IPBI
ABKIN
MGBKN
Organisasi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama.
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut kealian dari para pekerja nya.
Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.
Penyusunan program BK komprehensif meliputi:
rasional,
dasar hukum,
visi dan misi,
deskripsi kebutuhan,
tujuan,
komponen program,
bidang layanan,
rencana operasional,
pengembangan tema atau topik,
rencana evaluasi,
pelaporan dan tindak lanjut,
sarana prasarana, dan
anggaran biaya
Disiplin merupakan sikap mental yang tecermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat yang berupa kepatuhan tepat waktu terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku.
IPBI
ABKIN
MGBKN
Organisasi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama.
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut kealian dari para pekerja nya.
Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.
Penyusunan program BK komprehensif meliputi:
rasional,
dasar hukum,
visi dan misi,
deskripsi kebutuhan,
tujuan,
komponen program,
bidang layanan,
rencana operasional,
pengembangan tema atau topik,
rencana evaluasi,
pelaporan dan tindak lanjut,
sarana prasarana, dan
anggaran biaya
Disiplin merupakan sikap mental yang tecermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat yang berupa kepatuhan tepat waktu terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku.
1. PMR
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Palang Merah Indonesia berkomitmen untuk menyebarluaskan dan mendorong aplikasi secara
konsisten Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional,
melaksanakan kesiapsiagaan di dalam penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat,
memberikan bantuan dalam bidang kesehatan yang berbasis masyarakat, berperan aktif dalam
penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA, serta menggerakkan generasi
muda dan masyarakat dalam tugas-tugas kemanusiaan.
Amanat ini menjadi bagian tugas anggota remaja PMI, yang tercakup dalam Tri Bhakti PMR:
Untuk dapat melaksanakan Tri Bhakti PMR yang berkualitas, maka diperlukan anggota remaja
PMI yang berkarakter kepalangmerahan yaitu mengetahui, memahami, dan berperilaku sesuai
prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Selain itu mereka juga berperan
sebagai ”peer educator” atau pelatih sebaya, yaitu yang dapat berbagi pengetahuan, ketrampilan,
dan sikap kepada teman sebayanya, sehingga terjadi peningkatan ketrampilan hidup atau ”life
skill” untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku positif pada remaja. Hal ini telah tercemin
dalam kebijakan PMI dan Federasi bahwa:
1. Remaja merupakan prioritas pembinaan, baik dalam keanggotaan maupun kegiatan
kepalangmerahan
2. PMR berperan penting dalam pengembangan kegiatan kepalangmerahan
3. PMR calon pemimpin Palang Merah masa depan
4. PMR adalah kader relawan
Oleh karenanya anggota remaja PMI, yang terhimpun dalam PMR, perlu dibina. Dalam
pembinaan PMR, tentu saja diperlukan persamaan persepsi dan komitmen oleh semua unsur
yaitu pengurus, pegawai, pembina PMR, pelatih PMI, serta pihak terkait dalam pembinaan
remaja atau anggota PMR. Untuk itu diperlukan suatu Pedoman Pembinaan PMR, yang
menggambarkan proses pembinaan anggota PMR dan semua unsur yang terlibat didalamnya,
serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
B. TUJUAN
Buku ini bertujuan sebagai pedoman pengurus dan pegawai PMI disemua tingkatan yang
menangani PMR, pembina PMR, pelatih PMI, serta instansi terkait, untuk melaksanakan
pembinaan PMR
C. DASAR
1. AD/ART PMI hasil Munas PMI XVIII tahun 2005
2. Kebijakan IFRC tentang Remaja
3. Kebijakan PMI tentang PMR
4. Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
5. Perjanjian kerja sama PMI dengan Diknas RI tanggal 24 Mei 1995 No. 118/U/95 dan No.
0090-KEP/PP/V/95 tentang pembinaan dan pengembangan Kepalangmerahan di sekolah
6. Perjanjian kerja sama PMI dengan Depag RI tanggal 26 September 1995 No. 459 tahun 1995
2. dan No. 0185-KEP/PP/IX/95 tentang pembinaan dan pengembangan Kepalangmerahan di
Madrasah
D. PENGERTIAN
1. Pedoman PMR
Adalah pedoman bagi pengurus dan pegawai PMI disemua tingkatan yang menangani PMR,
pembina PMR, pelatih PMI, serta instansi terkait. Pembinaan PMR mencakup: perekrutan,
pelatihan, pengembangan individu, pengembangan organisasi, Tri Bakti PMR, pelaporan,
monitoring, dan evaluasi
2. PMR
a. Anggota PMI terdiri dari anggota remaja, biasa, luar biasa, dan kehormatan (AD Bab VI, Pasal
11)
b. Yang dapat diterima sebagai anggota remaja adalah mereka yang berusia 10 – 17 tahun atau
mereka yang seusia sekolah lanjutan tingkat atas dan belum menikah (ART Bab VI, Pasal 11,
Ayat (1))
c. Hak dan kewajiban anggota remaja dilaksanakan melalui wadah Palang Merah Remaja,
disingkat PMR (ART Bab VI, Pasal 13, Ayat (1))
d. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Palang Merah Remaja ditetapkan oleh Pengurus
Pusat (ART Bab VI, Pasal 13, Ayat (2))
e. Anggota Remaja mendaftarkan diri kepada unit Palang Merah Remaja di wilayah domisili
yang bersangkutan (ART Bab VI, Pasal 15)
f. PMR adalah wadah pembinaan anggota remaja PMI
g. PMR berada di sekolah atau luar sekolah, dan disebut kelompok PMR. Tiap kelompok PMR
terdiri dari minimal 10 orang.
h. Tingkatan dalam PMR: Mula, Madya, Wira
i. Kelompok PMR terdiri dari:
1) Kelompok PMR berbasis sekolah, disebut kelompok PMR sekolah
2) Kelompok PMR berbasis masyarakat, disebut kelompok PMR luar sekolah
j. Penjenjangan anggota PMR terdiri dari:
1) Anggota Remaja PMI berusia 10 – 12 tahun/setingkat SD/MI/sederajat dapat bergabung
sebagai anggota PMR Mula
2) Anggota Remaja PMI berusia 12 – 15 tahun/setingkat SMP/MTS/sederajat dapat bergabung
sebagai anggota PMR Madya
3) Anggota Remaja PMI berusia 15 – 17 tahun/setingkat SMU/SMK/MA/sederajat dapat
bergabung sebagai anggota PMR Wira
3. Penanggung jawab PMR
a. Penanggung jawab Kelompok PMR Sekolah adalah Kepala Sekolah, yang mengatur,
memonitor, dan mengevaluasi tugas Pembina PMR, dan Pelatih PMI di kelompok PMR tersebut
b. Penanggung jawab kelompok PMR Luar Sekolah adalah seseorang yang ditunjuk oleh PMI
Cabang/Ranting, yang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas Pembina PMR, dan Pelatih
PMI di kelompok PMR tersebut
c. Penanggung Jawab PMR, secara fungsional adalah anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI
Cabang
3. 4. Pembina PMR
a. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, atau guru yang ditunjuk oleh sekolah untuk
melakukan pembinaan kelompok dan anggota PMR di sekolah ybs
b. Seseorang yang ditunjuk oleh PMI Cabang/Ranting untuk melakukan pembinaan kelompok
dan anggota PMR luar sekolah
c. Pembina PMR secara fungsional adalah anggota Tenaga Sukarela (TSR) PMI Cabang
5. Pelatih PMI
Pelatih adalah individu (Pengurus/staff/relawan) yang memenuhi kualifikasi pelatih sesuai
dengan Pedoman Pelatih PMI. Lihat pedoman pelatih dan pelatihan
6. Instansi terkait
Pihak-pihak baik pemerintah, swasta, ataupun organisasi non pemerintah yang secara aktif
mendukung pembinaan dan pengembangan PMR, a.l. departemen pendidikan, departemen
agama, departemen kesehatan, departemen sosial, komite sekolah, UNICEF, UNFPA
7. Pembinaan PMR
a. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan PMR, mencakup: perekrutan, pelatihan,
pengembangan individu, pengembangan organisasi, Tri Bhakti PMR, pelaporan, monitoring, dan
evaluasi
b. Pembinaan PMR diarahkan pada pengembangan karakter kepalangmerahan
c. Pengembangan karakter kepalangmerahan yaitu mengarahkan anggota PMR agar mengetahui,
memahami, dan berperilaku sesuai prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
d. Pembinaan berbasis pengembangan karakter dilaksanakan dengan pendekatan Ketrampilan
Hidup, yaitu proses pembinaan interaktif yang bertujuan memaksimalkan pengetahuan,
ketrampilan, dan sikap (PKS) anggota PMR sehingga terjadi perubahan positif. Kemudian
anggota PMR juga dapat berperan sebagai ”peer educator” atau pelatih sebaya, yaitu yang dapat
berbagi PKS kepada teman sebaya sehingga mendorong terjadinya perubahan perilaku positif
pada remaja. Dengan demikian anggota PMR tidak hanya sebagai obyek, tetapi juga subyek
yang terlibat aktif dalam siklus pembinaan PMR.
8. Orientasi
a. Orientasi kepalangmerahan adalah proses pengenalan Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit
Merah dan PMI
b. Orientasi kepalangmerahan diperuntukkan bagi setiap anggota PMI, termasuk anggota PMR
dan Pembina PMR
BAB II
KEANGGOTAAN PMR
A. PENGERTIAN
B. SYARAT MENJADI ANGGOTA PMR
1. Warga Negara Indonoesia
2. Warga Negara Asing yang sedang berdomisili di wilayah Indonesia *
3. Berusia 10 tahun sampai dengan 17 tahun dan atau belum menikah atau seusia siswa SD/MI
s/d SMU/MA atau yang sederajat
4. Mendapatkan persetujuan orang tua/wali
4. 5. Bersedia mengikuti orientasi, pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan kepalangmerahan
6. Mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikannya kepada Pembina PMR di kelompok
PMR masing-masing, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengurus Cabang Palang Merah
Indonesia setempat.
C. PENGESAHAN ANGGOTA
Lihat Pelantikan Anggota PMR*.
D. ANGGOTA PMR
1. PMR Mula : 10 – 12 tahun/setingkat SD/MI/sederajat
2. PMR Madya : 12 – 15 tahun/setingkat SMP/MTS/sederajat
3. PMR Wira : 15 – 17 tahun/setingkat SMA/SMK/MA/sederajat
E. HAK DAN KEWAJIBAN
1. Hak dan Kewajiban Anggota PMR
a. Hak Anggota PMR
1) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan oleh PMI
2) Menyampaikan pendapat dalam forum/pertemuan resmi PMI
3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMR/PMI
4) Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA)
5) Menggunakan atribut sesuai ketentuan
6) Mendapat penghargaan
7) Mendapat asuransi
b. Kewajiban Anggota PMR
1. Menjalankan dan membantu menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan
kegiatan PMI
2. Mematuhi AD/ART
3. Melaksanakan Tri Bakti PMR
4. Menjaga nama baik PMI
5. Membayar uang iuran keaggotaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PMI Pusat.
2. Hak dan Kewajiban Pembina PMR
a. Hak Pembina PMR
1) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas oleh PMI Cabang
2) Mengikuti musyawarah cabang dalam mengambil keputusan, dengan mekanisme:
mengirimkan 1 orang Pembina PMR yang diputuskan melalui rapat forum komunikasi Pembina
PMR (menyangkut jumlah perwakilan diserahkan ke PMI Cabang/Forum Komunikasi
Pembina)*
3) Mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas partisipasi dan prestasi
4) Mendapatkan atribut sesuai dengan ketentuan PMI
b. Kewajiban Pembina PMR
1) Mematuhi AD/ART PMI
2) Mematuhi ketentuan dalam TSR PMI
3) Mengikuti orientasi kepalangmerahan dan pelatihan, minimal ditingkat PMI Cabang
4) Menjaga nama baik PMI
5) Melaksanakan sosialisasi kepalangmerahan
5. 6) Berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan PMR
3. Hak dan Kewajiban Penanggung Jawab PMR
a. Hak Penanggung Jawab PMR
1) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas oleh PMI Cabang
2) Mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas partisipasi dan prestasi
b. Kewajiban Penanggung Jawab PMR
1) Mematuhi AD/ART PMI
2) Mematuhi ketentuan dalam TSR PMI
3) Mengikuti orientasi kepalangmerahan dan pelatihan, minimal ditingkat PMI Cabang
4) Menjaga nama baik PMI
5) Melaksanakan sosialisasi kepalangmerahan
6) Berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan PMR
6. PERPINDAHAN ANGGOTA PMR
Berhubung karena sesuatu hal, seorang anggota PMR pindah ketempat lain. Bagi mereka yang
pindah maka diharapkan:
1) Membawa surat rekomendasi dari Pengurus PMI Cabang tempat semula mereka bergabung
2) Melaporkan/mendaftarkan kembali melalui kelompok PMR ditempat tinggalnya yang baru
7. BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
1) Keanggotaan PMR dinyatakan berakhir jika yang bersangkutan:
2) Berakhir masa keanggotaan
3) Mohon berhenti
4) Diberhentikan
5) Meninggal dunia
6) Anggota PMR dapat diberhentikan oleh Pengurus PMI Cabang, apabila yang bersangkutan
mencemarkan nama baik PMI dan atau dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum
tetap.
4. Mekanisme pemberhentian anggota PMR ditetapkan oleh kelompok PMR yang bersangkutan,
yang dikoordinasikan dengan PMI Cabang.
BAB III
ORGANISASI PMR
A. SEKOLAH
1. Tim Pembina Pengembangan Kepalangmerahan
a. Sesuai perjanjian kerja sama PMI – Depdikbud RI tanggal 24 Mei 1995 No. 0118/U/1995 dan
No. 0090/KEP/PP/95, dibentuk Tim Pembina Pengembangan Kepalangmerahan di kalangan
siswa, warga belajar, dan mahasiswa, disingkat TP PMI
b. TP PMI dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota
c. TP PMI disetiap tingkatan terdiri dari unsur PMI, Departemen Agama, Departemen Sosial,
dan Departemen Kesehatan
d. TP PMI Pusat bertugas:
1) Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan
2) di tingkat siswa, warga belajar, dan mahasiswa secara nasional
6. 3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kepada TP PMI Propinsi
4) Menerima laporan dari TP PMI Propinsi
e. TP PMI Propinsi bertugas:
1) Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan siswa,
warga belajar, dan mahasiswa di tingkat propinsi, secara terinci dan mengacu pada program
nasional
2) Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan TP PMI Kota/Kabupaten
3) Menerima laporan dari hasil TP PMI Kota/Kabupaten
f. TP PMI Kota/Kabupaten bertugas:
1) Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan siswa,
warga belajar, dan mahasiswa di tingkat Kota/Kabupaten, secara rinci dan mengacu pada
program Nasional dan Propinsi
2) Menyampaikan laporan dan hasil kerja kepada TP PMI Propinsi, dengan tembusan kepada
PMI Pusat
2. Organisasi PMR di Sekolah
a. Pembinaan PMR dilaksanakan oleh TP PMI
b. Di lingkungan PMI Pusat/Daerah/Cabang, pembinaan PMR dilaksanakan oleh Bidang
Pembinaan PMR
c. PMR di sekolah disebut kelompok PMR, yang beranggotakan minimal 10 orang
d. Kegiatan PMR di sekolah merupakan bagian dari kegiatan ekstra kurikuler, dibawah
pembinaan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
e. Struktur organisasi PMR di sekolah
Kelompok PMR disekolah secara struktural mempunyai struktur sendiri sebagai kelompok PMR,
dan dalam kegiatannya secara fungsional termasuk seksi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi
OSIS
f. Susunan Pengurus PMR di sekolah:
1) Pelindung adalah TP PMI Kabupaten/Kota
2) Penanggung jawab adalah Kepala Sekolah
3) Pembina PMR
4) Fasilitator dan Pelatih PMI
Pengurus harian PMR terdiri dari siswa-siswi yang telah menjadi anggota PMR dengan masa
bakti minimal 1 tahun, terdiri dari:
a) Seorang ketua
b) Seorang wakil ketua
c) Seorang sekretaris
d) Seorang bendahara
e) Unit-unit:
(1) Bakti Masyarakat
(2) Ketrampilan, kebersihan, dan kesehatan
(3) Persahabatan
(4) Umum
7. B. LUAR SEKOLAH
1. Pembinaan PMR luar sekolah dilaksanakan oleh TP PMI
2. Di lingkungan PMI Pusat/Daerah/Cabang, pembinaan PMR dilaksanakan oleh Staf yang
membidangi PMR (SDM/PMR/Diklat)*
3. PMR luar sekolah disebut kelompok PMR, yang beranggotakan minimal 10 orang
4. Nama kelompok PMR disesuaikan dengan nama desa/kecamatan/instansi tempat kelompok
PMR tersebut dibentuk, atau sebutan lain yang dapat meningkatkan pembinaan PMR, misalnya:
Kelompok PMR Masjid Al Huda, Kelompok PMR SKB Temanggung, dll.*
5. Anggota terdiri dari anggota remaja PMI yang berbasis masyarakat
6. Pembina PMR luar sekolah adalah tutor atau instruktur warga belajar.
7. Struktur organisasi PMR luar sekolah
8. Kelompok PMR luar sekolah secara struktural mempunyai struktur sendiri sebagai kelompok
PMR.
9. Susunan Pengurus PMR luar sekolah:
a. Pelindung adalah TP PMI Kabupaten/Kota
b. Penanggung jawab adalah Kepala Desa/Kecamatan/Instansi/organisasi
c. Pembina PMR
d. Fasilitator/Relawan PMI
e. Pengurus harian PMR terdiri dari warga belajar yang telah menjadi anggota PMR dengan
masa bakti minimal 1 tahun, terdiri dari:
1) Seorang ketua
2) Seorang wakil ketua
3) Seorang sekretaris
4) Seorang bendahara
5) Unit-unit:
a) Bakti Masyarakat
b) Ketrampilan, kebersihan, dan kesehatan
c) Persahabatan
d) Umum
C. PERAN MASING-MASING PIHAK
1. PMI Pusat yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
a. Mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan PMR (perekrutan, pelatihan, pengembangan
individu, pengembangan organisasi, Tri Bakti PMR, pelaporan, monitoring, dan evaluasi)
b. Mengeluarkan buku panduan pembinaan, kurikulum standard pelatihan anggota dan Pembina
PMR, dan modul
c. Memfasilitasi PMI Daerah melaksanakan kebijakan, buku panduan, kurikulum, dan modul
d. Memfasilitasi/menyelenggarakan pelatihan, pengembangan kegiatan, dan pengembangan
kapasitas individu untuk tingkat nasional maupun internasional
e. Menyelenggarakan kegiatan nasional, misal Jumbara Nasional
f. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
g. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Pusat (TP PMI, Diknas, Depkes, Depag,
organisasi non pemerintah) untuk pengembangan pembinaan PMR
h. Menyediakan informasi terkait dengan pengembangan pembinaan PMR, dan meneruskan
informasi tersebut kepada PMI Daerah
8. 2. PMI Daerah yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
a. Menerapkan kebijakan tentang pembinaan PMR
b. Memfasilitasi PMI Cabang dalam melaksanakan kebijakan, buku panduan, kurikulum, dan
modul
c. Memfasilitasi/menyelenggarakan pelatihan, pengembangan kegiatan, dan pengembangan
kapasitas untuk tingkat daerah
d. Menyelenggarakan kegiatan tingkat PMI Daerah, misal: Jumbara Daerah
e. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
f. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Propinsi (TP PMI, Diknas, Depkes, Depag,
organisasi non pemerintah) untuk pengembangan pembinaan PMR
g. Menyediakan informasi terkait dengan pengembangan pembinaan PMR, dan meneruskan
informasi tersebut kepada PMI Cabang
h. Memfasilitasi PMI Cabang dalam menerapkan informasi-informasi tentang pembinaan PMR
3. PMI Cabang yang membidangi pembinaan dan pengembangan PMR
a. Menerapkan kebijakan tentang pembinaan PMR
b. Memfasilitasi kelompok PMR melaksanakan kebijakan, buku panduan, kurikulum, dan modul
c. Memfasilitasi pelatihan, pengembangan kegiatan, dan pengembangan kapasitas untuk tingkat
cabang dan kelompok PMR
d. Menyelenggarakan kegiatan, misal: orientasi Pembina PMR, pelatihan gabungan anggota
PMR, Jumbara Cabang
e. Menugaskan pelatih PMI untuk melatih kelompok PMR
f. Melibatkan Pembina PMR dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait pembinaan
PMR, baik dalam forum rapat, musyawarah kerja tahunan, maupun musyawarah tahunan
g. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
h. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten/Kota (TP PMI, Dinas Pendidikan,
Dinas Keehatans, Kantor Depag, organisasi non pemerintah) untuk pengembangan pembinaan
PMR
i. Menyediakan informasi terkait dengan pengembangan pembinaan PMR dan meneruskan
informasi tersebut kepada kelompok PMR
j. Memfasilitasi Kelompok PMR dalam menerapkan informasi-informasi tentang pembinaan
PMR
4. Penanggung Jawab PMR
a. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan PMR
b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dikelompok PMR
c. Bersama dengan PMI Cabang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas Pembina PMR,
dan Pelatih PMI di kelompok PMR tersebut
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
e. Berkoordinasi dengan pihak terkait ditingkat Kota/Kabupaten /Kecamatan
5. Pembina PMR
a. Melaksanakan pembinaan PMR di kelompok PMR masing-masing (lihat Manual Panduan
bagi Pembina PMR)
b. Mengembangkan kegiatan kepalangmerahan, antara lain melakukan sosialisasi dan advokasi
9. ke sekolah/lembaga, memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru, meningkatkan jaringan
komunikasi dan koordinasi antar Pembina PMR maupun sekolah/lembaga
c. Membantu PMI Cabang memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru
d. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara kelompok PMR dan PMI Cabang
e. Memberikan masukan kepada PMI dan Pelatih PMI terkait pelaksanaan standarisasi pelatihan
PMR, kualitas pelatih, perkembangan metode dan media pelatihan
f. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR
6. Fasilitator PMI
a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan PMR
b. Mengembangkan kegiatan kepalangmerahan, antara lain melakukan sosialisasi dan advokasi
ke sekolah/lembaga, memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru, meningkatkan jaringan
komunikasi dan koordinasi antar Pembina PMR maupun sekolah/lembaga
c. Membantu PMI Cabang memfasilitasi pembentukan kelompok PMR baru
d. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara kelompok PMR dan PMI Cabang
e. Memberikan masukan kepada PMI dan Pelatih PMI terkait pelaksanaan standarisasi pelatihan
PMR, kualitas pelatih, perkembangan metode dan media pelatihan
7. Instansi terkait
a. Mendukung upaya pembinaan PMR, sesuai 7 Prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Internasional
b. Memfasilitasi penyediaan kebutuhan kegiatan operasional PMR
ATRIBUT
1. SERAGAM *
Terdiri dari 2 macam seragam:
a. Seragam Harian
1) Baju kemeja lengan pendek (panjang untuk yang berjilbab) warna merah dipadu dengan
warna putih (coorperate identity), celana panjang warna hitam (contoh desaign gambar seragam
terlampir).
2) Pakaian seragam digunakan oleh anggota PMR Kelompok Sekolah (sesuai jenjang tingkatan
Mula, Madya dan Wira)
b. Seragam Lapangan
1) Pakaian seragam lapangan berupa kaos berlambang PMI dan bertuliskan ”Palang Merah
Remaja” di bagian punggung.
2) Pakaian seragam digunakan oleh anggota PMR kelompok Sekolah dan Luar Sekolah.
2. LENCANA
a. Bertujuan memberikan penghargaan dan pengakuan atas peran serta anggota PMR dalam
kegiatan Tri Bakti PMR
b. Dipakai pada dada sebelah kiri/diatas saku kiri baju pakaian seragam PMR
c. Anggota PMR yang berhak menerima lencana diusulkan oleh kelompok PMR, dan ditetapkan
oleh PMI Cabang.
d. Pedoman pemberian penghargaan mengacu pada PMI Pusat
(contoh gambar lencana sebagaimana terlampir, mengacu kriteria PMI Pusat)
10. 3. BADGE
a. Dibuat dari kain dengan disablon atau dibordir. Warna dasar sesuai pada warna jenjang PMR:
Mula berwarna hijau, Madya berwarna biru, Wira berwarna kuning (contoh gambar badge
terlampir).
b. Dipakai sebagai tanda pengenal PMR dilengan kiri pada pakaian seragam PMR. Dapat juga
dikenakan pada jas untuk acara-acara tertentu
4. TANDA PENGENAL JENJANG
Tanda pengenal jenjang PMR dibuat dari kain warna dasar putih berbentuk empat persegi
panjang bertuliskan Palang Merah Remaja. (disablon/dibordir) Lihat lampiran (gambar…..)
5. TANDA LOKASI
Dipakai sebagai tanda pengenal wilayah kota/kabupaten dan kelompok PMR yang bersangkutan,
dijahit pada lengan kanan atas pakaian seragam PMR (contoh gambar tanda lokasi terlampir)*
6. TANDA JENJANG
a. Disebut kalung leher (slayer), dibuat dari kain dengan warna dasar sesuai pada warna jenjang
PMR: Mula berwarna hijau, Madya berwarna biru, Wira berwarna kuning (contoh gambar tanda
jenjang terlampir).*
b. Dipakai sebagai tanda pengenal jenjang Mula, Madya, Wira. Dikalungkan dileher dan diikat
dengan ring
7. TOPI
a. Dibuat dari kain katun berwarna hitam untuk seluruh jenjang anggota PMR (contoh gambar
topi terlampir)
b. Dipakai sebagai tanda pengenal PMR dan juga sebagai tutup kepala pada saat berada diluar
ruangan misal: upacara, latihan, dan kegiatan lainnya.
8. TANDA KECAKAPAN
a. Tujuan memberikan penghargaan dan pengakuan atas kemampuan dan pengabdian anggota
PMR dalam melaksanakan kegiatan kepalangmerahan.
b. Bentuk:
1) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Pertolongan
Pertama, Perawatan Keluarga, Kesiapsiagaan Bencana dan Kesehatan Remaja (bentuk tanda
kecakapan sebagaimana terlampir)*
2) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Kepemimpinan dan
Kepalangmerahan (bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
3) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Kesehatan Remaja
(bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
4) Diberikan kepada anggota PMR yang telah mengikuti dan lulus materi Usaha Kesehatan
Tranfusi Darah: Donor darah siswa (bentuk tanda kecakapan sebagaimana terlampir)*
c. Dipakai pada dada sebelah kiri/diatas saku kiri baju pakaian seragam PMR
e) SUMBER DANA
PMI Daerah, PMI Cabang, Sekolah/lembaga, Kelompok PMR, dan instansi lain yang
tidak mengikat. Sumber dana pembinaan dan pengembangan PMR dapat berasal dari PMI
11. Pusat.
BAB IV
PEMBINAAN PMR
A. PEREKRUTAN
1. Tujuan
Meningkatkan kuantitas kelompok dan anggota PMR secara berkesinambungan
2. Sasaran Perekrutan
a) Siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau sederajat
b) Remaja Luar Sekolah Usia 10-17 tahun yang belum menikah
3. Hasil yang diharapkan
a) Adanya kelompok-kelompok PMR di dalam dan di luar sekolah
b) Adanya anggota PMR pada setiap kelompok di dalam dan di luar sek