
kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis
pajak, yaitu : (1) Pajak hotel; (2) Pajak restoran; (3) Pajak hiburan; (4) Pajak
reklame; (5) Pajak penerangan jalan; (6) Pajak pengambilan mineral bukan

9. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
logam dan batuan; (7) Pajak parkir; (8) Pajak air tanah; (9) Pajak sarang
burung walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan; dan
(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin hanya 9 (sembilan) jenis pajak yaitu : (1) Pajak Hotel (Perda
Nomor 06 Tahun 2010 yang merupakan revisi atas Perda Nomor 26 Tahun
2002 tentang Pajak Hotel); (2) Pajak Restoran (Perda Nomor 07 Tahun 2010
yang merupakan revisi atas Perda Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pajak
Restoran); (3) Pajak Hiburan (Perda Nomor 10 Tahun 2010 yang
merupakan revisi atas Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan);
(4) Pajak Reklame (Perda Nomor 03 Tahun 2010 yang merupakan revisi
atas Perda Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame); (5) Pajak
Penerangan Jalan (Perda Nomor 05 Tahun 2010 yang merupakan revisi atas
Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan); (6) Pajak
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perda Nomor 08 Tahun
2010 yang merupakan revisi atas Perda Nomor 05 Tahun 1998 tentang
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C); (7) Pajak Air Tanah (Perda
Nomor 04 Tahun 2010); (8) Pajak Sarang Burung Walet (Perda Nomor 09
Tahun 2010); (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Perda
Nomor 11 Tahun 2010). Di Kabupaten Musi Banyuasin pajak parkir masuk
dalam komponen retribusi daerah sedangkan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan masuk dalam komponen dana perimbangan.
Peraturan daerah tersebut mulai diberlakukan 1 Januari 2011.

10. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
B. Pertumbuhan (Growth)
Halim (2002: 135), mengemukakan bahwa: “Pertumbuhan mengukur
seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode
berikutnya”. Dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik target
maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi
guna menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang.
C. Konsep Efektivitas
Prakoso (2003:134), menyatakan bahwa: “Efektivitas ialah
imbangan antara pendapatan pajak yang sebenarnya terhadap pendapatan
yang potensial dari suatu pajak, yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang
seharusnya membayar dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan benar-
benar memenuhi kewajibannya. Selanjutnya Halim (2007:234),
mengemukakan bahwa: efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah
daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang direncanakan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif
apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.
Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan
kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang
lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu disandingkan dengan rasio
efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

11. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
Darwin (2010:62), mengemukakan bahwa kategori efektivitas pajak
daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Kategori Tingkat Efektivitas Pajak Daerah
URAIAN KRITERIA
0 sampai dengan 25% Tidak Efektif
25% sampai dengan 50% Cukup Efektif
50% sampai dengan 75% Efektif
75% sampai dengan 100% Sangat Efektif
Sumber: Darwin (2010:62)
D. Konsep Efisiensi
Todaro (1997;87), mengemukakan efisien adalah suatu kerangka
yang dijalankan dalam setiap kegiatan dengan melakukan pengorbanan yang
sekecil-kecilnya serta memanfaatkan segala potensi yang ada untuk
mencapai suatu target tertentu yang diinginkan. Menurut kamus bahasa
Indonesia dalam Prakoso (2003:133), “Efisiensi memiliki arti sebagai: (1)
ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak
membuang waktu dan biaya); (2) kemampuan menjalankan tugas dengan
baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Secara
umum, efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara masukan
(input) dengan keluaran (output) demi suatu proses dan dapat juga
dihubungkan dengan analisa hubungan antara manfaat dan biaya yang
dikeluarkan.
Dalam kaitannya dengan pemungutan sumber pendapatan daerah
khususnya pajak daerah, efisiensi biaya pengeluaran dapat diartikan

12. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
efisiensi yang ukuran masukannya sudah tertentu yaitu biaya atau
pengeluaran untuk pemungutan pajak daerah, sedangkan keluarannya dapat
diukur dengan keberhasilan penerimaan pajak daerah.
Menurut Halim (2002:130), “Rasio efisiensi adalah rasio yang
menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah
dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau
dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah
daerah semakin baik”. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghitung
secara cermat jumlah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan
seluruh pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dapat
diketahui apakah kegiatan pemungutan pajak daerah efisien atau tidak. Hal
ini perlu dilakukan, karena meskipun pemerintah daerah berhasil
merealisasikan penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang
ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata
biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pajak
daerah lebih besar daripada realisasi penerimaan pajak daerah.
Selanjutnya Darwin (2010:65), menyatakan efisien dapat dikategorikan
pada empat kategori seperti pada tabel 2 berikut:

13. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
Tabel 2
Kategori Tingkat Efisiensi Pajak Daerah
NO SKOR KRITERIA
1 0% Sampai dengan 25 % Sangat Efisien
2 25 % Sampai dengan 50 % Efisien
3 50 % Sampai dengan 75% Cukup Efisien
4 75 % Sampai dengan 100% Tidak Efisien
Sumber: Darwin (2010:65).
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan serta efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah
dianalisis berdasarkan data pajak daerah yang diperoleh dari DPPKAD
Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013
seperti yang terlihat pada tabel 3.
Tabel 3
Data Target, Realisasi, dan Biaya Pungut Pajak Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2009 s.d. 2013
Tahun Target Realisasi Biaya Pungut
2009 Rp. 3.717.100.000 Rp. 5.666.153.477 Rp. 283.307.674
2010 Rp. 4.619.325.000 Rp. 8.214.830.518 Rp. 410.741.526
2011 Rp. 14.065.575.000 Rp. 20.157.106.354 Rp. 1.007.855.318
2012 Rp. 20.471.250.000 Rp. 18.294.708.287 Rp. 914.735.414
2013 Rp. 29.830.840.000 Rp. 27.130.963.992 Rp. 1.356.548.200
Sumber: DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 (data sudah diolah)
1. Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013
[
Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah

14. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
dicapai dari periode ke periode berikutnya. Berdasarkan data pada tabel 3,
maka hasil perhitungan rasio pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Musi
Banyuasin selama tahun 20009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat
pada tabel 4 berikut ini.
Tabel 4
Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2009 s.d. 2013
Tahun
Realisasi
Penerimaan
Pajak Daerah
%-tase
Peningkatan
(Penurunan)
Rasio
Pertumbuhan
Kriteria
2009 Rp. 5.666.153.477 - - -
2010 Rp. 8.214.830.518 45% 3,22 Meningkat
2011 Rp. 20.157.106.354 145% 1,69 Meningkat
2012 Rp. 18.294.708.287 (9%) (9,82) Menurun
2013 Rp. 27.130.963.992 48% 3,07 Meningkat
Sumber: DPPKAD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2014 (data sudah diolah)
Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi
penerimaan pajak daerah selama tahun 2009 sampai dengan 2013
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2009 ke 2010
mengalami peningkatan sebesar 45%; bahkan tahun 2010 ke 2011
mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu mencapai 145%. Namun
tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan sebesar 9% dan tahun 2012 ke
2013 meningkat kembali sebesar 48%. Peningkatan jumlah realisasi pajak
yang sangat besar ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah
Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2009 sampai 2013 dinyatakan
sangat baik, meskipun dari sisi rasio pertumbuhan pajak daerah relatif kecil
yaitu: tahun 2010 sebesar 3,22; tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar

15. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
1,69; dan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 9,82; serta tahun 2013
pertumbuhan pajak daerah mengalami peningkatan kembali dibandingkan
tahun 2012 sebesar 3,07.
Dengan demikian pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Musi
Banyuasin selama tahun 2009 sampai tahun 2013 dinyatakan sangat baik,
meskipun rasio pertumbuhan pajak daerah mengalami fluktuasi dan
pertumbuhannya masih dibawah 5%. Hal ini disebabkan masih belum
optimalnya kesadaran Wajib Pajak daerah dalam membayar pajak serta
belum akuratnya data objek pajak daerah. Ketidakakuratan data objek pajak
disebabkan karena belum berjalannya mekanisme pendataan dan pelaporan
objek pajak oleh Wajib Pajak. Selain itu masih belum maksimalnya kinerja
petugas pajak dalam menjalankan fungsinya terutama dalam kegiatan
pendataan objek pajak, serta kurang tegasnya penerapan sanksi pajak
terhadap Wajib Pajak.
2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif
apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.
Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan
kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang
lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu disandingkan dengan rasio
efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

16. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
Berdasarkan pendapat Halim (2007:234), yang mengemukakan
bahwa: efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan penerimaan pajak yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, maka hasil
perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin
selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2009 s.d. 2013
Tahun
Target
Penerimaan
Pajak Daerah
Realisasi
Penerimaan
Pajak Daerah
Rasio
Efektivitas
Keterangan
2009 3,717,100,000 5,666,153,477 152.43% Sangat Efektif
2010 4,619,325,000 8,214,830,518 177.84% Sangat Efektif
2011 14,065,575,000 20,157,106,354 143,31% Sangat Efektif
2012 20,471,250,000 18,294,708,287 89,37% Sangat Efektif
2013 29,830,840,000 27,130,963,992 90,95% Sangat Efektif
Rata-rata 130,78% Sangat Efektif
Sumber: DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 (data sudah diolah)
Berdasarkan tabel 5 hasil perhitungan rasio efektifitas pajak daerah
Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013
dinyatakan sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas lebih dari 100%
yaitu sebesar 130,78%. Meskipun realisasi penerimaaan pajak daerah dari
tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan yang relatif besar,
namun prosentase tingkat efektivitas tahun 2010 sampai dengan tahun 2012
mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu tahun 2010 ke 2011
turun sebesar 34,53%, serta tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan yang

17. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
lebih besar lagi yaitu 53,94%. Pada tahun 2009 ke 2010 prosentase tingkat
efektivitas mengalami peningkatan sebesar 25,41% dan tahun 2012 ke 2013
meningkat juga, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil hanya sebesar
1,58%. Hal ini disebabkan karena masih adanya tunggakan pajak daerah
oleh wajib pajak serta tingginya target penerimaan pajak daerah yang
ditetapkan. Penetapan target penerimaan pajak tidak didasarkan pada
realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dan tidak didukung oleh
keakuratan data objek pajak, sehingga penetapan target penerimaan pajak
daerah kurang realistis.
3. Analisis Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2009 sampai dengan Tahun 2013
Halim (2002:130), menyatakan bahwa: “Rasio efisiensi adalah rasio
yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah
dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau
dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah
daerah semakin baik”. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan
kepada aparat atau petugas pelaksana pemungutan pajak daerah atau biaya
yang berkaitan langsung dengan pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat jumlah besarnya biaya
yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang bersumber
dari pajak daerah, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan

18. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
pajak daerah efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan, karena meskipun
pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pajak daerah sesuai
dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti
apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target
penerimaan pajak daerah lebih besar daripada realisasi penerimaan pajak
daerah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten
Musi Banyuasin, biaya pemungutan pajak daerah dihitung sebesar 5% dari
realisasi pajak daerah, sedangkan biaya lainnya diabaikan karena termasuk
dalam biaya rutin. Jika dilihat dari rasio biaya pemungutan yang hanya
sebesar 5%, maka pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin
selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dinyatakan sangat efisien
karena biaya pemngutannya masih dibawah 25%.
SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa:
1. Pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan sangat
baik meskipun rasio pertumbuhannya relatif kecil yaitu rata-rata 2,66,
karena realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang
cukup besar dari tahun 2009 ke 2010 yaitu 45%, bahkan tahun 2011
peningkatannya mencapai 145% dibandingkan tahun 2010, meskipun
tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 9%, namun tahun 2013

19. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
meningkat kembali sebesar 48%. Rata-rata peningkatan realisasi
penerimaan pajak mencapai 57,25% selama tahun 2009 sampai tahun
2013.
2. Efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama
tahun 2009 sampai dengan 2013 sangat efektif karena rata-rata rasio
efektivitas lebih dari 100% yaitu sebesar 130,78%, meskipun tahun 2012
dan 2013 target penerimaan pajak daerah belum tercapai 100%. Hal ini
disebabkan karena masih adanya tunggakan pajak daerah yang dipicu
oleh masih belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak daerah dalam
membayar pajak dan kurang tegasnya pemerintah daerah dalam
menerapkan sanksi kepada para Wajib Pajak, serta belum optimalnya
kinerja petugas pajak terutama dalam melakukan pendataan objek pajak.
3. Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin
selama tahun 2009 sampai dengan 2013 dikategorikan sangat efisien
karena biaya pemungutan kurang dari 25% yaitu hanya 5%.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa
masukan sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terutama dinas/instansi yang
terkait khususnya DPPKAD dapat terus menggali potensi penerimaan
pajak daerah baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi serta
melaksanakan mekanisme pendataan dan pelaporan data objek pajak
secara benar sehingga diperoleh data objek pajak yang tepat dan akurat.

20. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
2. Penetapan target penerimaan pajak harus didasarkan pada data objek
pajak yang sebenarnya sesuai dengan potensi pajak yang seharusnya
secara akurat, sehingga target pajak yang ditetapkan realistis.
3. Pemerintah daerah seharusnya memberikan sanksi yang tegas dan adil
kepada para wajib pajak daerah yang tidak mememenuhi kewajibannya
terutama dalam membayar pajak daerah yang tidak tepat waktu, sehingga
dapat memberikan pembelajaran bagi Wajib Pajak bahwa pemerintah
daerah benar-benar melakukan law inforcement (penegakan hukum)
secara tegas dan adil.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta.
Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan
Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
-------------------, 2007. Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan
Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Masyahrul, Tony. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Penerbit PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pemerintah RI. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Prakoso, Bambang Kesit. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta:
UII Press.
Sanusi, Anwar. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan ketiga. Jakarta:
Salemba Empat
Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business. 4Th
Edition. New York:
John Wiley&Sons Inc.

21. * Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu
Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Todaro, 1997. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
Tunggal, Hadi Setia. 1999. Tanya Jawab: Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Jakarta: Penerbit Harvarind.