SlideShare a Scribd company logo
JAKARTA, 28 PEBRUARI 2014
PERENCANAAN KEBUTUHAN
SDM BERBASIS BEBAN KERJA
PERENCANAAN PNS BERBASIS BEBAN KERJA
LATAR BELAKANG
 Profesionalisme PNS belum sepenuhnya terwujud,
diantaranya karena:
 Ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan
jabatan yang diduduki
 Pendistribusian PNS belum mengacu pada kebutuhan
organisasi (belum didasarkan pada beban kerja yang ada)
Dasar Hukum
 UU No 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
sebagaimana telah diubah dalam UU No 43 Tahun 1999
 Pasal 1 ayat 1: PNS adalah setiap warga negara RI yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
 Pasal 15 ayat 1: Jumlah dan susunan pangkat PNS yang
diperlukan, ditetapkan dalam formasi
 Pasal 15 ayat 2: Formasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu tertentu
berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus
dilaksanakan
 Pasal 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan
pangkat tertentu
PNS
Seseorang yang duduk dalam jabatan
Dibutuhkan karena ada beban kerja
organisasi
Ditempatkan dan dikembangkan untuk
melakukan tugas sebagaimana dalam
uraian tugas jabatan
Didayagunakan untuk memperoleh hasil
kerja sebagaimana yang ditargetkan
jabatan tersebut
 UU No 43 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1:
 Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan
layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya
Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis beban kerja
Pengertian
1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS
yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara
untuk mempu melaksanakan tugas pokok dalam jangka
waktu tertentu.
2. Persediaan pegawai adalah jumlah PNS yang
dimiliki saat ini. Persediaan pegawai disebut juga
Bezetting.
3. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang
dilakukan secara logic, teratur, dan berkesinambungan
untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang
diperlukan
4. Standar kemampuan rata-rata pegawai adalah
standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi
rata-rata yang diberikan seorang pegawai atau
sekelompok pegawai untuk memperoleh satu satuan
hasil.
5. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau
target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu
Tahapan Penghitungan Formasi
 KepMenPAN KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan
Formasi PNS, menyatakan bahwa tahapan dalam
menghitung formasi pegawai meliputi langkah-
langkah berikut ini.
Melakukan
Analisis
Jabatan
Memper-
kirakan
Persedian
Pegawai
Menghitung
Kebutuhan
Pegawai
Menghitung
Keseimbangan
Persediaan dan
Kebutuhan
1. Analisis Jabatan
 Kegiatan analisis jabatan adalah untuk menghasilkan
informasi jabatan dalam bentuk uraian jabatan dan peta
jabatan
 Uraian Jabatan memuat informasi rincian tugas, hasil kerja,
perangkat kerja dan persyaratan jabatan
 Peta Jabatan memuat nama-nama jabatan yang tersusun
dalam suatu unit organisasi beserta jumlah pemegang
jabatan tersebut
 Informasi Jabatan tersebut dimaksudkan agar setiap
pegawai memiliki jabatan, rincian tugas, peran, tanggung
jawab serta hasil kerja yang diharapkan sehingga kontribusi
setiap pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi
dapat diketahui dan diukur secara jelas
1. NOMOR KODE JABATAN :
2. NAMA JABATAN : Penyusun Laporan dan Pengelola Keuangan
3. UNIT KERJA ATASAN : Subbagian Tata Usaha
Bagian Ketatalaksanaan
Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kemdikbud
4. RUMUSAN TUGAS
Melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Bagian.
5. RINCIAN TUGAS
1. Menyiapkan dokumen pembayaran kegiatan
2. Menerima dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran kegiatan
3. Mencatat dokumen pembayaran ke dalam agenda
4. Menyusun dokumen pembayaran kegiatan
5. Menyiapkan dokumen SPP-LS untuk membiayai kegiatan;
6. Menerima, meneliti, dan mencatat bukti penerimaan dan penyetoran pajak
7. Menata, menyimpan, dan memelihara dokumen keuangan Bagian
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
URAIAN JABATAN
CONTOH
6. HASIL KERJA
1. Dokumen pembayaran kegiatan
2. Kebenaran dokumen pembayaran kegiatan
3. Catatan dokumen pembayaran
4. Dokumen pembayaran kegiatan
5. Dokumen SPP-LS
6. Catatan bukti penerimaan dan penyetoran pajak
7. Dokumen keuangan Bagian
7. BAHAN KERJA
1. Dokumen pembayaran kegiatan
2. Dokumen kontrak
3. Program kerja Bagian
8. PERALATAN KERJA
1. Alat Tulis Kantor
2. Alat Perlengkapan Kantor
9. PEDOMAN KERJA
1. Program kerja Bagian
2. Peraturan keuangan
10. TANGGUNG JAWAB
1. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran
2. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban
11. WEWENANG
1. Meminta kelengkapan dokumen pembayaran
12. HUBUNGAN KERJA
13. SIFAT JABATAN
1. Jam kerja : di dalam jam kerja;
2. Keadaan tempat kerja : tenang, terang, lapang, sejuk, kering, dan
bersih.
No. Nama Jabatan Unit Kerja Dalam Hal
12.1. Kepala Subbagian Tata
Usaha
Biro Hukum dan
Organisasi
Konsultasi
pelaksanaan tugas
14. SYARAT JABATAN
1. Pendidikan Formal Minimal : SLTA/sederajat
2. Kursus/Pelatihan : -
3. Pengalaman Kerja : - pengadministrasian keuangan selama 1
tahun
4. Bakat : verbal, ketelitian
5. Kemampuan khusus : -
6. Persyaratan fisik : Sehat jasmani dan rohani
7. Persyaratan Umur : Minimal 22 tahun
8. Pangkat/golongan : Pengatur Muda, II/a
Contoh Peta Jabatan
Kepala Biro Umum
Kabag
Perencanaan dan
Penganggaran
Kasubbag Program
dan Anggaran
Analis Program
dan Anggaran
Pranata Komputer
Kasubbag
Perbendaharaan
Kasubbag Evaluasi
dan Pelaporan
Kabag Tata Usaha
dan Protokol
Kabag BMN
Kabag RT dan
Kepeg
No Nama
Jabatan
Ikhtisar
Tugas
Syarat Jabatan
Pendi-
dikan
Pelatih-
an
Penga-
laman
Keahli-
an
Kete-
rampil-
an
Tabel 1: DAFTAR JABATAN
Unit Kerja: __________________________
Hasil analisis jabatan berupa peta jabatan dan uraian
jabatan selanjutnya dituangkan ke dalam daftar jabatan
berikut ini.
Jabatan Pegawai Kualifikasi
No Nama Nama Diang
kat
Pensi
un
Pendi
dikan
Pelati
han
Penga
la-
man
Keahl
ian
Kete-
rampi
lan
Tabel 2: DAFTAR PEGAWAI MENURUT JABATAN
Unit Kerja: _______________________________
Diisi dengan nama pejabat yang duduk di jabatan,
sesuai hasil analisis jabatan
2. Memperkirakan Persediaan Pegawai
Jabatan Jml Peg yang
Ada
Pensiun Promosi Mutasi
No Nama 2013
... ... 2013
... ... 201
3
... ...
Tabel 3: PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI
TAHUN ..... S.D. .....
Unit Kerja: _______________________________
Persediaan pegawai merupakan jumlah pegawai yang
dimiliki oleh suatu unit kerja pada saat ini.
No Nama
Jabatan
Jumlah Pegawai yang
Ada
Persediaan
2012 .... ....
Tabel 4: PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI
TAHUN ..... S.D. .....
Unit Kerja: _______________________________
3. Menghitung Kebutuhan Pegawai
 Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang
dilakukan secara logik, teratur, dan berkesinambungan
untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang
diperlukan
 Analisis dilakukan berdasarkan beban kerja
 Dari analisis tersebut akan diperoleh jumlah kebutuhan
pegawai
Penghitungan beban kerja
 Beban kerja ditetapkan melalui program unit kerja yang
selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk
setiap jabatan
 Volume beban kerja merupakan jumlah satuan hasil
pekerjaan selama satu tahun yang dihitung berdasarkan
data pelaksanaan tugas tahun sebelumnya dan perkiraan
beban kerja yang direncanakan.
 Merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan
menyelesaikan satu tugas jabatan atau sekelompok
tugas dalam periode waktu tertentu.
 Standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu
disebut dengan Norma Waktu.
 Norma waktu adalah satu satuan waktu yang
digunakan untuk mengukur berapa hasil yang
dapat diperoleh
 Rumus:
Norma waktu = orang x waktu
Hasil
Standar Kemampuan Rata-Rata Pegawai
Contoh: dalam 10 menit, seorang pengetik mampu mengetik 1 lembar surat
• Standar kemampuan yang diukur dari satuan hasil
disebut dengan Norma hasil.
 Norma Hasil adalah satu satuan hasil yang dapat
diperoleh dalam waktu berapa lama
 Rumus:
Norma Hasil = Hasil
orang x waktu
Contoh:
Utk menyusun 1 buah UJ, seorang analis kepegawaian
membutuhkan waktu 2 jam.
Waktu kerja efektif adalah waktu kerja yang secara
efektif digunakan untuk bekerja.
Waktu kerja efektif terdiri atas:
1. Hari Kerja Efektif
2. Jam Kerja Efektif
Waktu Kerja Efektif
Hari Kerja Efektif
5 hari kerja
• 1 Tahun = 365 hari
• Hari Minggu= 52 hari
• Hari Sabtu = 52 hari
• Hari libur lain = 14 hari
• Cuti Tahunan = 12 hari
Hari kerja efektif = 365 – 130
= 235 hari
Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi
hari libur dan cuti.
6 hari kerja
• 1 Tahun = 365 hari
• Hari Minggu = 52 hari
• Hari libur lain= 14 hari
• Cuti Tahunan = 12 hari
Hari kerja efektif = 365 – 78
= 287 hari
Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal
dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak
bekerja (allowance) seperti makan, sholat, dan
sebagainya.
Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya
digunakan ukuran dalam 1 minggu.
Jam Kerja Efektif
Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 Jam
dengan rincian:
- Senin s.d. Kamis:
pukul 7.30 – 12.00 WIB = 4,5 jam
pukul 12.00- 13.00 WIB = istirahat
pukul 13.00- 16.00 WIB = 3 jam
7,5 jam x 4 (hari) = 30 jam
- Jum’at:
pukul 7.30 – 11.30 WIB = 4 jam
pukul 11.30 -13.00 WIB = istirahat
pukul 13.00 -16.30 WIB = 3,5 jam
7,5 jam
-Total jam kerja formal 1 minggu 30 jam + 7,5 jam
= 37,5 jam
Perhitungan jam kerja efektif
Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 jam
5 hari kerja
• Allowance 30% = 12,5 jam
• Jam kerja efektif 1 Minggu
= 37,5 – 12,5
= 25 jam
• Jam kerja efektif 1 hari
= (25 : 5) = 5 jam
6 hari kerja
• Allowance 30% = 12,5 jam
• Jam kerja efektif 1 Minggu
= 37,5 – 12,5
= 25 jam
• Jam kerja efektif 1 hari
= (25 : 6) = 4,16 jam
Konversi waktu kerja efektif
(5 hari kerja)
JAM HARI MINGGU BULAN TAHUN
JAM
- 5 25 110 1250
HARI
5 - 5 22 235
MINGGU
25 5 - 4/5 52
BULAN
110 22 4/5 - 12
TAHUN
1250 235 52 12 -
Hasil kerja1
Objek kerja2
Peralatan Kerja3
Tugas per tugas jabatan4
Ada 4 metode yang dapat digunakan untuk
menghitung jumlah kebutuhan pegawai:
PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
Hasil Kerja
 Hasil kerja adalah output/produk jabatan
 Metode ini digunakan untuk jabatan yang hasil
kerjanya dapat dikuantifisir/dihitung
 Mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya
hanya satu jenis
500 surat x
Contoh: Penyortir Surat
Hasil kerja : surat yang telah disortir
Beban kerja : 500 surat per hari
Standar kemampuan rata-rata penyortir : 100 surat per hari
Jumlah penyortir yang dibutuhkan:
100 surat
1 orang 5 orang=
 Objek kerja adalah objek yang dilayani dalam
pelaksanaan pekerjaan
 Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban
kerjanya bergantung dari jumlah objek yang dilayani
Objek Kerja
150 tamu x
Contoh:
Penerima Tamu
Objek kerja : tamu
Beban kerja : 150 tamu per hari
Standar kemampuan rata-rata penerima tamu :
50 tamu per hari
Jumlah penerima tamu yang dibutuhkan:
50 tamu
1 orang 3 orang=
Peralatan Kerja
 Peralatan kerja adalah alat yang digunakan untuk
bekerja
 Metode ini digunakan untuk jabatan
yang beban kerjanya bergantung
pada peralatan kerja
20 mobil x
Contoh:
Pengemudi dan Montir
Satuan alat kerja : mobil (kendaraan dinas)
Jumlah alat kerja yang dioperasikan : 20 mobil
Rasio pengoperasian alat kerja : 1 pengemudi 1 mobil
1 montir 5 mobil
Jumlah pegawai yang dibutuhkan:
1 mobil
1 pengemudi 20 pengemudi=
20 mobil
5 mobil
1 montir 4 montirx =
Tugas per Tugas
Jabatan
 Metode ini digunakan untuk jabatan
yang hasil kerjanya beragam jenisnya
 Informasi yang dibutuhkan untuk dapat menghitung
kebutuhan pegawai:
 Uraian tugas serta jumlah beban pada setiap tugas
 Waktu penyelesaian tugas
 Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata
 Rumus:
∑ Waktu penyelesaian tugas
∑ Waktu kerja efektif
∑ WPT
∑ WKE
=
 Contoh........
Pengadministrasi Layanan Kemahasiswaan
Perhitungan Kebutuhan Dosen
 Dulu: menggunakan pendekatan rasio dosen dan
mahasiswa
 1 : 10
 1 : 15
 1 : 20
 Kelemahannya:
 Rasio perbandingan tidak sama antar jurusan
 Tugas dosen tidak hanya mengajar, melainkan Tri Dharma
Perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, pengabdian)
 Kesulitan mengukur secara pasti beban pengabdian kepada
masyarakat
 Menghitung kebutuhan dosen sebaiknya dengan
mempertimbangkan beban kerja jurusan/fakultas ybs
 Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983, beban
kerja dosen sebesar 12 sks dalam satu semester dinilai
setara dengan satu FTE (full time equivalent)
 Beban kerja sebesar 1 sks dinilai setara dengan beban
kerja mengajarkan satu mata ajaran berbobot 1 kredit
selama satu semester kepada satu kelas mahasiswa
program S1 sebanyak 40 orang
 Beban mengajar sebesar 1 sks setara dengan 3 jam
kerja per minggu selama satu semester, yaitu
1 jam persiapan kuliah,
1 jam tatap muka,
1 jam evaluasi
Tabel beban kerja (dalam sks) untuk
melaksanakan kuliah/praktikum
Program
pendidikan
Beban kerja kuliah Beban kerja praktikum
 mhs per kelas Dalam sks  mhs per kelas Dalam sks
S0 atau S1
< 40 1.0 < 5 0.2
80 1.3 15 0.6
120 1.7 25 1.0
160 2.0 50 2.0
200 2.3 75 3.0
Pembimbingan skripsi/karya tulis 4 orang
mahasiswa S0 atau S1 per semester = 1 sks
S2 atau S3
< 25 1.0 < 10 1.0
50 1.5 20 1.5
75 2.0 30 2.0
100 2.5 40 2.5
Pembimbingan tesis 2 orang mahasiswa S2 per semester = 1 sks
Pembimbingan disertasi 1 orang mahasiswa S3 per semester = 1 sks
 Contoh.....
Kebutuhan Dosen Jurusan X
 Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983,
beban kerja penuh seorang dosen sebesar 12 sks
dalam satu semester atau 1 FTE secara rata-rata
dapat tersebar untuk pelaksanaan berbagai tugas
dengan kisaran sebagai berikut:
Tugas Jumlah SKS
Pengajaran 2 – 8 sks (17 – 67%)
Penelitian dan Pengembangan Ilmu 2 – 6 sks (17 – 50%)
Pengabdian pada Masyarakat 1 – 6 sks (8 – 50%)
Pembinaan Civitas Akademika 1 – 4 sks (8 – 33%)
Administrasi dan Manajemen 0 – 3 sks (0 – 25%)
4. Menghitung Keseimbangan Pegawai
No Nama Jabatan Persediaan Kebutuhan Kelebihan Kekurangan
Tabel 5: KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN
Unit Kerja: _______________________________
Perbandingan antara kebutuhan dengan persediaan akan
memperlihatkan kekurangan, kelebihan, atau kecukupan
dengan jumlah yang ada.
Penutup
 Hasil penghitungan kebutuhan formasi PNS dapat
diimplementasikan secara efektif apabila:
 Organisasi disusun benar-benar diarahkan untuk
melaksanakan misi secara efektif dan efisien dalam
rangka mewujudkan visi yang ditetapkan
 Setiap unit organisasi tersusun dari jabatan-jabatan yang
dibutuhkan oleh organisasi induknya, dengan tugas-
tugas yang jelas dan beban kerja yang terukur
 Setiap jabatan punya standar kompetensi yang jelas
 Setiap jabatan punya standar kinerja
 Agar dapat menghitung formasi yang dapat
dipertanggungjawabkan, setiap unit kerja harus
mempunyai:
data kepegawaian yang lengkap
daftar jabatan dan uraian jabatan
data pegawai menurut jabatan
Formulir A
No. Nama Jabatan Ikhtisar Tugas
Syarat Jabatan
Pendidikan Diklat Pengalaman Keahlian Keterampilan
1 2 3 4 5 6 7 8
I SEKRETARIAT
a
Kepala Bagian Hukum
dan Kepegawaian
1
Kepala Subbagian
Hukum dan Tata Laksana
a)
Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli
Pertama
b)
Analis Jabatan dan
Organisasi
c)
Analis Laporan Hasil
Pemeriksaan Ahli Pertama
d) Arsiparis Terampil
DAFTAR NAMA JABATAN
TAHUN 2013
 Susunan jabatan berhierarkhi sesuai
dengan struktur organisasi
 Formulir A diisi dengan
persyaratan ideal
(yang seharusnya)
No. Nama Jabatan
Pegawai Kualifikasi
Nama
Tgl
Lahir
Diangkat Pensiun Pendidikan Diklat Pengalaman Keahlian Keterampilan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I SEKRETARIAT
a
Kepala Bagian Hukum
dan Kepegawaian
1
Kepala Subbagian
Hukum dan Tata
Laksana
a)
Perancang Peraturan
Perundang-Undangan
Ahli Pertama
b)
Analis Jabatan dan
Organisasi
c)
Analis Laporan Hasil
Pemeriksaan Ahli
Pertama
d) Arsiparis Terampil
Formulir B
DAFTAR NAMA PEGAWAI MENURUT JABATAN
TAHUN 2013
 Formulir B diisi dengan kondisi yang ada
sekarang
 Dalam 1 jenis jabatan dimungkinkan
diduduki oleh lebih dari 1 pegawai
NO
GOLONG-
AN
RUANG
GAJI
BEZET-
TING 31
DESEM-
BER 2012
REALISA-
SI
KENAIK-
AN
PANGKAT
TAHUN
2013
KEADAAN
SESUDAH
REALISA-
SI
KENAIK-
AN
PANGKAT
PERBANTUAN,
PENARIKAN
KEMBALI,
PENGALIHAN JENIS
KEPEGAWAIAN,
PINDAH INSTANSI
PEGAWAI
BEZETTIN
G 31
DESEMBE
R 2013
(5+6-7-8-9-
10)
KETPENSIUN
BER-
HENTI
MENING-
GAL
DUNIADARI UNIT
KERJA
ATAU
INSTANSI
LAIN
KE UNIT
KERJA
ATAU
INSTANSI
LAIN
TAHUN 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 IV/e 0 0
2 IV/d 0 0
3 IV/c 0 0
4 IV/b 0 0
5 IV/a 0 0
6 III/d 0 0
7 III/c 0 0
Formulir C
DAFTAR PENYUSUNAN BEZETTING TENAGA TEKNISI/ADMINISTRASI
PADA 31 DESEMBER 2013
Formulir C
DAFTAR PENYUSUNAN BEZETTING TENAGA TEKNISI/ADMINISTRASI
PADA 31 DESEMBER 2012
 Ada tambahan:
 Realisasi pengangkatan pegawai baru tahun 2013
 Rencana kenaikan pangkat per golongan tahun 2014
 Keadaan sesudah kenaikan pangkat tahun 2014
NO NAMA JABATAN
ESE-
LON
BEZET-
TING 31
DESEMB
ER 2012
GOLONGAN RUANG GAJI
KETIV III II I
e d c b a JML d c b a JML d c b a JML d c b a JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
JUMLAH SELURUHNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I SEKRETARIS 0 0 0 0 0
a
Kepala Bagian Hukum
dan Kepegawaian 0 0 0 0 0
1
Kepala Subbagian
Hukum dan Tata
Laksana 0 0 0 0 0
a)
Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli
Pertama 0 0 0 0 0
b)
Analis Jabatan dan
Organisasi 0 0 0 0 0
c)
Analis Laporan Hasil
Pemeriksaan Ahli
Pertama 0 0 0 0 0
d) Arsiparis Terampil 0 0 0 0 0
Formulir D
DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2012
Formulir D
DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2013
 Ada tambahan berdasarkan jenis kelamin dan usia
No Nama Jabatan
BEZET-
TING 31
DESEM-
BER 2013
Pensiun Promosi Mutasi
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JUMLAH SELURUHNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I SEKRETARIAT 0
a
Kepala Bagian Hukum dan
Kepegawaian
0
1
Kepala Subbagian Hukum dan Tata
Laksana 0
a)
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama 0
b) Analis Jabatan dan Organisasi 0
c)
Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli
Pertama 0
d) Arsiparis Terampil 0
Formulir E
PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI
TAHUN 2014 - 2018
No. Nama Jabatan
BEZETTING 31
DESEMBER 2013
Persediaan
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Seluruhnya 0 0 0 0 0 0
I SEKRETARIAT
0
a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
0
1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana 0
a)
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama 0
b) Analis Jabatan dan Organisasi 0
c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama 0
d) Arsiparis Terampil 0
Formulir F
PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI
TAHUN 2014 s.d. 2018
 Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai analisis
beban kerja
 Setiap jabatan yang ada di peta jabatan harus dihitung
kebutuhan pegawainya, kecuali jabatan struktural
Formulir G
No. Nama Jabatan
BEZETTING 31
DESEMBER 2013
Kebutuhan
31 Des 2014
Kelebihan Kekurangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Seluruh
0 0 0 0
III. KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
a Kepala Bagian TU, RT, dan Hukum dan Kepeg.
1 Kepala Subbagian Tata Usaha
a) Arsiparis Penyelia 0 0 0
b) Arsiparis Pelaksana Lanj. 0 0 0
c) Pranata Komputer Pelaksana 0 0 0
d) Teknisi Ketatausahaan 0 0 0
d) Operator Telepon 0 0 0
e) Caraka 0 0 0
Formulir H
DAFTAR KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN
TAHUN 2014/2015/2016/2017/2018
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Contoh fakta integritas untuk guru
Contoh fakta integritas untuk guruContoh fakta integritas untuk guru
Contoh fakta integritas untuk guru
Duta Bangsawan
 
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratContoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Dokter Tekno
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
Yeldy Rogahang
 
Uraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaianUraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaian
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Sistematika (makalah dan skripsi)
Sistematika (makalah dan skripsi)Sistematika (makalah dan skripsi)
Sistematika (makalah dan skripsi)santi damayanti
 
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplinSurat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Berita acara serah terima jabatan kepsek
Berita acara serah terima jabatan kepsekBerita acara serah terima jabatan kepsek
Berita acara serah terima jabatan kepseksmp_yudistira
 
01 Template PPT Sidang Skripsi.pptx
01 Template PPT Sidang Skripsi.pptx01 Template PPT Sidang Skripsi.pptx
01 Template PPT Sidang Skripsi.pptx
10MThoriqShihab
 
Standarisasi penulisan jenis dan jumlah basan dan baran
Standarisasi penulisan jenis dan jumlah basan dan baranStandarisasi penulisan jenis dan jumlah basan dan baran
Standarisasi penulisan jenis dan jumlah basan dan baranrupbasanjaksel
 
APPLICANT FORM
APPLICANT FORMAPPLICANT FORM
APPLICANT FORM
Andri Dwi Maulida
 
Contoh program remidial dan program pengayaan
Contoh program remidial dan program pengayaanContoh program remidial dan program pengayaan
Contoh program remidial dan program pengayaan
Hamzah Chalik
 
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisiContoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
Al-Akhnan Nur Rusman
 
Surat pernyataan-siswa
Surat pernyataan-siswaSurat pernyataan-siswa
Surat pernyataan-siswaIsmail Andi
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatan
Abdul Aziz
 
Blangko surat keterangan kelahiran
Blangko surat keterangan kelahiranBlangko surat keterangan kelahiran
Blangko surat keterangan kelahiran
Amri Muliadi
 
Proposal Team Pengaman
Proposal Team PengamanProposal Team Pengaman
Proposal Team Pengaman
KARYA DHARMA JAYA
 
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDIMutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 

What's hot (20)

Contoh fakta integritas untuk guru
Contoh fakta integritas untuk guruContoh fakta integritas untuk guru
Contoh fakta integritas untuk guru
 
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratContoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
Uraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaianUraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaian
 
Sistematika (makalah dan skripsi)
Sistematika (makalah dan skripsi)Sistematika (makalah dan skripsi)
Sistematika (makalah dan skripsi)
 
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplinSurat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
 
Berita acara serah terima jabatan kepsek
Berita acara serah terima jabatan kepsekBerita acara serah terima jabatan kepsek
Berita acara serah terima jabatan kepsek
 
Susunan upacara bendera
Susunan upacara benderaSusunan upacara bendera
Susunan upacara bendera
 
Form penilaian wawancara
Form penilaian wawancaraForm penilaian wawancara
Form penilaian wawancara
 
01 Template PPT Sidang Skripsi.pptx
01 Template PPT Sidang Skripsi.pptx01 Template PPT Sidang Skripsi.pptx
01 Template PPT Sidang Skripsi.pptx
 
Standarisasi penulisan jenis dan jumlah basan dan baran
Standarisasi penulisan jenis dan jumlah basan dan baranStandarisasi penulisan jenis dan jumlah basan dan baran
Standarisasi penulisan jenis dan jumlah basan dan baran
 
APPLICANT FORM
APPLICANT FORMAPPLICANT FORM
APPLICANT FORM
 
Contoh program remidial dan program pengayaan
Contoh program remidial dan program pengayaanContoh program remidial dan program pengayaan
Contoh program remidial dan program pengayaan
 
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisiContoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
 
Surat pernyataan-siswa
Surat pernyataan-siswaSurat pernyataan-siswa
Surat pernyataan-siswa
 
Contoh surat pengunduran diri
Contoh surat pengunduran diriContoh surat pengunduran diri
Contoh surat pengunduran diri
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatan
 
Blangko surat keterangan kelahiran
Blangko surat keterangan kelahiranBlangko surat keterangan kelahiran
Blangko surat keterangan kelahiran
 
Proposal Team Pengaman
Proposal Team PengamanProposal Team Pengaman
Proposal Team Pengaman
 
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDIMutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
 

Similar to Perencanaan dan pengadaan_pegawai-rev

Perhitungan_Beban_Kerja.ppt
Perhitungan_Beban_Kerja.pptPerhitungan_Beban_Kerja.ppt
Perhitungan_Beban_Kerja.ppt
TeguhDwiyanto1
 
Workload Analysis Workshop
Workload Analysis WorkshopWorkload Analysis Workshop
Workload Analysis Workshop
Seta Wicaksana
 
Analisis beban kerja
Analisis beban kerjaAnalisis beban kerja
Analisis beban kerja
Grim Hezz
 
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdfKebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
wins09ikestmh
 
Slide abk lamongan
Slide abk lamonganSlide abk lamongan
Slide abk lamongan
sujiman ae
 
Cara Pengisian Form ABK.pptx
Cara Pengisian Form ABK.pptxCara Pengisian Form ABK.pptx
Cara Pengisian Form ABK.pptx
DepiMauradip
 
Analisis beban kerja rekam medis
Analisis beban kerja rekam medisAnalisis beban kerja rekam medis
Analisis beban kerja rekam medis
RainaMisyaf
 
ANJAB dan ABK.pptx
ANJAB dan ABK.pptxANJAB dan ABK.pptx
ANJAB dan ABK.pptx
Ahmad Fauzi
 
Anjab-ABK New .ppt
Anjab-ABK New .pptAnjab-ABK New .ppt
Anjab-ABK New .ppt
DediRamdani7
 
Analisis pekerjaan lastono 143111231 6 g
Analisis pekerjaan lastono 143111231 6 gAnalisis pekerjaan lastono 143111231 6 g
Analisis pekerjaan lastono 143111231 6 g
lastono YapYap
 
ABK .PPT
ABK .PPTABK .PPT
ABK .PPT
RIFQI40
 
URJAB MATERI BIMTEK KEM PDT tgl 06 March.ppt
URJAB MATERI BIMTEK KEM PDT tgl 06 March.pptURJAB MATERI BIMTEK KEM PDT tgl 06 March.ppt
URJAB MATERI BIMTEK KEM PDT tgl 06 March.ppt
ssuserf2b3c1
 
ANALISIS BEBAN KERJA.pptx
ANALISIS BEBAN KERJA.pptxANALISIS BEBAN KERJA.pptx
ANALISIS BEBAN KERJA.pptx
ziaulfatwa2
 
panduan dan asn SOSIALISASI-SKP-2021.pdf
panduan dan asn SOSIALISASI-SKP-2021.pdfpanduan dan asn SOSIALISASI-SKP-2021.pdf
panduan dan asn SOSIALISASI-SKP-2021.pdf
SyahidRohman1
 
ppt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerjappt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerja
RetnaWidiyati
 
penyusunan skp
penyusunan skppenyusunan skp
penyusunan skp
bentas1
 
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.pptSlide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
ssuser52bbc0
 
Perka no 1 th 2013 ttg ppk
Perka no 1 th 2013 ttg ppkPerka no 1 th 2013 ttg ppk
Perka no 1 th 2013 ttg ppk
Ranjo Marthin's
 

Similar to Perencanaan dan pengadaan_pegawai-rev (20)

Perhitungan_Beban_Kerja.ppt
Perhitungan_Beban_Kerja.pptPerhitungan_Beban_Kerja.ppt
Perhitungan_Beban_Kerja.ppt
 
Workload Analysis Workshop
Workload Analysis WorkshopWorkload Analysis Workshop
Workload Analysis Workshop
 
Penyempurnaan proses kerja
Penyempurnaan proses kerjaPenyempurnaan proses kerja
Penyempurnaan proses kerja
 
Analisis beban kerja
Analisis beban kerjaAnalisis beban kerja
Analisis beban kerja
 
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdfKebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
 
01 penyusunan peta jabatan & abk
01 penyusunan peta jabatan & abk01 penyusunan peta jabatan & abk
01 penyusunan peta jabatan & abk
 
Slide abk lamongan
Slide abk lamonganSlide abk lamongan
Slide abk lamongan
 
Cara Pengisian Form ABK.pptx
Cara Pengisian Form ABK.pptxCara Pengisian Form ABK.pptx
Cara Pengisian Form ABK.pptx
 
Analisis beban kerja rekam medis
Analisis beban kerja rekam medisAnalisis beban kerja rekam medis
Analisis beban kerja rekam medis
 
ANJAB dan ABK.pptx
ANJAB dan ABK.pptxANJAB dan ABK.pptx
ANJAB dan ABK.pptx
 
Anjab-ABK New .ppt
Anjab-ABK New .pptAnjab-ABK New .ppt
Anjab-ABK New .ppt
 
Analisis pekerjaan lastono 143111231 6 g
Analisis pekerjaan lastono 143111231 6 gAnalisis pekerjaan lastono 143111231 6 g
Analisis pekerjaan lastono 143111231 6 g
 
ABK .PPT
ABK .PPTABK .PPT
ABK .PPT
 
URJAB MATERI BIMTEK KEM PDT tgl 06 March.ppt
URJAB MATERI BIMTEK KEM PDT tgl 06 March.pptURJAB MATERI BIMTEK KEM PDT tgl 06 March.ppt
URJAB MATERI BIMTEK KEM PDT tgl 06 March.ppt
 
ANALISIS BEBAN KERJA.pptx
ANALISIS BEBAN KERJA.pptxANALISIS BEBAN KERJA.pptx
ANALISIS BEBAN KERJA.pptx
 
panduan dan asn SOSIALISASI-SKP-2021.pdf
panduan dan asn SOSIALISASI-SKP-2021.pdfpanduan dan asn SOSIALISASI-SKP-2021.pdf
panduan dan asn SOSIALISASI-SKP-2021.pdf
 
ppt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerjappt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerja
 
penyusunan skp
penyusunan skppenyusunan skp
penyusunan skp
 
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.pptSlide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
 
Perka no 1 th 2013 ttg ppk
Perka no 1 th 2013 ttg ppkPerka no 1 th 2013 ttg ppk
Perka no 1 th 2013 ttg ppk
 

Recently uploaded

PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 

Recently uploaded (12)

PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 

Perencanaan dan pengadaan_pegawai-rev

  • 1. JAKARTA, 28 PEBRUARI 2014 PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM BERBASIS BEBAN KERJA
  • 2. PERENCANAAN PNS BERBASIS BEBAN KERJA LATAR BELAKANG  Profesionalisme PNS belum sepenuhnya terwujud, diantaranya karena:  Ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki  Pendistribusian PNS belum mengacu pada kebutuhan organisasi (belum didasarkan pada beban kerja yang ada)
  • 3. Dasar Hukum  UU No 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam UU No 43 Tahun 1999  Pasal 1 ayat 1: PNS adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • 4.  Pasal 15 ayat 1: Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan, ditetapkan dalam formasi  Pasal 15 ayat 2: Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan  Pasal 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu
  • 5. PNS Seseorang yang duduk dalam jabatan Dibutuhkan karena ada beban kerja organisasi Ditempatkan dan dikembangkan untuk melakukan tugas sebagaimana dalam uraian tugas jabatan Didayagunakan untuk memperoleh hasil kerja sebagaimana yang ditargetkan jabatan tersebut
  • 6.  UU No 43 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1:  Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis beban kerja
  • 7. Pengertian 1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mempu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 2. Persediaan pegawai adalah jumlah PNS yang dimiliki saat ini. Persediaan pegawai disebut juga Bezetting. 3. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logic, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan
  • 8. 4. Standar kemampuan rata-rata pegawai adalah standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi rata-rata yang diberikan seorang pegawai atau sekelompok pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil. 5. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu
  • 9. Tahapan Penghitungan Formasi  KepMenPAN KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi PNS, menyatakan bahwa tahapan dalam menghitung formasi pegawai meliputi langkah- langkah berikut ini.
  • 11. 1. Analisis Jabatan  Kegiatan analisis jabatan adalah untuk menghasilkan informasi jabatan dalam bentuk uraian jabatan dan peta jabatan  Uraian Jabatan memuat informasi rincian tugas, hasil kerja, perangkat kerja dan persyaratan jabatan  Peta Jabatan memuat nama-nama jabatan yang tersusun dalam suatu unit organisasi beserta jumlah pemegang jabatan tersebut  Informasi Jabatan tersebut dimaksudkan agar setiap pegawai memiliki jabatan, rincian tugas, peran, tanggung jawab serta hasil kerja yang diharapkan sehingga kontribusi setiap pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi dapat diketahui dan diukur secara jelas
  • 12. 1. NOMOR KODE JABATAN : 2. NAMA JABATAN : Penyusun Laporan dan Pengelola Keuangan 3. UNIT KERJA ATASAN : Subbagian Tata Usaha Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemdikbud 4. RUMUSAN TUGAS Melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Bagian. 5. RINCIAN TUGAS 1. Menyiapkan dokumen pembayaran kegiatan 2. Menerima dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran kegiatan 3. Mencatat dokumen pembayaran ke dalam agenda 4. Menyusun dokumen pembayaran kegiatan 5. Menyiapkan dokumen SPP-LS untuk membiayai kegiatan; 6. Menerima, meneliti, dan mencatat bukti penerimaan dan penyetoran pajak 7. Menata, menyimpan, dan memelihara dokumen keuangan Bagian 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. URAIAN JABATAN CONTOH
  • 13. 6. HASIL KERJA 1. Dokumen pembayaran kegiatan 2. Kebenaran dokumen pembayaran kegiatan 3. Catatan dokumen pembayaran 4. Dokumen pembayaran kegiatan 5. Dokumen SPP-LS 6. Catatan bukti penerimaan dan penyetoran pajak 7. Dokumen keuangan Bagian 7. BAHAN KERJA 1. Dokumen pembayaran kegiatan 2. Dokumen kontrak 3. Program kerja Bagian 8. PERALATAN KERJA 1. Alat Tulis Kantor 2. Alat Perlengkapan Kantor 9. PEDOMAN KERJA 1. Program kerja Bagian 2. Peraturan keuangan
  • 14. 10. TANGGUNG JAWAB 1. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran 2. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban 11. WEWENANG 1. Meminta kelengkapan dokumen pembayaran 12. HUBUNGAN KERJA 13. SIFAT JABATAN 1. Jam kerja : di dalam jam kerja; 2. Keadaan tempat kerja : tenang, terang, lapang, sejuk, kering, dan bersih. No. Nama Jabatan Unit Kerja Dalam Hal 12.1. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi Konsultasi pelaksanaan tugas
  • 15. 14. SYARAT JABATAN 1. Pendidikan Formal Minimal : SLTA/sederajat 2. Kursus/Pelatihan : - 3. Pengalaman Kerja : - pengadministrasian keuangan selama 1 tahun 4. Bakat : verbal, ketelitian 5. Kemampuan khusus : - 6. Persyaratan fisik : Sehat jasmani dan rohani 7. Persyaratan Umur : Minimal 22 tahun 8. Pangkat/golongan : Pengatur Muda, II/a
  • 16. Contoh Peta Jabatan Kepala Biro Umum Kabag Perencanaan dan Penganggaran Kasubbag Program dan Anggaran Analis Program dan Anggaran Pranata Komputer Kasubbag Perbendaharaan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Kabag Tata Usaha dan Protokol Kabag BMN Kabag RT dan Kepeg
  • 17. No Nama Jabatan Ikhtisar Tugas Syarat Jabatan Pendi- dikan Pelatih- an Penga- laman Keahli- an Kete- rampil- an Tabel 1: DAFTAR JABATAN Unit Kerja: __________________________ Hasil analisis jabatan berupa peta jabatan dan uraian jabatan selanjutnya dituangkan ke dalam daftar jabatan berikut ini.
  • 18. Jabatan Pegawai Kualifikasi No Nama Nama Diang kat Pensi un Pendi dikan Pelati han Penga la- man Keahl ian Kete- rampi lan Tabel 2: DAFTAR PEGAWAI MENURUT JABATAN Unit Kerja: _______________________________ Diisi dengan nama pejabat yang duduk di jabatan, sesuai hasil analisis jabatan
  • 19. 2. Memperkirakan Persediaan Pegawai Jabatan Jml Peg yang Ada Pensiun Promosi Mutasi No Nama 2013 ... ... 2013 ... ... 201 3 ... ... Tabel 3: PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN ..... S.D. ..... Unit Kerja: _______________________________ Persediaan pegawai merupakan jumlah pegawai yang dimiliki oleh suatu unit kerja pada saat ini.
  • 20. No Nama Jabatan Jumlah Pegawai yang Ada Persediaan 2012 .... .... Tabel 4: PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI TAHUN ..... S.D. ..... Unit Kerja: _______________________________
  • 21. 3. Menghitung Kebutuhan Pegawai  Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang dilakukan secara logik, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan  Analisis dilakukan berdasarkan beban kerja  Dari analisis tersebut akan diperoleh jumlah kebutuhan pegawai
  • 22. Penghitungan beban kerja  Beban kerja ditetapkan melalui program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan  Volume beban kerja merupakan jumlah satuan hasil pekerjaan selama satu tahun yang dihitung berdasarkan data pelaksanaan tugas tahun sebelumnya dan perkiraan beban kerja yang direncanakan.
  • 23.  Merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan menyelesaikan satu tugas jabatan atau sekelompok tugas dalam periode waktu tertentu.  Standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu disebut dengan Norma Waktu.  Norma waktu adalah satu satuan waktu yang digunakan untuk mengukur berapa hasil yang dapat diperoleh  Rumus: Norma waktu = orang x waktu Hasil Standar Kemampuan Rata-Rata Pegawai Contoh: dalam 10 menit, seorang pengetik mampu mengetik 1 lembar surat
  • 24. • Standar kemampuan yang diukur dari satuan hasil disebut dengan Norma hasil.  Norma Hasil adalah satu satuan hasil yang dapat diperoleh dalam waktu berapa lama  Rumus: Norma Hasil = Hasil orang x waktu Contoh: Utk menyusun 1 buah UJ, seorang analis kepegawaian membutuhkan waktu 2 jam.
  • 25. Waktu kerja efektif adalah waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja efektif terdiri atas: 1. Hari Kerja Efektif 2. Jam Kerja Efektif Waktu Kerja Efektif
  • 26. Hari Kerja Efektif 5 hari kerja • 1 Tahun = 365 hari • Hari Minggu= 52 hari • Hari Sabtu = 52 hari • Hari libur lain = 14 hari • Cuti Tahunan = 12 hari Hari kerja efektif = 365 – 130 = 235 hari Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. 6 hari kerja • 1 Tahun = 365 hari • Hari Minggu = 52 hari • Hari libur lain= 14 hari • Cuti Tahunan = 12 hari Hari kerja efektif = 365 – 78 = 287 hari
  • 27. Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti makan, sholat, dan sebagainya. Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya digunakan ukuran dalam 1 minggu. Jam Kerja Efektif
  • 28. Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 Jam dengan rincian: - Senin s.d. Kamis: pukul 7.30 – 12.00 WIB = 4,5 jam pukul 12.00- 13.00 WIB = istirahat pukul 13.00- 16.00 WIB = 3 jam 7,5 jam x 4 (hari) = 30 jam - Jum’at: pukul 7.30 – 11.30 WIB = 4 jam pukul 11.30 -13.00 WIB = istirahat pukul 13.00 -16.30 WIB = 3,5 jam 7,5 jam -Total jam kerja formal 1 minggu 30 jam + 7,5 jam = 37,5 jam
  • 29. Perhitungan jam kerja efektif Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 jam 5 hari kerja • Allowance 30% = 12,5 jam • Jam kerja efektif 1 Minggu = 37,5 – 12,5 = 25 jam • Jam kerja efektif 1 hari = (25 : 5) = 5 jam 6 hari kerja • Allowance 30% = 12,5 jam • Jam kerja efektif 1 Minggu = 37,5 – 12,5 = 25 jam • Jam kerja efektif 1 hari = (25 : 6) = 4,16 jam
  • 30. Konversi waktu kerja efektif (5 hari kerja) JAM HARI MINGGU BULAN TAHUN JAM - 5 25 110 1250 HARI 5 - 5 22 235 MINGGU 25 5 - 4/5 52 BULAN 110 22 4/5 - 12 TAHUN 1250 235 52 12 -
  • 31. Hasil kerja1 Objek kerja2 Peralatan Kerja3 Tugas per tugas jabatan4 Ada 4 metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai: PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
  • 32. Hasil Kerja  Hasil kerja adalah output/produk jabatan  Metode ini digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya dapat dikuantifisir/dihitung  Mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis
  • 33. 500 surat x Contoh: Penyortir Surat Hasil kerja : surat yang telah disortir Beban kerja : 500 surat per hari Standar kemampuan rata-rata penyortir : 100 surat per hari Jumlah penyortir yang dibutuhkan: 100 surat 1 orang 5 orang=
  • 34.  Objek kerja adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan  Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang dilayani Objek Kerja
  • 35. 150 tamu x Contoh: Penerima Tamu Objek kerja : tamu Beban kerja : 150 tamu per hari Standar kemampuan rata-rata penerima tamu : 50 tamu per hari Jumlah penerima tamu yang dibutuhkan: 50 tamu 1 orang 3 orang=
  • 36. Peralatan Kerja  Peralatan kerja adalah alat yang digunakan untuk bekerja  Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerja
  • 37. 20 mobil x Contoh: Pengemudi dan Montir Satuan alat kerja : mobil (kendaraan dinas) Jumlah alat kerja yang dioperasikan : 20 mobil Rasio pengoperasian alat kerja : 1 pengemudi 1 mobil 1 montir 5 mobil Jumlah pegawai yang dibutuhkan: 1 mobil 1 pengemudi 20 pengemudi= 20 mobil 5 mobil 1 montir 4 montirx =
  • 38. Tugas per Tugas Jabatan  Metode ini digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya beragam jenisnya  Informasi yang dibutuhkan untuk dapat menghitung kebutuhan pegawai:  Uraian tugas serta jumlah beban pada setiap tugas  Waktu penyelesaian tugas  Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata  Rumus: ∑ Waktu penyelesaian tugas ∑ Waktu kerja efektif ∑ WPT ∑ WKE =
  • 40. Perhitungan Kebutuhan Dosen  Dulu: menggunakan pendekatan rasio dosen dan mahasiswa  1 : 10  1 : 15  1 : 20  Kelemahannya:  Rasio perbandingan tidak sama antar jurusan  Tugas dosen tidak hanya mengajar, melainkan Tri Dharma Perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, pengabdian)  Kesulitan mengukur secara pasti beban pengabdian kepada masyarakat
  • 41.  Menghitung kebutuhan dosen sebaiknya dengan mempertimbangkan beban kerja jurusan/fakultas ybs  Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983, beban kerja dosen sebesar 12 sks dalam satu semester dinilai setara dengan satu FTE (full time equivalent)  Beban kerja sebesar 1 sks dinilai setara dengan beban kerja mengajarkan satu mata ajaran berbobot 1 kredit selama satu semester kepada satu kelas mahasiswa program S1 sebanyak 40 orang
  • 42.  Beban mengajar sebesar 1 sks setara dengan 3 jam kerja per minggu selama satu semester, yaitu 1 jam persiapan kuliah, 1 jam tatap muka, 1 jam evaluasi
  • 43. Tabel beban kerja (dalam sks) untuk melaksanakan kuliah/praktikum Program pendidikan Beban kerja kuliah Beban kerja praktikum  mhs per kelas Dalam sks  mhs per kelas Dalam sks S0 atau S1 < 40 1.0 < 5 0.2 80 1.3 15 0.6 120 1.7 25 1.0 160 2.0 50 2.0 200 2.3 75 3.0 Pembimbingan skripsi/karya tulis 4 orang mahasiswa S0 atau S1 per semester = 1 sks S2 atau S3 < 25 1.0 < 10 1.0 50 1.5 20 1.5 75 2.0 30 2.0 100 2.5 40 2.5 Pembimbingan tesis 2 orang mahasiswa S2 per semester = 1 sks Pembimbingan disertasi 1 orang mahasiswa S3 per semester = 1 sks
  • 45.  Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983, beban kerja penuh seorang dosen sebesar 12 sks dalam satu semester atau 1 FTE secara rata-rata dapat tersebar untuk pelaksanaan berbagai tugas dengan kisaran sebagai berikut: Tugas Jumlah SKS Pengajaran 2 – 8 sks (17 – 67%) Penelitian dan Pengembangan Ilmu 2 – 6 sks (17 – 50%) Pengabdian pada Masyarakat 1 – 6 sks (8 – 50%) Pembinaan Civitas Akademika 1 – 4 sks (8 – 33%) Administrasi dan Manajemen 0 – 3 sks (0 – 25%)
  • 46. 4. Menghitung Keseimbangan Pegawai No Nama Jabatan Persediaan Kebutuhan Kelebihan Kekurangan Tabel 5: KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN Unit Kerja: _______________________________ Perbandingan antara kebutuhan dengan persediaan akan memperlihatkan kekurangan, kelebihan, atau kecukupan dengan jumlah yang ada.
  • 47. Penutup  Hasil penghitungan kebutuhan formasi PNS dapat diimplementasikan secara efektif apabila:  Organisasi disusun benar-benar diarahkan untuk melaksanakan misi secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi yang ditetapkan  Setiap unit organisasi tersusun dari jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi induknya, dengan tugas- tugas yang jelas dan beban kerja yang terukur  Setiap jabatan punya standar kompetensi yang jelas  Setiap jabatan punya standar kinerja
  • 48.  Agar dapat menghitung formasi yang dapat dipertanggungjawabkan, setiap unit kerja harus mempunyai: data kepegawaian yang lengkap daftar jabatan dan uraian jabatan data pegawai menurut jabatan
  • 49. Formulir A No. Nama Jabatan Ikhtisar Tugas Syarat Jabatan Pendidikan Diklat Pengalaman Keahlian Keterampilan 1 2 3 4 5 6 7 8 I SEKRETARIAT a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama b) Analis Jabatan dan Organisasi c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama d) Arsiparis Terampil DAFTAR NAMA JABATAN TAHUN 2013
  • 50.  Susunan jabatan berhierarkhi sesuai dengan struktur organisasi  Formulir A diisi dengan persyaratan ideal (yang seharusnya)
  • 51. No. Nama Jabatan Pegawai Kualifikasi Nama Tgl Lahir Diangkat Pensiun Pendidikan Diklat Pengalaman Keahlian Keterampilan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I SEKRETARIAT a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama b) Analis Jabatan dan Organisasi c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama d) Arsiparis Terampil Formulir B DAFTAR NAMA PEGAWAI MENURUT JABATAN TAHUN 2013
  • 52.  Formulir B diisi dengan kondisi yang ada sekarang  Dalam 1 jenis jabatan dimungkinkan diduduki oleh lebih dari 1 pegawai
  • 53. NO GOLONG- AN RUANG GAJI BEZET- TING 31 DESEM- BER 2012 REALISA- SI KENAIK- AN PANGKAT TAHUN 2013 KEADAAN SESUDAH REALISA- SI KENAIK- AN PANGKAT PERBANTUAN, PENARIKAN KEMBALI, PENGALIHAN JENIS KEPEGAWAIAN, PINDAH INSTANSI PEGAWAI BEZETTIN G 31 DESEMBE R 2013 (5+6-7-8-9- 10) KETPENSIUN BER- HENTI MENING- GAL DUNIADARI UNIT KERJA ATAU INSTANSI LAIN KE UNIT KERJA ATAU INSTANSI LAIN TAHUN 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 IV/e 0 0 2 IV/d 0 0 3 IV/c 0 0 4 IV/b 0 0 5 IV/a 0 0 6 III/d 0 0 7 III/c 0 0 Formulir C DAFTAR PENYUSUNAN BEZETTING TENAGA TEKNISI/ADMINISTRASI PADA 31 DESEMBER 2013
  • 54. Formulir C DAFTAR PENYUSUNAN BEZETTING TENAGA TEKNISI/ADMINISTRASI PADA 31 DESEMBER 2012  Ada tambahan:  Realisasi pengangkatan pegawai baru tahun 2013  Rencana kenaikan pangkat per golongan tahun 2014  Keadaan sesudah kenaikan pangkat tahun 2014
  • 55. NO NAMA JABATAN ESE- LON BEZET- TING 31 DESEMB ER 2012 GOLONGAN RUANG GAJI KETIV III II I e d c b a JML d c b a JML d c b a JML d c b a JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 JUMLAH SELURUHNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SEKRETARIS 0 0 0 0 0 a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 0 0 0 0 0 1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana 0 0 0 0 0 a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 0 0 0 0 0 b) Analis Jabatan dan Organisasi 0 0 0 0 0 c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama 0 0 0 0 0 d) Arsiparis Terampil 0 0 0 0 0 Formulir D DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG PER 31 DESEMBER 2012
  • 56. Formulir D DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG PER 31 DESEMBER 2013  Ada tambahan berdasarkan jenis kelamin dan usia
  • 57. No Nama Jabatan BEZET- TING 31 DESEM- BER 2013 Pensiun Promosi Mutasi 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 JUMLAH SELURUHNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SEKRETARIAT 0 a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 0 1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana 0 a) Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama 0 b) Analis Jabatan dan Organisasi 0 c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama 0 d) Arsiparis Terampil 0 Formulir E PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2014 - 2018
  • 58. No. Nama Jabatan BEZETTING 31 DESEMBER 2013 Persediaan 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Seluruhnya 0 0 0 0 0 0 I SEKRETARIAT 0 a Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 0 1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana 0 a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 0 b) Analis Jabatan dan Organisasi 0 c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama 0 d) Arsiparis Terampil 0 Formulir F PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI TAHUN 2014 s.d. 2018
  • 59.  Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai analisis beban kerja  Setiap jabatan yang ada di peta jabatan harus dihitung kebutuhan pegawainya, kecuali jabatan struktural Formulir G
  • 60. No. Nama Jabatan BEZETTING 31 DESEMBER 2013 Kebutuhan 31 Des 2014 Kelebihan Kekurangan 1 2 3 4 5 6 Jumlah Seluruh 0 0 0 0 III. KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN a Kepala Bagian TU, RT, dan Hukum dan Kepeg. 1 Kepala Subbagian Tata Usaha a) Arsiparis Penyelia 0 0 0 b) Arsiparis Pelaksana Lanj. 0 0 0 c) Pranata Komputer Pelaksana 0 0 0 d) Teknisi Ketatausahaan 0 0 0 d) Operator Telepon 0 0 0 e) Caraka 0 0 0 Formulir H DAFTAR KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN TAHUN 2014/2015/2016/2017/2018