Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi ekonomi Indonesia yang mengatur berbagai kebijakan ekonomi. Dokumen menganalisis wacana konstitusi ekonomi dalam UUD 1945 seperti pengelolaan keuangan negara dan penguasaan sektor ekonomi penting oleh negara. Representasi dari wacana tersebut menekankan pada prinsip kerjasama dan kekeluargaan dalam perekonomian.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ekonomi Indonesia dan perbedaan sistem ekonomi berdasarkan beberapa indikator. Juga membahas dinamika perekonomian Indonesia dari masa ke masa dan pelaksanaan berbagai sistem ekonomi seperti demokrasi terpimpin, liberal, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, hukum pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, dan surat ketetapan pajak."
Teks tersebut berisi soal-soal ujian pengetahuan umum yang mencakup berbagai topik seperti hukum, sejarah, ekonomi, dan politik Indonesia. Terdapat 100 pertanyaan pilihan ganda untuk menguji pengetahuan pembaca.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ekonomi Indonesia dan perbedaan sistem ekonomi berdasarkan beberapa indikator. Juga membahas dinamika perekonomian Indonesia dari masa ke masa dan pelaksanaan berbagai sistem ekonomi seperti demokrasi terpimpin, liberal, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, hukum pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, dan surat ketetapan pajak."
Teks tersebut berisi soal-soal ujian pengetahuan umum yang mencakup berbagai topik seperti hukum, sejarah, ekonomi, dan politik Indonesia. Terdapat 100 pertanyaan pilihan ganda untuk menguji pengetahuan pembaca.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur sistem politik dan ketatanegaraan di negara ini. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem presidensial dan demokrasi. Konstitusi ini telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi dari kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan mengakui satu pemerintahan, sedangkan konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.
Teks membahas perbedaan antara administrasi negara dan administrasi
pemerintahan di Indonesia dan Jerman. Di Indonesia, pelaksana RUU Administrasi
Pemerintahan adalah Instansi Pemerintah, sedangkan di Jerman pelaksananya
adalah Instansi Negara.
Konstitusi yang pertama kali digunakan di indonesia adalah uud 1945Suwondo Snegad
Dokumen ini membahas tentang pengertian, fungsi, isi, dan sifat konstitusi. Konstitusi didefinisikan sebagai undang-undang dasar yang mengatur pemerintahan suatu negara. Fungsinya sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isinya meliputi organisasi negara, prosedur perubahan konstitusi, dan hak-hak warga negara. Sifatnya dapat berupa tertulis atau tidak tertulis, fleksibel atau kaku,
1. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur cara
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
2. Konstitusi mencakup unsur-unsur seperti organisasi negara, HAM, prosedur hukum, dan cara perubahan
konstitusi.
3. Konstitusi berperan sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan hukum tertinggi yang membatasi
kekuasaan penguasa.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan perilaku taat konstitusi di Indonesia. Secara singkat, konstitusi adalah pedoman pelaksanaan pemerintahan suatu negara, sedangkan perilaku taat konstitusi berarti mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi sebagai warga negara yang baik. Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi sebelum akhirnya kembali menggunakan UUD 1945 hasil amandemen.
Dokumen ini membahas tentang dasar negara dan konstitusi di Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan landasan bagi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi sebagai hukum dasar dan mengatur tiga hal pokok yaitu hak asasi manusia, ketatanegaraan, dan pembagian kekuasaan. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi tercermin dalam Pembukaan dan pasal
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dasar negara dan konstitusi, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, serta periode berlakunya UUD 1945. Dasar negara adalah pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman, sementara konstitusi adalah aturan tertinggi yang mengatur sistem politik dan hukum suatu negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiRindha Tanizah
Konstitusi merupakan hukum dasar sebuah negara yang mengatur tentang tata kelola negara berdasarkan dasar negaranya. Dokumen ini membahas hubungan antara dasar negara dan konstitusi Indonesia dimana konstitusi berada di bawah dasar negara yaitu Pancasila dan mengatur tentang berbagai aspek penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Secara ringkas, dibahas tentang konsep bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.
Cloud Matters analysis by Chelsea GroupRobertALeslie
An analysis of the recent Canadian Cloud Conference to identify the key influencers participating, and to see who was the biggest Tweeter at the conference
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi ekonomi Indonesia yang mengatur berbagai kebijakan ekonomi. Dokumen menganalisis wacana konstitusi ekonomi dalam UUD 1945 seperti pengelolaan keuangan negara dan penguasaan sektor ekonomi penting oleh negara. Representasi dari wacana tersebut menekankan pada partisipasi masyarakat dan kerjasama dalam perekonomian.
Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur sistem politik dan ketatanegaraan di negara ini. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem presidensial dan demokrasi. Konstitusi ini telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi dari kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan mengakui satu pemerintahan, sedangkan konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.
Teks membahas perbedaan antara administrasi negara dan administrasi
pemerintahan di Indonesia dan Jerman. Di Indonesia, pelaksana RUU Administrasi
Pemerintahan adalah Instansi Pemerintah, sedangkan di Jerman pelaksananya
adalah Instansi Negara.
Konstitusi yang pertama kali digunakan di indonesia adalah uud 1945Suwondo Snegad
Dokumen ini membahas tentang pengertian, fungsi, isi, dan sifat konstitusi. Konstitusi didefinisikan sebagai undang-undang dasar yang mengatur pemerintahan suatu negara. Fungsinya sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isinya meliputi organisasi negara, prosedur perubahan konstitusi, dan hak-hak warga negara. Sifatnya dapat berupa tertulis atau tidak tertulis, fleksibel atau kaku,
1. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur cara
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
2. Konstitusi mencakup unsur-unsur seperti organisasi negara, HAM, prosedur hukum, dan cara perubahan
konstitusi.
3. Konstitusi berperan sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan hukum tertinggi yang membatasi
kekuasaan penguasa.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan perilaku taat konstitusi di Indonesia. Secara singkat, konstitusi adalah pedoman pelaksanaan pemerintahan suatu negara, sedangkan perilaku taat konstitusi berarti mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi sebagai warga negara yang baik. Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi sebelum akhirnya kembali menggunakan UUD 1945 hasil amandemen.
Dokumen ini membahas tentang dasar negara dan konstitusi di Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan landasan bagi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi sebagai hukum dasar dan mengatur tiga hal pokok yaitu hak asasi manusia, ketatanegaraan, dan pembagian kekuasaan. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi tercermin dalam Pembukaan dan pasal
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dasar negara dan konstitusi, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, serta periode berlakunya UUD 1945. Dasar negara adalah pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman, sementara konstitusi adalah aturan tertinggi yang mengatur sistem politik dan hukum suatu negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiRindha Tanizah
Konstitusi merupakan hukum dasar sebuah negara yang mengatur tentang tata kelola negara berdasarkan dasar negaranya. Dokumen ini membahas hubungan antara dasar negara dan konstitusi Indonesia dimana konstitusi berada di bawah dasar negara yaitu Pancasila dan mengatur tentang berbagai aspek penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Secara ringkas, dibahas tentang konsep bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.
Cloud Matters analysis by Chelsea GroupRobertALeslie
An analysis of the recent Canadian Cloud Conference to identify the key influencers participating, and to see who was the biggest Tweeter at the conference
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi ekonomi Indonesia yang mengatur berbagai kebijakan ekonomi. Dokumen menganalisis wacana konstitusi ekonomi dalam UUD 1945 seperti pengelolaan keuangan negara dan penguasaan sektor ekonomi penting oleh negara. Representasi dari wacana tersebut menekankan pada partisipasi masyarakat dan kerjasama dalam perekonomian.
This document provides an outline and overview of the topics that will be covered in Lecture 6 of the CSE P567 course, including the ATmega328 architecture, I/O pins, the Arduino C++ language, and timing functions. It discusses the ATmega328's Harvard architecture with separate flash, SRAM, and EEPROM memory spaces. It describes the AVR CPU, registers, addressing modes, instruction set, and I/O functionality. It also covers the Arduino development board's pin mapping and digital/analog I/O functions.
This patent document describes a method for hiding identification codes or signals within carrier signals, such as electronic data or physical mediums, in a way that allows the identification signal to later be discerned. This allows the carrier signal to be identified or for some machine-responsive action to occur. The technique can be applied to video imagery to control associated video equipment, such as serving as a copy control signal. The document provides background on related prior art and describes the invention over 36 claims and drawings across 21 pages.
The French & Indian War was a conflict between 1754-1763 over territorial expansion in the New World. France and Britain were fighting over land near the Ohio River valley. As a result of the Treaty of Paris, France lost its claims to Canada while Britain gained Florida, Upper Canada, and other French territories, strengthening the British American colonies.
This document provides a summary of a final report that evaluated deer-vehicle collision (DVC) rates in West Virginia and reviewed available mitigation techniques. The report identified numerous roadway, traffic, landscape and environmental characteristics that contribute to DVCs based on previous studies. It also evaluated various DVC mitigation methods, including modifying human behavior through signage and modifying deer behavior through fencing and population control. Currently, West Virginia primarily uses standard deer crossing signs and population control, with one example of wildlife fencing installed along a highway that reduced DVC rates. The report recommends further implementation and study of proven mitigation techniques in West Virginia such as wildlife fencing, in combination with safe wildlife crossings.
Este documento proporciona información sobre SlideShare, un servicio web que permite a los usuarios publicar, compartir y visualizar presentaciones. SlideShare permite a los usuarios almacenar presentaciones en línea, convertir archivos a formato Flash para verlos en cualquier dispositivo con acceso a Internet, y crear cuentas para subir y compartir archivos.
Apuntes sobre columnas mixtas de acero y hormigã³nrobert andy wood
El documento describe las ventajas de las columnas mixtas de acero y hormigón, especialmente las de perfiles tubulares de acero rellenos de hormigón. Explica que ofrecen mayor resistencia y capacidad de carga que las columnas de acero o hormigón individuales, además de mayor ductilidad y resistencia al fuego. Detalla los diferentes métodos de cálculo para columnas mixtas según normas de Japón, Canadá, Australia y el Eurocódigo 4, el cual es el método recomendado en Europa.
Este documento presenta varios ejercicios relacionados con el análisis de tensiones y deformaciones en sólidos. El primer ejercicio pide dibujar las direcciones de las componentes tensionales que actúan sobre un punto del sólido y determinar las tensiones normal y tangencial sobre un plano dado. Los ejercicios subsiguientes involucran calcular tensiones principales, expresar el tensor de tensiones en diferentes sistemas de coordenadas, y analizar compatibilidad de deformaciones.
Tipologãa de uniones entre elementos estructuralesrobert andy wood
El documento describe las diferentes tipologías de uniones entre elementos estructurales metálicos. Se dividen las uniones en flexibles y rígidas, y se clasifican según los elementos que unan, como uniones de vigas a columnas, de viga a viga, de vigas continuas sobre pilar, y de pilar a pilar. Se detallan diferentes tipos de uniones para cada caso y se explican los cálculos requeridos para verificar la resistencia y seguridad de cada unión.
This document describes the TCS230 programmable color light-to-frequency converter integrated circuit. It can convert light intensity to a square wave output frequency ranging from 2 kHz to 600 kHz. The full-scale output frequency and photodiode color can be programmed via input pins. It contains an array of photodiodes with red, green, blue and clear filters. The device operates from 2.7V to 5.5V and communicates directly with microcontrollers to measure light intensity and color.
This document discusses amplitude modulation and demodulation. It begins with an overview of modulation and then describes different techniques for amplitude modulation including double sideband-suppressed carrier, conventional, single sideband, and vestigial sideband. It defines amplitude modulation mathematically and provides an example waveform. It then discusses the demodulation process, explaining that demodulation is needed to recover the original signal from the modulated carrier wave. It describes the amplitude demodulation process and highlights the importance of rectification to prevent the positive and negative envelopes from canceling during filtering.
Este documento trata sobre las estructuras de madera. Explica que la madera es un material noble que se ha utilizado ampliamente en la construcción y la industria. Describe la estructura del tronco de los árboles y las propiedades físicas de la madera como la humedad y la densidad. También cubre los tipos principales de maderas como las coníferas y latifoliadas y algunas especies maderables comunes en Bolivia.
Teks tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap potensi nasional Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat adalah:
1) Banyak industri penting dan strategis Indonesia telah dikuasai investor asing, seperti telekomunikasi dan perbankan.
2) UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa sumber daya alam dan industri penting dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat.
3) Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi pedoman dalam memberikan
Undang-undang ekonomi di Indonesia didasarkan pada Konstitusi 1945 Pasal 33 yang mengatur bahwa ekonomi harus didasarkan pada kerjasama berdasarkan semangat kekeluargaan, sumber daya alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, dan perekonomian nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan.
Dokumen tersebut membahas sistem perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah Orde Baru. Sebelum Orde Baru, berbagai program ekonomi yang dirancang tidak berhasil karena disusun oleh tokoh politik bukan ekonomi dan kurang memperhatikan potensi Indonesia. Setelah Orde Baru, iklim politik mendukung pengembangan sistem ekonomi sesuai UUD 1945 berdasarkan Pancasila.
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)Nur Rachmaniar
Dokumen tersebut membahas tentang ekonomi kerakyatan, yang merupakan sistem ekonomi yang menjamin peran aktif rakyat dalam mengendalikan perekonomian negara. Ekonomi kerakyatan diatur dalam Pancasila dan UUD 1945, namun penerapannya masih jauh dari harapan. Dokumen ini menjelaskan pengertian, prinsip, tujuan, agenda, dan tantangan penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
Teks tersebut berisi soal-soal ujian pengetahuan umum yang mencakup berbagai topik seperti hukum, politik, ekonomi, dan sejarah Indonesia. Soal-soal tersebut meminta peserta untuk memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan petunjuk yang diberikan.
Makalah landasan hubungan uud 1945 dan negara kesatuan indonesiaRekha Zahari
Makalah ini membahas tentang landasan hubungan UUD 1945 dan negara kesatuan Indonesia. Pembahasan mencakup tentang Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai landasan konstitusi, dan cara pembentukan komisi konstitusi untuk memperkuat UUD 1945. Komisi konstitusi diusulkan untuk menyusun draf konstitusi secara utuh sebelum MPR membahas perubahan UUD 1945.
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilIWAN SUKMA NURICHT
Dokumen ini membahas empat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Pokok-pokok pikiran ini memberikan dasar bagi negara untuk melindungi seluruh bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya mempertahankan dan merealisasikan pokok-pokok pikiran
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
UUD NRI tahun 1945 mengandung 4 pokok pikiran yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang maha esa. Pokok-pikiran ini dijabarkan dalam pasal-pasal UUD melalui empat aspek kehidupan bernegara yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penjabaran ini mencerminkan implementasi Pancasila dalam kebijakan negara.
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIASiti Sahati
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang landasan sistem administrasi negara Indonesia yang terdiri atas landasan idiil (Pancasila), landasan konstitusional (UUD 1945), dan landasan operasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN).
2. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi negara Indonesia.
3. UUD 1945 merupakan kon
Hubungan antara konstitusi dan negara dijelaskan. Konstitusi didefinisikan sebagai hukum dasar tertulis yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur pembagian kekuasaan dan melindungi hak asasi warga negara.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. Analisis Wacana Konstitusi Ekonomi1
oleh
Jefri Capriansyah2
A. Pengantar
Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis sebuah negara merupakan landasan
hukum yang fundamental. Sehingga setiap pelaksanaan kebijakan-kebijakan
kepemerintahan harus berlandaskan konstitusi yang telah ditetapkan. Layaknya
sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi digunakan untuk mencapai dan
mewujudkan tujuan yang tertinggi pula.
Konstitusi di Indonesia berbentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan
pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber
hukum tertinggi tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan di bidang politik
melainkan juga di bidang perekonomian. Hal yang sama juga dikemukakan oleh
Jimly Asshiddiqie (2010: xi) bahwa “Undang-Undang Dasar 1945 tidak semata-
mata merupakan dokumen politik, tetapi juga merupakan dokumen ekonomi.
Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga konstitusi
ekonomi”.
Sebagai konstitusi ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 harus dipahami
sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan
dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Pada
Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi termuat wacana-wacana konstitusi
ekonomi yang memerlukan analisis berdasarkan pemakaian bahasa yang
digunakan.
Berdasarkan uraian di atas masalah yang dibahas yaitu mengenai wacana
konstitusi ekonomi Indonesia dan fokus representasi pada wacana konstitusi
ekonomi Indonesia.
Berdasarkan masalah di atas maka tujuan pembuatan karya tulis ini yaitu
untuk memahami wacana konstitusi ekonomi Indonesia dan fokus representasi
pada wacana konstitusi ekonomi Indonesia.
1
Tugas Akhir Mata Kuliah Bahasa Indonesia.
2
Stambuk 136602009, Program Studi Akuntansi, STIE-66 Kendari.
2. B. Pengertian Konstitusi Ekonomi
konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis “constituer” yang artinya
membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu
negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula
peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa
dipersamakan dengan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar.3
Namun untuk istilah konstitusi ekonomi (economic constitution) relatif baru
dikenal dalam pemikiran tentang hukum konstitusi, hukum ekonomi, dan ilmu
ekonomi pada umumnya. Perkembangan istilah konstitusi ekonomi dimulai sejak
tahun 1918 di Soviet-Rusia dan di Republik Weimar Jerman.
Konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang menjadi referensi atau acuan
tertinggi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam satu negara atau
satu kesatuan ekonomi. Apa pun kebijakan ekonomi yang dikembangkan tidak
boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dan acuan tertinggi.4
Sehingga dalam perkembangannya, konstitusi ekonomi dijadikan referensi dalam
semua kebijakan perekonomian.
C. Wacana Konstitusi Ekonomi Indonesia
Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk
pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
pada tanggal 18 Agustus 1945.5
Selain sebagai konstitusi negara Indonesia,
Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai konstitusi ekonomi Indonesia.
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi termuat secara tegas
wacana-wacana ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial.6
Pada
BAB VIII “Hal Keuangan” tertuang pada Pasal 23 dinyatakan sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
3
Winarno, Paradikma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.
67.
4
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 70.
5
Winarno, Op.Cit., hlm.71.
6
Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. XI.
3. dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden,
Pemerintah menjalankan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara tahun
lalu.
Kemudian pada BAB XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
Sosial” tertuang pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
D. Fokus Representasi pada Wacana Konstitusi Ekonomi Indonesia
Istilah representasi mengacu pada bagaimana seseorang, kelompok, atau
gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan sebagaimana mestinya.7
Representasi
akan difokuskan pada wacana konstitusi ekonomi Indonesia.
Pada Pasal 23 BAB VIII tentang “Hal Keuangan”, posisi Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) lebih kuat daripada kedudukan pemerintahan berdasarkan ayat (3).
Kemudian pada ayat (2), ditegaskan bahwa Presiden yang mengajukan RAPBN
untuk dibahas bersama DPR dan DPD. Hal ini menunjukan kekuasaan Presiden
sebagai Kepala Negara dibatasi oleh kekuasaan DPR dan DPD sebagai wakil
rakyat. Selain itu pemakaian kata dibahas bersama menekankan terhadap nilai-
nilai musyawarah.
Pada Pasal 33 ayat (1) BAB XIV tentang “Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial”, menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama atas asas kekeluargaan”. Maksud dari kata disusun adalah bahwa
7
Aris Badara, Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media, (Jakarta:
Kencana, 2012), hlm. 56.
4. perekonomian itu merupakan suatu susunan, yaitu suatu susunan kebijakan yang
sistematis dan menyeluruh, mulai dari susunan yang bersifat nasional sampai ke
susunan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.8
Kemudian penggunaan kata usaha bersama, dimaknai sebagai bentuk partisipasi
masyarakat Indonesia di bidang perekonomian. Selanjutnya maksud dari kata asas
kekeluargaan dalam pasal 33 ayat (1) menunjuk kepada pengertian semangat
kebersamaan, jiwa gotong royong, dan kerja sama.9
Pada pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara”. Dalam ayat ini penggunaan kata cabang produksi untuk menjelaskan
cabang-cabang produksi bagi negara seperti perdagangan beras, jasa kelistrikan,
perusahaan minyak dan gas bumi. Kemudian maksud dengan perkataan “dikuasai
oleh negara” tidak lain adalah penguasaan dalam arti yang luas, yaitu mencakup
pengertian kepemilikan dalam arti publik dan sekaligus perdata, termasuk pula
kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara
langsung oleh Pemerintah atau aparat-aparat pemerintahan yang dibebani dengan
tugas khusus.10
E. Interpretasi Masalah
Melalui analisis wacana terhadap konstitusi ekonomi memberikan
pemahaman arti terhadap kandungan suatu wacana UUD 1945 sebagai konstitusi
ekonomi. Wacana-wacana kontitusi ekonomi akan dijadikan unsur utama dalam
penentuan kebijakan-kebijakan ekonomi di masa yang akan datang.
F. Penutup
Konstitusi ekonomi merupakan konsepsi baru mengenai hukum tertinggi di
bidang ekonomi. Segala kebijakan-kebijakan ekonomi perlu didasari pada sebuah
kontitusi tertinggi. Di Indonesia kontitusi ekonomi terdapat pada Undang-Undang
Dasar 1945, sehingga segala kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk
8
Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 269.
9
Ibid., hlm. 272.
10
Ibid.
5. Undang-Undang harus sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945.
Wacana-wacana perekonomian tertuang di dalam Undang-Undang Dasar
1945 yaitu pada BAB VIII dan BAB XIV. Representasi pada wacana konstitusi
ekonomi Indonesia bertujuan untuk menjelaskan makna yang sesungguhnya dari
dari sebuah kebijakan berdasarkan bahasa yang digunakan.
6. DAFTAR PUSTAKA
Asshididiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas.
Badara, Aris. 2012. Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada
Wacana Media. Jakarta: Kencana.
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi
Aksara.