Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan formasi PNS, pengaturan organisasi dan jabatan, penghitungan jam kerja efektif PNS, perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja, dan standar tingkat efisiensi jabatan.
Dokumen tersebut membahas hasil analisis jabatan dan beban kerja (ABK) di Bappeda Kota Samarinda. ABK ini menunjukkan kebutuhan jabatan struktural dan fungsional tertentu yang lebih besar dibanding jumlah pegawai yang ada, serta rekomendasi untuk menyesuaikan susunan organisasi dan komposisi pegawai berdasarkan hasil ABK.
Analisis beban kerja di 32 SKPD Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan kebutuhan tambahan 677 pegawai, terutama di Satpol PP (163 orang) dan Dinas Perhubungan (68 orang). Beberapa SKPD kelebihan pegawai. Kendala meliputi belum sesuainya nama jabatan fungsional dan kekurangan data tugas dalam beberapa form ABK.
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap jenjang jabatan mulai dari eselon I hingga pegawai negeri sipil berdasarkan rencana strategis dan kerja organisasi serta unit kerja yang lebih rendah. SKP tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
Kebijakan peningkatan kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional kependidikan lainnya mengatur tentang pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum, jenis jabatan, kriteria jabatan fungsional, dan perbedaan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
Dokumen tersebut membahas hasil analisis jabatan dan beban kerja (ABK) di Bappeda Kota Samarinda. ABK ini menunjukkan kebutuhan jabatan struktural dan fungsional tertentu yang lebih besar dibanding jumlah pegawai yang ada, serta rekomendasi untuk menyesuaikan susunan organisasi dan komposisi pegawai berdasarkan hasil ABK.
Analisis beban kerja di 32 SKPD Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan kebutuhan tambahan 677 pegawai, terutama di Satpol PP (163 orang) dan Dinas Perhubungan (68 orang). Beberapa SKPD kelebihan pegawai. Kendala meliputi belum sesuainya nama jabatan fungsional dan kekurangan data tugas dalam beberapa form ABK.
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap jenjang jabatan mulai dari eselon I hingga pegawai negeri sipil berdasarkan rencana strategis dan kerja organisasi serta unit kerja yang lebih rendah. SKP tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
Kebijakan peningkatan kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional kependidikan lainnya mengatur tentang pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum, jenis jabatan, kriteria jabatan fungsional, dan perbedaan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
Dokumen tersebut merupakan laporan analisis beban kerja (work load analysis) yang bertujuan untuk mengetahui beban kerja setiap jabatan dan unit kerja terendah di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk keperluan penataan sumber daya manusia. Laporan tersebut menjelaskan tentang latar belakang, metode, dan hasil analisis beban kerja yang dilakukan terhadap beberapa jabatan.
BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang bertugas merencanakan pembangunan daerah. Tugas pokok BAPPEDA meliputi perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi capaian rencana. BAPPEDA juga bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rancangan Rencana P
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Menuju ASN yang Profesional Berbasis Sistem Merit melalui Penguatan Jabatan F...Muhammad Bahrudin
Disampaikan oleh Aba Subagja, S.Sos. M.AP. (Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN-RB) dalam Diskusi Publik Kepustakawanan dengan topik "Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Inpassing" yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional bekerjasama dengan Forum Perpusdokinfo LPNK Ristek.
Jakarta, 29 Maret 2017
Dokumen tersebut berisi tentang visi, misi, dan struktur organisasi UPTD Kecamatan Kalapanunggal. Visi UPTD adalah unggul dalam kepedulian bersama demi terwujudnya pendidikan yang bermakna, sedangkan misinya adalah meningkatkan kinerja, pelayanan kepada masyarakat, dan pembentukan karakter. Dokumen ini juga menjelaskan tugas dari masing-masing personil UPTD.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN, RB, dan Menteri Keuangan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan antara lain standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan pendekatan hasil kerja maupun tugas per tugas. Diberikan contoh perhitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan operator komputer dan pemroses naskah perjanjian
Sosialisasi skp online bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di ling...inboxslur
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) melalui sistem e-SKP (e-Standar Kinerja Pegawai), mulai dari proses penyusunan target kerja tahunan, pelaporan kinerja bulanan, hingga penilaian kinerja akhir tahun berdasarkan pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja.
[Ringkasan]
RKTM ini membahas rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan di BPTP Sumatera Selatan pada tahun 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien guna mendukung peningkatan kinerja BPTP. Secara garis besar mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan selama setahun.
Analisis beban kerja digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi secara sistematis dengan metode tertentu. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan kegunaan analisis beban kerja serta contoh penyusunan formasi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja melalui beberapa langkah seperti menentukan butir kegiatan, angka kredit, konstanta, waktu penyelesaian kegiatan, dan
Dokumen tersebut merupakan laporan analisis beban kerja (work load analysis) yang bertujuan untuk mengetahui beban kerja setiap jabatan dan unit kerja terendah di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk keperluan penataan sumber daya manusia. Laporan tersebut menjelaskan tentang latar belakang, metode, dan hasil analisis beban kerja yang dilakukan terhadap beberapa jabatan.
BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang bertugas merencanakan pembangunan daerah. Tugas pokok BAPPEDA meliputi perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi capaian rencana. BAPPEDA juga bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rancangan Rencana P
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Menuju ASN yang Profesional Berbasis Sistem Merit melalui Penguatan Jabatan F...Muhammad Bahrudin
Disampaikan oleh Aba Subagja, S.Sos. M.AP. (Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN-RB) dalam Diskusi Publik Kepustakawanan dengan topik "Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Inpassing" yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional bekerjasama dengan Forum Perpusdokinfo LPNK Ristek.
Jakarta, 29 Maret 2017
Dokumen tersebut berisi tentang visi, misi, dan struktur organisasi UPTD Kecamatan Kalapanunggal. Visi UPTD adalah unggul dalam kepedulian bersama demi terwujudnya pendidikan yang bermakna, sedangkan misinya adalah meningkatkan kinerja, pelayanan kepada masyarakat, dan pembentukan karakter. Dokumen ini juga menjelaskan tugas dari masing-masing personil UPTD.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN, RB, dan Menteri Keuangan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan antara lain standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan pendekatan hasil kerja maupun tugas per tugas. Diberikan contoh perhitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan operator komputer dan pemroses naskah perjanjian
Sosialisasi skp online bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di ling...inboxslur
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) melalui sistem e-SKP (e-Standar Kinerja Pegawai), mulai dari proses penyusunan target kerja tahunan, pelaporan kinerja bulanan, hingga penilaian kinerja akhir tahun berdasarkan pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja.
[Ringkasan]
RKTM ini membahas rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan di BPTP Sumatera Selatan pada tahun 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien guna mendukung peningkatan kinerja BPTP. Secara garis besar mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan selama setahun.
Analisis beban kerja digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi secara sistematis dengan metode tertentu. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan kegunaan analisis beban kerja serta contoh penyusunan formasi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja melalui beberapa langkah seperti menentukan butir kegiatan, angka kredit, konstanta, waktu penyelesaian kegiatan, dan
Yoga aw formasi pns - konversi nip - kpeAyah Raihaana
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai jumlah PNS berdasarkan golongan/ruang penggajian per 1 Februari 2013. Terdapat 4.372 PNS pada golongan ruang IV dan 1.432 PNS pada golongan ruang III.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis beban kerja dan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan 4 pendekatan yaitu hasil kerja, obyek kerja, peralatan kerja, dan tugas per tugas jabatan serta menjelaskan konsep jam kerja efektif dan cara perhitungannya."
PPPK memberikan kerangka hukum dan manajemen yang komprehensif untuk pengaturan dan pengelolaan pegawai pemerintahan sementara (PPPK) di Indonesia, termasuk penetapan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja.
Disiplin dan Penilaian Prestasi Kerja PNS Kemenag 2013Ifik Firdaus
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan disiplin dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil.
2. Penilaian prestasi kerja akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya.
3. Penilaian akan menilai sasaran kerja pegawai sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%.
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...Winarto Winartoap
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dokumen ini menjelaskan tujuan, lingkup, dan definisi kunci terkait penilaian prestasi kerja PNS.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup tugas Analis Kebijakan, jenjang jabatan, unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, serta instansi pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan.
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...Ridho Fitrah Hyzkia
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan ini bertugas melakukan kajian dan analisis kebijakan publik. Terdiri dari 4 jenjang yaitu Analis Kebijakan Pertama hingga Analis Kebijakan Utama. Unsur utama yang dinilai angka kreditnya adalah pendidikan, kajian kebijakan, dan pengembangan profesi. Lembaga Administrasi Negara bertugas se
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
2. ► UU Nomor 5Tahun 2014 tentang
ASN.
► PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi PNS sebagaimana telah
diubah dengan PP No.54 Tahun
2003.
3. 1) PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat
tertentu
2) Pengangkatan PNS dlm suatu jabatan
dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai dg kompetensi,
prestasi kerja, dan jenjang pangkat yg
ditetapkan utk jabatan itu serta syarat
obyektif lainnya tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, agama, ras atau golongan
UU NO.43 TAHUN 1999 Pasal 17
4. ► Kedudukan yg menunjukan
tugas,tanggung jawab,wewenang dan
hak seorang PNS dalam satuan
organisasi negara.
5. ► Jumlah dan susunan pangkat PNS yang
diperlukan dalam suatu satuan
organisasi negara untuk mampu
melaksanakan tugas pokok dalam jangka
waktu tertentu.
6. ► Dep/Lembaga pada tiap awal tahun
anggaran menyusun daftar susunan
kekuatan pegawai bagi tiap unit
organisasi sampai pada tiap
kantor/saker.
7.
8. Penataan organisasi
Pengembangan organisasi,
penciutan organisasi
Penggabungan unit – unit
organisasi.
Mutasi pegawai
Penyusunan formasi
9. JAM KERJA
FORMAL
adalah jam kerja
yang ditentukan
oleh Pemerintah
berdasarkan Kepres
No.58 Tahun 1964
jo Kepres No.24
Tahun 1972 jo
Kepres Nomor 68
Tahun 1995
tentang Jam Kerja
Kantor Pemerintah
RI
10. adalah jam kerja
nyata sesuai
dengan ketentuan
jam kerja kantor
setahun setelah
dikurangi dengan
hari libur resmi, hak
cuti, dan waktu
luang
11. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam
kalender di kurangi hari libur dan cuti.
Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja
formal dikurangi dengan waktu kerja yang
hilang karena tidak bekerja (allowance)
All0wance paling banyak 30%
12. Keppres No 68 Tahun 2005
Untuk 5 hari kerja :
- JK PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit)
- JK PNS Per Hari = 37,5 Jam : 5 = 7,5 Jam (7 Jam 30 Menit)
- JK Efektif Per Hari = 75% x 7,5 Jam = 5 Jam 37 Menit = 337 Menit
dibulatkan 330 Menit (5 Jam 30 Menit)
- JK Efektif Per Minggu = 5 Hr x 330 Mnt = 1.650 Mnt
- JK Efektif Per Bulan = 20 Hr x 330 Mnt = 6.600 Mnt
- JK Efektif Per Tahun = 12 Bln x 6.600 Mnt = 79.200 Mnt
1.320 Jam = 1.300 Jam
13. (Pola 5 Hari Kerja)
-Per Hari : 1 x 5 jam = 5 jam = 300 menit
-Per Minggu : 5 x 5 jam = 25 jam = 1.500 menit
-Per Bulan : 20 x 5 jam = 100 jam = 6.000 menit
-Per Tahun : 240 x 5 jam = 1.200 jam = 72.000 menit
PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI PER JENIS JABATAN
NORMA WAKTU X BEBAN KERJA
JML KEBUT PEG =
PER JABATAN JAM KERJA EFEKTIF
JAM KERJA EFEKTIF
14. No Uraian Tugas
Hasil
Kerja
Waktu
Penyele-
saian
Waktu
Kerja
Efektif
Beban
Kerja
Pegawai
Yg
Dibutuh-
kan
Ket
1 Memeriksa data usulan
formasi yang disampaikan
oleh Instansi Pusat dan
Daerah sudah sesuai dengan
format formulir yang
ditentukan agar data akurat
Laporan
Rekapitu
lasi
30 menit
72.000
menit
600 0,25
Nama Jabatan : Pengolah Data Formasi
Unit Kerja : Sub Dit. Perencanaan Formasi Pegawai
Ikhtisar Jabatan : Menginventarisasi, merekapitulasi, dan membuat konsep
pertimbangan Kepala BKN mengenai alokasi tambahan
formasi Instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan
peraturan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan
tugas di lingkungan Direktorat Perencanaan Kepegawaian
dan Formasi - BKN
15. No Uraian Tugas
Hasil
kerja
Waktu
Penyele-
saian
Waktu
Kerja
Efektif
Beban
Kerja
Pegawai
Yg
Dibutuh-
kan
Ket
2 Menginventarisasi data
usulan formasi yang
disampaikan oleh Instansi
Pusat dan Daerah dengan
cara mengelompokkan sesuai
dengan instansi dan
jabatannya agar
memudahkan dalam
pencarian data
Laporan
Rekapitu
lasi Per
Kelompo
k
Jabatan
60 menit
72.000
menit
600 0,5
3
Mengolah data usulan formasi
berdasarkan jenis jabatan
untuk membuat bahan
pertimbangan
Laporan
Rekapitu
lasi Per
Jenis
Jabatan
100
menit
72.000
menit
600 0,83
16. No Uraian Tugas
Hasil
kerja
Waktu
Penyele-
saian
Waktu
Kerja
Efektif
Beban
Kerja
Pegawai
Yg
Dibutuh-
kan
Ket
4 Memberikan informasi yang
dibutuhkan Penganalisis
Formasi Pegawai
berdasarkan data usul
formasi sebagai bahan
pembuatan kebijakan formasi
dan pertimbangan alokasi
tambahan formasi pegawai
Instansi Pusat dan Daerah
Data 30 menit
72.000
menit
1 0,0004
5 Membuat konsep
pertimbangan Kepala BKN
mengenai alokasi tambahan
formasi pegawai Instansi
Pusat dan Daerah
berdasarkan data usul
formasi sebagai bahan
pertimbangan teknis Kepala
Draft
Surat
120
menit
72.000
menit
1 0,0016
17. No Uraian Tugas
Hasil
kerja
Waktu
Penyele-
saian
Waktu
Kerja
Efektif
Beban
Kerja
Pegawai
Yg
Dibutuh-
kan
Ket
6 Membuat laporan statistik
mengenai formasi pegawai
Instansi Pusat dan Daerah
berdasarkan data usul
formasi untuk diserahkan
kepada atasan langsung
Laporan
6000
menit
72.000
menit
2 0,16
7 Memelihara database formasi
pegawai dengan cara
menyimpan, memperbaharui
dan memproteksi data agar
tetap akurat dan terjaga
kerahasiaannya
Kegiatan 60 menit
72.000
menit
1 0,00083
8 Melaksanakan tugas
kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis
untuk kelancaran
pelaksanaan tugas
Kegiatan 20 menit
72.000
menit
52 0,014
18. Standar Tingkat Efisiensi Jabatan (TEJ)
a. A = sangat baik apabila TEJ > 1
b. B = baik apabila TEJ = 0,90 – 0,99
c. C = cukup apabila TEJ = 0,70 – 0,89
d. D = sedang apabila TEJ = 0,50 - 0,69
e. E = kurang apabila TEJ < 0,50