Fatwa DSN MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 menetapkan bahwa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dapat digunakan oleh bank syariah sebagai instrumen moneter syariah. SWBI merupakan instrumen investasi berbasis prinsip wadi'ah (amanah) di mana Bank Indonesia bertindak sebagai penyimpan dana dan menjamin pengembalian pokok dan hasil investasi sesuai jangka waktu.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan panduan bahwa LKS dapat memberikan jasa pengurusan haji dan talangan biaya perjalanan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kerjasama untuk kebaikan, serta mengijinkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan ketentuan tertentu.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hawalah bil Ujrah memberikan pedoman bahwa akad hawalah dengan imbalan/ujrah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Nabi yang mengatur transaksi hutang dan kewajiban membayar utang.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Fatwa ini menyarankan penyelesaian secara berkeadilan, memberikan tangguhan pembayaran, atau mengampuni sebagian atau seluruh piutang sesuai prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan panduan bahwa LKS dapat memberikan jasa pengurusan haji dan talangan biaya perjalanan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan kerjasama untuk kebaikan, serta mengijinkan transaksi jual beli dan pinjam meminjam dengan ketentuan tertentu.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hawalah bil Ujrah memberikan pedoman bahwa akad hawalah dengan imbalan/ujrah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Nabi yang mengatur transaksi hutang dan kewajiban membayar utang.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Fatwa ini menyarankan penyelesaian secara berkeadilan, memberikan tangguhan pembayaran, atau mengampuni sebagian atau seluruh piutang sesuai prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 mengenai Rahn Tasjily memberikan ketentuan bahwa transaksi pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan (rahn) diperbolehkan asalkan pemilik masih dapat menggunakan dan menikmati manfaat dari barang tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan kaidah fiqih yang membole
Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) Ekspor harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran tentang larangan riba, kewajiban memenuhi janji, dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang merugikan.
Fatwa ini menetapkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil atau Bagi Untung dalam pembagian hasil usaha dengan nasabahnya. Namun, untuk saat ini prinsip Bagi Hasil lebih disarankan karena lebih menguntungkan. Jika terjadi perselisihan, diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diubah jika ditemukan kekel
Fatwa ini mengatur tentang jual beli istishna' paralel yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Fatwa menyatakan bahwa LKS dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, asalkan istishna' pertama tidak bergantung pada yang kedua. Fatwa juga menetapkan larangan bagi LKS untuk mengenakan biaya selama pembangunan dan mensyaratkan pemenuhan rukun
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional memberikan pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Reksa dana syariah harus menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah seperti riba dan ketidakadilan, serta memenuhi prinsip suka sama suka dan tidak saling merugikan. Fatwa ini ditetapkan untuk memandu pelaksanaan reksa dana syariah sesuai hukum Islam.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Menjelaskan pengertian Letter of Credit Impor Syariah sebagai janji bank untuk membayar eksportir sesuai prinsip syariah; (2) Menguraikan beberapa jenis akad yang dipergunakan dalam Letter of Credit Impor Syariah seperti wakalah, murabahah, dan salam; (3) Memaparkan ketentuan akad yang digunakan; (4) Menyebutkan contoh penerapan Letter of Credit Impor
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan cara lelang dan bookbuilding. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan antara lain larangan riba dan kewajiban memenuhi akad sesuai al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang potongan pelunasan dalam murabahah memberikan panduan bahwa potongan pelunasan lebih awal dapat diberikan asalkan dilakukan atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang menganjurkan kesepakatan sukarela dalam jual beli.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik memberikan pedoman tentang praktik sewa-beli yang sesuai syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung transaksi sewa dan pemindahan hak milik secara sukarela.
Fatwa ini menetapkan bahwa pembiayaan musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dengan berbagi keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan, diijinkan oleh syariat Islam dan dapat dilakukan lembaga keuangan syariah sebagai pedoman, sejalan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam Islam.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Multijasa memberikan pedoman agar pelaksanaan transaksi pembiayaan yang memberikan manfaat atas berbagai jasa sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan janji serta kewajiban.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan ijarah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyelenggarakan akad pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mendukung akad sewa dan upah kerja secara sah sesuai syariah.
Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 menetapkan pedoman tentang Obligasi Syariah Ijarah. Obligasi ini didasarkan pada prinsip sewa menyewa sesuai ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung transaksi ijarah. Fatwa ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan instrumen syariah pembiayaan proyek-proyek berbasis sewa.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang ganti rugi (ta'widh) memberikan pedoman bahwa pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian secara riil yang dialami pihak lain. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan melakukan kerugian kepada orang lain. Fatwa ini dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan sy
This document discusses social media intelligence and how organizations can utilize social listening, data collection, and analysis from social media sources. It provides examples of how social intelligence has been used by clients for crisis identification, competitor tracking, responding to opportunities, and campaign development. The document also outlines a social intelligence methodology that involves listening to, synthesizing, and reporting social data to various teams in an organization for strategic decision making.
Denise Simmons is a self-starter with strong communication and customer service skills. She has a Masters in Business Administration and Bachelor's in Psychology. Her experience includes facilitating meetings and care plans as a Qualified Mental Health Professional and Associate Mental Health Professional. She has also worked as a Program Assistant in a child development center and as a Sales Associate.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. SBIS diharapkan dapat menjadi instrumen yang sesuai dengan syariah dan dapat menggerakkan sektor riil secara optimal. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang larangan riba dan wajibnya memenuhi kewajiban.
Fatwa ini menetapkan bahwa sertifikat investasi berdasarkan akad mudharabah dapat digunakan sebagai instrumen di pasar uang antarbank syariah. Sertifikat ini sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 mengenai Rahn Tasjily memberikan ketentuan bahwa transaksi pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan (rahn) diperbolehkan asalkan pemilik masih dapat menggunakan dan menikmati manfaat dari barang tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan kaidah fiqih yang membole
Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) Ekspor harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran tentang larangan riba, kewajiban memenuhi janji, dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang merugikan.
Fatwa ini menetapkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil atau Bagi Untung dalam pembagian hasil usaha dengan nasabahnya. Namun, untuk saat ini prinsip Bagi Hasil lebih disarankan karena lebih menguntungkan. Jika terjadi perselisihan, diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diubah jika ditemukan kekel
Fatwa ini mengatur tentang jual beli istishna' paralel yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Fatwa menyatakan bahwa LKS dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, asalkan istishna' pertama tidak bergantung pada yang kedua. Fatwa juga menetapkan larangan bagi LKS untuk mengenakan biaya selama pembangunan dan mensyaratkan pemenuhan rukun
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional memberikan pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Reksa dana syariah harus menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah seperti riba dan ketidakadilan, serta memenuhi prinsip suka sama suka dan tidak saling merugikan. Fatwa ini ditetapkan untuk memandu pelaksanaan reksa dana syariah sesuai hukum Islam.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Menjelaskan pengertian Letter of Credit Impor Syariah sebagai janji bank untuk membayar eksportir sesuai prinsip syariah; (2) Menguraikan beberapa jenis akad yang dipergunakan dalam Letter of Credit Impor Syariah seperti wakalah, murabahah, dan salam; (3) Memaparkan ketentuan akad yang digunakan; (4) Menyebutkan contoh penerapan Letter of Credit Impor
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan cara lelang dan bookbuilding. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan antara lain larangan riba dan kewajiban memenuhi akad sesuai al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang potongan pelunasan dalam murabahah memberikan panduan bahwa potongan pelunasan lebih awal dapat diberikan asalkan dilakukan atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang menganjurkan kesepakatan sukarela dalam jual beli.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik memberikan pedoman tentang praktik sewa-beli yang sesuai syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung transaksi sewa dan pemindahan hak milik secara sukarela.
Fatwa ini menetapkan bahwa pembiayaan musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dengan berbagi keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan, diijinkan oleh syariat Islam dan dapat dilakukan lembaga keuangan syariah sebagai pedoman, sejalan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam Islam.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Multijasa memberikan pedoman agar pelaksanaan transaksi pembiayaan yang memberikan manfaat atas berbagai jasa sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan janji serta kewajiban.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan ijarah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyelenggarakan akad pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mendukung akad sewa dan upah kerja secara sah sesuai syariah.
Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 menetapkan pedoman tentang Obligasi Syariah Ijarah. Obligasi ini didasarkan pada prinsip sewa menyewa sesuai ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung transaksi ijarah. Fatwa ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan instrumen syariah pembiayaan proyek-proyek berbasis sewa.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang ganti rugi (ta'widh) memberikan pedoman bahwa pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian secara riil yang dialami pihak lain. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan melakukan kerugian kepada orang lain. Fatwa ini dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan sy
This document discusses social media intelligence and how organizations can utilize social listening, data collection, and analysis from social media sources. It provides examples of how social intelligence has been used by clients for crisis identification, competitor tracking, responding to opportunities, and campaign development. The document also outlines a social intelligence methodology that involves listening to, synthesizing, and reporting social data to various teams in an organization for strategic decision making.
Denise Simmons is a self-starter with strong communication and customer service skills. She has a Masters in Business Administration and Bachelor's in Psychology. Her experience includes facilitating meetings and care plans as a Qualified Mental Health Professional and Associate Mental Health Professional. She has also worked as a Program Assistant in a child development center and as a Sales Associate.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. SBIS diharapkan dapat menjadi instrumen yang sesuai dengan syariah dan dapat menggerakkan sektor riil secara optimal. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang larangan riba dan wajibnya memenuhi kewajiban.
Fatwa ini menetapkan bahwa sertifikat investasi berdasarkan akad mudharabah dapat digunakan sebagai instrumen di pasar uang antarbank syariah. Sertifikat ini sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia meliputi Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, lembaga hukum dan arbitrase, serta komite akuntansi syariah yang berperan mengatur dan mengawasi perkembangan perbankan syariah.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mulai dari usulan pendirian bank Islam internasional pada tahun 1970-an hingga perkembangan regulasi dan lembaga pendukung perbankan syariah saat ini.
1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang giro, menetapkan bahwa tidak semua aktivitas giro sesuai dengan syariah. Hanya bentuk-bentuk tertentu yang diperbolehkan.
2. Giro harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti tidak adanya riba, kepastian, dan kejujuran. Dana dalam giro juga harus digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal.
3. Fatwa ini dimaksudkan sebagai pedoman
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Giro memberikan pedoman bahwa beberapa kegiatan giro tidak sesuai syariah. Giro dapat dibenarkan jika dilakukan dengan prinsip sukarela, saling mempercayai, dan tolong-menolong dalam kebajikan sesuai Alquran dan hadis. Fatwa ini bertujuan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam bidang investasi dan keuangan secara syariah.
Fatwa DSN MUI No. 37/2002 menetapkan bahwa bank syariah dapat melakukan transaksi pasar uang antarbank untuk mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas secara efisien dengan tetap berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan tidak terlibat riba. Fatwa ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi tentang larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Obligasi Syariah Mudharabah menetapkan bahwa obligasi dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah jika menggunakan skema Mudharabah. Obligasi tersebut harus memperhatikan ketentuan syariah seperti larangan riba dan ketidakpastian hasil sesuai prinsip kerjasama.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN oleh pemerintah untuk menunjang fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara sesuai dengan prinsip syariah asalkan mengikuti ketentuan Alquran dan Hadis.
Bab 2 Perkembangan Lembaga Keuangan Syariahforantum
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah dari masa nabi Muhammad hingga lembaga modern saat ini. Ia menjelaskan berdirinya bank syariah pertama di Mesir pada tahun 1963 dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah internasional. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan perbankan syariah di Indonesia sejak UU Perbankan Syariah tahun 2008 beserta target pengembangannya.
Fatwa ini mengatur tentang pencadangan aktiva produktif dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa menyatakan bahwa pencadangan boleh dilakukan dengan menggunakan bagian keuntungan milik lembaga keuangan syariah sendiri agar tidak merugikan nasabah. Fatwa juga mengatur penyelesaian perselisihan antarpihak melalui badan arbitrase syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Fatwa mengijinkan penjadwalan kembali secara sukarela sesuai prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan pemenuhan janji. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.
Fatwa ini menetapkan mekanisme dan instrumen Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah. Pesertanya adalah bank syariah dan konvensional. Instrumennya berupa Sertifikat PUAS yang mewakili investasi jangka pendek antarbank. Fatwa ini mengatur ketentuan umum tentang definisi PUAS, pesertanya, dan instrumennya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan asalkan dilakukan secara sukarela dan seimbang antara kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Penjaminan Syariah memberikan panduan tentang penjaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Penjaminan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan riba dan gharar. Penjamin harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya apabila terjadi klaim.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad ju'alah memberikan panduan bahwa pelaksanaan pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/’iwadh/ju’l) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 menetapkan ketentuan penyelesaian piutang yang timbul dari transaksi ekspor agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan melaksanakan transaksi secara sukarela.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah memberikan pedoman tentang akad tabarru' yang digunakan dalam asuransi syariah berdasarkan al-Quran dan prinsip-prinsip bermuamalah syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang akad Mudharabah Musytarakah memberikan pedoman tentang bentuk akad Mudharabah dimana pengelola modal turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis yang mendukung kerjasama investasi berdasarkan prinsip syariah.
1. 36 Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia
Dewan Syariah Nasional MUI
1
FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 36 /DSN-MUI/X/2002
Tentang
SERTIFIKAT WADI’AH BANK INDONESIA
( S W B I )
ِﻢﻴِﺣﺮﺍﻟ ِﻦﻤﺣﺮﺍﻟ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ
Dewan Syariah Nasional setelah,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter
berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk
mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan
instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan
syariah;
b. bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban
melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank
syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berdasarkan sistem
bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah;
d. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa
tentang Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang
sesuai dengan prinsip syariah.
Mengingat : 1. Firman Allah, QS. an-Nisa’ [4]: 29
ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ِﻞِﻃﺎﺒﹾﻟِﺎﺑ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺗ ﹶﻻ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳﹶﻥﻮﹸـﻜﺗ
ﻢﹸﻜﻨِﻣ ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﹰﺓﺭﺎﺠِﺗ...
“Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi sukarela diantara kalian…“
2. Firman Allah, QS.Al-Baqarah [2]: 275
...ﻮﺍﺑﺮﺍﻟ ﻡﺮﺣ ﻭ ﻊﻴَـﹾﺒﻟﺍ ُﷲﺍ ﱠﻞـﺣﹶﺃﻭ...
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
3. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283
..،ﻪﺘﻧﺎﻣﹶﺃ ﻦِﻤﺗﺅﺍ ِﻯﺬﱠﻟﺍ ﺩﺆﻴﹾﻠﹶﻓ ﺎﻀﻌﺑ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﻦِﻣﹶﺃ ﹾﻥِﺈﹶﻓﻪﺑﺭ َﷲﺍ ِﻖﺘﻴﹾﻟﻭ..
“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang-
nya) dan hen daklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”.
2. 36 Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia
Dewan Syariah Nasional MUI
2
4. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1
ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟِﺎﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ…
“Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian…”.
5. Firman Allah, QS. An-Nisa’ [4]: 58
ﺎﻬِﻠﻫﹶﺃ ﹶﱃِﺇ ِﺕﺎﻧﺎﻣَﻷﹾﺍ ﺍﻭﺩﺆﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻛﺮﻣﹾﺄﻳ َﷲﺍ ﱠﻥِﺇ...
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya…”
6. Firman Allah, QS.al-Maidah [5]: 2
ﹸـﻮﺍﻘﺗﺍﻭ ِﻥﺍﻭﺪﻌﹾﻟﺍﻭ ِﻢﹾﺛِﺈﹾﻟﺍ ﹶﻰﻠﻋ ﻮﺍﻧﻭﺎﻌﺗ ﹶﻻﻭ ﻯﻮﹾﻘﺘﺍﻟﻭ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﹶﻰﻠﻋ ﻮﺍﻧﻭﺎﻌﺗﻭ
ﹶﺎﻘِﻌﹾﻟﺍ ﺪِﻳﺪﺷ ﻪﱠﻠﺍﻟ ﱠﻥِﺇ ﻪﱠﻠﺍﻟِﺏ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”
7. Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi.
ﻚـﻧﺎﺧ ﻦﻣ ﻦﺨﺗ ﹶﻻﻭ ﻚﻨﻤﺘﹾﺋﺍ ِﻦﻣ ﹶﻰﻟِﺇ ﹶﺔﻧﺎﻣَﻷﹾﺍ ﺩﹶﺃ)ﺩﺍﻭﺩ ﺃﺑـﻮ ﺭﻭﺍﻩ
ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻗﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(
“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat
kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang
mengkhianatimu”
8. Kaidah Fiqih:
ﺎﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﹶﻰﻠﻋ ﹸﻞﻴِﻟﺪﺍﻟ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ِﻰﻓ ﹸﻞﺻَﻷﺃ
“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh
dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.” (As-
Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)
ِﺔﺤﹶﻠﺼﻤﹾﻟِﺎﺑ ﹲﻁﻮﻨﻣ ِﺔﻴِﻋﺮﺍﻟ ﻰﻠﻋ ِﻡﺎﻣِﻹﹾﺍ ﻑﺮﺼﺗ
“Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus
mengikuti mashlahat.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair,
121)
ِﺓﺭﻭﺮﻀﺍﻟ ﹶﺔﹶﻟِﺰﻨﻣ ﹸﻝِﺰﻨﺗ ﺪﹶﻗ ﹸﺔﺟﺎﺤﹾﻟﹶﺍ
“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” (As-Suyuthi, Al-
Asybah wan Nadzair, 63)
Memperhatikan : 1. Kesepakatan para ulama atas kebolehan berakad wadi’ah (al-
ida’ wa al-istida’). Lihat Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VI, h.
382; Al-Sarkhasi, al-Mabsuth, XI, h. 109; Wahbah al-Zuhaili,
al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, V, h. 4018).
3. 36 Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia
Dewan Syariah Nasional MUI
3
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada
hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya’ban 1423 H
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG SERTIFIKAT WADI’AH BANK
INDONESIA (SWBI)
Pertama : 1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan
instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan
Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat
dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan
likuiditasnya.
2. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad
wadi’ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali
dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari
pihak Bank Indonesia.
4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.
Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 M.
16 Sya’ban 1423 H.
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin