suka banyak yang salah dalam identitas baik itu dalam ujian, atau dalam ijazah sekalipun, kdang nama kita tidak sesuai dengan akta kelahiran, untuk itu solusinya adalah membuat surat keterangan guna melancarkan kegiatan kita dalam segala bentuk urusan yang membutuhkan surat resmi...
suka banyak yang salah dalam identitas baik itu dalam ujian, atau dalam ijazah sekalipun, kdang nama kita tidak sesuai dengan akta kelahiran, untuk itu solusinya adalah membuat surat keterangan guna melancarkan kegiatan kita dalam segala bentuk urusan yang membutuhkan surat resmi...
SECURITY GUARD TEAM
Human Integrated Team
Jasa Mitra Pengaman SATPAM Profesional dengan sistem outsourcing. Dikemas dalam paket kontrak kerja yang sudah meliputi :
1. Gaji yang sesuai dengan UMP/UMR/UMK setempat
2. Jamsostek bagi anggota
3. Layanan Kesehatan bagi anggota
4. THR/Annual Bonus bagi anggota
5 . Kelengkapan Seragam Security Guard/Seragam Satpam standar Perkap.
Presentasi dan Koresponden hubungi ;
0817897967
02197706977
karyadharma@gmail.com
Human Integrated Team
Siap Mengelola Team SATPAM/OUTSOURCING SATPAM/TENAGA KEAMANAN ALIH DAYA
Jasa Keamanan Team Mitra Pengaman :
- Jasa Pengamanan Security
- Jasa Pengamanan Kantor
- Jasa Pengamanan Kawasan
- Jasa Pengamanan Perumahan
- Jasa Pengamanan Apartemen
- Jasa Pengamanan Perkantoran
- Jasa Pengamanan Rumah Sakit
- Jasa Pengamanan Hotel
- Jasa Pengamanan Gedung
- Jasa Pengamanan Pabrik
- Jasa Pengamanan Gedung Pemerintah
- Jasa Pengamanan Mall
- Jasa Pengamanan Pusat Perbelanjaan
- Jasa Pengamanan Pelabuhan
- Jasa Pengamanan Pribadi
- Jasa Pengawalan Personal
Meliputi Investigasi dan Plotting Safe Area
Garda Inti Adhi Tamtama (GIAT)
PT. BINTANG GARDA NUSANTARA
PT. KARYA DHARMA JAYA BERSAMA
Karya Dharma Human Integrated Team
http://slideshare.net/karyadharma
Workload Analysis can be undertaken to determine the optimal manpower requirement for the Organization. This can also provide the vital strategic inputs to Recruitment in bringing in the necessary right fit (in terms of skill sets, timing, and placement). Other benefit of doing workload analysis is to polish up current organization structure and Company’s business process.
The right man on the right place, at the right time and on the right job. Manpower Planning is necessary to provide the Organization with a robust Workforce Plan of Human Capital that is required for both, current and future needs to execute strategic business goals.
SECURITY GUARD TEAM
Human Integrated Team
Jasa Mitra Pengaman SATPAM Profesional dengan sistem outsourcing. Dikemas dalam paket kontrak kerja yang sudah meliputi :
1. Gaji yang sesuai dengan UMP/UMR/UMK setempat
2. Jamsostek bagi anggota
3. Layanan Kesehatan bagi anggota
4. THR/Annual Bonus bagi anggota
5 . Kelengkapan Seragam Security Guard/Seragam Satpam standar Perkap.
Presentasi dan Koresponden hubungi ;
0817897967
02197706977
karyadharma@gmail.com
Human Integrated Team
Siap Mengelola Team SATPAM/OUTSOURCING SATPAM/TENAGA KEAMANAN ALIH DAYA
Jasa Keamanan Team Mitra Pengaman :
- Jasa Pengamanan Security
- Jasa Pengamanan Kantor
- Jasa Pengamanan Kawasan
- Jasa Pengamanan Perumahan
- Jasa Pengamanan Apartemen
- Jasa Pengamanan Perkantoran
- Jasa Pengamanan Rumah Sakit
- Jasa Pengamanan Hotel
- Jasa Pengamanan Gedung
- Jasa Pengamanan Pabrik
- Jasa Pengamanan Gedung Pemerintah
- Jasa Pengamanan Mall
- Jasa Pengamanan Pusat Perbelanjaan
- Jasa Pengamanan Pelabuhan
- Jasa Pengamanan Pribadi
- Jasa Pengawalan Personal
Meliputi Investigasi dan Plotting Safe Area
Garda Inti Adhi Tamtama (GIAT)
PT. BINTANG GARDA NUSANTARA
PT. KARYA DHARMA JAYA BERSAMA
Karya Dharma Human Integrated Team
http://slideshare.net/karyadharma
Workload Analysis can be undertaken to determine the optimal manpower requirement for the Organization. This can also provide the vital strategic inputs to Recruitment in bringing in the necessary right fit (in terms of skill sets, timing, and placement). Other benefit of doing workload analysis is to polish up current organization structure and Company’s business process.
The right man on the right place, at the right time and on the right job. Manpower Planning is necessary to provide the Organization with a robust Workforce Plan of Human Capital that is required for both, current and future needs to execute strategic business goals.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. PERENCANAAN PNS BERBASIS BEBAN KERJA
LATAR BELAKANG
Profesionalisme PNS belum sepenuhnya terwujud,
diantaranya karena:
Ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan
jabatan yang diduduki
Pendistribusian PNS belum mengacu pada kebutuhan
organisasi (belum didasarkan pada beban kerja yang ada)
3. Dasar Hukum
UU No 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
sebagaimana telah diubah dalam UU No 43 Tahun 1999
Pasal 1 ayat 1: PNS adalah setiap warga negara RI yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
4. Pasal 15 ayat 1: Jumlah dan susunan pangkat PNS yang
diperlukan, ditetapkan dalam formasi
Pasal 15 ayat 2: Formasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu tertentu
berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus
dilaksanakan
Pasal 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan
pangkat tertentu
5. PNS
Seseorang yang duduk dalam jabatan
Dibutuhkan karena ada beban kerja
organisasi
Ditempatkan dan dikembangkan untuk
melakukan tugas sebagaimana dalam
uraian tugas jabatan
Didayagunakan untuk memperoleh hasil
kerja sebagaimana yang ditargetkan
jabatan tersebut
6. UU No 43 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1:
Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan
layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya
Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis beban kerja
7. Pengertian
1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS
yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara
untuk mempu melaksanakan tugas pokok dalam jangka
waktu tertentu.
2. Persediaan pegawai adalah jumlah PNS yang
dimiliki saat ini. Persediaan pegawai disebut juga
Bezetting.
3. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang
dilakukan secara logic, teratur, dan berkesinambungan
untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang
diperlukan
8. 4. Standar kemampuan rata-rata pegawai adalah
standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi
rata-rata yang diberikan seorang pegawai atau
sekelompok pegawai untuk memperoleh satu satuan
hasil.
5. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau
target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu
9. Tahapan Penghitungan Formasi
KepMenPAN KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan
Formasi PNS, menyatakan bahwa tahapan dalam
menghitung formasi pegawai meliputi langkah-
langkah berikut ini.
11. 1. Analisis Jabatan
Kegiatan analisis jabatan adalah untuk menghasilkan
informasi jabatan dalam bentuk uraian jabatan dan peta
jabatan
Uraian Jabatan memuat informasi rincian tugas, hasil kerja,
perangkat kerja dan persyaratan jabatan
Peta Jabatan memuat nama-nama jabatan yang tersusun
dalam suatu unit organisasi beserta jumlah pemegang
jabatan tersebut
Informasi Jabatan tersebut dimaksudkan agar setiap
pegawai memiliki jabatan, rincian tugas, peran, tanggung
jawab serta hasil kerja yang diharapkan sehingga kontribusi
setiap pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi
dapat diketahui dan diukur secara jelas
12. 1. NOMOR KODE JABATAN :
2. NAMA JABATAN : Penyusun Laporan dan Pengelola Keuangan
3. UNIT KERJA ATASAN : Subbagian Tata Usaha
Bagian Ketatalaksanaan
Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kemdikbud
4. RUMUSAN TUGAS
Melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Bagian.
5. RINCIAN TUGAS
1. Menyiapkan dokumen pembayaran kegiatan
2. Menerima dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran kegiatan
3. Mencatat dokumen pembayaran ke dalam agenda
4. Menyusun dokumen pembayaran kegiatan
5. Menyiapkan dokumen SPP-LS untuk membiayai kegiatan;
6. Menerima, meneliti, dan mencatat bukti penerimaan dan penyetoran pajak
7. Menata, menyimpan, dan memelihara dokumen keuangan Bagian
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
URAIAN JABATAN
CONTOH
13. 6. HASIL KERJA
1. Dokumen pembayaran kegiatan
2. Kebenaran dokumen pembayaran kegiatan
3. Catatan dokumen pembayaran
4. Dokumen pembayaran kegiatan
5. Dokumen SPP-LS
6. Catatan bukti penerimaan dan penyetoran pajak
7. Dokumen keuangan Bagian
7. BAHAN KERJA
1. Dokumen pembayaran kegiatan
2. Dokumen kontrak
3. Program kerja Bagian
8. PERALATAN KERJA
1. Alat Tulis Kantor
2. Alat Perlengkapan Kantor
9. PEDOMAN KERJA
1. Program kerja Bagian
2. Peraturan keuangan
14. 10. TANGGUNG JAWAB
1. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran
2. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban
11. WEWENANG
1. Meminta kelengkapan dokumen pembayaran
12. HUBUNGAN KERJA
13. SIFAT JABATAN
1. Jam kerja : di dalam jam kerja;
2. Keadaan tempat kerja : tenang, terang, lapang, sejuk, kering, dan
bersih.
No. Nama Jabatan Unit Kerja Dalam Hal
12.1. Kepala Subbagian Tata
Usaha
Biro Hukum dan
Organisasi
Konsultasi
pelaksanaan tugas
15. 14. SYARAT JABATAN
1. Pendidikan Formal Minimal : SLTA/sederajat
2. Kursus/Pelatihan : -
3. Pengalaman Kerja : - pengadministrasian keuangan selama 1
tahun
4. Bakat : verbal, ketelitian
5. Kemampuan khusus : -
6. Persyaratan fisik : Sehat jasmani dan rohani
7. Persyaratan Umur : Minimal 22 tahun
8. Pangkat/golongan : Pengatur Muda, II/a
16. Contoh Peta Jabatan
Kepala Biro Umum
Kabag
Perencanaan dan
Penganggaran
Kasubbag Program
dan Anggaran
Analis Program
dan Anggaran
Pranata Komputer
Kasubbag
Perbendaharaan
Kasubbag Evaluasi
dan Pelaporan
Kabag Tata Usaha
dan Protokol
Kabag BMN
Kabag RT dan
Kepeg
18. Jabatan Pegawai Kualifikasi
No Nama Nama Diang
kat
Pensi
un
Pendi
dikan
Pelati
han
Penga
la-
man
Keahl
ian
Kete-
rampi
lan
Tabel 2: DAFTAR PEGAWAI MENURUT JABATAN
Unit Kerja: _______________________________
Diisi dengan nama pejabat yang duduk di jabatan,
sesuai hasil analisis jabatan
19. 2. Memperkirakan Persediaan Pegawai
Jabatan Jml Peg yang
Ada
Pensiun Promosi Mutasi
No Nama 2013
... ... 2013
... ... 201
3
... ...
Tabel 3: PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI
TAHUN ..... S.D. .....
Unit Kerja: _______________________________
Persediaan pegawai merupakan jumlah pegawai yang
dimiliki oleh suatu unit kerja pada saat ini.
20. No Nama
Jabatan
Jumlah Pegawai yang
Ada
Persediaan
2012 .... ....
Tabel 4: PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI
TAHUN ..... S.D. .....
Unit Kerja: _______________________________
21. 3. Menghitung Kebutuhan Pegawai
Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang
dilakukan secara logik, teratur, dan berkesinambungan
untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang
diperlukan
Analisis dilakukan berdasarkan beban kerja
Dari analisis tersebut akan diperoleh jumlah kebutuhan
pegawai
22. Penghitungan beban kerja
Beban kerja ditetapkan melalui program unit kerja yang
selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk
setiap jabatan
Volume beban kerja merupakan jumlah satuan hasil
pekerjaan selama satu tahun yang dihitung berdasarkan
data pelaksanaan tugas tahun sebelumnya dan perkiraan
beban kerja yang direncanakan.
23. Merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan
menyelesaikan satu tugas jabatan atau sekelompok
tugas dalam periode waktu tertentu.
Standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu
disebut dengan Norma Waktu.
Norma waktu adalah satu satuan waktu yang
digunakan untuk mengukur berapa hasil yang
dapat diperoleh
Rumus:
Norma waktu = orang x waktu
Hasil
Standar Kemampuan Rata-Rata Pegawai
Contoh: dalam 10 menit, seorang pengetik mampu mengetik 1 lembar surat
24. • Standar kemampuan yang diukur dari satuan hasil
disebut dengan Norma hasil.
Norma Hasil adalah satu satuan hasil yang dapat
diperoleh dalam waktu berapa lama
Rumus:
Norma Hasil = Hasil
orang x waktu
Contoh:
Utk menyusun 1 buah UJ, seorang analis kepegawaian
membutuhkan waktu 2 jam.
25. Waktu kerja efektif adalah waktu kerja yang secara
efektif digunakan untuk bekerja.
Waktu kerja efektif terdiri atas:
1. Hari Kerja Efektif
2. Jam Kerja Efektif
Waktu Kerja Efektif
26. Hari Kerja Efektif
5 hari kerja
• 1 Tahun = 365 hari
• Hari Minggu= 52 hari
• Hari Sabtu = 52 hari
• Hari libur lain = 14 hari
• Cuti Tahunan = 12 hari
Hari kerja efektif = 365 – 130
= 235 hari
Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi
hari libur dan cuti.
6 hari kerja
• 1 Tahun = 365 hari
• Hari Minggu = 52 hari
• Hari libur lain= 14 hari
• Cuti Tahunan = 12 hari
Hari kerja efektif = 365 – 78
= 287 hari
27. Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal
dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak
bekerja (allowance) seperti makan, sholat, dan
sebagainya.
Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya
digunakan ukuran dalam 1 minggu.
Jam Kerja Efektif
28. Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 Jam
dengan rincian:
- Senin s.d. Kamis:
pukul 7.30 – 12.00 WIB = 4,5 jam
pukul 12.00- 13.00 WIB = istirahat
pukul 13.00- 16.00 WIB = 3 jam
7,5 jam x 4 (hari) = 30 jam
- Jum’at:
pukul 7.30 – 11.30 WIB = 4 jam
pukul 11.30 -13.00 WIB = istirahat
pukul 13.00 -16.30 WIB = 3,5 jam
7,5 jam
-Total jam kerja formal 1 minggu 30 jam + 7,5 jam
= 37,5 jam
29. Perhitungan jam kerja efektif
Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 jam
5 hari kerja
• Allowance 30% = 12,5 jam
• Jam kerja efektif 1 Minggu
= 37,5 – 12,5
= 25 jam
• Jam kerja efektif 1 hari
= (25 : 5) = 5 jam
6 hari kerja
• Allowance 30% = 12,5 jam
• Jam kerja efektif 1 Minggu
= 37,5 – 12,5
= 25 jam
• Jam kerja efektif 1 hari
= (25 : 6) = 4,16 jam
30. Konversi waktu kerja efektif
(5 hari kerja)
JAM HARI MINGGU BULAN TAHUN
JAM
- 5 25 110 1250
HARI
5 - 5 22 235
MINGGU
25 5 - 4/5 52
BULAN
110 22 4/5 - 12
TAHUN
1250 235 52 12 -
31. Hasil kerja1
Objek kerja2
Peralatan Kerja3
Tugas per tugas jabatan4
Ada 4 metode yang dapat digunakan untuk
menghitung jumlah kebutuhan pegawai:
PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
32. Hasil Kerja
Hasil kerja adalah output/produk jabatan
Metode ini digunakan untuk jabatan yang hasil
kerjanya dapat dikuantifisir/dihitung
Mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya
hanya satu jenis
33. 500 surat x
Contoh: Penyortir Surat
Hasil kerja : surat yang telah disortir
Beban kerja : 500 surat per hari
Standar kemampuan rata-rata penyortir : 100 surat per hari
Jumlah penyortir yang dibutuhkan:
100 surat
1 orang 5 orang=
34. Objek kerja adalah objek yang dilayani dalam
pelaksanaan pekerjaan
Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban
kerjanya bergantung dari jumlah objek yang dilayani
Objek Kerja
35. 150 tamu x
Contoh:
Penerima Tamu
Objek kerja : tamu
Beban kerja : 150 tamu per hari
Standar kemampuan rata-rata penerima tamu :
50 tamu per hari
Jumlah penerima tamu yang dibutuhkan:
50 tamu
1 orang 3 orang=
36. Peralatan Kerja
Peralatan kerja adalah alat yang digunakan untuk
bekerja
Metode ini digunakan untuk jabatan
yang beban kerjanya bergantung
pada peralatan kerja
37. 20 mobil x
Contoh:
Pengemudi dan Montir
Satuan alat kerja : mobil (kendaraan dinas)
Jumlah alat kerja yang dioperasikan : 20 mobil
Rasio pengoperasian alat kerja : 1 pengemudi 1 mobil
1 montir 5 mobil
Jumlah pegawai yang dibutuhkan:
1 mobil
1 pengemudi 20 pengemudi=
20 mobil
5 mobil
1 montir 4 montirx =
38. Tugas per Tugas
Jabatan
Metode ini digunakan untuk jabatan
yang hasil kerjanya beragam jenisnya
Informasi yang dibutuhkan untuk dapat menghitung
kebutuhan pegawai:
Uraian tugas serta jumlah beban pada setiap tugas
Waktu penyelesaian tugas
Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata
Rumus:
∑ Waktu penyelesaian tugas
∑ Waktu kerja efektif
∑ WPT
∑ WKE
=
40. Perhitungan Kebutuhan Dosen
Dulu: menggunakan pendekatan rasio dosen dan
mahasiswa
1 : 10
1 : 15
1 : 20
Kelemahannya:
Rasio perbandingan tidak sama antar jurusan
Tugas dosen tidak hanya mengajar, melainkan Tri Dharma
Perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, pengabdian)
Kesulitan mengukur secara pasti beban pengabdian kepada
masyarakat
41. Menghitung kebutuhan dosen sebaiknya dengan
mempertimbangkan beban kerja jurusan/fakultas ybs
Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983, beban
kerja dosen sebesar 12 sks dalam satu semester dinilai
setara dengan satu FTE (full time equivalent)
Beban kerja sebesar 1 sks dinilai setara dengan beban
kerja mengajarkan satu mata ajaran berbobot 1 kredit
selama satu semester kepada satu kelas mahasiswa
program S1 sebanyak 40 orang
42. Beban mengajar sebesar 1 sks setara dengan 3 jam
kerja per minggu selama satu semester, yaitu
1 jam persiapan kuliah,
1 jam tatap muka,
1 jam evaluasi
43. Tabel beban kerja (dalam sks) untuk
melaksanakan kuliah/praktikum
Program
pendidikan
Beban kerja kuliah Beban kerja praktikum
mhs per kelas Dalam sks mhs per kelas Dalam sks
S0 atau S1
< 40 1.0 < 5 0.2
80 1.3 15 0.6
120 1.7 25 1.0
160 2.0 50 2.0
200 2.3 75 3.0
Pembimbingan skripsi/karya tulis 4 orang
mahasiswa S0 atau S1 per semester = 1 sks
S2 atau S3
< 25 1.0 < 10 1.0
50 1.5 20 1.5
75 2.0 30 2.0
100 2.5 40 2.5
Pembimbingan tesis 2 orang mahasiswa S2 per semester = 1 sks
Pembimbingan disertasi 1 orang mahasiswa S3 per semester = 1 sks
45. Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983,
beban kerja penuh seorang dosen sebesar 12 sks
dalam satu semester atau 1 FTE secara rata-rata
dapat tersebar untuk pelaksanaan berbagai tugas
dengan kisaran sebagai berikut:
Tugas Jumlah SKS
Pengajaran 2 – 8 sks (17 – 67%)
Penelitian dan Pengembangan Ilmu 2 – 6 sks (17 – 50%)
Pengabdian pada Masyarakat 1 – 6 sks (8 – 50%)
Pembinaan Civitas Akademika 1 – 4 sks (8 – 33%)
Administrasi dan Manajemen 0 – 3 sks (0 – 25%)
46. 4. Menghitung Keseimbangan Pegawai
No Nama Jabatan Persediaan Kebutuhan Kelebihan Kekurangan
Tabel 5: KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN
Unit Kerja: _______________________________
Perbandingan antara kebutuhan dengan persediaan akan
memperlihatkan kekurangan, kelebihan, atau kecukupan
dengan jumlah yang ada.
47. Penutup
Hasil penghitungan kebutuhan formasi PNS dapat
diimplementasikan secara efektif apabila:
Organisasi disusun benar-benar diarahkan untuk
melaksanakan misi secara efektif dan efisien dalam
rangka mewujudkan visi yang ditetapkan
Setiap unit organisasi tersusun dari jabatan-jabatan yang
dibutuhkan oleh organisasi induknya, dengan tugas-
tugas yang jelas dan beban kerja yang terukur
Setiap jabatan punya standar kompetensi yang jelas
Setiap jabatan punya standar kinerja
48. Agar dapat menghitung formasi yang dapat
dipertanggungjawabkan, setiap unit kerja harus
mempunyai:
data kepegawaian yang lengkap
daftar jabatan dan uraian jabatan
data pegawai menurut jabatan
49. Formulir A
No. Nama Jabatan Ikhtisar Tugas
Syarat Jabatan
Pendidikan Diklat Pengalaman Keahlian Keterampilan
1 2 3 4 5 6 7 8
I SEKRETARIAT
a
Kepala Bagian Hukum
dan Kepegawaian
1
Kepala Subbagian
Hukum dan Tata Laksana
a)
Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli
Pertama
b)
Analis Jabatan dan
Organisasi
c)
Analis Laporan Hasil
Pemeriksaan Ahli Pertama
d) Arsiparis Terampil
DAFTAR NAMA JABATAN
TAHUN 2013
50. Susunan jabatan berhierarkhi sesuai
dengan struktur organisasi
Formulir A diisi dengan
persyaratan ideal
(yang seharusnya)
51. No. Nama Jabatan
Pegawai Kualifikasi
Nama
Tgl
Lahir
Diangkat Pensiun Pendidikan Diklat Pengalaman Keahlian Keterampilan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I SEKRETARIAT
a
Kepala Bagian Hukum
dan Kepegawaian
1
Kepala Subbagian
Hukum dan Tata
Laksana
a)
Perancang Peraturan
Perundang-Undangan
Ahli Pertama
b)
Analis Jabatan dan
Organisasi
c)
Analis Laporan Hasil
Pemeriksaan Ahli
Pertama
d) Arsiparis Terampil
Formulir B
DAFTAR NAMA PEGAWAI MENURUT JABATAN
TAHUN 2013
52. Formulir B diisi dengan kondisi yang ada
sekarang
Dalam 1 jenis jabatan dimungkinkan
diduduki oleh lebih dari 1 pegawai
54. Formulir C
DAFTAR PENYUSUNAN BEZETTING TENAGA TEKNISI/ADMINISTRASI
PADA 31 DESEMBER 2012
Ada tambahan:
Realisasi pengangkatan pegawai baru tahun 2013
Rencana kenaikan pangkat per golongan tahun 2014
Keadaan sesudah kenaikan pangkat tahun 2014
55. NO NAMA JABATAN
ESE-
LON
BEZET-
TING 31
DESEMB
ER 2012
GOLONGAN RUANG GAJI
KETIV III II I
e d c b a JML d c b a JML d c b a JML d c b a JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
JUMLAH SELURUHNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I SEKRETARIS 0 0 0 0 0
a
Kepala Bagian Hukum
dan Kepegawaian 0 0 0 0 0
1
Kepala Subbagian
Hukum dan Tata
Laksana 0 0 0 0 0
a)
Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli
Pertama 0 0 0 0 0
b)
Analis Jabatan dan
Organisasi 0 0 0 0 0
c)
Analis Laporan Hasil
Pemeriksaan Ahli
Pertama 0 0 0 0 0
d) Arsiparis Terampil 0 0 0 0 0
Formulir D
DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2012
56. Formulir D
DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2013
Ada tambahan berdasarkan jenis kelamin dan usia
57. No Nama Jabatan
BEZET-
TING 31
DESEM-
BER 2013
Pensiun Promosi Mutasi
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JUMLAH SELURUHNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I SEKRETARIAT 0
a
Kepala Bagian Hukum dan
Kepegawaian
0
1
Kepala Subbagian Hukum dan Tata
Laksana 0
a)
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama 0
b) Analis Jabatan dan Organisasi 0
c)
Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli
Pertama 0
d) Arsiparis Terampil 0
Formulir E
PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI
TAHUN 2014 - 2018
58. No. Nama Jabatan
BEZETTING 31
DESEMBER 2013
Persediaan
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Seluruhnya 0 0 0 0 0 0
I SEKRETARIAT
0
a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
0
1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana 0
a)
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama 0
b) Analis Jabatan dan Organisasi 0
c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama 0
d) Arsiparis Terampil 0
Formulir F
PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI
TAHUN 2014 s.d. 2018
59. Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai analisis
beban kerja
Setiap jabatan yang ada di peta jabatan harus dihitung
kebutuhan pegawainya, kecuali jabatan struktural
Formulir G
60. No. Nama Jabatan
BEZETTING 31
DESEMBER 2013
Kebutuhan
31 Des 2014
Kelebihan Kekurangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Seluruh
0 0 0 0
III. KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
a Kepala Bagian TU, RT, dan Hukum dan Kepeg.
1 Kepala Subbagian Tata Usaha
a) Arsiparis Penyelia 0 0 0
b) Arsiparis Pelaksana Lanj. 0 0 0
c) Pranata Komputer Pelaksana 0 0 0
d) Teknisi Ketatausahaan 0 0 0
d) Operator Telepon 0 0 0
e) Caraka 0 0 0
Formulir H
DAFTAR KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN
TAHUN 2014/2015/2016/2017/2018