Dokumen tersebut membahas perbedaan antara akuntansi dan perpajakan dalam hal tujuan, pengguna, dan ketentuan pembukuan. Akuntansi bertujuan memberikan informasi keuangan sementara perpajakan bertujuan menghitung pajak terutang. Pembukuan perpajakan harus mengikuti peraturan pajak dan dapat menggunakan bahasa asing.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan di Indonesia.
2) Menguraikan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan serta ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia.
3) Membandingkan SPT tahunan PPh badan dengan laporan keuangan komersial dari beberapa aspek seperti pedoman penyusunan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan yang bertujuan memberikan panduan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan PSAK umum namun tetap memberikan informasi yang andal dalam penyajian laporan keuangan.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengurusan kewangan kerajaan dan prinsip-prinsip asasnya seperti legaliti dan akauntabiliti. Ia juga menjelaskan proses pengurusan kewangan tradisional yang meliputi perancangan, belanjawan, pembiayaan dan pengawalan serta unsur-unsur penting seperti peruntukan dan kawalan perbelanjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan, ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan, serta perbedaan antara sistem kas dan sistem akrual dalam pembukuan.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan badan di Indonesia. Menguraikan pengertian penghasilan menurut undang-undang pajak, asas-asas pengenaan pajak, subjek dan objek pajak, perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, serta skema penghitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara akuntansi dan perpajakan dalam hal tujuan, pengguna, dan ketentuan pembukuan. Akuntansi bertujuan memberikan informasi keuangan sementara perpajakan bertujuan menghitung pajak terutang. Pembukuan perpajakan harus mengikuti peraturan pajak dan dapat menggunakan bahasa asing.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan di Indonesia.
2) Menguraikan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan serta ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia.
3) Membandingkan SPT tahunan PPh badan dengan laporan keuangan komersial dari beberapa aspek seperti pedoman penyusunan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan yang bertujuan memberikan panduan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan PSAK umum namun tetap memberikan informasi yang andal dalam penyajian laporan keuangan.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengurusan kewangan kerajaan dan prinsip-prinsip asasnya seperti legaliti dan akauntabiliti. Ia juga menjelaskan proses pengurusan kewangan tradisional yang meliputi perancangan, belanjawan, pembiayaan dan pengawalan serta unsur-unsur penting seperti peruntukan dan kawalan perbelanjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan, ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan, serta perbedaan antara sistem kas dan sistem akrual dalam pembukuan.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan badan di Indonesia. Menguraikan pengertian penghasilan menurut undang-undang pajak, asas-asas pengenaan pajak, subjek dan objek pajak, perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, serta skema penghitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri.
FAST Plan pt 1: The Need for a New Transit PlanFASTPlan
The FAST Plan was developed by a collaboration of community groups an an alternative to the official regional transit plan in order to apply cutting-edge principles to developing a more effective, world-class transit system for the San Diego metropolitan region.
Part I addresses the need for a better plan, one better matched to San Diego's geography, urban form, trip patterns, and market demand.
The document outlines a plan to update a website in 2 weeks, including measuring the current site's traffic and engagement over 6 days, learning from the data to prioritize updates, wireframing and testing new designs over 2 days, updating content in 1 day, redesigning the site in 1 day, and coding and testing the new site over 2.5 days for a total of 13.5 days.
This document provides an overview of spatial databases and the components of a spatial database management system (SDBMS). It discusses how SDBMSs compare to traditional database management systems (DBMSs) and geographic information systems (GISs). The key components of an SDBMS include the spatial data model, query language, query processing techniques using spatial indexes and optimization, and file organization. Spatial queries allow users to query and analyze spatial data and relationships.
The document provides guidelines for Philippine entities transitioning to the Philippine Financial Reporting Standards for Small and Medium Entities (PFRS for SMEs). It addresses entities transitioning from full PFRS, from PAS 101, and provides guidance on determining if an entity qualifies as a small-medium entity. It also provides the effective date and disclosure requirements for first-time adopters of PFRS for SMEs.
This short document contains a link and encourages the reader to click on it to obtain an unspecified something. No other context or information is provided about what would be obtained by clicking the link or why the reader should click on it.
This short document contains a link and encourages the reader to click on it to access or obtain something. No other context is provided about what would be received by clicking the link or any other details.
Students are given a project to build a two mile four barb fence for a local rancher. Fence has one corner (2 R&R TIES), a wood post every 10 feet. They can build a 1/4 mile every 10 hours. Students research prices of materials and calculate costs, time, and design a bill to give the rancher.
In Italia come in altri Stati, sono tre i livelli normativi che regolano i conflitti di leggi in materia di commercio internazionale e si tratta, specificamente, di norme interne italiane di diritto internazionale privato del commercio internazionale o del commercio con l’estero; di norme di diritto internazionale privato di origine euro-internazionale e di norme di diritto universale uniforme di doppia origine sia internazionale pubblica che inter-individuale privata.
Lo studio mette in evidenza il carattere prettamente specialistico e tecnico del diritto commerciale internazionale e dei relativi conflitti di leggi e le ragioni della mutevolezza del suo linguaggio oltre che delle difficoltà di comprensione dello stesso
PPowerpoint Kelompok International Ethics StandardsBoard for Accountants dal...dewi_kusumastuti
Dokumen tersebut membahas tentang Kode Etik Profesi Akuntan Internasional. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai ancaman terhadap independensi auditor dan langkah-langkah perlindungan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima.
CLL provides a new way to learn physics using a smartphone as a portable physics lab. It offers original physics experiments and apps to drive users to conduct experiments with their phones. The platform allows users to submit their own experiments, get help designing experiments, and share collected data and analyses with other users and teachers through online communities and web services.
This document discusses standards around auditor independence and long association with audit clients. It states that performing routine administrative services does not generally threaten independence. For long association of senior personnel on audit engagements, familiarity and self-interest threats increase with time on engagement. The significance depends on factors like role and changes at client. Safeguards like rotation are recommended. For public interest entity audits, a key partner cannot exceed 7 years before rotating off for 2 years. Exceptions can be made for rare circumstances. The standards also discuss rotation of other long associated partners and provision of non-assurance services to audit clients. Independence is the primary consideration and safeguards or not providing the service are recommended if threats cannot be reduced.
Il presente articolo spiega come di fronte alla crisi economica e finanziaria mondiale, la rete di impresa, può costituire una forma organizzativa di successo in grado dare slancio all’economia nazionale ed europea. Le reti d’impresa innovative si fondano sulla fiducia reciproca fra i partner. Esse vengono create nel tempo e favoriscono la circolazione dell’informazione, la diffusione della conoscenza e la generazione dell’innovazione. La fiducia, inoltre, riduce l’incertezza e i costi di transazione e limita i comportamenti opportunistici da parte di agenti free-rider. Tuttavia, il successo di tali forme organizzative dipende non solo da tali processi ma anche dall’interplay tra le imprese e le istituzioni politiche e dalle loro interazioni con il sistema formativo di ricerca. Con la legge 33/2009 il legislatore italiano ha disciplinato il «contratto di rete» come uno strumento attraverso il quale due o più imprese possono esercitare in comune una o più attività economiche allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Tale contratto, affiancandosi ai tradizionali strumenti di promozione della collaborazione tra imprese, ha permesso di superare la logica dei cd. distretti territoriali, e senza incidere sull’autonomia delle singole imprese può permettere a quest’ultime di effettuare una cooperazione più snella e flessibile. Inoltre, la legge 11 novembre 2011, n. 180 disciplina la partecipazione delle reti di impresa nell’ambito delle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici. Così facendo si è cercato di abbattere alcune barriere all’entrata che impedivano l’accesso agli appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese. Il presente articolo, inoltre effettua delle considerazioni sull’efficacia dell’intervento pubblico a favore delle reti di impresa e sottolinea l’importanza di diversi fattori tra i quali le diversità territoriali e le esigenze di innovazione, flessibilità e di efficienza imposte dalla competitività internazionale
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
HI-TECH is an ISO 9001:2008 certified Indian company that specializes in clean air and containment facilities for bio-tech industries. The company takes pride in manufacturing high quality products using the latest techniques to ensure long life. Their range of products include laminar air flow cabinets, glass bead sterilizers, air curtains, and fan filter units. They are confident they can provide a competitive solution to meet various customer needs and requirements. Key products include laminar air flow cabinets, glass bead sterilizers, pass boxes, and fan filter units for class 100,000. The company serves various clients in India including government organizations and private industries.
FAST Plan pt 2 - Creating a World Class Transit SystemFASTPlan
The FAST Plan was developed by a collaboration of community groups an an alternative to the official regional transit plan in order to apply cutting-edge principles to developing a more effective, world-class transit system for the San Diego metropolitan region.
Part II introduces the elements or building blocks of the FAST Plan. It shows how and where we deployed the right infrastructure in the right place to create a truly effective rapid transit network.
POWERPOINT KODE ETIK AKUNTAN INTERNASIONAL VERSI ENGLISHdewi_kusumastuti
This document discusses guidelines for auditors providing non-assurance services to audit clients according to the International Code of Ethics for Professional Accountants. It states that providing certain administrative services related to company secretarial functions does not generally threaten an auditor's independence. For audit engagements of public interest entities, it specifies rules for auditor rotation, including that a key audit partner cannot serve in that role for more than seven years. It also provides examples of threats to independence posed by long association with clients and recommends safeguards like partner rotation. The document emphasizes that firms should evaluate threats to independence before providing any non-assurance services to audit clients.
This short document contains a link and encourages the reader to click on it to access or obtain something. No other context is provided about what would be received by clicking the link or any other details.
SAK ETAP adalah standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik seperti usaha kecil dan menengah. SAK ETAP lebih sederhana dari PSAK dan mengacu pada IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK ETAP berlaku efektif sejak 2011 namun penerapan dini sejak 2010 diperbolehkan.
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang diringkas dari IFRS for SMEs. SAK ETAP berlaku sejak 1 Januari 2011 untuk perusahaan menengah ke bawah dan memberikan panduan penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana.
FAST Plan pt 1: The Need for a New Transit PlanFASTPlan
The FAST Plan was developed by a collaboration of community groups an an alternative to the official regional transit plan in order to apply cutting-edge principles to developing a more effective, world-class transit system for the San Diego metropolitan region.
Part I addresses the need for a better plan, one better matched to San Diego's geography, urban form, trip patterns, and market demand.
The document outlines a plan to update a website in 2 weeks, including measuring the current site's traffic and engagement over 6 days, learning from the data to prioritize updates, wireframing and testing new designs over 2 days, updating content in 1 day, redesigning the site in 1 day, and coding and testing the new site over 2.5 days for a total of 13.5 days.
This document provides an overview of spatial databases and the components of a spatial database management system (SDBMS). It discusses how SDBMSs compare to traditional database management systems (DBMSs) and geographic information systems (GISs). The key components of an SDBMS include the spatial data model, query language, query processing techniques using spatial indexes and optimization, and file organization. Spatial queries allow users to query and analyze spatial data and relationships.
The document provides guidelines for Philippine entities transitioning to the Philippine Financial Reporting Standards for Small and Medium Entities (PFRS for SMEs). It addresses entities transitioning from full PFRS, from PAS 101, and provides guidance on determining if an entity qualifies as a small-medium entity. It also provides the effective date and disclosure requirements for first-time adopters of PFRS for SMEs.
This short document contains a link and encourages the reader to click on it to obtain an unspecified something. No other context or information is provided about what would be obtained by clicking the link or why the reader should click on it.
This short document contains a link and encourages the reader to click on it to access or obtain something. No other context is provided about what would be received by clicking the link or any other details.
Students are given a project to build a two mile four barb fence for a local rancher. Fence has one corner (2 R&R TIES), a wood post every 10 feet. They can build a 1/4 mile every 10 hours. Students research prices of materials and calculate costs, time, and design a bill to give the rancher.
In Italia come in altri Stati, sono tre i livelli normativi che regolano i conflitti di leggi in materia di commercio internazionale e si tratta, specificamente, di norme interne italiane di diritto internazionale privato del commercio internazionale o del commercio con l’estero; di norme di diritto internazionale privato di origine euro-internazionale e di norme di diritto universale uniforme di doppia origine sia internazionale pubblica che inter-individuale privata.
Lo studio mette in evidenza il carattere prettamente specialistico e tecnico del diritto commerciale internazionale e dei relativi conflitti di leggi e le ragioni della mutevolezza del suo linguaggio oltre che delle difficoltà di comprensione dello stesso
PPowerpoint Kelompok International Ethics StandardsBoard for Accountants dal...dewi_kusumastuti
Dokumen tersebut membahas tentang Kode Etik Profesi Akuntan Internasional. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai ancaman terhadap independensi auditor dan langkah-langkah perlindungan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima.
CLL provides a new way to learn physics using a smartphone as a portable physics lab. It offers original physics experiments and apps to drive users to conduct experiments with their phones. The platform allows users to submit their own experiments, get help designing experiments, and share collected data and analyses with other users and teachers through online communities and web services.
This document discusses standards around auditor independence and long association with audit clients. It states that performing routine administrative services does not generally threaten independence. For long association of senior personnel on audit engagements, familiarity and self-interest threats increase with time on engagement. The significance depends on factors like role and changes at client. Safeguards like rotation are recommended. For public interest entity audits, a key partner cannot exceed 7 years before rotating off for 2 years. Exceptions can be made for rare circumstances. The standards also discuss rotation of other long associated partners and provision of non-assurance services to audit clients. Independence is the primary consideration and safeguards or not providing the service are recommended if threats cannot be reduced.
Il presente articolo spiega come di fronte alla crisi economica e finanziaria mondiale, la rete di impresa, può costituire una forma organizzativa di successo in grado dare slancio all’economia nazionale ed europea. Le reti d’impresa innovative si fondano sulla fiducia reciproca fra i partner. Esse vengono create nel tempo e favoriscono la circolazione dell’informazione, la diffusione della conoscenza e la generazione dell’innovazione. La fiducia, inoltre, riduce l’incertezza e i costi di transazione e limita i comportamenti opportunistici da parte di agenti free-rider. Tuttavia, il successo di tali forme organizzative dipende non solo da tali processi ma anche dall’interplay tra le imprese e le istituzioni politiche e dalle loro interazioni con il sistema formativo di ricerca. Con la legge 33/2009 il legislatore italiano ha disciplinato il «contratto di rete» come uno strumento attraverso il quale due o più imprese possono esercitare in comune una o più attività economiche allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Tale contratto, affiancandosi ai tradizionali strumenti di promozione della collaborazione tra imprese, ha permesso di superare la logica dei cd. distretti territoriali, e senza incidere sull’autonomia delle singole imprese può permettere a quest’ultime di effettuare una cooperazione più snella e flessibile. Inoltre, la legge 11 novembre 2011, n. 180 disciplina la partecipazione delle reti di impresa nell’ambito delle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici. Così facendo si è cercato di abbattere alcune barriere all’entrata che impedivano l’accesso agli appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese. Il presente articolo, inoltre effettua delle considerazioni sull’efficacia dell’intervento pubblico a favore delle reti di impresa e sottolinea l’importanza di diversi fattori tra i quali le diversità territoriali e le esigenze di innovazione, flessibilità e di efficienza imposte dalla competitività internazionale
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
HI-TECH is an ISO 9001:2008 certified Indian company that specializes in clean air and containment facilities for bio-tech industries. The company takes pride in manufacturing high quality products using the latest techniques to ensure long life. Their range of products include laminar air flow cabinets, glass bead sterilizers, air curtains, and fan filter units. They are confident they can provide a competitive solution to meet various customer needs and requirements. Key products include laminar air flow cabinets, glass bead sterilizers, pass boxes, and fan filter units for class 100,000. The company serves various clients in India including government organizations and private industries.
FAST Plan pt 2 - Creating a World Class Transit SystemFASTPlan
The FAST Plan was developed by a collaboration of community groups an an alternative to the official regional transit plan in order to apply cutting-edge principles to developing a more effective, world-class transit system for the San Diego metropolitan region.
Part II introduces the elements or building blocks of the FAST Plan. It shows how and where we deployed the right infrastructure in the right place to create a truly effective rapid transit network.
POWERPOINT KODE ETIK AKUNTAN INTERNASIONAL VERSI ENGLISHdewi_kusumastuti
This document discusses guidelines for auditors providing non-assurance services to audit clients according to the International Code of Ethics for Professional Accountants. It states that providing certain administrative services related to company secretarial functions does not generally threaten an auditor's independence. For audit engagements of public interest entities, it specifies rules for auditor rotation, including that a key audit partner cannot serve in that role for more than seven years. It also provides examples of threats to independence posed by long association with clients and recommends safeguards like partner rotation. The document emphasizes that firms should evaluate threats to independence before providing any non-assurance services to audit clients.
This short document contains a link and encourages the reader to click on it to access or obtain something. No other context is provided about what would be received by clicking the link or any other details.
SAK ETAP adalah standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik seperti usaha kecil dan menengah. SAK ETAP lebih sederhana dari PSAK dan mengacu pada IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK ETAP berlaku efektif sejak 2011 namun penerapan dini sejak 2010 diperbolehkan.
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang diringkas dari IFRS for SMEs. SAK ETAP berlaku sejak 1 Januari 2011 untuk perusahaan menengah ke bawah dan memberikan panduan penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana.
Keputusan ini menetapkan perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan agar sesuai dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum dan khusus."
Keputusan ini menetapkan perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan agar sesuai dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum dan khusus."
Tugassoftskillstandarakuntansisingapura 140418044837-phpapp02Boumedin Akbar
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi di Singapura yang didasarkan pada IFRS dan terdiri dari 39 standar. Dokumen juga membahas tentang penerapan standar akuntansi khusus untuk entitas kecil di Singapura yang disebut SFRs for Small Entities.
Tugas Softskill Standar Akuntansi SingapuraIrfan Sanjaya
Standar akuntansi di Singapura didasarkan pada IFRS dan dikenal sebagai Singapore Financial Reporting Standards (SFRs). SFRs mencakup 39 standar yang mencakup topik seperti penyajian laporan keuangan dan akuntansi untuk persediaan. Singapura juga menerbitkan SFRs khusus untuk entitas kecil untuk memenuhi kebutuhan UKM. Faktor-faktor seperti sumber pendanaan dan sistem hukum mempengaruhi perkembangan standar akuntansi di Singap
Dokumen ini membahas tentang kerangka dasar akuntansi keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan perusahaan. Kerangka dasar ini terdiri dari konsep-konsep dasar, asumsi-asumsi, tujuan, dan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaporan keuangan perusahaan.
PSAK 1 mengatur tentang penyajian laporan keuangan yang meliputi struktur dan isi laporan keuangan. PSAK 1 direvisi pada tahun 2013 untuk menyesuaikan dengan perkembangan terakhir IAS 1 tahun 2010. Perubahan utama meliputi penambahan definisi, penyajian penghasilan komprehensif lain yang terpisah antara yang akan dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, serta penambahan persyaratan penyajian informasi komparatif minimum dan
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NormaSelestia
Abstrak
Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad sebagai entitas pelayanan kesehatan yang dibawah naungan TNI Angkatan Darat, memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akurat. Untuk memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).
Standar akuntansi di Jerman bersumber dari Commercial Code yang mengharuskan laporan segmen dan geografis. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi diatur oleh Komite Standar Akuntansi Jerman yang mengeluarkan rekomendasi wajib. Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Jerman antara lain sistem hukum, perpajakan, tingkat pendidikan, dan budaya yang kaya.
Dokumen tersebut membahas standar akuntansi di Jerman, yang bersumber dari Hukum Perdagangan Jerman. Jerman memiliki Komite Standar Akuntansi Jerman yang mengeluarkan standar akuntansi nasional. Laporan keuangan di Jerman terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan auditor.
1. Filipina melakukan penjualan obligasi dolar AS untuk meningkatkan sumber pendanaan setelah kebijakan pengurangan stimulus AS.
2. Sistem hukum pidana Filipina berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon seperti AS dan Inggris.
3. Filipina menetapkan pendidikan wajib selama 13 tahun untuk mengurangi kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis, mencakup konsep nilai waktu uang, jenis-jenis investasi, prinsip investasi, dan metode penilaian investasi seperti payback period, net present value, dan internal rate of return.
Dokumen ini membahas rencana bisnis untuk membuka waroeng kue panci yang akan menjual berbagai varian pancake dan minuman. Rencana ini mencakup analisis pasar, target konsumen, proyeksi keuangan, dan rencana promosi. Total modal yang dibutuhkan adalah Rp85 juta dengan target pendapatan Rp86 juta selama enam bulan pertama.
PPowerpoint Kelompok International Ethics StandardsBoard for Accountants dal...dewi_kusumastuti
Dokumen tersebut merangkum beberapa bagian dari Kode Etik Profesi Akuntan Internasional mengenai independensi auditor. Secara garis besar dijelaskan tentang ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi independensi auditor seperti kepentingan pribadi, keakraban, dan penilaian sendiri, serta langkah-langkah perlindungan yang dapat diambil untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima.
Powerpoint Individu International Ethics StandardsBoard for Accountantsdewi_kusumastuti
This document discusses standards for auditor independence and preventing conflicts of interest when providing both audit and non-audit services to clients. It addresses issues such as: limiting the number of consecutive years senior auditing personnel can work on the same client engagement to prevent familiarity threats; requiring rotation of key audit partners at public interest entities every 7 years; and evaluating threats to independence when considering non-audit services for audit clients to ensure independence is maintained.
Powerpoint Kelompok International Ethics StandardsBoard for Accountants dala...dewi_kusumastuti
This document discusses international ethics standards for accountants regarding auditor independence. It addresses potential threats to independence, such as self-interest or familiarity threats, that may be created in situations like an audit team member joining a client, a former partner joining an audit client, or a senior auditor having a long association with an audit client. It provides requirements and examples of safeguards to address such threats to maintain independence.
This document discusses standards for auditor independence and preventing conflicts of interest when providing both audit and non-audit services to clients. It addresses issues such as: limiting the number of consecutive years senior auditing personnel can work on the same client engagement to prevent familiarity threats; requiring rotation of key audit partners at public interest entities every 7 years; and evaluating threats to independence when considering non-audit services for audit clients to ensure independence is maintained.
POWERPOINT KODE ETIK PROFESI AKUNTAN INTERNASIONALdewi_kusumastuti
This document discusses guidelines for auditors providing non-assurance services to audit clients according to the International Code of Ethics for Professional Accountants. It states that providing certain administrative services does not generally threaten independence. It also discusses requirements for partner rotation off audit engagements, including limits of 7 years for partners of public interest entities. Additionally, it notes that before providing any non-assurance service to an audit client, firms must determine if it would create threats to independence and apply safeguards if threats are identified.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
Kelompok 5_PPT Etika Akuntan dalam Kasus Anti Korupsi pada Perusahaan Manufak...
Akuntansi internasional standar akuntansi filipina
1. 4
TUGAS KELOMPOK
AKUNTANSI INTERNASIONAL
(Standar Akuntansi Filipina)
Disusun oleh
Nama :
1. Agustia Ardila (29210925)
2. Anisia Astuti (20210881)
3. Dewi Kusumastuti (21210905)
4. Rizky Aulia Dermawan (26210127)
5. Rian Saputro (25210868)
Kelas : 4EB15
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2014
2. 4
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Department of Trade and Industry
SECURITIESAND EXCHANGE
COMMISSION SEC Building, ED SA,
Greenhills, Mandaluyong City
NOTICE
The Commission En Bane, in its meeting on 04 February 2010, resolved to
adopt the following Implementation Guidelines to address certain issues on the
adoption of the Philippine Financial Reporting Standards (PFRS) for
Small and Medium Entities
(SM:Es): ;'
1. Transition from full PFRS to PFRS for SMEs
Some entities are currently using full PFRS either because they (a) opted to
although they qualify as Non-Publicly Accountable Entities (NPAE) , or (b)
are required to use full PFRS as they do not qual ify as NP AE under PAS
101. These entities may now qualify as SMEs under the definitions in PFRS
for SMEs and the 13 August 2009 SEC En Bane Resolution (the "SEC
Resolution"). 1
If they qualify and adopt the PFRS for SMEs, they shall be considered as
'first-time adopter' of the PFRS for SMEs and, therefore, should apply
Section 3,5 (Transition to the PFRS for SMEs). Paragraphs 35.1 and 35.2 of
said section state that
"35.1 This section applies to a first-lime adopter of the
111RSfor SMEs, regardless of whether its previous accounting
framework was full IFRS or another set of generally
accepted accounting principles (GAAP) such as its
national accounting-standards, or ~nother framework such
as the local income tax basis.
35.2 An entity can be a first-time adopter of the [FRS for
SNfEs only once. x x x"
2. Transition ofNPAEs from PAS 101 to PFRS for SMEs
NPAEs that are currently using PAS 101 may qualify as SMEs under the
PFRS for S"MEsand the SEC Resolution. If they qualify, they may use the
PFRS for SMEs and will be considered as first-time adopter of the PFRS
3. 4
for SMEs and should apply paragraphs 35.1 and 35.2 thereof (Refer to Item
1 above.)
3. Transition ofNPAEs from PAS 101 to full PFRS
NPAEs that currently use PAS 101 may not qualify as SMEs under the PFRS
for SMEs and the SEC Resolution (for example, entities that crossed the
ceiling threshold for total assets ofP350 million).
NPAEs that currently use PAS 101 but (a) no longer qualify as SMEs under
the PFRS for SMEs and the SEC Resolution, and (b) are not considered
"micro-business entities" (i.e., entities whose total assets or total liabilities
are below the PJ million floor threshold for the size criteria - see Item 4
below), should use the full PfRS. If this is the first time that such entities
will adopt full PFRS, they should apply PFRS I, First- time Adoption of
Philippine Financial Reporting Standards.
4. Financial Reporting Framework of Entities not covered by either the foil
PFRS or PFRS for SMEs
Micro-business entities have the option to use any of these bases of
accounting in the preparation of their financial statements: (a) full PFRS,
(b) PFRS for SMEs, or (c) another acceptable basis of accounting.'
If an entity uses a basis of accounting other than full PFRS and the PFRS for
SMEs in the preparation of its financial statements, its management shall
assess the acceptability of such basis of accounting in the light of the nature
of the entity and the objective of the financial statements, or the
requirements of the law or regulators and standard- setters. By way of
illustration, tax regulations permit taxpayers to usethe income tax basis of
accounting; on the other hand, the SEC allows the use of the cash basis of
accounting by micro-business entities.
5. Date for applying the size criteria and for transitioning to foIl PFRS or to
PFRS for SMEs
The PFRS for SMEs shall be effective for annual periods beginning on or
after January
1, 2010, except for the guidance in applying the requirements of Section 23
(Revenue) in recognizing revenue from agreements for the construction of
real estate which shall apply to annual periods beginning on or after January
1,2012. .
As indicated in the Preface to the PFRS for SMEs, the amount of total assets
and total liabilities shall be based on the entity's audited financial statements
as Of December 31,
4. 4
2009.
'
Thus, an SME whose accounting period begins on January I, 2010 shill
apply the size criteria based on the entity's audited total assets or
audited total -liabilities as of
1 Both the full PFRS and the PFRS for SMEs define what statements/disclosures shall
be presented ~ part of a complete set of financial statements. These include a
statement of financial position, a statement of comprehensive income for the period, a
statement of changes in equity for the period, and a statement of cash flows for the
period. In the absence of a similar definition of statements to be presented for another
basis of accounting. he provisions of the full PFRS and PFRS for SMEs may be used
as a guide. For example, if the basis of accounting is prescribed or permitted by a
government regulatory agency and is substantially an accrual basis, the financial
statements may include the same financial statements required under the full PFRS
and the PFRS for SMEs. On the other hand, a separate statement of cash flows
ordinarily is not needed when financial statements are prepared on a cash receipts and
djsbursements basis or an income tax basis that is essentially a cash basis. These bases
already accommodate the equivalent of a cash flow statement presentation. Therefore,
such presentations need not conform with the requirements for a statement of cash
flows that would be included in a full PFRS or ·PFRSfor SMEs presentation.
.
For stock corporations with paid-up capital stock of more than PSO,OOO.OO, and non-
stock corporations with total assets of more than PSOO,OOO.OO and total contributions of
more than P 100,000.00, the relevant requirements of SRC Rule 68 shall be complied
with, particularly, the submission of a complete set of financial statements' (i.e.,
Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement (if cash basis, not mandatory),
Statement of Changes in Equity/Fund Balance, Notes to Financial Statements),
Statement of Management's Responsibility and Auditor's Report.
December 31, 2009. An SME whose accounting period begins on a date
other than January 1,2010 (i.e., it uses a fiscal year, for example, January 31,
2010to January 31, 2011) shall appJy the size criteria using the entity's
audited financial statements for the immediately preceding fiscal year (i.e., for
the fiscal year ending JanuaryJ J, 2010).
If an SME that uses the PFRS for SMEs in a current year (for example,
calendar year 2010) breaches the floor or ceiling of the size criteria at the
end of that current year (i.e., December 31, 2010), and the event that
caused the change is considered "significant and continuing", the entity
should transition to the applicable financial reporting framework (i.e., full
PFRS if the ceiling threshold is breached, or another acceptable accounting
basis if the floor threshold is breached) in the next accounting period (or
calendar year 2011). If the event is not considered "significant and
continuing", the entity can continue to use the same financial reporting
framework it currently uses.
.
5. 4
The determination of what is "significant and continuing" shall be
based on management's judgment taking into consideration relevant
qualitative and quantitative factors. As a general rule, 20% or more of
total assets or total liabilities would be considered significant.
6. Date for applyingtbe size criteria if tbe PFRS for SMEs is adopted early
If an entity opts to apply early the PFRS for SMEs (for example, in
calendar year
2009), it shall apply the size criteria using the entity's audited financial
statements for
the immediately preceding calendar year (i.e., for the calendar year ended
December
31,2008).
7. Subsidiariesof a parent companytbat use full PFR
There are situations where a parent company that uses full PFRS has
subsidiaries that qualify as SMEs under the PFRS for SMEs and the SEC
Resolution.
The subsidiaries that qualify as SMEs under the PFRS for SMEs and
the SEC Resolution (such as, they are not listed, have no public
accountability; are not holders of secondary licenses from the SEC, etc.),
may use the PFRS for SMEs even if their, parent company uses full PFRS.
Paragraph 1.6 of Section 1 of the PFRS for SMEs provides that:
"1.6 A subsidiary whose parent uses full IFRS, or that is
part of a consolidated group that uses full IFRS, is not
prohibited from using this IFRS in its own financial statements
if that subsidiary by itself does not
have public accountability. If its financial statements are
described as
conforming to the IFRS for SMEs, it must comply with all the
provisions of this IFRS."
One issue to consider, however, with regard to a subsidiary whose financial
statements are consolidated into group financial statements is the requirement
under the PFRS for SMEs and the full PFRS on the use by a group of
uniform accounting policies. If a member of the group uses accounting
policies other than those' adopted in the consolidated financial statements
for similar transactions and events under the same II circumstances,
appropriate adjustments should be made in the financial.statements of that
entity in the preparation of the consolidated financial statements.
8. Required disclosures
6. 4
If an SME's first financial statements use the PFRS for SMEs,
it shall make the required disclosures which include an
explanation of the transition to the PFRS for SMEs (under
paragraph 35.12) and reconciliations (under paragraphs 35.13 to
35.15) of Section 35 ofthe·PFRS for SrvtEs.
If an SrvtE does not opt to make an early application of the
PFRS for SMEs, it shall disclose the impact on its financial
statements of the future adoption or application of the PFRS for
SMEs.
9. Early adoptionof PFRS for SMEs
As earlier stated, PFRS for SMEs shall be effective for periods
beginning January 1, 2010. Although the International Financial
Reporting Standards for SMEs and the PFRS for SMEs do not
provide for early adoption, the same may, however, be allowed for
SMEs which are capable, in terms of systems and resources, to
efficiently transition to PFRS for SMEs for their financial
statements as of 31 December 2009, provided that such entities
discuss in their fmancial statements the impact of such early
adoption.
If an SME is capable and opts to early adopt the PFRS for
SME~, it should be considered as 'first-time adopter' of the PFRS
for SMEs and, therefore, should apply Section 35 (Transition to the
PFRSforSMEs).
Issued this 9th day of
February, 2010.
For the Commission:
~J..~
I'EB.BARIN
Chairperson
7. 4
8 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI FILIPINA :
1. Sumber Pendanaan
Filipina melakukan penjualan obligasi dalam bentuk dolar AS, sebagai usaha
meningkatkan sumber pendanaan bagi negara, setelah AS mengeluarkan kebijakan
pengurangan stimulus. Negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara ini
berencana menjual obligasi 10-tahun dengan imbal hasil (yield) sekitar 4,5%. Suku bunga
10-tahun Treasury telah meningkat 1,36% sejak Mei, ketika bank sentral AS mengumumkan
akan mempertimbangkan untuk memangkas pembelian obligasi.Rata-rata harga pembiayaan
dalam bentuk dolar di kawasan ini naik 5,83% pada September, dari rata-rata kenaikan 4%
pada 2012. “Pihak berwenang Filipina berusaha untuk menjaga yield saat ini,” ujar Desmond
Soon, Manajer Pendanaan Western Asset Management Co. Menurut dia, masih terdapat
harapan bahwa Treasury yields AS akan meningkat lebih tinggi pada tahun ini.
2. Sistem Hukum
Sistem hukum pidana Filipina adalah suatu sistem hukum pidana yang berasal dari
negara-negara Anglo Saxon yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Temasuk ke dalam sistem ini
adalah negara-negara lain baik itu di Asia, Australia, Afrika, dan Amerika yang dalam
sejarahnya pernah mengalami penjajahan dari negara-negara Anglo Saxon tersebut yang
sampai saat ini masih menganut dan menerapkan sistem hukum pidana Anglo Saxon
tersebut. Sebagaimana sistem Eropa Kontinental maka sistem hukum pidana Anglo Saxon
mempunyai ciri-ciri yang khas pula.
Di negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara
ex-dominionnya seperti Malaysia, Filipina, dan lain-lain sumber utama hukum pidananya
bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terkodifikasi tetapi adalah hukum
umum (Common Law) baik berupa undang-undang (Statue act), Yurisprudensi maupun
perundang-undangan lain (delegated Legislation).
Sumber-sumber ini berkembang terus dan bertambah tahun demi tahun, sehingga
untuk memperlajarinya harus mengumpulkan terlebih dahulu berbagai yurisprudensi dan
perundang-undangan yang bersangkutan. Usaha untuk mengkofikasikannya baru bagian
demi bagian yang sudah tercapai, seperti:
Undang-undang tentang kejahatan terhadap orang (Offences against the person act);
Undang-Undang tentang Kejahatan Seksual (Sexual Act);
Undang-Undang tentang Pencurian (Theft Act), dan lain-lain.
8. 4
Namun usaha untuk mengkofikasikan keseluruhannya dan mengunifikasikannya
belum berhasil sepenuhnya. Oleh karena sumber hukum pidana yang utama adalah Common
Law, kepastian hukum yang bersifat material yang dalam prakteknya senantiasa dapat
mengikuti perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat.
Hal ini nampaknya sejalan dengan ajaran Paul Van Schalten tentang “Het Open
Sistem vanm Het Recht” yang pada dasarnya mengakui kesadaran hukum yang berkembang
baik di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
Kepastian hukum yang bersifat material ini lebih dihargai lagi bila kita lihat dari
sistem pelaksanaan peradilan di negara Filipina yaitu sistem Juri. Menurut sistem ini dalam
suatu persidangan perkara pidana para Juri-lah yang menentukan apakah terdakwa atau
tertuduh itu bersalah (guilty) atau tidak bersalah (not guilty) setelah pemeriksaan selesai. Jika
Juri menentukan bersalah barulah Hakim (biasanya tunggal) berperan menentukan berat
ringannya pidana atau jenis pidananya. Bila Juri menentukan tidak bersalah maka Hakim
membebaskan terdakwa (tertuduh).
Sistem Hukum Common Law
Negara negara yang menganutsistem hukum ini antara lain : Inggris, bekas jajahan
Inggris seperti Malaysia dan Australia. negara Amerika dan bekas jajahannya seperti
Singapura dan Filipina.
Sistem hukum tersebut menggunakan sistem hukum “the binding force of precedent”
yakni kekuatan mengikat putusan pengadilan yang sudah lampau. contohnya, seseorang pada
tahun 2003 telah dijatuhi hukuman 9 tahun dipenjara karena korupsi, kemudian pada tahun
2009 terdapat kasus yang sama (hampir mirip) dengan kasus pada tahun 2003 (kasus
korupsi), maka menurut sistem tersebut, putusan pengadilan akan sama dengan putusan pada
tahun 2003 yakni hukuman kurang lebih selama 9 tahun
3.Perpajakan
Filipina menganut system perpajakan yang sama seperti Indonesia yaitu self
Asisesment System. Filipina memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk rokok dan
minuman keras. Pajak tersebut merupakan tambahan yang lumayan besar untuk pendapatan
9. 4
negara.Filipina memiliki rasio pendapatan pajak terhadap PDB sebesar 12,3%. Tahun 2011
rasio tersebut meningkat melampaui Indonesia.
4. Ikatan Politik dan Ekonomi
Pemerintah Filipina mengikuti Pemerintah Amerika Serikat. Dia ditata sebagai
sebuah republik, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan,
dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa
jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabinet. Dewan Legislatif Filipina mempunyai
dua kamar: Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh
pemilu. Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di Senat, sedangkan Dewan
Perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres yang melayani selama 3 tahun.
Cabang yudikatif pemerintah dikepalai olehMahkamah Agung, yang memiliki seorang Ketua
Mahkamah Agung sebagai kepalanya dan 14 Hakim Agung, semuanya ditunjuk oleh
Presiden.
Filipina merupakan anggota aktif dari PBB sejak penerimaannya pada 24
Oktober 1945. Filipina juga merupakan negara pendiri ASEAN, dan merupakan pemain aktif
dalam APEC, Uni Latin dan anggota dari Grup 24. Filipina juga merupakan sekutu Amerika
Serikat, tetapi juga merupakan anggota dari Gerakan Non-Blok.
Filipina bersengketa dengan Republik Tiongkok (Taiwan), Republik Rakyat
Tiongkok, Vietnam,dan Malaysia atas minyak dan gas alam di Kepulauan
Spratly dan Scarborough Shoa, dan dengan Malaysia atas Sabah. Sultan Sulu yang menerima
Sabah sebagai hadiah pada 1703 setelah menolong Sultan Brunei mengalahkan pemberontak,
telah memberikan Pemerintah Filipina kuasa untuk mengklaim wilayahnya yang hilang.
Sampai saat ini, keluarga Sultan Sulu masih menerima pembayaran "sewa" untuk Sabah dari
Pemerintah Malaysia.
5. Inflasi
Laju inflasi di Filipina mencapai titik terendah sejak bulan September 2009. Kantor
Statistik Nasional Filipina hari ini (4/4) melaporkan bahwa inflasi bulan Maret hanya 2,6%,
menurun dari 2,7% di bulan sebelumnya.
Rendahnya kenaikan harga tembakau, minuman beralkohol, pakaian, serta properti
menjadi faktor penyebab lambatnya laju inflasi Filipina bulan Maret. Negara tersebut
mencapai rekor inflasi terendah pada bulan September 2009 sebesar 2,2%.
10. 4
Menurut Gubernur Bank Sentral Filipina, Armando Tetangco, pihaknya akan terus
memantau perkembangan harga mengingat harga komoditas internasional cenderung
berubah dengan cepat.
Sebelumnya, Bank Sentral Filipina memperkirakan laju inflasi sebesar 3,1% pada
bulan Maret, lebih rendah dari inflasi 4,8% pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Sedikit
lebih rendah dari prediksi Bank Sentral Filipina, para analis memperkirakan inflasi Filipina
bulan Maret sebesar 2,9%.
Rata-rata inflasi salah satu negara ASEAN tersebut mencapai 3,1% dalam tiga bulan
pertama tahun 2012. Hal tersebut sesuai dengan target inflasi tahun 2012 dari Bank Sentral
Filipina sekitar 3% sampai 5%.
Pada tahun 2011, kerusakan besar yang diakibatkan oleh Topan Haiyan mendorong
inflasi di Filipina ke tingkat tertinggi selama dua tahun sebesar 4,1 persen pada Desember.
Menteri Perencanaan Ekonomi Arsenio Balisacan mengatakan bahwa bahan pangan utama
naik di seluruh wilayah, khususnya di beberapa area yang dihantam badai. Haiyan
menghancurkan Filipina tengah pada November, menyebabkan 8.000 orang tewas dan hilang
dan lebih dari empat juta orang kehilangan tempat tinggal. Topan tersebut juga
menghancurkan infrastruktur utama, yang menyebabkan lalu lintas lumpuh sehingga
menghambat pengiriman pasokan, kata pemerintah.
“Hampir semua bahan pangan rata-rata mengalami kenaikan, yang hampir seluruhnya
diakibatkan oleh dampak dari Topan Yolanda (julukan lokal untuk topan Haiyan),” kata
Balisacan dalam sebuah pernyataan. “Beberapa bahan makanan bahkan mencapai inflasi dua
digit di beberapa area yang rusak parah akibat hantaman topan itu,” katanya.
Dia mengatakan bahwa inflasi pada Desember merupakan inflasi tertinggi sejak inflasi
sebesar 4,2 persen yang tercatat pada Desember 2011. Namun, inflasi untuk setahun penuh
rata-rata 3,0 persen, berada pada tingkat terendah dari target pemerintah sebesar 3,0 hingga
5,0 persen.(kn/ik)
6. Tingkat Perkembangan Ekonomi
Filipina terkenal dengan pertanian padi bukitnya, yang diperkenalkan kira-kira 2.000
tahun lalu oleh suku Batad. Padi-padi bukit tersebut terletak di lereng-lereng Gunung
Ifugao dan berada di ketinggian 5.000 kaki dpl. Luasnya mencakup 4.000 mil² serta
11. 4
diusahakan secara tradisional tanpa penggunaan pupuk. Ia dinyatakan sebagai Warisan Dunia
oleh UNESCO (Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan) pada
tahun 1995. Pada 1998 ekonomi Filipina, sebuah campuran dari pertanian, industri ringan,
dan jasa pendukung; mengalami kemunduran sebagai akibat dari krisis finansial Asia dan
cuaca yang buruk. Pertumbuhan jatuh ke 0,6% pada 1998 dari 5% pada 1997, tetapi kembali
ke sekitar 3% pada 1999, dan 4% pada 2000. Pemerintah telah menjanjikan untuk terus
mereformasi ekonominya untuk membantu Filipina setanding dengan perkembangan negara
industri Asia Timur. Hutang besar ("public debt" sekitar 77% dari PDB), menghambat
perbaikan situasi ekonomi. Alokasi dana untuk hutang lebih tinggi dari pada untuk
Departemen Pendidikan dan militer digabungkan.
Strategi yang dilakukan termasuk peningkatan infrastruktur, merombak
sistem pajak untuk menambah pendapatan pemerintah, juga deregulasi
dan penswastaan ekonomi, dan meningkatkan integrasi perdagangan di wilayah sekitar.
Prospek masa depan sangat tergantung dari performa ekonomi dari dua partner dagang
utama, Amerika Serikat dan Jepang, dan administrasi yang lebih tepercaya dan kebijakan
pemerintah yang konsisten. Filipina merupakan anggota dari Bank Pengembangan Asia.
7. Tingkat Pendidikan
Filipina menetapkan bahwa pendidikan wajib yang mesti di tempuh para siswa dan
siswi di negara itu adalah 13 tahun. Kebijakan itu diambil sebagai salah satu kunci
mengurangi angka kemiskinan. Selama ini sistem pembelajaran di Filipina] hanya mengenal
enam tahun belajar di Sekolah Dasar serta empat tahun di Sekolah Menengah. Dengan
undang-undang yang baru, siswa wajib masuk taman kanak-kanak selama satu tahun
sebelum duduk di bangku SD. Selanjutnya, pemerintah juga meminta pengelola sekolah
menengah menambah waktu belajar, dari empat tahun menjadi enam tahun. Siswa harus
mengikuti pendidikan tambahan jika akan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Presiden Filipina Aquino mengatakan sistem wajib belajar di Filipina masih jauh dari
sempurna. Hal ini menyebabkan para siswa di sana berada di posisi kurang menguntungkan
untuk dapat bersaing di dunia pekerjaan atau persaingan lain.
Pemerintah Filipina mengklaim, mereka telah membangun puluhan ribu ruang kelas
baru, mempekerjakan 18 ribu guru dan mencetak puluhan juta buku setiap tahun untuk
meningkatkan pendidikan. Anggaran pendidikan juga dinaikkan 44 persen dari tahun 2010,
12. 4
yaitu mencapai 5,6 miliar dolar Amerika atau mencapai 1 triliun Peso Filipina (40
triliun Rupiah).
Sebagai negara yang termasuk bekas jajahan Amerika Serikat, Bahasa
Inggris menjadi bahasa utama di dunia pendidikan di Filipina dengan tujuan memudahkan
para siswa dan siswi Filipina untuk bersaing dengan siswa dan siswi dari negara lain di
tingkat global. Telah sejak Bahasa Inggris sebagai bahasa utama di pendidikan formal
di Filipina, walaupun ada lebih dari 150 bahasa asli yang dipakai, termasuk bahasa
nasional, Bahasa Tagalog.
Sistem Pendidikan
Pada bulan Agustus 2001, Undang-Undang Republik 9.155, jika tidak disebut
Pemerintahan Pendidikan Dasar UU, disahkan mengubah nama Departemen Pendidikan,
Kebudayaan dan Olahraga (DECS) ke Departemen Pendidikan (DepEd) dan mendefinisikan
kembali peran kantor lapangan ( kantor regional, divisi kantor, kantor-kantor daerah dan
sekolah). RA keseluruhan 9.155 menyediakan kerangka untuk:
Pemberdayaan kepala sekolah dengan memperkuat peran-peran kepemimpinan
mereka dan
manajemen berbasis sekolah dalam konteks transparansi dan akuntabilitas lokal.
Tujuan pendidikan dasar adalah dengan memberikan penduduk usia sekolah dan
dewasa muda dengan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai untuk menjadi peduli,
mandiri, produktif dan patriotik warga negara.
Pada bulan Januari 2009, DepEd menandatangani suatu nota kesepakatan dengan
United States Agency for International Development untuk menutup $ 86 juta bantuan
kepada pendidikan Filipina, terutama akses ke pendidikan berkualitas di Daerah Otonomi di
Muslim Mindanao (ARMM), di daerah Barat dan Tengah Mindanao.
Di Filipina ada beberapa tingkat pendidikan yaitu : dasar, menengah, teknik dan kejuruan,
dan tersier.
8. Budaya
Budaya Filipina mendefinisikan kekhasan unik dari Philipina dari seluruh dunia.
Kekayaan dalam budaya membuatnya sangat berbeda dan lebih menonjol dari negara lain.
Filipina memiliki beragam warisan budaya seni tradisi dan bahasa yang diucapkan. Negara
13. 4
ini memiliki museum tak terhitung yang mengambil account untuk evolusi sejarah dan
budaya yang luas bangsa dengan gereja-gereja museum dan galeri tersedia di seluruh
Kepulauan Filipina dan ditemukan di kota-kota kunci yang berbeda dari provinsi.
Masing-masing provinsi memiliki tarian budaya rakyat sendiri menampilkan gaya
elegan tarian Filipina dan keindahan rakyatnya. Mereka juga mengikuti tradisi unik mereka
sendiri dan memiliki cara untuk merayakan praktek-praktek budaya mereka melalui pesta-
pesta dan acara. Filipina alami cinta seni dan mereka dapat menggambarkan peristiwa
sejarah tertentu melalui lukisan puisi lagu dan tulisan.
Kebanyakan masyarakat Filipina gemar menyanyi serta menari pada setiap kali pesta
keramaian. Tarian bambu ini memerlukan pergerakan kaki yang cocok.
Bahay Kubo merupakan rumah tradisional yang terkenal di Filipina, yang dibuat dari daun
kelapa, nipah, dan bambu. Terdapat tanglung berbentuk bintang yang digantung di hadapan
rumah yang bernama Parol. Semasa Natal, kebanyakan masyarakat di sana gemar
menjadikan parol sebagai hiasan rumah mereka.
Organ bambu ini menggunakan lebih kurang 1.000 batang bambuh. Konon ini adalah satu-
satunya organ yang dibuat dari bambu di dunia.
Filipina dibagi menjadi sebuah hirarki satuan pemerintah lokal (SPL)
dengan provinsi sebagai satuan utama.Filipina dibagi 3 grup pulau
yaitu Luzon, Visayas dan Mindanao.Kemudian dibagi menjadi 17 Region,80 Provinsi,120
Kota,1.511 Munisipalitas dan 42.008 distrik.
Seluruh provinsi dikelompokkan menjadi 17 Wilayah ('Region') untuk kemudahan
administratif. Kebanyakan kantor pemerintah memiliki kantor regional untuk melayani
provinsi-provinsi di dalamnya. Wilayah ini tidak memiliki pemerintahan lokal yang terpisah,
kecuali Mindanao Muslim dan Wilayah Administratif Cordillera, yang memiliki otonomi
sendiri.
14. 4
Filipina telah mengadopsi semua SAK untuk tahun 2005 tanpa modifikasi .
Ini setara Filipina SAK berlaku untuk semua entitas dengan akuntabilitas publik . Itu
termasuk orang-orang yang efeknya tercatat di pasar umum atau sedang dalam proses listing
; semua lembaga keuangan termasuk bank , perusahaan asuransi , broker keamanan , dana
pensiun , reksa dana , dan entitas perbankan investasi ; utilitas umum ; dan entitas yang
signifikan secara ekonomi lainnya , didefinisikan sebagai total aset pada tahun 2004
setidaknya 250 juta peso ( US $ 5 juta ) atau kewajiban minimal 150 juta ( US $ 3 juta ) .
Laporan auditor akan mengacu pada " sesuai dengan Filipina Standar Pelaporan Keuangan " .
"Standar Akuntansi Council (ASC) secara resmi diluncurkan oleh Direksi Filipina
Institut Akuntan Publik (PICPA) pada tanggal 18 November 1981. Fungsi utama dari ASC
adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi yang akan berlaku umum di
Filipina. Pada tahun 2006, ASC dilipat ke dalam Standar Pelaporan Keuangan Council
(FRSC)."
Kerangka Pelaporan Keuangan di Filipina
Standar akuntansi di Filipina yang diadopsi oleh Filipina Standar Pelaporan
Keuangan Council ( PFRSC ) dan disetujui oleh Securities and Exchange Commission ( SEC
) . The PFRSC telah membentuk Komite Filipina Interpretasi ( PIC ) , yang mengeluarkan
pedoman pelaksanaan pada PFRSs .
Entitas publik Akuntabel
The PFRSC telah mengadopsi sebagian SAK , dalam beberapa kasus dengan
modifikasi , dan dalam beberapa kasus perubahan terbaru ke SAK belum diadopsi . Standar-
standar ini dikenal sebagai Philippine Standar Pelaporan Keuangan ( PFRSs ) dan Standar
Akuntansi Filipina ( PASS ) . Standar Filipina berlaku untuk semua entitas dengan
akuntabilitas publik . Itu termasuk:
• entitas yang efeknya tercatat di pasar umum atau sedang dalam proses listing ;
• semua lembaga keuangan termasuk bank , perusahaan asuransi , broker keamanan , dana
pensiun , reksa dana , dan entitas perbankan investasi ;
• utilitas umum ; dan
15. 4
• entitas yang signifikan secara ekonomi lainnya , didefinisikan sebagai total aset pada tahun
2004 setidaknya 250 juta peso ( US $ 5 juta ) atau kewajiban minimal 150 juta ( US $ 3 juta )
.
Modifikasi , yang telah digambarkan sebagai ' transisi bantuan ' , termasuk beberapa dalam
bidang berikut :
• Mengurangi segmen pengungkapan pelaporan
• Pembebasan menerapkan aturan mencemari untuk satu set tertentu dari instrumen keuangan
• kontrak derivatif komoditas dari perusahaan pertambangan pada tanggal 1 Januari tahun
2005 grandfathered '
• Perusahaan asuransi diperbolehkan untuk menggunakan seperangkat lain prinsip akuntansi
( juga digambarkan sebagai Filipina Standar Pelaporan Keuangan )
• Bagi bank , kerugian dari penjualan aset non-performing diizinkan harus diamortisasi
selama jangka waktu
• Beberapa perubahan tambahan untuk pensiun IASB , valuta asing , dan sewa Standar
Laporan auditor mengacu pada " sesuai dengan Filipina Standar Pelaporan Keuangan " .
Entitas Kecil dan Menengah
IFRS untuk UKM diadopsi di Filipina mulai 1 Januari 2010 . Hal ini dikenal sebagai
Philippine Standard Pelaporan Keuangan untuk UKM ( PFRS untuk UKM ) . Filipina
Securities and Exchange Commission , dalam Surat Resolusi En Banc tanggal 13 Agustus
2009 , mengadopsi definisi ' entitas kecil dan menengah ' yang mencakup kriteria ukuran .
Sebuah entitas adalah UKM jika :
1. Entitas memiliki total aset antara P 3 juta dan P 350 juta atau total kewajiban antara P
3 juta dan P 250 juta ;
2. Hal ini tidak diperlukan untuk mengajukan laporan keuangan dengan SRC Aturan
68,1 ;
3. Hal ini tidak dalam proses pengajuan laporan keuangan untuk tujuan penerbitan
setiap kelas instrumen di pasar publik ;
4. Ini bukan pemegang lisensi sekunder yang dikeluarkan oleh badan pengawas , seperti
bank ( semua jenis bank ) , sebuah perusahaan investasi , perusahaan pembiayaan ,
perusahaan asuransi , sekuritas broker / dealer , reksa dana dan sebuah perusahaan pra
- kebutuhan ; dan
5. Ini bukan utilitas publik .
16. 4
Entitas di bawah ambang batas tersebut ( disebut ' entitas mikro ' ) dapat menggunakan PFRS
untuk UKM atau ' lain dasar akuntansi yang dapat diterima ' . Klik untuk :
• P - SEC Pemberitahuan Adopsi PFRS untuk UKM ( PDF 61K )
• Pedoman Pelaksanaan P - SEC ( PDF 152K )
IFRS untuk UKM telah diadopsi di Republik Filipina mulai 1 Januari 2010 . Hal ini dikenal
sebagai Philippine Standard Pelaporan Keuangan untuk UKM ( PFRS untuk UKM ) .
Di Filipina , perusahaan yang terdaftar , perusahaan terdaftar besar , lembaga keuangan , dan
utilitas umum yang semua diperlukan untuk menggunakan penuh PFRSs , yang hampir
identik dengan penuh SAK . The PFRS untuk UKM harus digunakan oleh entitas lain yang
memiliki total aset antara P3 , 000,000 dan P350 , 000,000 ( US $ 70.000 sampai $ 8.000.000
) atau total kewajiban antara P3 juta dan P250 juta ( US $ 70.000 sampai $ 5.500.000 ) .
Entitas di bawah ambang batas tersebut ( disebut ' entitas mikro ' ) dapat menggunakan PFRS
untuk UKM atau ' lain dasar akuntansi yang dapat diterima ' . PFRSs dikembangkan oleh
Filipina Standar Pelaporan Keuangan Dewan dan disetujui dan diterbitkan oleh Securities
and Exchange Commission ( SEC - P ) . Klik untuk :
• P - SEC Pemberitahuan Adopsi PFRS untuk UKM ( PDF 61K )
• Pedoman Pelaksanaan P - SEC ( PDF 152K )
17. 4
Philippine Financial Reporting Standards
PFRS Title
Effective
Date
PFRS 1
First-time Adoption of Philippine Financial Reporting
Standards[superseded by PFRS 1 (Revised)] 01/01/05
Amendments to PFRS 1 and PAS 27: Cost of an
Investment in a Subsidiary, Jointly Controlled Entity or
Associate 01/01/09
PFRS 1
(Revised)
First-time Adoption of Philippine Financial Reporting
Standards 07/01/09
Amendments to PFRS 1: Additional Exemptions for
First-time Adopters 01/01/10
Amendment to PFRS 1: Limited Exemption from
Comparative PFRS 7 Disclosures for First-time
Adopters 07/01/10
Amendments to PFRS 1: Severe Hyperinflation and
Removal of Fixed Date for First-time Adopters 07/01/11
Amendments to PFRS 1: Government Loans 01/01/13*
PFRS 2 Share-based Payment 01/01/05
Amendments to PFRS 2: Vesting Conditions and
Cancellations 01/01/09
Amendments to PFRS 2: Group Cash-settled Share-
based Payment Transactions 01/01/10
PFRS 3
Business Combinations [superseded by PFRS 3
(Revised)] 01/01/05
PFRS 3 (Revised) Business Combinations 07/01/09
PFRS 4 Insurance Contracts 01/01/05
18. 4
Amendments to PAS 39 and PFRS 4: Financial
Guarantee Contracts 01/01/06
PFRS 5
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations 01/01/05
PFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 01/01/06
PFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 01/01/07
Amendments to PFRS 7: Transition 01/01/07
Amendments to PAS 39 and PFRS 7: Reclassification
of Financial Assets 07/01/08
Amendments to PAS 39 and PFRS 7: Reclassification
of Financial Assets – Effective Date and Transition 07/01/08
Amendments to PFRS 7: Improving Disclosures about
Financial Instruments 01/01/09
Amendments to PFRS 7: Disclosures – Transfers of
Financial Assets 07/01/11
Amendments to PFRS 7: Disclosures – Offsetting
Financial Assets and Financial Liabilities 01/01/13*
Amendments to PFRS 9 and PFRS 7: Mandatory
Effective Date of PFRS 9 and Transition Disclosures 01/01/15*
PFRS 8 Operating Segments 01/01/09
PFRS 9 Financial Instruments 01/01/15
Amendments to PFRS 9 and PFRS 7: Mandatory
Effective Date of PFRS 9 and Transition Disclosures 01/01/15*
PFRS 10 Consolidated Financial Statements 01/01/13*
PFRS 11 Joint Arrangements 01/01/13*
PFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities 01/01/13*