2. DESA MEMBANGUN : PERSPEKTIF UU No 6/2014
Pendekatan desa membangun → kekuatan dari dalam.
Masyarakat desa → modal sosial, pranata sistem sosial,
serta kehendak untuk membangun kehidupan bersama.
Agenda pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) →
“Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Mengurangi
Ketimpangan Wilayah”.
Pariwisata → sektor prioritas pembangunan nasional &
pembangunan desa.
3. ❑ Sektor wisata menjadi sumber
penghidupan baru masyarakat desa.
❑ Pariwisata hadir sebagai alternatif untuk
meningkatkan nilai tambah atas sumber
daya di perdesaan.
❑ Hadirnya wisata di desa telah membuat
desa menjadi sumber penghidupan baru.
PERTANYAAN :
1. Bgm komptensi pengelola wisata di desa wisata ?
2. Bgm komitmen & support pemerintah Desa/ Kab dlm mendukung desa wisata?
3. Bgm kesiapan SDM dan kesiapan social budaya masy perdesaan menerima wisata?
4. Eforia dan Semangat Membentuk Desa Wisata yang tidak dibarengi dengan Tata Kelola yang
dijadikan acuan, dikuatirkan akan menurunkan kualitas “nilai-nilai ke-desa-an” beserta ekosistem
yang itu justru dicari dan seharusnya dilestarikan, sebagai daya pikat bagi wisatawan.
5. Desa wisata sebagai alternatif tontonan semestinya juga bisa memberikan tuntunan serta pengalaman
baru yang bernilai bagi wisatawan. Masuknya wisatawan jangan sampai merusak nilai-nilai sosio kultural
yang telah menjadi kearifan tradisional warga setempat.
6. -DISKUSI 1
-FAKTA DI DESA WISATA-
❑Sebutkan 3 nama desa wisata
Unggulan yang ada di
Kabupaten Bapak/Ibu ?
❑Apa saja yang menurut
Bapak/Ibu, faktor yang
menjadikan desa wisata
tsb, Unggul?
1
2
7. KELEMBAGAAN PARIWISATA
❑ Kelembagaan Kepariwisataan
merupakan pemangku kepentingan
yang terlibat dalam
penyelenggaraan Kepariwisataan
Konsep kolaborasi
Pentahelix?
8. -DISKUSI 2
-PRAKTEK PENTAHELIX -
❑Apa yang Bpk/ibu pahami
tentang Pentahelix dalam
pembangunan kepariwisataan?
❑Bagaimana dukungan antar
lembaga kepariwisataan dalam
mendorong desa-desa wisata?
❑Berikan contohnya, bentuknya, baik yang
“buruk”, ataupun yang “baik”.
9. AKTIFITAS WISATAWAN DI DESTINASI
Apa yang dilihat?
Apa yang dikerjakan?
Apa yang dibeli?
Apa yang dirasakan?
APA UKURAN SUKSESNYA PARIWISATA
SEBUAH DAERAH?
10. Desa wisata menjadi salah satu program
Pemerintah Republik Indonesia yang diharapkan
dapat mempercepat kebangkitan pariwisata dan
memicu pertumbuhan ekonomi.
EKOSISTEM
DESA
WISATA
POLITICAL WILL
SDM UNGGUL
AMENITAS
AKSESIBILITAS
ATRAKSI
KELEMBAGAAN
11. ISU-ISU STRATEGIS
DI DESA-DESA WISATA
:
KOLABORASI TERBATAS
DESA HANYA “MENANGKAP”, TDK
ADA NILAI TAMBAH BAGI WISATAWAN
PRODUK ARTIFICIAL,
MINIM STORYTELLING
MARKET DRIVEN,
RENTAN DUPLIKASI
JUAL TIKET,
BUKAN PAKET
MINIM PAKET/ MINIM
INOVASI
Sumber : Raharjana, 2020
12. SDM DAN MANAJEMEN USAHA
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
INVESTASI
Tantangan
Pengembangan Desa
Wisata
Masih diperlukan pendampingan bagi pengelola desa-desa
wisata untuk memiliki ketrampilan dalam menyusun
perencanaan wisata berbasis perdesaan (master plan desa
wisata) yang digali secara partisipatif (bottom up) dengan
melibatkan segenap komponen masyarakat.
Dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dibidang
kewirausahaan (entrepreneurship), agar mampu selalu
menyuguhkan inovasi secara berlanjutan. Aspek transpransi dan
akuntabilitas dalam manajemen patut dikedepankan agar pihak
yang terlibat dalam usaha ekonomi di desa-desa wisata memiliki
kepercayaan kepada pihak pengelola (manajemen).
Masih diperlukan pendampingan bagi pengelola desa-desa wisata
untuk memiliki ketrampilan dalam menyusun perencanaan wisata
berbasis perdesaan (master plan desa wisata) yang digali secara
partisipatif (bottom up) dengan melibatkan segenap komponen
masyarakat.
ASPEK PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAAN
Modal sosial sangatlah penting dimiliki bagi pengelola wisata di
kawasan perdesaan. Mereka harus mampu memiliki cara pandang
keluar untuk melihat sejauhmana perkembangan pariwisata di luar
daerahnya. Upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan cara
menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dinilai memiliki
kepedulian dengan pengembangan wisata perdesaan.
13. 1. KELEMBAGAAN
2. KEMITRAAN
3. LINGKUNGAN &
PELESTARIAN
4. PERAN SERTA
MASYARAKAT
5. ATRAKSI WISATA
6. AKSESIBILITAS
7. AMENITAS
8. PROMOSI DAN
PEMASARAN
Rintisan
Berkembang
Maju
Mandiri
Aspek penilaian
dalam akreditasi :
AKREDITASI DESAWISATA
PERGUB DIY NO 40/2020
TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA DAN DESA/KAMPUNG WISATA
20. KEDUDUKAN POKDARWIS di DESA
BUM
DESA
DESA
WISATA
AIR
BERSIH
SIMPAN
PINJAM
LPMD PKK
POK
DARWIS
PEMERINTAH DESA
Sumber : Harjono, 2018, Bleberan
21. -DISKUSI 3
-BERBAGI PERAN ANTAR KELOMPOK-
Siapa saja aktor penggerak wisata di
desa wisata?
Dalam aturan apa agar terdapat
pengendalian dan pembagian yang
jelas?
22. Manajemen/
Organisasi
Pengelola
Kelompok
Homestay
Kelompok
Kuliner
Kelompok
Transportasi
Kelompok
usaha lainya
Pada dasarnya pariwisata adalah berbagi :
▪ Berbagi tugas
▪ Berbagi peran
▪ Berbagi manfaat/ hasil
Dengan tanggung jawab bersama sesuai dengan
aturan dan kesepakatan yang sudah dibentuk.
MODEL PENDEKATAN PENGELOLAAN HASIL USAHA PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS
UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN
Semua elemen penerima manfaat hendaknya
membentuk wadah dalam suatu organisasi
(pokdarwis) dan membuat suatu kesepakatan
(aturan main) agar tidak jadi kecemburuan.
PRINSIP :
ADIL TIDAK HARUS SAMA
Organisasi pengelola/ manajemen membuat aturan yang
lebih teknis dan menerima manfaat langsung dari
pengelolaan
23. BUMDesa
Berperan sebagai investor untuk penyediaan
sarana dan prasarana.
Mendapatkan manfaat ekonomi melalui
pembagian hasil/ saham
PEMERINTAH DESA
Berperan regulator
Mendapatkan manfaat ekonomi dari bagi hasil
tiketing / pemanfaatan fasilitas desa (tanah/
bangunan, dll)
POKDARWIS
Berperan sebagai pengawas dan pengambil
kebijakan terkait aturan main dalam kegiatan
kepariwisataan/ desa wisata.
Mendapat manfaat ekonomi tidak langsung
Sebagian keuntungan dikembalikan kepada alam dan masyarakat demi kelestarian
lingkungan dan keberlanjutan pariwisata.
KEPUASAN WISATAWAN, KESEJAHTERAAN BERSAMA DAN BERKELANJUTAN
PENGELOLA DESA WISATA
Berperan dalam manajemen pengelolaan.
Mendapat manfaat ekonomi langsung dari
penyelenggaraan jasa pariwisata
Kriterian CBT :
Kepemilikan & Kepengurusan
Oleh Masyarakat
Desa Wisata Haruslah Tetap Menjadi Milik Masyarakat Agar Tujuan Pengembangan Desa Wisata, Yaitu Untuk Menciptakan Nilai Tambah
Serta Menjaga Keseimbangan Antara Ekonomi, Ekologi Dan Sosial Bisa Terwujud, Sesuai Dengan Amanat Uu No 10 Tahun 2009.
KERJASAMA
PROGRAM DAN PEMBANGUNAN
KERJASAMA
EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN
24. BERBAGI PERAN DALAM PENGELOLAAN
HASIL USAHA PARIWISATA UNTUK KEBERLANJUTAN
Pengelola Desa Wisata
Berperan dalam manajemen
pengelolaan.
Mendapat keuntungan ekonomi
langsung dari penyelenggaraan jasa
pariwisata
Desa Wisata Haruslah Tetap Menjadi Milik
Masyarakat Agar Tujuan Pengembangan Desa
Wisata, Yaitu Untuk Menciptakan Nilai Tambah
Serta Menjaga Keseimbangan Antara Ekonomi,
Ekologi Dan Sosial Bisa Terwujud,
Kriterian Cbt Yang Pertama
Kepemilikan & Kepengurusan Oleh Masyarakat
BUMDesa
Berperan sebagai investor
untuk penyediaan sarana dan
prasarana.
Mendapatkan manfaat
ekonomi melalui pembagian
hasil/ saham
Pemerintah Desa
Berperan regulator
Mendapatkan manfaat dari
bagi hasil tiketing /
pemanfaatan fasilitas desa
(tanah/ bangunan, dll)
KEPUASAN WISATAWAN, KESEJAHTERAAN BERSAMA DAN BERKELANJUTAN
POKDARWIS
Berperan sebagai pengawas dan
pengambil kebijakan terkait aturan
main dalam kegiatan
kepariwisataan/ desa wisata.
Beranggotakan semua unsur yang
terlibat dalam kegiatan
kepariwisataan desa
