Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Fatwa mengijinkan penjadwalan kembali secara sukarela sesuai prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan pemenuhan janji. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang potongan pelunasan dalam murabahah memberikan panduan bahwa potongan pelunasan lebih awal dapat diberikan asalkan dilakukan atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang menganjurkan kesepakatan sukarela dalam jual beli.
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan panduan bahwa LKS dapat memberikan jasa pengurusan haji dan talangan biaya perjalanan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kerjasama untuk kebaikan, serta mengijinkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan ketentuan tertentu.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hawalah bil Ujrah memberikan pedoman bahwa akad hawalah dengan imbalan/ujrah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Nabi yang mengatur transaksi hutang dan kewajiban membayar utang.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Fatwa mengijinkan penjadwalan kembali secara sukarela sesuai prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan pemenuhan janji. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang potongan pelunasan dalam murabahah memberikan panduan bahwa potongan pelunasan lebih awal dapat diberikan asalkan dilakukan atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang menganjurkan kesepakatan sukarela dalam jual beli.
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan panduan bahwa LKS dapat memberikan jasa pengurusan haji dan talangan biaya perjalanan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kerjasama untuk kebaikan, serta mengijinkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan ketentuan tertentu.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hawalah bil Ujrah memberikan pedoman bahwa akad hawalah dengan imbalan/ujrah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Nabi yang mengatur transaksi hutang dan kewajiban membayar utang.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang kafalah memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menyediakan skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kafalah diijinkan sebagai bentuk tolong-menolong sesuai ajaran Islam dengan mengacu pada ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan sabda-sabda beliau.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang hawalah menetapkan ketentuan umum dan rukun dari akad hawalah. Hawalah adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang berkewajiban membayar utang tersebut. Fatwa ini menjelaskan unsur-unsur dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad hawalah agar sesuai dengan ajaran Islam.
1. Dokumen tersebut membahas empat topik yaitu hiwalah (pemindahan hutang), rahn (gadai), wakalah (kuasa), dan kafalah (jaminan).
2. Topik-topik tersebut dijelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, dan syaratnya berdasarkan pandangan fuqaha.
3. Dokumen tersebut juga memberikan contoh kasus hiwalah dan berakhirnya akad rahn serta membedah lebih lanjut tentang wak
Fatwa ini menetapkan bahwa sertifikat investasi berdasarkan akad mudharabah dapat digunakan sebagai instrumen di pasar uang antarbank syariah. Sertifikat ini sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum gadai (rahn) menurut hukum Islam. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu pengertian rahn, hukum rahn, rukun dan syarat rahn, serta pemanfaatan barang yang digadaikan. Rahn didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang bila si pemberi gadai tidak mampu membayar. Hukum rahn dijelaskan bo
Fatwa DSN MUI No. 37/2002 menetapkan bahwa bank syariah dapat melakukan transaksi pasar uang antarbank untuk mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas secara efisien dengan tetap berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan tidak terlibat riba. Fatwa ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi tentang larangan riba.
Symbiote manufactures modular furniture for demanding work environments including laboratories, manufacturing facilities, and offices. Their furniture is durable, ergonomic, and customizable. It can be easily reconfigured to adapt to changing needs. Symbiote offers furniture solutions for applications such as research and development, healthcare, information technology, and material handling/assembly. Their modular products help maximize workspace efficiency and streamline customer operations.
Nice market mooing for 6.03 to 17.78% p.a. StockTaker helps small investors grow their wealth with our Risk Price driven 'likeables'.
Enjoy another slice of our Risk Price method to earn investment income for yourselves.
Because You Can.
Accredited investors can Buy A Slice of StockTakers 12% Bond to earn investment income by leaving that work to us.
Because We Do.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang kafalah memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menyediakan skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kafalah diijinkan sebagai bentuk tolong-menolong sesuai ajaran Islam dengan mengacu pada ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan sabda-sabda beliau.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang hawalah menetapkan ketentuan umum dan rukun dari akad hawalah. Hawalah adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang berkewajiban membayar utang tersebut. Fatwa ini menjelaskan unsur-unsur dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad hawalah agar sesuai dengan ajaran Islam.
1. Dokumen tersebut membahas empat topik yaitu hiwalah (pemindahan hutang), rahn (gadai), wakalah (kuasa), dan kafalah (jaminan).
2. Topik-topik tersebut dijelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, dan syaratnya berdasarkan pandangan fuqaha.
3. Dokumen tersebut juga memberikan contoh kasus hiwalah dan berakhirnya akad rahn serta membedah lebih lanjut tentang wak
Fatwa ini menetapkan bahwa sertifikat investasi berdasarkan akad mudharabah dapat digunakan sebagai instrumen di pasar uang antarbank syariah. Sertifikat ini sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum gadai (rahn) menurut hukum Islam. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu pengertian rahn, hukum rahn, rukun dan syarat rahn, serta pemanfaatan barang yang digadaikan. Rahn didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang bila si pemberi gadai tidak mampu membayar. Hukum rahn dijelaskan bo
Fatwa DSN MUI No. 37/2002 menetapkan bahwa bank syariah dapat melakukan transaksi pasar uang antarbank untuk mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas secara efisien dengan tetap berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan tidak terlibat riba. Fatwa ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi tentang larangan riba.
Symbiote manufactures modular furniture for demanding work environments including laboratories, manufacturing facilities, and offices. Their furniture is durable, ergonomic, and customizable. It can be easily reconfigured to adapt to changing needs. Symbiote offers furniture solutions for applications such as research and development, healthcare, information technology, and material handling/assembly. Their modular products help maximize workspace efficiency and streamline customer operations.
Nice market mooing for 6.03 to 17.78% p.a. StockTaker helps small investors grow their wealth with our Risk Price driven 'likeables'.
Enjoy another slice of our Risk Price method to earn investment income for yourselves.
Because You Can.
Accredited investors can Buy A Slice of StockTakers 12% Bond to earn investment income by leaving that work to us.
Because We Do.
Mallappa M Jadgoudar has over 7 years of experience in PHP application development and US proposal management. He has extensive experience developing web applications using technologies like PHP, CodeIgniter, jQuery, HTML, and MySQL. Some of the projects he has worked on include an employee information management system, a vendor management tool, and an online testing application. He is proficient in PHP frameworks and technologies like Linux, Apache, and RESTful APIs.
This document discusses topics and logistics for the fifth transnational project meeting of the Erasmus+ project "Searching For The Labours of Hercules". Key points include:
- The project has received the National Quality Label from the Turkish and Romanian National Support Services.
- Dates are set for the second joint staff training in Hungary from May 8-12, 2016. Participant numbers and responsibilities are outlined.
- Details are provided for the sixth project meeting in Hungary on May 8-9, 2016.
- Requirements are outlined for multiplier events to be held by each partner, including formal openings, participant surveys, learning environments, and displaying project logos.
- Tasks before
La planificación familiar permite a las personas decidir cuántos hijos tener y el intervalo entre embarazos mediante el uso de métodos anticonceptivos y tratamientos para la esterilidad. Esto reduce los embarazos no deseados y abortos peligrosos, disminuye el riesgo de transmisión del VIH de madres a hijos, y ayuda a disminuir el crecimiento insostenible de la población. Los programas de educación y los prestadores de servicios juegan un papel importante en la planificación familiar.
El documento presenta un dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República sobre 34 proyectos de ley relacionados con la educación universitaria. Los proyectos de ley proponen diversas modificaciones a la Ley Universitaria existente, como cambios en la composición de los gobiernos universitarios, la acreditación de facultades, requisitos para ser rector, y el fomento de la investigación en las universidades. La comisión analizará todos los proyectos de ley para formular un dictamen
Este documento presenta un estudio cronológico de los patriarcas posteriores al diluvio, desde Noé hasta Abraham, basado en el Libro de Génesis. Incluye la genealogía de cada patriarca, así como una cronología que vincula importantes eventos como el diluvio y el llamamiento de Abraham. El propósito es establecer la base de la genealogía hebrea y vincular las eras Anno Mundi y Anno Christi.
O documento discute a importância das pontes para o transporte no Brasil, devido à sua geografia com muitos rios. Pontes rodoviárias e ferroviárias permitem o transporte de maneira mais segura e eficiente do que balsas. Manutenção adequada e uso de materiais resistentes como aço e concreto garantem a segurança e durabilidade das pontes.
Fatwa ini mengatur tentang jual beli istishna' paralel yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Fatwa menyatakan bahwa LKS dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, asalkan istishna' pertama tidak bergantung pada yang kedua. Fatwa juga menetapkan larangan bagi LKS untuk mengenakan biaya selama pembangunan dan mensyaratkan pemenuhan rukun
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Obligasi Syariah Mudharabah menetapkan bahwa obligasi dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah jika menggunakan skema Mudharabah. Obligasi tersebut harus memperhatikan ketentuan syariah seperti larangan riba dan ketidakpastian hasil sesuai prinsip kerjasama.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik memberikan pedoman tentang praktik sewa-beli yang sesuai syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung transaksi sewa dan pemindahan hak milik secara sukarela.
1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang giro, menetapkan bahwa tidak semua aktivitas giro sesuai dengan syariah. Hanya bentuk-bentuk tertentu yang diperbolehkan.
2. Giro harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti tidak adanya riba, kepastian, dan kejujuran. Dana dalam giro juga harus digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal.
3. Fatwa ini dimaksudkan sebagai pedoman
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) Impor dapat dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mengacu pada beberapa ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji, melakukan transaksi secara sukarela, dan menjaga amanah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan mudharabah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dananya kepada nasabah dengan akad kerjasama mudharabah sesuai prinsip syariah, di mana modal disediakan oleh lembaga dan hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan, serta mengingat ketentuan Alquran dan hadis tentang kewajiban memenuhi akad dan menunaikan amanah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN oleh pemerintah untuk menunjang fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara sesuai dengan prinsip syariah asalkan mengikuti ketentuan Alquran dan Hadis.
Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 menetapkan pedoman tentang Obligasi Syariah Ijarah. Obligasi ini didasarkan pada prinsip sewa menyewa sesuai ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung transaksi ijarah. Fatwa ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan instrumen syariah pembiayaan proyek-proyek berbasis sewa.
1. FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO. 47/DSN-MUI/II/2005
Tentang
PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH
BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR
ِﻢﻴِﺣﺮﺍﻟ ِﻦﻤﺣﺮﺍﻟ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ
Dewan Syari’ah Nasional setelah,
Menimbang : a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada
Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya
dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah
disepakati antara LKS dengan nasabah;
b. bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka
diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam;
c. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut
menurut Syari’ah Islam, DSN memandang perlu
menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:
a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:
...ﺍﻮﹸﻗﺪﺼﺗ ﹾﻥﹶﺃﻭ ،ٍﺓﺮﺴﻴﻣ ﹶﻰﻟِﺇ ﹲﺓﺮِﻈﻨﹶﻓ ٍﺓﺮﺴﻋ ﻭﹸﺫ ﹶﻥﹶﺎﻛ ﹾﻥِﺇﻭ
ﻢﹸﻜﹶﻟ ﺮﻴﺧ...
”... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan.
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu
lebih bik bagimu, jika kamu mengetahui.”
b. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ِﻞِﻃﺎﺒﹾﻟِﺎﺑ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺗﹶﻻ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ
ﻢﹸﻜﻨِﻣ ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﹰﺓﺭﺎﺠِﺗ ﹶﻥﻮﹸﻜﺗ...
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan sukarela di antaramu…”.
c. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:
…ﺗﻭ ﻭﻻ ﻯﻮﹾﻘﺘﺍﻟﻭ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﹶﻰﻠﻋ ﺍﻮﻧﻭﺎﻌﺗﻭِﰒﻹﺍ ﹶﻰﻠﻋ ﺍﻮﻧﻭﺎﻌ
ﺍﻥﻭﺪﻌﺍﻟﻭ)ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ:٢(
2. 47 Penyelesaian Piutang dalam Murabahah 2
Dewan Syariah Nasional MUI
“… dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan)
kebajikan dan taqwa….”
2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan
shahihkan oleh Ibnu Hibban :
ﱠﻰﻠﺻ ِﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﱠﻥﹶﺃ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻱِﺭﺪﺨﹾﻟﺍ ٍﺪﻴِﻌﺳ ﻲِﺑﹶﺃ ﻦﻋ
ﹶﻝﹶﺎﻗ ﻢﱠﻠﺳﻭ ِﻪِﻟﺁﻭ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ:،ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﻊﻴﺒﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧِﺇ)ﺭﻭﺍﻩ
ﺣﺒﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(
Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh
dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.
b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-
Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa
hadis ini shahih sanadnya :
ﻋﻠﻴ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﱯﺍﻟﻨ ﱠﻥﺃ ٍﺱﻋﺒﺎ ﻦﺍﺑ ﺭﻭﻯﺮﻣﹶﺃ ﺎﻤﹶﻟ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺁﻟﻪ ﻪ
ﹸﻮﺍﻟﹶﺎﻘﻓ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺱﻧﺎ ﺎﺀﻩﺟ ِﺮﻴِﻀﻨﺍﻟ ِﻲﻨﺑ ِﺝﺍﺮﺑﺈﺧ:،ﺍﷲ ﱯﻧ ﺎﻳ
ﻓﻘﺎﻝ ،ﱠﻞِﺤﺗ ﱂ ﹲﻥﻮﻳﺩ ﺎﺱﻨﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﹶﻨﺎﻟﻭ ِﻨﺎﺟﺑﺈﺧﺮﺍ ﺕﺮﻣﺃ ﻚِﻧﺇ
ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺁﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ:ﺍﻮﹸﻠﺠﻌﺗﻭ ﺍﻮﻌﺿ)ﺭﻭﺍﻩ
ﻭﺻﺤﺤ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﰲ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﻄﱪﱐﻪ(
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika
beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir,
datanglah beberapa orang dari mereka seraya
mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau
telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara
kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum
jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah
keringanan dan tagihlah lebih cepat”.
c. Hadits Nabi Riwayat Muslim:
ﻪﻨﻋ ُﷲﺍ ﺝﺮﹶﻓ ،ﺎﻴﻧﺪﺍﻟ ِﺏﺮﹸﻛ ﻦِﻣ ﹰﺔﺑﺮﹸﻛ ٍﻢِﻠﺴﻣ ﻦﻋ ﺝﺮﹶﻓ ﻦﻣ
ﹸﻛﺪﺒﻌﹾﻟﺍ ﻡﺍﺩﺎﻣ ِﺪﺒﻌﹾﻟﺍ ِﻥﻮﻋ ﻲِﻓ ُﷲﺍﻭ ،ِﺔﻣﺎﻴِﻘﹾﻟﺍ ِﻡﻮﻳ ِﺏﺮﹸﻛ ﻦِﻣ ﹰﺔﺑﺮ
ِﻪﻴِﺧﹶﺃ ِﻥﻮﻋ ﻲِﻓ)ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻭﺍﻩ.(
“Orang yang melepaskan seorang muslim dari
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan
kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong
saudaranya”.
3. 47 Penyelesaian Piutang dalam Murabahah 3
Dewan Syariah Nasional MUI
d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﹶﻟﺍ
ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﹶﻰﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ ﺎﻣﺍﺮﺣﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﹰﺎﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ.
“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”
3. Kaidah fiqh:
ﹶﻰﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ِﻰﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹶﺍ
ﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Memperhatikan 1. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang
Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
2. Hasil workshop BPH DSN, 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22
Desember 2004.
3. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21
September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional
pada hari Selasa, tanggal 13 Muharram 1426 H./ 22
Februari 2005.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI
NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR
Pertama : Ketentuan Penyelesaian
LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah
bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi
pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah
disepakati, dengan ketentuan:
a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh
nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar
yang disepakati;
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil
penjualan;
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS
4. 47 Penyelesaian Piutang dalam Murabahah 4
Dewan Syariah Nasional MUI
mengembalikan sisanya kepada nasabah;
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka
sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya,
maka LKS dapat membebaskannya;
Kedua : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1425 H.
17 Februari 2005 M.
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin