Protokol K3 Konstruksi Saat Pandemi Covid-19 memberikan panduan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam konstruksi selama pandemi, meliputi pembentukan satgas Covid-19, identifikasi bahaya penularan, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan mekanisme penerapan protokol kesehatan serta kewenangan untuk menghentikan kegiatan bila diperlukan.

1. 1
Protokol K3 Konstruksi Saat Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)
Gambar 1 Penguna dan/atau penyedia jasa menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar Covid-19

2. 2
I. PENDAHULUAN
Upaya pencegahan dampak COVID–19 diperlukan protokol Pencegahan Penyebaran
COVID–19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Pengguna Jasa dan
Penyedia jasa.
Upaya pencegahan dampak ini, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk
mewujudkan keselamatan konstruksi termasuk keselamatan dan kesehatan kerja,
keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan pada setiap tahapan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
Disampaikan hal yang melatar-belakangi dan sebagai dasar hukum dari Skema
Protokol Pencegahan COVID–19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
dengan Pembentukan Satgas, Identifikasi, Penyediaan Fasilitas Kesehatan,
Pelaksanaan Pencegahan.
Demikan juga, Mekanisme Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease2019 (COVID 19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Diagram
mekanisme protokol pencegahan penyebaran COVID-19.
II. TUJUAN LINGKUP BAHASAN
Sebagai upaya pencegahan dampak COVID-19 perlu protokol Pencegahan
Penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Pengguna Jasa
dan Penyedia Jasa, seagai keseluruhan kebijakan untuk mewujudkan keselamatan
konstruksi termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan
keselamatan lingkungan pada setiap tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
III PEMBAHASAN
A. REGULASI DAN APLIKASI K3 KONSTRUKSI
Secara garis besar materi Regulasi dan Aplikasi K3 Konstruksi berisikan tentang
Pasal dan Ayat yang mengatur penyelanggaraan Kegiatann K3 Konstruksi, adapun
ringkasannya adalah sebagai berikut.
1. UU no. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Latar belakang Undang-Undang ini mengenai hak tenaga kerja untuk
memperoleh keselamatan dan perlindungan saat bekerja. Undang-undang ini
menguraikan definisi Pelaku Keselamatan Kerja yang mengawasi ditaatinya
UU ini (Pasal 1 (7)) kemudian menjabarkan ruang lingkup tempat kerja baik
keselamatan kerja di darat, laut dan udara (Pasal 2) serta detail pada lingkup
konstruksi (Pasal 2 (2) c).

3. 3
2. Permenkertrans no. 1 Tahun 1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
Berlatar belakang untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan pada
pekerjaan konstruksi, sehingga dibuatlah aturan/norma berdasarkan latar
belakang tersebut yang mana Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja
harus melakukan pengawasan atas peraturan ini (sesuai dengan UU no.1
Tahun 1970). Peraturan ini juga mengatur mengenai instalasi alat konstruksi,
pelaksanaan konstruksi dan APD yang digunakan serta ketentuan Hukum yang
berlaku.
3. Keputusan Bersama Menaker & Menteri PU
(KEP.174_MEN_1986 no. 104_KPTS_1986 tentang K3 di Tempat Kegiatan
Konstruksi)
Keputusan ini menghasilkan norma-norma yang harus diterapkan untuk
melindungi tenaga kerja pada pekerjaaan konstruksi yang memiliki kompleksitas
kerja dan merupakan sumber terjadinya kecelakaan.
Pelaksana Kegiatan Konstruksi harus mengikuti Buku Pedoman Pelaksanaan
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
(Pasal 2) yang jika tidak maka akan ada sanksi administrasi yang berlaku (Pasal
3).
Harus dilakukan koordinaasi oleh Kantor Pusat, Kantor Depnaker dan
Departemen PU untuk melakukan pembinaan (Pasal 4) serta penunjukkan Ahli
K3 di lingkup departemen sebagai pelaksanaan pembinaan (Pasal 5).
4. Permen PU no.9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3
Permen ini mengatur tentang K3 beserta penerapan sistem manajemennya
pada Bidang Pekerjaan Umum yang mana Manajemen K3 secara keseluruhan
harus mengatur mulai dari perencanaan hingga pencapaian keselamatan dan
kesehatan kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif pada sektor jasa
konstruksi sipil. Permen ini juga menjabarkan secara definitif mengenai Ahli K3
yang mempunyai kompetensi khusus K3 bersertifikat dengan pengalaman 2
tahun,
Petugas K3 yaitu petugas dalam organisasi Pelaku Kegiatan Konstruksi
yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi, P2K3 merupakan
badan pembantu K3 di perusahaan yang mana sebagai wadah kerjasama
perusahaan dan pekerja. Resiko K3 adalah paduan antara peluang dan
frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkannya dalam
kegiatan konstruksi yang ketegorinya dibagi menjadi tinggi, sedang dan kecil

4. 4
sehingga proses manajemen resiko yang mencakup pada identifikasi, penilaian
dan pengendalian resiko tersebut harus dilaksanakan.
Penyedia Jasa wajib membuat dokumen Rencana K3 Kontrak yang disetujui
oleh Pengguna Jasa serta membentuk P2K3 jika Penyedia Jasa
memperkerjakan paling sedikit 100 orang pekerja atau jika kurang maka dilihat
resiko terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan paparan radioaktif.
Selain Penyedia Jasa, Pengguna Jasa juga wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi
dan Petugas K3 Konstruksi yang berasal dari Konsultan Pengawas.
5. PP No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
PP ini mengatur tentang K3 dan Sistem Manajemennya (SMK3) agar terciptanya
tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Perusahaan harus melakukan
identifikasi, peninjauan sebab akibat, rumusan kompensasi dann penilaian
efisiensi dan efektivitas terhadap K3 serta melakukan perbandingan penerapan
K3 dengan perusahaan atau sektor lain dimana rencana K3 harus memuat
tujuan, sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber
daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian dan sistem
pertanggungjawaban.
6. Permen PU no.5 Tahun 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum
Permen ini mengatur tentang Potensi Bahaya Tinggi (Jumlah pekerja ≥ 100
orang / nilai kontrak > seratus milyar rupiah dan wajib melibatkan Ahli K3
Konstruksi, Potensi Bahaya Rendah (Jumlah pekerja < 100 orang / nilai kontrak
< seratus milyar rupiah dan wajib melibatkan Petugas K3 Konstruksi. Penyedia
Jasa wajib mempresentasikan RK3K pada rapat PCM dan disahkan oleh PPK,
serta Penyedia Jasa wajib mendokumentasikan pelaksanaan RK3K kepada
PPK secara berkala yang mana jika terjadi kecelakan maka harus dilaporkan
pada Disnaker setempat 2 x 24 jam.
Penyedia Jasa juga wajib menyerahkan Laporan SMK3 yang memuat hasil
kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan
perbaikan untuk pekerjaan sejenis yang akan datang.
7. UU no.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Undang-Undang ini menyebutkan 13 asas penyelenggaraan konstruksi (Pasal
2) dengan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Kegiatan Konstruksi (Pasal 4 (1))
serta Pemerintah Pusat berwenang dalam menyelenggarakan dan
mengembangkan baik standar tersebut maupun registrasi penilai ahli (Pasal
5). Mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan telah
diatur pada Bab 6 Pasal 59 ayat (1) s/d (5) dan Pasal 60 ayat (1) s/d (4).

5. 5
8. Permen PUPR 02-2018
Mengenai Komite Keselamatan Konstruksi diatur pada Pasal 19a ayat (1) dan
(2) yang kewenangannya diatur pada Pasal 19b ayat (1) dan (2).
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/prt/m/2014
tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
(SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
Bahwa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat berpotensi terjadinya
kecelakaan konstruksi yang membahayakan keselamatan pekerja, keselamatan
publik, keselamatan harta benda, dan keselamatan lingkungan sehingga untuk
menjamin keselamatan pekerjaan konstruksi perlu membentuk Komite
Keselamatan Konstruksi.
9. Ketentuan Regulasi Biaya K3
Regulasi Biaya K3 mengikuti peraturan berikut.
- Permen PU no.05/PRT/M/2014 Pasal 20 ayat 1 menjabarkan 9 cakupan
biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang
dialokasikan dalam biaya umum.
- Permen PUPR no.07/PRT/M/2019 Lampiran II pada Bab 3 menguraikan
tentang 9 komponen/item pekerjaan yang harus dimasukkan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya yang disesuaikan.
- SE Menteri PUPR no.66/SE/M/2015
Mengatur rincian kegiatan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi serta besaran
biaya yang dihitung berdasarkan tingkat resiko K3.
- SE Menteri PUPR no.10/SE/M/2018
Surat Edaran ini kemudian menjadi Permen PUPR no.7/PRT/M/2019
mengenai komponen/item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan
kesehatan kerja serta keselamatan Konstruksi dimasukkan pada Daftar
Kuantitas dan Biaya dengan besaran yang disesuaikan.
B. PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI
1. Latar Belakang
- Perkembangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
sangat cepat baik di Indonesia maupun dunia.

6. 6
- Tindak lanjut upaya pencegahan covid-19 berupa arahan dari P residen,
serta penetapan wabah Corona sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
- Diperlukan upaya pencegahan penyebaran Covid -19 di lingkungan
pekerjaan jasa konstruksi sebagai bagian dari keselamatan dan kesehatan
kerja, kesehatan publik, serta keselamatan lingkungan.
2. Dasar Hukum
- UU no. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
- PP No. 27 Tahun 2020 tentang Kementrian PUPR
- Permen PUPR No. 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementrian PUPR
- Permen PUPR NO. 07/PRT/M/2019 tentang Standard dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia
- Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi
3. Skema Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
a) Pembentukan Satgas Pencegahan Covid-19
- Satgas Pencegahan Covid-19 dibentuk oleh PPK.
- Jumlah keanggotaan Satgas minimal 5 (lima) orang yang terdiri atas 1
(satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang Anggota
yang mewakili Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- Satgas Pencegahan Covid-19 memiliki tugas, tanggung jawab dan
kewenangan untuk melakukan sosialisi, edukasi, koordinasi, promosi
teknis, pemeriksaan dan pemantauan kesehatan di lapangan, pengadaan
fasilitas kesehatan, pemberian vitamin dan nutrisi tambahan guna
peningkatan imun, serta pelaporan kondisi lapangan kepada PPK guna
penyusunan rekomendasi penghentian kegiatan sementara.
b) Identifikasi Potensi Bahaya Covid-19 di lapangan
- Satgas Pencegahan Covid-19 berkoordinasi dengan Satgas di Kementrian
PUPR untuk menentukan identifikasi potensi resiko, kesesuaian fasilitas
kesehatan di lapangan, dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan
konstruksi.
- Dalam hal penyelenggaraan konstruksi teridentifikasi beberapa hal,
yaitu: Memiliki resiko tinggi karena lokasinya di pusat sebaran Ditemukan
pekerja yang berstatus Pasien Dalam Pantauan (PDP) Pimpinan
Kementrian/Lembaga/Instansi terkait telah mengeluarkan

7. 7
peraturan untuk menghentian kegiatan sementara akibat keadaan kahar,
Maka Penyelenggaraan Konstruksi dapat diberhentikan sementara,
sesuai Instruksi Menteri No.02/IN/M/2020.
- Dalam hal penyelenggaran Jasa Konstruksi yang bersifat urgent dan
tetap harus dilaksanakan, maka dapat diteruskan pelaksanaannya dengan
ketentuan Mendapatkan persetujuan Menteri PUPR Melaksanakan
protokol pencegahan Covid-19 dan melaporkan secara berkala kepada
Satgas Pencegahan Covid-19. Menghentikan sementara apabila
ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus PDP.
c) Penyediaan Fasilitas Kesehatan di lapangan
- Menyediakan ruang klinik kesehatan
- Memiliki kerjasama operasional dengan Rumah Sakit dan/atau
Puskesmas terdekat
- Menyediakan fasilitas tambahan, antara lain : pencuci tangan, tissue,
masker
- Menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan bagi pekerja
d) Pelaksanaan Pencegahan Covid -19 di lapangan
- Memasang poster / flyer tentang anjuran pencegahan covid-19 di titik-
titik strategis di lokasi proyek
- Penjelasan, promosi teknik, serta anjuran tentang pencegahan covid-19
di setiap Safety Morning Talk
- Melakukan pengukuran suhu bagi seluruh pekerja/karyawan setiap
pagi, siang, dan sore
- Melarang setiap pekerja ataupun tamu untuk masuk ke lokasi proyek
apabila suhu tubuhnya > 38 derajat celcius
- Penghentian kegiatan untuk sementara apabila ditemukan pekerja yang
berstatus PDP.
- Melakukan evakuasi dan penyemprotan disenfektan di seluruh tempat,
fasilitas dan peralatan kerja
- Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan
penyemprotan disenfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan
dan isolasi pekerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga
kerja yang terpapar telah selesai.

8. 8
e) Mekanisme Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
Berikut Mekanisme Protokol Pencegahan Penyebaran COVID 19 dalam Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sbb:
1. Pengguna Jasa Membentuk Satgas Pencegahan Covid-19.
2. Penyedia Jasa Konstruksi Menyediakan Fasiitas Pencegahan Covid-19.
3. Satgas Mengedukasi semua orang untuk menjaga diri dari Covid-19.
4. Penyedia Jasa Konstruksi mengukur suhu semua orang setiap pagi, siang dan
sore hari.
5. Penyedia Jasa Konstruksi Membuat kerjasama penanganan suspect Covid-19
dengan RS dan petugas PUSKESMAS setempat.
6. Penguna dan/atau penyedia jasa menghentikan sementara pekerjaan jika
terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar Covid-19,
7. Penyedia Jasa Konstruksi melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan
desinfektan sarana dan prasarana kantor dan lapangan.
C. TINDAK LANJUT TERHADAP KONTRAK PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI
1. Penghentian Pekerjaan Sementara
Bagan 1 Mekanisme Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

9. 9
- Pengusulan dapat dilakukan oleh PPK dan/atau Penyedia Jasa
berdasarkan usulan Satgas Pencegahan Covid -19 setelah dilakukan
identifikasi Potensi Bahaya Covid-19 di lapangan
- Penetapan dilakukan oleh PPK setelah mendapatkan
persetujuan dari Kasatker/KPA dan KaBalai dan dilaporkan kepada
Direktur Jenderal
- Waktu penghentian minimal 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai
kebutuhan yang disertai dengan Laporan Pencegahan dan Penanganan
Covid-19 di lokasi dan penetapan keadaan kahar.
2. Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara
- Mekanisme tidak diatur khusus di dalam Kontrak
- Berlaku ketentuan sebagai berikut :
3. Kompensasi Biaya Upah Tenaga Kerja dan Sub Kontraktor / Produsen :
- Pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja selama masa penghentian
sementara.
Bagan 2 Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara

10. 1
0
- Pemenuhan pembayaran Sub Kontraktor, Produsen, dan Pemasok selama
masa penghentian sementara.
4. Biaya Tambahan Penerapan SMK3
- Apabila Kontrak tetap dilanjutkan, maka dapat diusulkan menjadi biaya
tambahan penerapan SMK3 sesuai peruntukannya melalui Addendum
Kontrak
5. Kewajaran Harga Biaya Tambahan
- KaBalai/ Kasatker menyampaikan permohonan kepada Inspektorat Jenderal
/APIP untuk melakukan review usulan pemenuhan terhadap pembayaran
upah Tenaga Kerja, Sub Kontraktor, Produsen, dan Pemasok selama
pemberhentian sementara.
6. Mekanisme Pengajuan Pemenuhan terhadap Pembayaran Upah Tenaga
Kerja Konstruksi dan Sub Kontraktor/ Produsen/ Pemasok selama Masa
Penghentian Sementara.
- Penyebab penghentian sementara :
Memiliki resiko tinggi karena lokasi di pusat sebaran Ditemukan pekerja
berstatus PDP, Pimpinan Kementrian/Lembaga/Instansi terkait telah
mengeluarkan peraturan untuk menghentian kegiatan sementara akibat
keadaan kahar.
- Tahapan :
1) Penyedia Jasa :
(a) Menyampaikan usulan perubahan kurva-S proyek.
(b) Menyampaikan perkiraan jumlah tenaga kerja, sub kontraktor,
produsen, dan pemasok yang terdampak penghentian pekerjaan
sementara.
(c) Menyampaikan analisa harga upah Tenaga Kerja, sub kontraktor,
produsen, dan pemasok untuk rencana pekerjaan yang dimaksud.
(d) Melakukan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja, sub
kontraktor, produsen, dan pemasok setelah mendapat persetujuan PPK.
2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
(a) Mereview usulan perubahan Kurva–S terhadap program dan
progress pekerjaan yang telah diselesaikan.
(b) Mereview perkiraan jumlah tenaga kerja, sub kontraktor, produsen,
dan pemasok akibat penghentian pekerjaan.

11. 1
1
(c) Menyusun usulan perpanjangan waktu dan penambahan biaya
untuk pembayaran upah Tenaga Kerja, sub kontraktor, produsen, dan
pemasok selama masa penghentian pekerjaan.
(d) Menyampaikan hasil review di atas kepada KaBalai / KaSatker.
(e) Menginstruksikan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan
pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja, sub kontraktor, produsen,
dan pemasok.
3) KaBalai / KaSatker
(a) Membentuk Tim Kaji Cepat Balai.
(b) Menugaskan Tim Kaji Cepat untuk mengevaluasi usulan PPK
(c) Menyampaikan hasil evaluasi Tim Kaji Cepat Balai kepada Itjen untuk
permohonan review.
(d) Menginstruksikan PPK untuk menindak lanjuti persetujuan atau
penolakan pemenuhan terhadap pembayaran upah selama penghentian
sementara.
(f) Mengawasi pelaksanaan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja,
sub kontraktor, produsen, dan pemasok.
4) Direktur Jenderal
(a) Menerima laporan hasil evaluasi Tim Kaji Cepat Balai.
(b) Memantau pelaksanaan pemenuhan pembayaran upah Tenaga Kerja,
sub kontraktor, produsen, dan pemasok
5) Inspektorat Jenderal
(a) Memberikan rekomendasi atas usulan pemenuhan pembayaran
upah Tenaga Kerja, sub kontraktor, produsen, dan pemasok.
(b) Melaksanakan review terhadap usulan pemenuhan pembayaran
upah Tenaga Kerja, sub kontraktor, produsen, dan pemasok yang
disampaikan oleh Kabalai / Kasatker.
(c) Menyampaikan hasil review kepada Dirjen dengan tembusan
Kabalai / Kasatker.

12. 1
2
MEKANISME PENGHENTIAN PEKERJAAN SEMENTARA
INSTRUKSI MENTERI PUPR No. 02/IN/M/2020
Bagan 3 Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara
IV. KESIMPULAN
Pentingnya Protokol Pencegahan COVID-19, karena pada saat ini sangat diperlukan
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
Kebijakannya untuk mewujudkan keselamatan konstruksi termasuk keselamatan dan
kesehatan kerja, keselamatan publik dan lingkungan pada setiap tahapan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kegiatan ini dimaksudkan agar pembangunan tetap
berjalan dengan baik.
Marilah kita semua bersama-sama berupaya produktif menyesuaikan diri untuk "Hidup
Berdamai' dengan Global Covid 19 itu,
EXECUTIVE SUMMARY
Bimbingan Teknis 9 Mei 2020
#Doso Winarno