Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan melalui percepatan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan integrasi sistem administrasi kependudukan. Selain itu juga membahas mengenai penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan,
melalui: Percepatan cakupan administrasi kependudukan, mencakup: Pertama,
Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi penduduk bagi
seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup: a) Pendekatan layanan ke tingkat
desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia; b)
Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;
c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi
informasi dan terhubung lintas sektor; dan d) Keterhubungan antar sistem informasi di
berbagai lembaga pemerintah.
ARAHKEBIJAKANDANSTRATEGIPERTUMBUHAN
PENDUDUKDANPERLINDUNGANSOSIAL

2. 2
Kedua, Peningkatan kesadaran dan
keaktifan masyarakat dalam mencatatkan
peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting, mencakup: a) Pelibatan berbagai
sektor pemerintahan dan elemen
masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi
dan advokasi; dan b) Pengembangan
sistem insentif yang tepat untuk mendorong
penduduk dan WNI di luar negeri untuk
melaporkan peristiwa pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

3. 3
Ketiga, Percepatan kepemilikan
dokumen pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil bagi kelompok
khusus.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

4. 4
Integrasi sistem administrasi
kependudukan, mencakup: Pertama,
Peningkatan ketersediaan dan kualitas
statistik hayati yang akurat, lengkap, dan
tepat waktu untuk perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, mencakup:
a) Penyediaan statistik hayati yang
akurat dari data lintas sektor; dan b)
Pemanfaatan statistik hayati secara
optimal untuk pembangunan dan
pelayanan publik.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

5. 5
Kedua, Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan
sinkronisasi antar-kementerian/lembaga,
pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan
dalam layanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil serta pengembangan statistik
hayati, mencakup: a) Penyusunan kerangka
kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan
pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan
selaras antar sektor; dan b) Penyelenggaraan
tata kelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah
pusat dan daerah.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

6. 6
Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pengendalian penduduk, mencakup: a)
Penguatan sinergitas kebijakan
pengendalian penduduk dalam mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang; b) Penguatan
kapasitas dan kapabilitas kelembagaan
pusat, provinsi serta kabupaten dan kota
dalam bidang pengendalian penduduk; dan
c) Pemanfaatan data dan informasi
kependudukan serta sinergitas pendataan
keluarga.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

7. 7
Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial,
melalui: Pertama, Penguatan pelaksanaan
jaminan sosial, mencakup: a) keberlanjutan
pendanaan SJSN termasuk penyesuaian
sistem iuran dan tarif, perluasan kepesertaan
SJSN terutama sektor informal dan pekerja
penerima upah, dan perbaikan sistem
pengelolaan JKN dan SJSN ketenagakerjaan; b)
penerapan active purchasing dan perumusan
paket manfaat JKN secara eksplisit yang diikuti
oleh peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan, dan akuntabilitas pengelolaan JKN;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

8. 8
c) penguatan kelembagaan SJSN, perbaikan tata kelola
hubungan antarlembaga, dan harmonisasi peraturan
perundangan yang terkait, integrasi implementasi operasional
JKN dan SJSN ketenagakerjaan; d) pengembangan program
SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk
pengembangan Jaminan Pekerjaan (Unemployment Benefit),
Perawatan Jangka Panjang Berbasis Kontribusi (Long Term
Care), dan Program Rehabilitasi Kerja (Return to Work); e)
pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi; f) sinergi data dasar kependudukan, basis data
terpadu (BDT) dan data BPJS kesehatan serta
ketenagakerjaan; g) integrasi data JKN dengan sistem
informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS
kesehatan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan
bagi para pemangku kepentingan; dan h) penguatan health
technology assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan
tim kendali mutu dan kendali biaya;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

9. 9
Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi
yang tepat sasaran, mencakup: a) pengembangan digitalisasi
dan integrasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat
sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
bantuan, antara lain melalui Kartu Sembako Murah yang akan
mengintegrasikan pemberian bantuan pangan dan energi
(listrik dan tabung gas 3 kg) ke dalam satu kartu; b)
peningkatan inklusi keuangan melalui literasi bagi penerima
manfaat; c) pemberian insentif unruk mendorong partisipasi
sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga
penerima bantuan sosial pendidikan dan kesehatan; d)
pengembangan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas
beras dan telur tetapi juga bahan pangan lokal, sayuran,
daging, ikan, dan MPASI (bagi keluarga yang memiliki anak
bawah dua tahun) untuk memenuhi cakupan nutrisi penerima
bantuan; dan e) peningkatan peran Pemda dalam
pendampingan dan penyaluran bantuan.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

10. 10
Perlindungan sosial adaptif, mencakup: a)
pengembangan perlindungan sosial yang
terintegrasi dengan risiko ekonomi dan
sosial terhadap perubahan iklim dan
bencana alam; b) penguatan sistem
kelembagaan perlindungan sosial yang
responsif terhadap risiko sosial dan
ekonomi akibat perubahan iklim dan
bencana alam; c) pengembangan sistem
pembiayaan perlindungan sosial untuk
mengatasi risiko perubahan iklim dan
bencana alam.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

11. 11
Peningkatan kesejahteraan sosial, mencakup: a)
pengembangan sistem perawatan jangka panjang
(long term care) terintegrasi dan holistik; b)
pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana
prasarana ramah lanjut usia dan penyandang
disabilitas; c) penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan terhadap hak lanjut usia dan
penyandang disabilitas; d) Implementasi rencana
induk sesuai mandat UU 8/2016 untuk mewujudkan
pembangunan yang lebih inklusif; e) penguatan
kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; f)
pemberdayaan kelanjutusiaan bagi lanjut usia; dan
g) pengembangan pendidikan dan keterampilan
sepanjang hayat bagi lanjut usia.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT