Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah memberikan pedoman tentang akad tabarru' yang digunakan dalam asuransi syariah berdasarkan al-Quran dan prinsip-prinsip bermuamalah syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah memberikan panduan umum tentang asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa asuransi diperlukan untuk mengantisipasi risiko di masa depan sesuai dengan ajaran Islam tentang persiapan untuk hari esok. Fatwa ini juga menguraikan prinsip-prinsip bermuamalah yang mengatur transaksi asuransi agar sesuai syaria
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, dan adab jihad menurut pandangan beberapa ulama. Terdapat beberapa tingkatan jihad seperti melawan hawa nafsu, syaitan, musuh, dan kemungkaran. Jihad dalam konteks perang hanya wajib dilaksanakan dalam kondisi defensif untuk melindungi agama, jiwa, harta, dan kehormatan umat Islam. Sedangkan jihad offensif untuk menaklukkan wilayah ka
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah memberikan panduan umum tentang asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa asuransi diperlukan untuk mengantisipasi risiko di masa depan sesuai dengan ajaran Islam tentang persiapan untuk hari esok. Fatwa ini juga menguraikan prinsip-prinsip bermuamalah yang mengatur transaksi asuransi agar sesuai syaria
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, dan adab jihad menurut pandangan beberapa ulama. Terdapat beberapa tingkatan jihad seperti melawan hawa nafsu, syaitan, musuh, dan kemungkaran. Jihad dalam konteks perang hanya wajib dilaksanakan dalam kondisi defensif untuk melindungi agama, jiwa, harta, dan kehormatan umat Islam. Sedangkan jihad offensif untuk menaklukkan wilayah ka
Fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 menyarankan langkah-langkah keagamaan untuk mencegah penyebaran virus, seperti membatasi kehadiran jamaah di masjid dan meminta umat Islam tetap melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing dengan penuh ketakwaan kepada Allah.
Fatwa mui nomor 36 tahun 2020 tentang shalat idul adha dan penyembelihan kurb...RepublikaDigital
Fatwa ini memberikan pedoman tentang tata cara shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban selama pandemi Covid-19. Fatwa ini mengingatkan bahwa Idul Adha merupakan momentum penting dalam agama Islam, namun situasi pandemi memerlukan kewaspadaan ekstra untuk mencegah penularan virus.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) Ekspor harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran tentang larangan riba, kewajiban memenuhi janji, dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang merugikan.
Harta yang diperoleh dengan cara haram akan membawa bencana di dunia dan akhirat. Di dunia, harta haram dapat menyebabkan kebangkrutan dan kesulitan jika belum diselesaikan masalahnya. Di akhirat, harta haram akan menjadi beban hisab dan dapat menyebabkan dosa dan siksaan jika tidak diminta maaf dan diselesaikan masalahnya di dunia. Oleh karena itu, bisnis harus dilakukan secara syaria
Manusia diciptakan oleh Allah sebagai hamba dan khalifah di bumi. Sebagai hamba, manusia harus mengabdikan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah seperti shalat, zakat, dan hidup berpegang teguh pada syariat Islam. Sebagai khalifah, manusia bertanggungjawab menjalankan amanah Allah dengan menjadi rahmat bagi sekalian alam serta menjalankan tugas dengan adil mengikut aturan-Nya.
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang arti taqwa secara kaffah yang mencakup taat pada seluruh syariat Islam dan meninggalkan segala larangan-Nya, serta bahaya mengikuti kehendak manusia yang bertentangan dengan ajaran agama.
Qawaid Fiqh adalah satu Science oleh Ulama Islam bagi mengeluarkan Hukum Fiqh. Ianya adalah Garis Sempadan dan Ungkapan yang mendalam dan Boleh di Gunakan secara Umum oleh Pencinta Islam dan Pendakwah sebagai petunjuk umum.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum syara dalam Islam yang mengatur perbuatan manusia berdasarkan al-Quran dan sunnah. Hukum syara menentukan status kehalalan suatu perbuatan atau benda menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Semua aktivitas manusia tunduk pada satu hukum syara yang ditentukan oleh dalil-dalil pasti dari al-Quran dan sunnah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum syara', perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wadh'i, serta tiga rukun utama hukum syara' yaitu al-Hakim, al-Mahkum 'alaihi, dan al-Mahkum fiihi.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. SBIS diharapkan dapat menjadi instrumen yang sesuai dengan syariah dan dapat menggerakkan sektor riil secara optimal. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang larangan riba dan wajibnya memenuhi kewajiban.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Obligasi Syariah Mudharabah menetapkan bahwa obligasi dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah jika menggunakan skema Mudharabah. Obligasi tersebut harus memperhatikan ketentuan syariah seperti larangan riba dan ketidakpastian hasil sesuai prinsip kerjasama.
Fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 menyarankan langkah-langkah keagamaan untuk mencegah penyebaran virus, seperti membatasi kehadiran jamaah di masjid dan meminta umat Islam tetap melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing dengan penuh ketakwaan kepada Allah.
Fatwa mui nomor 36 tahun 2020 tentang shalat idul adha dan penyembelihan kurb...RepublikaDigital
Fatwa ini memberikan pedoman tentang tata cara shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban selama pandemi Covid-19. Fatwa ini mengingatkan bahwa Idul Adha merupakan momentum penting dalam agama Islam, namun situasi pandemi memerlukan kewaspadaan ekstra untuk mencegah penularan virus.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) Ekspor harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran tentang larangan riba, kewajiban memenuhi janji, dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang merugikan.
Harta yang diperoleh dengan cara haram akan membawa bencana di dunia dan akhirat. Di dunia, harta haram dapat menyebabkan kebangkrutan dan kesulitan jika belum diselesaikan masalahnya. Di akhirat, harta haram akan menjadi beban hisab dan dapat menyebabkan dosa dan siksaan jika tidak diminta maaf dan diselesaikan masalahnya di dunia. Oleh karena itu, bisnis harus dilakukan secara syaria
Manusia diciptakan oleh Allah sebagai hamba dan khalifah di bumi. Sebagai hamba, manusia harus mengabdikan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah seperti shalat, zakat, dan hidup berpegang teguh pada syariat Islam. Sebagai khalifah, manusia bertanggungjawab menjalankan amanah Allah dengan menjadi rahmat bagi sekalian alam serta menjalankan tugas dengan adil mengikut aturan-Nya.
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang arti taqwa secara kaffah yang mencakup taat pada seluruh syariat Islam dan meninggalkan segala larangan-Nya, serta bahaya mengikuti kehendak manusia yang bertentangan dengan ajaran agama.
Qawaid Fiqh adalah satu Science oleh Ulama Islam bagi mengeluarkan Hukum Fiqh. Ianya adalah Garis Sempadan dan Ungkapan yang mendalam dan Boleh di Gunakan secara Umum oleh Pencinta Islam dan Pendakwah sebagai petunjuk umum.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum syara dalam Islam yang mengatur perbuatan manusia berdasarkan al-Quran dan sunnah. Hukum syara menentukan status kehalalan suatu perbuatan atau benda menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Semua aktivitas manusia tunduk pada satu hukum syara yang ditentukan oleh dalil-dalil pasti dari al-Quran dan sunnah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum syara', perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wadh'i, serta tiga rukun utama hukum syara' yaitu al-Hakim, al-Mahkum 'alaihi, dan al-Mahkum fiihi.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. SBIS diharapkan dapat menjadi instrumen yang sesuai dengan syariah dan dapat menggerakkan sektor riil secara optimal. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang larangan riba dan wajibnya memenuhi kewajiban.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Obligasi Syariah Mudharabah menetapkan bahwa obligasi dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah jika menggunakan skema Mudharabah. Obligasi tersebut harus memperhatikan ketentuan syariah seperti larangan riba dan ketidakpastian hasil sesuai prinsip kerjasama.
Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 menetapkan ketentuan penyelesaian piutang yang timbul dari transaksi ekspor agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan melaksanakan transaksi secara sukarela.
Fatwa DSN menyatakan bahwa rahn emas diperbolehkan sesuai prinsip-prinsip syariah, dimana penggadai harus menanggung biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yang digadaikan. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan pada tahun 2002 untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang akad Mudharabah Musytarakah memberikan pedoman tentang bentuk akad Mudharabah dimana pengelola modal turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis yang mendukung kerjasama investasi berdasarkan prinsip syariah.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hawalah bil Ujrah memberikan pedoman bahwa akad hawalah dengan imbalan/ujrah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Nabi yang mengatur transaksi hutang dan kewajiban membayar utang.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
Fatwa ini menetapkan mekanisme dan instrumen Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah. Pesertanya adalah bank syariah dan konvensional. Instrumennya berupa Sertifikat PUAS yang mewakili investasi jangka pendek antarbank. Fatwa ini mengatur ketentuan umum tentang definisi PUAS, pesertanya, dan instrumennya.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN oleh pemerintah untuk menunjang fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara sesuai dengan prinsip syariah asalkan mengikuti ketentuan Alquran dan Hadis.
Berdasarkan analisis laporan keuangan Bank Syariah Mandiri antara tahun 2009-2011, kondisi keuangan bank tersebut mengalami fluktuasi namun secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Analisis rasio keuangan dan arus kas menunjukkan Bank Syariah Mandiri berada dalam kategori sehat.
The document provides a daily newsletter on commodity market news and outlook from TheEquicom.com. It includes the following:
- Gold prices fell as US GDP growth exceeded expectations, while silver and gold are expected to see further declines if key resistance levels are broken.
- US crude oil futures declined after a rise in stockpiles, but geopolitical risks in the Middle East prevented further drops. Crude oil and natural gas are expected to trade sideways to bearish.
- Copper futures are expected to trade sideways to bearish and see profit-taking, with support at Rs. 485 and resistance at Rs. 500. Base metals like zinc, aluminum and nickel are also likely to consolidate
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad ju'alah memberikan panduan bahwa pelaksanaan pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/’iwadh/ju’l) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Multijasa memberikan pedoman agar pelaksanaan transaksi pembiayaan yang memberikan manfaat atas berbagai jasa sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan janji serta kewajiban.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) Impor dapat dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mengacu pada beberapa ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji, melakukan transaksi secara sukarela, dan menjaga amanah.
Fatwa DSN MUI No. 37/2002 menetapkan bahwa bank syariah dapat melakukan transaksi pasar uang antarbank untuk mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas secara efisien dengan tetap berdasarkan prinsip syariah seperti jual beli dan tidak terlibat riba. Fatwa ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi tentang larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang ganti rugi (ta'widh) memberikan pedoman bahwa pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian secara riil yang dialami pihak lain. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan melakukan kerugian kepada orang lain. Fatwa ini dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan sy
KH. Shiddiq al-Jawi, Maret 2020.
POKOK BAHASAN:
1. TUNTUNAN ISLAM MENYIKAPI MUSIBAH
2. BEBERAPA SOLUSI SYARIAH UNTUK AKAD MUAMALAH SAAT WABAH
Web : www.fissilmi-kaffah.com
Konsep takaful dan aplikasinya trainerrahman manan
Dokumen tersebut membahas konsep takaful dan perbezaannya dengan insurans konvensional. Takaful didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan tabarru' sementara insurans berasaskan pertukaran hak milik yang mengandungi unsur-unsur gharar, maisir dan riba yang dilarang dalam Islam. Dokumen tersebut juga membincangkan konsep pengurusan risiko menurut perspektif Islam.
Tiga poin utama dokumen ini mengenai dasar penetapan produk halal menurut MUI:
1. Berdasarkan undang-undang tentang jaminan produk halal dan ayat Al Quran serta hadist yang menganjurkan umat Islam untuk memakan makanan yang halal.
2. Ada empat penyebab sesuatu dinyatakan haram: najis, kotor dan menjijikkan, berbahaya bagi kesehatan, dan memabukkan.
3. Ada tiga kategori najis berdasarkan
Dokumen ini memberikan nasihat agar tidak terjerat riba dengan menjelaskan larangan riba dalam Alquran dan hadis serta akibat-akibatnya. Dokumen ini juga mengingatkan agar menjauhi bank-bank riba dan tidak terlibat dalam transaksi yang melibatkan bunga.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep halal haram dalam Islam dan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Terdapat penjelasan tentang definisi halal, haram, najis serta ayat-ayat Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang hukum makanan."
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan asalkan dilakukan secara sukarela dan seimbang antara kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Penjaminan Syariah memberikan panduan tentang penjaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Penjaminan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan riba dan gharar. Penjamin harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya apabila terjadi klaim.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan cara lelang dan bookbuilding. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan antara lain larangan riba dan kewajiban memenuhi akad sesuai al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 mengenai Rahn Tasjily memberikan ketentuan bahwa transaksi pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan (rahn) diperbolehkan asalkan pemilik masih dapat menggunakan dan menikmati manfaat dari barang tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan kaidah fiqih yang membole
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
1. FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 53/DSN-MUI/III/2006
Tentang
AKAD TABARRU’
PADA ASURANSI SYARI’AH
ِﻢﻴِﺣﺮﺍﻟ ِﻦﻤﺣﺮﺍﻟ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ
Dewan Syari'ah Nasional setelah:
Menimbang : a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum
Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga
perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang
Akad Tabarru’ untuk asuransi;
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang
perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk dijadikan
pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
١(ﹾﺍﹸﻮﻠﹸﻛﹾﺄﺗ ﹶﻻﻭ ِﺐﻴﱠﻄِﺎﻟﺑ ﹶﺚِﻴﺒﺨﹾﻟﺍ ﹾﺍﹸﻮﻟﺪﺒﺘﺗ ﹶﻻﻭ ﻢﻬﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﻰﻣﺎﺘﻴﹾﻟﺍ ﹾﺍﻮﺗﺁﻭ
ﹰﺍِﲑﺒﹶﻛ ﹰﺎﻮﺑﺣ ﹶﻥﹶﺎﻛ ﻪﻧِﺇ ﻢﹸﻜِﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﹶﻰﻟِﺇ ﻢﻬﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ:٢.(
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig)
harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan
yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama
hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan
memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa’[4]: 2).
٢(ﹾﻟﻭﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺶﺨﻴﺍﻮﹸﻛﺮﺗ ﻮﹶﻟ ﻦﺭﹸﺫ ﻢِﻬِﻔﹾﻠﺧ ﻦِﻣﻌِﺿ ﹰﺔﻳﺍﻮﹸﻓﺎﺧ ﹰﺎﺎﻓﻢِﻬﻴﹶﻠﻋ
ﹾﻠﹶﻓﺍﻮﹸﻟﹸﻮﻘﻴﹾﻟﻭ ﻪﹼﻠﺍﻟ ﹸﻮﺍﻘﺘﻴﹰﺍِﻳﺪﺪﺳ ﹰﻻﻮﹶﻗ)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ:٩.(
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-
an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 9).
٣(ﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃﺂﻳﹸﻮﺍﻘﺗﺍﻭ ،ٍﺪﻐِﻟ ﺖﻣﺪﹶﻗﺎﻣ ﺲﹾﻔﻧ ﺮﹸﻈﻨﺘﹾﻟﻭ ﻪﹼﻠﺍﻟ ﹸﻮﺍﻘﺗﺍ ﺍ
ﹼﻠﺍﻟﹶﻥﻮﹸﻠﻤﻌﺗﺎﻤِﺑ ﺮﻴِﺒﺧ ﻪﹼﻠﺍﻟ ﱠﻥِﺇ ،ﻪ)ﺍﳊﺸﺮ:١٨.(
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat
2. 53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 2
Dewan Syariah Nasional MUI
untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik
yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
١(ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟِﺎﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳﺖﱠﻠِﺣﹸﺃﱠﻻِﺇ ِﻡﺎﻌﻧَﻷﹾﺍ ﹸﺔﻤﻴِﻬﺑ ﻢﹸﻜﹶﻟ
ﺎﻣ ﻢﹸﻜﺤﻳ َﷲﺍ ﱠﻥِﺇ ،ﻡﺮﺣ ﻢﺘﻧﹶﺃﻭ ِﺪﻴﺼﺍﻟ ﱢﻰﻠِﺤﻣ ﺮﻴﹶﻏ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﹶﻰﻠﺘﻳ ﺎﻣ
ﺪﻳِﺮﻳ)ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ:١(
“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).
٢(ﻭﺍﺩﺆﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻛﺮﻣﹾﺄﻳ ﻪﱠﻠﺍﻟ ﱠﻥِﺇﻦﻴﺑ ﻢﺘﻤﹶﻜﺣ ﹶﺍﺫِﺇﻭ ﺎﻬِﻠﻫﹶﺃ ﹶﻰﻟِﺇ ِﺕﺎﻧﺎﻣﹶﺄﹾﻟﺍ
ﹶﻥﹶﺎﻛ َﷲﺍ ﱠﻥِﺇ ،ِﻪِﺑ ﻢﹸﻜﹸﻈِﻌﻳ ﺎﻤِﻌِﻧ َﷲﺍ ﱠﻥِﺇ ِﻝﺪﻌﹾﻟِﺎﺑ ﻮﺍﻤﹸﻜﺤﺗ ﹾﻥﹶﺃ ِﺱﺎﻨﺍﻟ
ﺍﺮﻴِﺼﺑ ﺎﻌﻴِﻤﺳ)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ:٥٨(
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila
kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-
Nisa’ [4]: 58).
٣(ﻳﹶﺃﺎﻳﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ِﻞِﻃﺎﺒﹾﻟِﺎﺑ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺗ ﹶﻻ ﺍﻮﻨﻣَﺍﺀ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬ
ﹶﻥﹶﺎﻛ ﻪﱠﻠﺍﻟ ﱠﻥِﺇ ،ﻢﹸﻜﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠﺘﹾﻘﺗ ﹶﻻﻭ ﻢﹸﻜﻨِﻣ ٍﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﹰﺓﺭﺎﺠِﺗ ﹶﻥﹸﻮﻜﺗ
ﺎﻤِﻴﺣﺭ ﻢﹸﻜِﺑ)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ:٢٩(
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika
berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara
kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. al-Nisa’ [4]: 29).
3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong
menolong dalam perbuatan positif, antara lain :
ﻯﻮﹾﻘﺘﺍﻟﻭ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﹶﻰﻠﻋ ﻮﺍﻧﻭﺎﻌﺗﻭ،ﹶﻻﻭﹾﺍ ﹶﻰﻠﻋ ﻮﺍﻧﻭﺎﻌﺗِﻥﺍﻭﺪﻌﹾﻟﺍﻭ ِﻢﹾﺛِﻹ،ﹸﻮﺍﻘﺗﺍﻭ
ِﺏﹶﺎﻘِﻌﹾﻟﺍ ﺪِﻳﺪﺷ ﻪﱠﻠﺍﻟ ﱠﻥِﺇ ﻪﱠﻠﺍﻟ)ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ:٢.(
3. 53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 3
Dewan Syariah Nasional MUI
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-
guhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).
4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa
prinsip bermu’amalah, antara lain:
١(ﻋ ﺝﺮﹶﻓ ﻦﻣﹰﺔﺑﺮﹸﻛ ﻪﻨﻋ ُﷲﺍ ﺝﺮﹶﻓ ،ﺎﻴﻧﺪﺍﻟ ِﺏﺮﹸﻛ ﻦِﻣ ﹰﺔﺑﺮﹸﻛ ٍﻢِﻠﺴﻣ ﻦ
ِﻥﻮﻋ ﻲِﻓ ﺪﺒﻌﹾﻟﺍ ﻡﺍﺩﺎﻣ ِﺪﺒﻌﹾﻟﺍ ِﻥﻮﻋ ﻲِﻓ ُﷲﺍﻭ ،ِﺔﻣﺎﻴِﻘﹾﻟﺍ ِﻡﻮﻳ ِﺏﺮﹸﻛ ﻦِﻣ
ِﻪﻴِﺧﹶﺃ)ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻭﺍﻩﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﻋﻦ.(
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu
kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan
darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong
hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”
(HR. Muslim dari Abu Hurairah).
٢(ﺎﻌﺗﻭ ﻢِﻬِﻤﺣﺍﺮﺗﻭ ﻢِﻫﺩﺍﻮﺗ ﻲِﻓ ﻦﻴِﻨِﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﹸﻞﹶﺜﻣﹶﺍﺫِﺇ ِﺪﺴﺠﹾﻟﺍ ﹸﻞﹾﺜِﻣ ﻢِﻬِﻔﹸﻃ
ﻰﻤﺤﹾﻟﺍﻭ ِﺮﻬﺴِﺎﻟﺑ ِﺪﺴﺠﹾﻟﺍ ﺮِﺋﺎﺳ ﻪﹶﻟ ﻰﻋﺍﺪﺗ ﻮﻀﻋ ﻪﻨِﻣ ﹶﻰﻜﺘﺷﺍ
)ﺑﺸﲑ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻭﺍﻩ(
“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling
mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu);
jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan
turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).
٣(ﺎﻀﻌﺑ ﻪﻀﻌﺑ ﺪﺸﻳ ِﻥﺎﻴﻨﺒﹾﻟﹶﺎﻛ ِﻦِﻣﺆﻤﹾﻠِﻟ ﻦِﻣﺆﻤﹾﻟﹶﺍ)ﺃﰊ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻭﺍﻩ
ﻣﻮﺳﻰ(
“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah
bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”
(HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).
٤(ﻴﹾﻠﹶﻓ ﹲﻝﺎﻣ ﻪﹶﻟ ﺎﻤﻴِﺘﻳ ﻲِﻟﻭ ﻦﻣﺘِﺠﺮﻪﹾﻛﺮﺘﻳ ﹶﻻﻭ ،ِﻪِﺑﺣﺘﺗ ﻰﹾﺄﹸﻛﹶﻠﻪﺼﺍﻟﺪﹶﻗﹸﺔ
)ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻗﻄﲏ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ
ﺟ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐﺍﻟﻌﺎﺹ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺪﻩ(
“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta,
hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya
(tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat
dan nafakah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari
‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah
bin ‘Amr bin Ash).
4. 53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 4
Dewan Syariah Nasional MUI
٥(ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﹰﺎﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﹶﻰﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ
ﺎﻣﺍﺮﺣ) .ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ(
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka
buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin
‘Auf).
٦(ﺭﺍﺮِﺿﹶﻻﻭ ﺭﺮﺿﹶﻻ)،ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺍﺑﻦ ﺭﻭﺍﻩ
ﳛﻲ ﻋﻦ ﻭﻣﺎﻟﻚ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﻦ ﻋﻦ ﻭﺃﲪﺪ(
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh
pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu
Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu
‘Abbas, dan Malik dari Yahya).
5. Kaidah fiqh:
١-ﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﹶﻰﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ِﻰﻓ ﹸﻞﺻَﻷﹾﺍﺎ
“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
٢-ِﻥﹶﺎﻜﻣِﻹﹾﺍ ِﺭﺪﹶﻘِﺑ ﻊﹶﻓﺪﻳ ﺭﺮﻀﹶﻟﺍ.
“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”
٣-ﹸﻝﺍﺰﻳ ﺭﺮﻀﹶﻟﺍ.
“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”
Memperhatikan : 1. Pendapat ulama:
١(ﹸﻥﺎﻌﻳ ،ِﺔﹶﻛﺮﺸِﻠﻟ ﻪﻨِﻣ ﺎﻋﺮﺒﺗ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﻙِﺮﺘﺸﻤﹾﻟﺍ ﻪﻌﹶﻓﺪﻳ ﻱِﺬﱠﻟﺍ ﹸﻎﹶﻠﺒﻤﹾﻟﹶﺎﻓ
ﻪﻣﺪﹶﻘﺗ ﹸﺔﹶﻛﺮﺸﺍﻟﻭ ،ِﻪﻴﹶﻠﻋ ﻖﹶﻔﺘﻤﹾﻟﺍ ِﻡﹶﺎﻈﻨﺍﻟ ِﺐﺴﺤِﺑ ﺝﺎﺘﺤﻤﹾﻟﺍ ﻪﻨِﻣ
ﺮﺒﺗ ِﺔﹶﻔِﺼِﺑٍﺽﻮِﻋ ﻭﹶﺃ ٍﻞِﺑﹶﺎﻘﻣ ِﺮﻴﹶﻏ ﻦِﻣ ٍﺔﻀﺤﻣ ٍﺔﺒِﻫ ﻭﹶﺃ ٍﻉ) .ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺹ ،ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.٢٧٦(
Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta
asuransi adalah tabarru’ (amal kebajikan) dari peserta
kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk
membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan
yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya
(kepada peserta) sebagai tabarru’ atau hibah murni tanpa
imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-
Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).
٢(ِﻦﻴِﻣﹾﺄﺘﺍﻟ ِﺪﹾﻘﻋ ﻲِﻓ ِﻉﺮﺒﺘِﺎﻟﺑ ِﻡﺍﺰِﺘﹾﻟِﻻﹾﺍ ِﻝﺩﺒﺎﺘِﻟ ﻲِﻬﹾﻘِﻔﹾﻟﺍ ﺞﻳِﺮﺨﺘﺍﻟﻭ
ِﺔﻴِﻜِﻟﺎﻤﹾﻟﺍ ﺪﻨِﻋ ِﺕﺎﻋﺮﺒﺘِﺎﻟﺑ ِﻡﺍﺰِﺘﹾﻟِﻻﹾﺍ ﹸﺓﺪِﻋﹶﺎﻗ ﻪﺳﺎﺳﹶﺃ ﻲِﻧﻭﺎﻌﺘﺍﻟ) .ﻧﻈﺎﻡ
5. 53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 5
Dewan Syariah Nasional MUI
ﺹ ،ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ.٥٨-٥٩ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻘﻮﺩ ،ﻭﻋﻘﻮﺩ
ﺹ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻷﲪﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺿﻤﺎﻥ.٢٤٤-٢٤٧،
ﻟﺴﻌﺪ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺍﳊﻈﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔﻱﺃﰊﺟﻴﺐ،ﺹ.٥٣(
Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk
memberikan tabarru’ secara bergantian dalam akad
asuransi ta’awuni adalah “kaidah tentang kewajiban untuk
memberikan tabarru’” dalam mazhab Malik. (Mushthafa
Zarqa’, Nizham al-Ta’min, h. 58-59; Ahmad Sa’id Syaraf
al-Din, ‘Uqud al-Ta’min wa ‘Uqud Dhaman al-Istitsmar, h.
244-147; dan Sa’di Abu Jaib, al-Ta’min bain al-Hazhr wa
al-Ibahah, h. 53).
٣(ﻌﹾﻟﺍ ﱠﻥِﺇﻦﻴِﻣﹾﺄﺘﺍﻟ ِﺪﹾﻘﻋ ﹶﺔﺠﻴِﺘﻧ ﻦﻴِﻨِﻣﹾﺄﺘﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﹸﺄﺸﻨﺗ ﻲِﺘﱠﻟﺍ ﹶﺔﻴِﻧﻮﻧﹶﺎﻘﹾﻟﺍ ﹶﺔﹶﻗﹶﻼ
ﺎﻤِﺑ ِﻩِﺮﻴﻐِﻟ ﻉﺮﺒﺘﻣ ٍﻦِﻣﹾﺄﺘﺴﻣ ﱡﻞﹸﻜﹶﻓ ؛ﻲِﻋﺮﺒﺘﺍﻟ ِﻊِﺑﱠﺎﻄِﺎﻟﺑ ﻢِﺴﺘﺗ ﻲِﻋﺎﻤﺠﹾﻟﺍ
ِﺘﱠﻟﺍ ِﺕﺎﻀﻳِﻮﻌﺘﺍﻟ ﻦِﻣ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ﻖِﺤﺘﺴﻳﻦِﻣ ﻦﻳِﺭﺮﻀﺘﻤﹾﻠِﻟ ﻊﹶﻓﺪﺗ ﻲ
ﻦِﻣ ﹸﺬﺧﹾﺄﻳ ﺎﻤِﺑ ﻪﹶﻟ ﻉﺮﺒﺘﻣ ﻮﻫ ِﻪِﺴﹾﻔﻧ ِﺖﹾﻗﻮﹾﻟﺍ ِﻲﻓﻭ ؛ﻦﻴِﻨِﻣﹾﺄﺘﺴﻤﹾﻟﺍ
ِﻩِﺭﺮﻀﺗ ﺪﻨِﻋ ٍﺾﻳِﻮﻌﺗ)ﺹ ،ﻣﻠﺤﻢ ﺳﺎﱂ ﻷﲪﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻦﻴِﻣﹾﺄﺘﺍﻟ.
٨٣(
Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi
sebagai akibat akad ta’min jama’i (asuransi kolektif)
adalah akad tabarru’; setiap peserta adalah pemberi dana
tabarru’ kepada peserta lain yang terkena musibah berupa
ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada
saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru’
ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta’min
al-Islami, h, 83).
2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dengan AASI
(Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula
1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah
Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI
SYARI’AH
Pertama : Ketentuan Hukum
1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua
produk asuransi.
2. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang
dilakukan antar peserta pemegang polis.
6. 53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 6
Dewan Syariah Nasional MUI
3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi
jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.
Kedua : Ketentuan Akad
1. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam
bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong
antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun
tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis
asuransi yang diakadkan.
Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’
1. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan dana hibah
yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain
yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima
dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu, ﻥﻤﻤﺅ/ﻝﻪ ﻉﺭﻤﺘﺒ ) dan
secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’-
ﻥﻤﻤﺅ/ﻉﺭﻤﺘﺒ ).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah,
atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan
investasi.
Keempat : Pengelolaan
1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh
dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang
amanah.
2. Pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta
dan dibukukan dalam akun tabarru’.
4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah
dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau
akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee)
berdasarkan akad wakalah bil ujrah.
Kelima : Surplus Underwriting
1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka
boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun
tabarru’.
b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan
sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat
aktuaria/manajemen risiko.
c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat
dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan
para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
7. 53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 7
Dewan Syariah Nasional MUI
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus
disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam
akad.
Keenam : Defisit Underwriting
1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit
tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi
kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan
dari dana tabarru’.
Ketujuh : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H
23 Maret 2006 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H. M.A. Sahal Mahfudh Drs. H.M. Ichwan Sam