Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Obligasi Syariah Mudharabah menetapkan bahwa obligasi dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah jika menggunakan skema Mudharabah. Obligasi tersebut harus memperhatikan ketentuan syariah seperti larangan riba dan ketidakpastian hasil sesuai prinsip kerjasama.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa DSN MUI No. 37/2002 menetapkan bahwa bank syariah dapat melakukan transaksi pasar uang antarbank untuk mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas secara efisien dengan tetap berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan tidak terlibat riba. Fatwa ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi tentang larangan riba.
Murabahah KPP adalah metode pembiayaan di bank syariah dimana nasabah meminta bank untuk membeli barang tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi serta dibayar secara angsuran. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum gadai (rahn) menurut hukum Islam. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu pengertian rahn, hukum rahn, rukun dan syarat rahn, serta pemanfaatan barang yang digadaikan. Rahn didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang bila si pemberi gadai tidak mampu membayar. Hukum rahn dijelaskan bo
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa DSN MUI No. 37/2002 menetapkan bahwa bank syariah dapat melakukan transaksi pasar uang antarbank untuk mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas secara efisien dengan tetap berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan tidak terlibat riba. Fatwa ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi tentang larangan riba.
Murabahah KPP adalah metode pembiayaan di bank syariah dimana nasabah meminta bank untuk membeli barang tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi serta dibayar secara angsuran. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum gadai (rahn) menurut hukum Islam. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu pengertian rahn, hukum rahn, rukun dan syarat rahn, serta pemanfaatan barang yang digadaikan. Rahn didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang bila si pemberi gadai tidak mampu membayar. Hukum rahn dijelaskan bo
Teks ini membahas latar belakang gadai syariah, akad-akad dalam gadai syariah, dan analisis kritik terhadap gadai syariah. Gadai syariah lahir untuk mengkoreksi gadai konvensional. Namun demikian, gadai syariah dianggap batil karena terjadi multi akad dan unsur riba dalam bentuk biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan seharusnya menjadi tanggung jawab murtahin, bukan rahin.
1. Dokumen tersebut membahas perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional dianggap tidak sah secara syariah karena akad dan sistem bagi hasilnya.
2. Ada dua mazhab dalam koperasi syariah, yang pertama hanya mengkonversi kegiatan koperasi, sedangkan yang kedua mengubah akadnya menjadi akad syirkah.
3. Mazhab kedua dianggap lebih kuat karena
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun-rukun, dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Secara garis besar, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran harta yang menimbulkan kepemilikan baru berdasarkan persetujuan bersama, dan hukumnya dihalalkan oleh Al-Qur'an dan sunnah."
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kafalah dalam hukum Islam. Kafalah adalah jaminan seseorang atas kewajiban orang lain untuk memenuhi hutang. Dokumen menjelaskan pengertian, hukum, rukun, dan syarat kafalah menurut pandangan ulama. Disebutkan pula bahwa asuransi dianggap haram karena objek akadnya bertentangan dengan syariat Islam.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun, syarat, dan macam-macam syirkah menurut hukum Islam. Terdapat dua jenis syirkah yaitu syirkah amelak dan syirkah akad, dimana syirkah akad terdiri dari syirkah inan, abdan, mudharabah, wujuh, dan mufawadah.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum-hukum jualah (sayembara) yang mencakup 4 poin utama, yaitu: 1) pengertian jualah, 2) hukum jualah, 3) rukun-rukun jualah, dan 4) beberapa hukum jualah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang kompleksitas murobahah kontemporer dan perbedaannya dengan murobahah klasik; (2) Terdapat perbedaan pendapat ulama kontemporer mengenai kebolehan murobahah kontemporer; (3) Murobahah kontemporer termasuk multiakad karena melibatkan dua akad.
Fiqih Ramadhan - syariat berkaitan dengan bulan RamadhanAnas Wibowo
Fiqih Ramadhan adalah hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan bulan Ramadhan seperti ibadah puasa, zakat fitrah, dan lainnya. Hukum-hukum tersebut meliputi puasa sunnah Sya'ban, rukyatul hilal untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan, larangan mengganti puasa dengan fidyah bagi relawan Covid-19, larangan membayar zakat fitrah sebelum Ramadhan, dan bolehnya meny
Fatwa ini menetapkan bahwa sertifikat investasi berdasarkan akad mudharabah dapat digunakan sebagai instrumen di pasar uang antarbank syariah. Sertifikat ini sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum ijara dalam Islam, meliputi definisi, macam-macam, rukun, syarat, dan dasar penetuan upah ijara. Dibahas pula ijara pada manfaat haram, ijara dalam ibadah, dan ijara non-Muslim.
Fatwa ini menetapkan mekanisme dan instrumen Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah. Pesertanya adalah bank syariah dan konvensional. Instrumennya berupa Sertifikat PUAS yang mewakili investasi jangka pendek antarbank. Fatwa ini mengatur ketentuan umum tentang definisi PUAS, pesertanya, dan instrumennya.
Teks ini membahas latar belakang gadai syariah, akad-akad dalam gadai syariah, dan analisis kritik terhadap gadai syariah. Gadai syariah lahir untuk mengkoreksi gadai konvensional. Namun demikian, gadai syariah dianggap batil karena terjadi multi akad dan unsur riba dalam bentuk biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan seharusnya menjadi tanggung jawab murtahin, bukan rahin.
1. Dokumen tersebut membahas perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional dianggap tidak sah secara syariah karena akad dan sistem bagi hasilnya.
2. Ada dua mazhab dalam koperasi syariah, yang pertama hanya mengkonversi kegiatan koperasi, sedangkan yang kedua mengubah akadnya menjadi akad syirkah.
3. Mazhab kedua dianggap lebih kuat karena
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun-rukun, dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Secara garis besar, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran harta yang menimbulkan kepemilikan baru berdasarkan persetujuan bersama, dan hukumnya dihalalkan oleh Al-Qur'an dan sunnah."
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kafalah dalam hukum Islam. Kafalah adalah jaminan seseorang atas kewajiban orang lain untuk memenuhi hutang. Dokumen menjelaskan pengertian, hukum, rukun, dan syarat kafalah menurut pandangan ulama. Disebutkan pula bahwa asuransi dianggap haram karena objek akadnya bertentangan dengan syariat Islam.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun, syarat, dan macam-macam syirkah menurut hukum Islam. Terdapat dua jenis syirkah yaitu syirkah amelak dan syirkah akad, dimana syirkah akad terdiri dari syirkah inan, abdan, mudharabah, wujuh, dan mufawadah.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum-hukum jualah (sayembara) yang mencakup 4 poin utama, yaitu: 1) pengertian jualah, 2) hukum jualah, 3) rukun-rukun jualah, dan 4) beberapa hukum jualah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang kompleksitas murobahah kontemporer dan perbedaannya dengan murobahah klasik; (2) Terdapat perbedaan pendapat ulama kontemporer mengenai kebolehan murobahah kontemporer; (3) Murobahah kontemporer termasuk multiakad karena melibatkan dua akad.
Fiqih Ramadhan - syariat berkaitan dengan bulan RamadhanAnas Wibowo
Fiqih Ramadhan adalah hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan bulan Ramadhan seperti ibadah puasa, zakat fitrah, dan lainnya. Hukum-hukum tersebut meliputi puasa sunnah Sya'ban, rukyatul hilal untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan, larangan mengganti puasa dengan fidyah bagi relawan Covid-19, larangan membayar zakat fitrah sebelum Ramadhan, dan bolehnya meny
Fatwa ini menetapkan bahwa sertifikat investasi berdasarkan akad mudharabah dapat digunakan sebagai instrumen di pasar uang antarbank syariah. Sertifikat ini sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum ijara dalam Islam, meliputi definisi, macam-macam, rukun, syarat, dan dasar penetuan upah ijara. Dibahas pula ijara pada manfaat haram, ijara dalam ibadah, dan ijara non-Muslim.
Fatwa ini menetapkan mekanisme dan instrumen Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah. Pesertanya adalah bank syariah dan konvensional. Instrumennya berupa Sertifikat PUAS yang mewakili investasi jangka pendek antarbank. Fatwa ini mengatur ketentuan umum tentang definisi PUAS, pesertanya, dan instrumennya.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah memberikan pedoman tentang akad tabarru' yang digunakan dalam asuransi syariah berdasarkan al-Quran dan prinsip-prinsip bermuamalah syariah.
Fatwa DSN menyatakan bahwa rahn emas diperbolehkan sesuai prinsip-prinsip syariah, dimana penggadai harus menanggung biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yang digadaikan. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan pada tahun 2002 untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang akad Mudharabah Musytarakah memberikan pedoman tentang bentuk akad Mudharabah dimana pengelola modal turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis yang mendukung kerjasama investasi berdasarkan prinsip syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN oleh pemerintah untuk menunjang fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara sesuai dengan prinsip syariah asalkan mengikuti ketentuan Alquran dan Hadis.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 menetapkan ketentuan penyelesaian piutang yang timbul dari transaksi ekspor agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan melaksanakan transaksi secara sukarela.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. SBIS diharapkan dapat menjadi instrumen yang sesuai dengan syariah dan dapat menggerakkan sektor riil secara optimal. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang larangan riba dan wajibnya memenuhi kewajiban.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hawalah bil Ujrah memberikan pedoman bahwa akad hawalah dengan imbalan/ujrah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Nabi yang mengatur transaksi hutang dan kewajiban membayar utang.
Berdasarkan analisis laporan keuangan Bank Syariah Mandiri antara tahun 2009-2011, kondisi keuangan bank tersebut mengalami fluktuasi namun secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Analisis rasio keuangan dan arus kas menunjukkan Bank Syariah Mandiri berada dalam kategori sehat.
Amy Seach is seeking a challenging position that allows her skills and talents to grow. She has over 10 years of experience as a district registrar and data entry associate for Franklin Township Community School Corporation. Her responsibilities include entering student data, registering students, and assisting parents. She also has 5 years of experience as a media center clerk at Franklin Central High School, where she supervised students, processed materials, and managed inventory. Amy has a Bachelor's degree in Biology and Nutrition from the University of Indianapolis and additional coursework in Dietetics from Marian University. She is proficient in Microsoft Office and student databases and has strong communication and problem-solving skills.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang potongan pelunasan dalam murabahah memberikan panduan bahwa potongan pelunasan lebih awal dapat diberikan asalkan dilakukan atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang menganjurkan kesepakatan sukarela dalam jual beli.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan mudharabah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dananya kepada nasabah dengan akad kerjasama mudharabah sesuai prinsip syariah, di mana modal disediakan oleh lembaga dan hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan, serta mengingat ketentuan Alquran dan hadis tentang kewajiban memenuhi akad dan menunaikan amanah.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep mudharabah dalam Islam. Mudharabah adalah kerjasama antara pemodal dan pengelola dana untuk keuntungan bersama, di mana keuntungan akan dibagi menurut nisbah yang disepakati. Dokumen tersebut menjelaskan unsur-unsur, syarat, dan jenis mudharabah serta konsekuensi pelanggaran atas kontrak mudharabah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik memberikan pedoman tentang praktik sewa-beli yang sesuai syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung transaksi sewa dan pemindahan hak milik secara sukarela.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Murabahah memberikan pedoman bagi bank syariah untuk menjalankan transaksi jual beli dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan membiarkan pembeli membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan bank. Fatwa ini didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis yang menghalalkan jual beli dan mengatur transaksi dagang.
1. Makalah ini membahas tentang akad salam dan istishna' sebagai bentuk pembiayaan yang digunakan dalam perbankan syariah. 2. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dimana pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat akad, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. 3. Istishna' adalah akad antara pembeli dengan produsen dimana produsen akan membuat barang pesanan pembeli.
1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang giro, menetapkan bahwa tidak semua aktivitas giro sesuai dengan syariah. Hanya bentuk-bentuk tertentu yang diperbolehkan.
2. Giro harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti tidak adanya riba, kepastian, dan kejujuran. Dana dalam giro juga harus digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal.
3. Fatwa ini dimaksudkan sebagai pedoman
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Fatwa mengijinkan penjadwalan kembali secara sukarela sesuai prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan pemenuhan janji. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.
Fatwa ini mengatur tentang jual beli istishna' paralel yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Fatwa menyatakan bahwa LKS dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, asalkan istishna' pertama tidak bergantung pada yang kedua. Fatwa juga menetapkan larangan bagi LKS untuk mengenakan biaya selama pembangunan dan mensyaratkan pemenuhan rukun
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian mudharabah menurut literatur fikih dan praktiknya dalam perbankan syariah di Indonesia. Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk menjalankan usaha, dimana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal."
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang ganti rugi (ta'widh) memberikan pedoman bahwa pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian secara riil yang dialami pihak lain. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan melakukan kerugian kepada orang lain. Fatwa ini dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan sy
Digital 126691 6115-analisis perbedaan-literaturaalmutawali
Dokumen tersebut membahas tentang landasan teori obligasi syariah dan obligasi pada umumnya. Secara ringkas, dibahas mengenai sumber hukum syariah terkait obligasi seperti Al Quran dan Hadis, akad-akad yang diperbolehkan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta fatwa DSN-MUI terkait obligasi syariah dan obligasi syariah ijarah. Juga diberikan pengertian obligasi secara umum sebagai surat
Fatwa DSN MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 menetapkan bahwa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dapat digunakan oleh bank syariah sebagai instrumen moneter syariah. SWBI merupakan instrumen investasi berbasis prinsip wadi'ah (amanah) di mana Bank Indonesia bertindak sebagai penyimpan dana dan menjamin pengembalian pokok dan hasil investasi sesuai jangka waktu.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan asalkan dilakukan secara sukarela dan seimbang antara kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Penjaminan Syariah memberikan panduan tentang penjaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Penjaminan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan riba dan gharar. Penjamin harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya apabila terjadi klaim.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan cara lelang dan bookbuilding. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan antara lain larangan riba dan kewajiban memenuhi akad sesuai al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 mengenai Rahn Tasjily memberikan ketentuan bahwa transaksi pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan (rahn) diperbolehkan asalkan pemilik masih dapat menggunakan dan menikmati manfaat dari barang tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan kaidah fiqih yang membole
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad ju'alah memberikan panduan bahwa pelaksanaan pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/’iwadh/ju’l) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
1. FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002
Tentang
OBLIGASI SYARI’AH MUDHARABAH
ِﻢﻴِﺣﺮﺍﻟ ِﻦﻤﺣﺮﺍﻟ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ
Dewan Syari’ah Nasional, setelah:
Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk instrumen investasi pada pasar
modal (konvensional) adalah obligasi yang selama ini
didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang
yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Emiten
kepada Pemegang Obligasi dengan kewajiban membayar
bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada
saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi;
b. bahwa obligasi sebagaimana pengertian butir a. tersebut
di atas yang telah diterbitkan selama ini, masih belum
sesuai dengan ketentuan syariah sehingga belum dapat
mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang
sesuai dengan syariah;
c. bahwa agar obligasi dapat diterbitkan sesuai dengan
prinsip syariah, Dewan Syari’ah Nasional memandang
perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk
dijadikan pedoman.
Mengingat 1. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1
ﻳِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟِﺎﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃﺎ…
“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”
2. Hadis Nabi SAW riwayat Al-Thabrani dari Ibn Abbas ra.
ﺭﺎﻀﻣ ﺎﻝﻤﹾﻟﺍ ﻊﹶﻓﺩ ﹶﺍﺫِﺇ ِﺐِﻠﱠﻄﻤﹾﻟﺍ ِﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺱﺎﺒﻌﹾﻟﺍ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﹶﻥﹶﺎﻛﹰﺔﺑ
ﺎﻳِﺩﺍﻭ ِﻪِﺑ ﹶﻝِﺰﻨﻳ ﹶﻻﻭ ﺍﺮﺤﺑ ِﻪِﺑ ﻚﹸﻠﺴﻳ ﹶﻻ ﹾﻥﹶﺃ ِﻪِﺒِﺣﺎﺻ ﹶﻰﻠﻋ ﹶﻁﺮﺘﺷِﺍ
ﻦِﻤﺿ ﻚِﻟﹶﺫ ﹶﻞﻌﹶﻓ ﹾﻥِﺈﹶﻓ ،ٍﺔﺒﹾﻃﺭ ٍﺪِﺒﹶﻛ ﺕﹶﺍﺫ ﹰﺔﺑﺍﺩ ِﻪِﺑ ﻱِﺮﺘﺸﻳ ﹶﻻﻭ.
ﻩﺯﺎﺟﹶﺄﹶﻓ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ِﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﻪﹸﻃﺮﺷ ﹶﻎﹶﻠﺒﹶﻓ)ﺭﻭﺍﻩ
ﰲ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐﺍﻷﻭﺳﻂ(
Abbas bin Abdul Mutthalib jika menyerahkan harta
sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib
2. 33 Obligasi Syariah Mudharabah 2
Dewan Syariah Nasional MUI
nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni
lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika
persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus
menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang
ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau
membolehkannya.
3. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib
ﹶﻝﹶﺎﻗ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﻲِﺒﻨﺍﻟ ﱠﻥﹶﺃ:ﹸﺔﹶﻛﺮﺒﹾﻟﺍ ﻦِﻬﻴِﻓ ﹲﺙﹶﻼﹶﺛ:
ِﺍ ﻊﻴﺒﹾﻟﹶﺍٍﻞﺟﹶﺃ ﹶﻰﻟ,ﹸﺔﺿﺭﹶﺎﻘﻤﹾﻟﺍﻭ,ﹶﻻ ِﺖﻴﺒﹾﻠِﻟ ِﺮﻴِﻌﺸِﺎﻟﺑ ﺮﺒﹾﻟﺍ ﹸﻂﹾﻠﺧﻭ
ِﻊﻴﺒﹾﻠِﻟ
Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah:
jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah),
dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar
(jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk
dijual.
4. Hadis Nabi SAW riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf
ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﹶﻟﺍ
ﹰﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﹶﻰﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ ﺎﻣﺍﺮﺣﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎ
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ.
Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang
haram.
5. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan
yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri:
ﺭﺍﺮِﺿﹶﻻﻭ ﺭﺮﺿﹶﻻ)ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻣﺎﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺭﻭﺍﻩ(
Seseorang tidak boleh membahayakan diri sendiri
maupun orang lain
6. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:
ِﻦﺑ ِﻢﻜﻴﺣ ﺇﱃ ﺍﺭﺎﻨﻳِﺩ ﻊﹶﻓﺩ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﹶﻝﺍﻟﺮﺳﻮ ﱠﻥﺃ
ﹰﺔﻴِﺤﺿﹸﺃ ِﻪﺑ ﻟﻪ ﻱِﺮﺘﺸﻴِﻟ ٍﻡِﺰﺍﺣ)ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﺑﻮ ﺭﻭﺍﻩ(
Nabi SAW menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin
Hizam untuk membeli hewan qurban (HR. Abu Dawud
dan Al-Tirmidzi)
7. Ijma’ para ulama tentang kebolehan menggunakan
3. 33 Obligasi Syariah Mudharabah 3
Dewan Syariah Nasional MUI
prinsip Mudharabah dalam investasi sebagaimana
dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (V/135)
dengan mengutip keterangan Ibnul Mundzir dalam Al-
Ijma’, Al-Kasani dalam Bada-i’ Al-Shanai’, Al-Shan’ani
dalam Subulus Salam (III/103), Al-Zarqani dalam Syarhu
Al-Muwattha’ (IV/319) dan Wahbah Al-Zuhaily dalam
Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu (IV/838).
8. Kaidah Fiqih
ﹶﻰﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ِﻲﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍ
ﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ
“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
ِﺓﺭﻭﺮﻀﺍﻟ ﹶﺔﹶﻟِﺰﻨﻣ ﹸﻝِﺰﻨﺗ ﺪﹶﻗ ﹸﺔﺟﺎﺤﹾﻟﹶﺍ
“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”
ِﻉﺮﺸِﺎﻟﺑ ِﺖِﺑﱠﺎﺜﹶﺎﻟﻛ ِﻑﺮﻌﹾﻟِﺎﺑ ﺖِﺑﱠﺎﺜﹶﻟﺍ
“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’
(selama tidak bertentangan dengan syari’at).”
Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama tentang bolehnya mem-fasakh akad
Mudharabah, karena berpandangan bahwa akad
Mudharabah adalah ghairu lazim, diantaranya : Al-
Khatib al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj, Juz II hal
319; Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, V hal 179; Al-
Kasani dalam Bada-i’ Al-Sana-i’, Juz VIII hal 3655;
2. Pendapat ulama tentang bolehnya pembagian pendapatan
Mudharabah sebelum jatuh tempo selama disepakati
dalam akad . Lihat: Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz V/57;
3. Pendapat para ulama tentang kewajiban Mudharib untuk
menjamin pengembalian dana Mudharabah dalam hal
terjadi ta’addi (melampaui batas), taqshir (lalai), atau
mukhalafah al-syuruth (pelanggaran syarat akad). Lihat:
Wahbah Al-Zuhaily dalam Al-Fiqh Al-Islamy Wa
Adillatuhu (V/3944) dan Muhammad Abdul Mun’im Abu
Zaid dalam Nahwa Tathwir Nidzam Al-Mudharabah fi
al-Masharif al-Islamiyah (hal.127);
4. Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan
kepemilikan porsi (ﺔﺼِﺣ) suatu surat berharga selama
disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu
surat berharga (bi-idzni syarikihi). Lihat: Wahbah Al-
Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu;
5. Surat dari PT AAA Sekuritas No. Ref:08/IB/VII/02
tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa Obligasi
Syariah;
4. 33 Obligasi Syariah Mudharabah 4
Dewan Syariah Nasional MUI
6. Pendapat para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah
Nasional MUI tanggal 14 September 2002.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAH
MUDHARABAH
Pertama : Ketentuan Umum
1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka
panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan
Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada
pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee
serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh
tempo.
2. Obligasi Syariah Mudharabah adalah Obligasi Syariah
yang berdasarkan akad Mudharabah dengan memper-
hatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudha-
rabah.
3. Emiten dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah
Mudharib sedangkan pemegang Obligasi Syariah
Mudharabah adalah Shahibul Mal
Kedua : Ketentuan Khusus
1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah
Mudharabah adalah akad Mudharabah;
2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak
boleh bertentangan dengan syariah dengan
memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor
20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan
Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten
(Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah
Mudharabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non
halal;
4. Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah
ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi
(penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah;
5. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara
periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat
jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan;
6. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan
Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk
oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi
Obligasi Syariah Mudharabah dimulai;
7. Apabila Emiten (Mudharib) lalai dan/atau melanggar
syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, Mudharib
5. 33 Obligasi Syariah Mudharabah 5
Dewan Syariah Nasional MUI
berkewajiban menjamin pengembalian dana
Mudharabah, dan Shahibul Mal dapat meminta Mudharib
untuk membuat surat pengakuan hutang;
8. Apabila Emiten (Mudharib) diketahui lalai dan/atau
melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas
kepada pihak lain, pemegang Obligasi Syariah
Mudharabah (Shahibul Mal) dapat menarik dana Obligasi
Syariah Mudharabah;
9. Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah dapat
dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam
akad.
Ketiga Penyelesaian Perselisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keempat Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 06 Rajab 1423 H.
14 September 2002 M.
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin