Dokumen tersebut membahas tentang ekonomi kerakyatan dan etos ekonomi sebagai basis kekuatan nasional. Secara ringkas, dokumen menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi serta upaya-upaya untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, UKM, kewirausahaan, dan kemitraan.

1. VII. EKONOMI
KERAKYATAN DAN ETOS
EKONOMI SEBAGAI BASIS
KEKUATAN NASIONAL

2. Ekonoi Kerakyatan >< Ekonomi konglomerat
 MASA ORDE LAMA
– 1945-1959 : Rong-rongan politik luar / dalam negeri →
keruntuhan sendi ekonomi nasional.
– 1959-1966: sistem etatisme (serba negara) → Ekonomi
komando → paling kritis (hiperinflasi 650 %) → produksi dan
disstribussi lumpuh total.
 MASA ORDE BARU
– Mulai 1966: membangun → demokrasi okonomi dan politik →
meningkatkan kesejahteraan rakyat → REPELITA.
– 1969-1994: dari negara termiskin di dunia menjadi
perpendapatan menengah → ekonomi tumbuh rata-rata 7 %.
– Pembangunan tidak merata → rakyat terpuruk→ segelintir
orang berkonspirasi dengan pimpinan poltitk (penguasa).
– Krisis ekonomi ( turunya rupiah terhadap dolar AS) →
kebangkrutan (utang luar negeri).

3. MASA REFORMASI
– Ekonomi kerakyatan → Unsur Demokrasi → Makna
dari sila ke-4.
– Makna Ekonomi Kerakyatan mempunyai unsur –
unsur :
1. Dasar demokrasi ekonomi : produksi dikerjakan oleh
semua dan untuk semua, dibawah pemilik anggota
masyarakat.
2. Kemakmuran masyarakat bukan sekelompok orang.
3. Ekonomi sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan
4. Cabang-cabang produksi penting bagi negara dan nguasai
hidup orang banyak harus di kuasai Negara.
5. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam
bumi dikuasai negara dan digunakan untuk ebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.

4. – Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan bagian
integrasi dalam mewujudkan ketahanan nasional di
bidang ekonomi.
– Ekonomim kerakyatan sebagai standar etika bisnis :
1. Perhatian utama pada yang lemah, bukan yang kuat.
2. Aktivitas perekonomian yang bermoral.
3. Perekonomian demokratis (dari, oleh dan untuk
rakyat)
4. Keadilan dalam peran dan hasil usaha
perekonomian.

5. Upaya memberdayakan ekonomi
rakyat → Koperasi + UKM (Usaha
Kecil Menengah).
Kendala Koperasi dan UKM :
1. Lemahnya akses dan
perluasan pasar.
2. Lemahnya akses permodalan.
3. Terbatasnya pemanfaatan
informasi dan teknologi.
4. Jaringan kerja / usaha yang

6.  Bagaimana menangulangi keadaan tersebut?
Kewirausahaan Dan Kemitraan Sebagai Manifestasi Dan Pemberdayaan
EkonomiRakyat
1. Kewirausahaan : semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang
dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya
mencari, menciptakan , menerapkan cara kerja, teknologi dan prodak
baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan
pelayanan yang baik
 Azas pokok kewirausahaan :
a. Kemampuan kuat untuk : berkarya dengan semangat
kemandirian.
b. Mau dan mampu memecahkan masalah, berani beresiko.
c. Mampu berpikir, bertindak kreatif dan iniofatif.
d. Mampu kerja tekun dan produktif.
e. Mau dan mampu kerjasama berdasarkan etika bisnis yang
sehat.

7.  Usaha pemerintahan untuk kerwirausahaan:
1. Menumbuhkan usaha yang konduktif ( pendanaan,
persaingan, prasarana, informasi, kemitraan dan
perlindungan).
2. Pembinaan, pengembangan, pemasaran, SDM, dan
teknologi
2. Kemitraan antar pelaku bisnis:
Alasan kemitraan antar negara umumnya
a. Meningkatkan profit / sales pada pihak-pihak yang
bermitra.
b. Memperbaiki penetahuan tentang stuasi pasar
c. Pelanggan bertambah.
d. Turut meningkatkan pengembangan produk.
e. Memperbaiki prosess prodak.
f. Memperbaiki kualitas
g. Meningkatkan akses teknologi

8. Kemitraan di Indonesia:
1. Kemitraan sub kontrak (UKM pemasok industry besar).
2. Kemitraan dengan pola perusahaan inti plasma  perusahaan
besar (inti) membina UKM.
3. Pola waralaba (Franchising)  pemberian lesensi bagi
penerima dan bimbingan manajemen.
Kemitraan adalah salah satu representasi dari sikap adil
dalam membangun relasi-relasi ekonomi.

9. • Transformasi nilai Islam dalam pembangunan ekonomi : Islam
bersifat universal memberikan aturan dan hokum manusia
agar hidup harmonis untuk mengabdi kepada Allah.
• Hubungan industrial dalam Islam  hubungan penguasa dan
pekerja:
1. Aturan gaji layak  pada batas kemampuan pekerja dan gaji
tepat waktu.
2. Pekerja tidak kerja bertentangan dan merugikan kepentingan
perusahaan.
3. Perjanjian awal kedua belah pihak yang jelas.
“Bayar upah buruhmu sebelum kering keringatnya” (Nabi
Muhammad).
• Islam dalam etos kerja ;  “ Innallahu yuhibbul mukminal
muhtarif” (Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang
mukmin yang berpenghasilan).
Nabi sendiri adalah seorang pedagang yang tangguh.

10. KEKUATAN
EKONOMI
NASIONAL
KEPRIBADIAN
Etos
KEBIJAKAN
Ekonomi
Kerakyatan
KOMPETISI
INTERNASIONAL