Alur pendirian PT
•Download as PPT, PDF•
1 like•3,564 views
Alur Kerja Pendirian Perseroan Terbatas
Report
Share
Report
Share
Recommended
Perbandingan Hukum Pidana
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Struktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptx
Dokumen tersebut membahas tentang struktur sosial dan hubungannya dengan hukum. Struktur sosial terdiri dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok, dan lapisan-lapisan masyarakat. Hukum merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat secara tertib."
Economic of crime
Kejahatan ekonomi atau economic of crime, secara umum dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena motif-motif ekonomi (crime undertaken of economic motives)
Pajak Air Permukaan
Dokumen tersebut membahas tentang pajak air permukaan di Provinsi Banten. Ringkasannya adalah:
1) Dokumen menjelaskan definisi, dasar hukum, jenis-jenis, dan struktur pajak daerah termasuk pajak air permukaan di Provinsi Banten.
2) Dibahas pula target penerimaan pajak air permukaan berdasarkan wilayah dan instansi pelaksana di Provinsi Banten untuk tahun 2018.
3) Terdapat rekom
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion disini mengambil dari sebuah putusan tentang status perdata seorang anak.
Recommended
Perbandingan Hukum Pidana
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Struktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptx
Dokumen tersebut membahas tentang struktur sosial dan hubungannya dengan hukum. Struktur sosial terdiri dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok, dan lapisan-lapisan masyarakat. Hukum merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat secara tertib."
Economic of crime
Kejahatan ekonomi atau economic of crime, secara umum dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena motif-motif ekonomi (crime undertaken of economic motives)
Pajak Air Permukaan
Dokumen tersebut membahas tentang pajak air permukaan di Provinsi Banten. Ringkasannya adalah:
1) Dokumen menjelaskan definisi, dasar hukum, jenis-jenis, dan struktur pajak daerah termasuk pajak air permukaan di Provinsi Banten.
2) Dibahas pula target penerimaan pajak air permukaan berdasarkan wilayah dan instansi pelaksana di Provinsi Banten untuk tahun 2018.
3) Terdapat rekom
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion disini mengambil dari sebuah putusan tentang status perdata seorang anak.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Sistem peradilan pidana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Perlindungan perempuan 2
Dokumen tersebut membahas mengenai implementasi perlindungan hak-hak perempuan di Kabupaten Solok. Ia menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, melakukan sosialisasi, serta menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dokumen ini juga
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teks tersebut membahas tentang teori-teori Emile Durkheim mengenai sosiologi. Secara ringkas, Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai cara bertindak, berfikir, dan berperasaan yang ada di luar individu dan memiliki pengaruh memaksa. Ia juga membahas kesadaran kolektif, teori bunuh diri, dan metode pengamatan fakta sosial menurut Durkheim.
Materi pengadaan tanah
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan dan prosedur pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum. Terdapat empat tahapan utama pengadaan tanah yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pemilik tanah serta proses penentuan dan pembayaran ganti kerugian.
More Related Content
What's hot
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Sistem peradilan pidana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Perlindungan perempuan 2
Dokumen tersebut membahas mengenai implementasi perlindungan hak-hak perempuan di Kabupaten Solok. Ia menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, melakukan sosialisasi, serta menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dokumen ini juga
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teks tersebut membahas tentang teori-teori Emile Durkheim mengenai sosiologi. Secara ringkas, Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai cara bertindak, berfikir, dan berperasaan yang ada di luar individu dan memiliki pengaruh memaksa. Ia juga membahas kesadaran kolektif, teori bunuh diri, dan metode pengamatan fakta sosial menurut Durkheim.
Materi pengadaan tanah
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan dan prosedur pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum. Terdapat empat tahapan utama pengadaan tanah yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pemilik tanah serta proses penentuan dan pembayaran ganti kerugian.
What's hot (20)
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Viewers also liked
Perseroan terbatas (PT)
Dokumen tersebut menjelaskan pengertian Perseroan Terbatas (PT) sebagai organisasi bisnis yang memiliki badan hukum dan dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab terbatas. Dokumen tersebut juga menjelaskan syarat pendirian PT secara umum dan formal serta kelebihan dan kelemahan bentuk badan usaha tersebut."
Manajemen Pemasaran Praktis
Dokumen tersebut membahas konsep dasar manajemen pemasaran mulai dari pengertian pemasaran, komponen-komponen pemasaran seperti produk, harga, distribusi, dan promosi. Juga membahas mengenai penelitian pasar dan perencanaan pemasaran untuk mengembangkan suatu produk.
Viewers also liked (6)
More from Ari Raharjo
Asuransi
Dokumen tersebut merangkum definisi, jenis, prinsip, dan regulasi asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menanggung risiko pihak tertanggung dengan menerima premi. Dokumen ini menjelaskan berbagai jenis risiko, prinsip-prinsip asuransi seperti utmost good faith, indemnity, dan kontribusi, serta regulasi yang mengatur industri asuransi.
Latihan survey kepuasan konsumen bank
1. Survey ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan bank dengan melibatkan 265 responden.
2. Sebagian besar responden memiliki rekening tabungan dan menggunakan layanan transfer bank serta pembayaran tagihan. Mereka juga lebih banyak menabung di bank konvensional.
3. Secara umum, responden merasa aman, nyaman, dan puas terhadap penyimpanan uang dan layanan yang diterima di bank.
Laporan Bank Indonesia, September 2010
This document appears to be part of a business intelligence report from 2010 that contains abbreviations and acronyms related to types of loans and accounts. It includes KMK for working capital loans, KI for investment loans, KK for consumer loans, and DPK for third party funds. The document is brief and does not provide much additional context around its purpose or findings.
Badan usaha dagang
PT memiliki kedudukan hukum yang sama dengan orang perseorangan dan dapat memiliki harta terpisah dari pemiliknya. CV bukan badan hukum dan kedudukan kekayaannya tidak terpisah dari pemiliknya. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Pengenalan Market Research
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan tujuan penelitian pasar (market research), tahapannya, jenis-jenisnya (kuantitatif dan kualitatif), cara pengumpulan datanya seperti kuisioner dan sampling, serta pengolahan datanya. Market research bertujuan untuk mengetahui kondisi pasar dengan melakukan penelitian guna mendapatkan informasi tentang preferensi konsumen, produksi, konsumsi, dan pengetahuan masyarakat terhadap
Ekonomi Koperasi
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan koperasi di berbagai belahan dunia dan Indonesia, konsep koperasi menurut berbagai aliran, prinsip-prinsip koperasi, jenis, organisasi, dan manfaat koperasi. Koperasi modern berawal di Inggris pada 1844 dan berkembang ke berbagai negara. Di Indonesia, koperasi pertama didirikan pada 1895 di Leuwiliang, Jawa Tengah. UU No. 25 Tahun 1992 mengatur koperasi sebag
Lembaga Keuangan Non Bank 2 (Non Perbankan)
Dokumen tersebut membahas berbagai lembaga keuangan dan non bank di Indonesia. Secara singkat, dibahas perbedaan antara bank dan non bank, jenis-jenis lembaga keuangan non bank seperti asuransi, leasing, pegadaian, modal ventura, dana pensiun, dan pasar modal beserta penjelasan singkat mengenai karakteristik dan fungsi masing-masing lembaga.
Bank & Lembaga Keuangan Non Bank 1 (Perbankan)
This document provides an overview of banks and non-bank financial institutions in Indonesia. It discusses the origins of financial transactions and the emergence of money and financial intermediaries. It then covers the history of modern banks in Babylonia, England, the Netherlands, and Belgium. The document compares banks and non-banks in terms of fund mobilization and allocation, as well as types of financial institutions in Indonesia like commercial banks, rural banks, insurance companies, and more.