Dokumen tersebut membahas tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang mencakup dasar hukum dan panduan penyusunan DIP, format DIP, klasifikasi informasi publik, dan prosedur penyusunan DIP berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

1. Daftar Informasi Publik (DIP)

2. Dasar Hukum & Panduan Penyusunan DIP
No Perihal Dasar Hukum / Panduan
1 Kewajiban Pembuatan DIP UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2 Format DIP - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik
- PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan KPU
3 Klasifikasi Informasi PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan KPU
4 Prosedur Penyusunan DIP Kep KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU

3. UU KIP Psl 11 ayat (1) huruf a
DIP, Kewajiban
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik
setiap saat yang meliputi: a. Daftar seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak
termasuk informasi yang dikecualikan.

4. Sanksi
Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi
Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta,
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar
permintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
UU KIP Pasal 52

5. Mengenal Format DIP
Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk
informasi yang dikecualikan
PerKI No. 1 Tahun 2010

6. 1. Nomor
2. Ringkasan isi informasi
3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
6. Bentuk informasi yang tersedia
7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
(PerKI No. 1 Tahun 2010 tentang SLIP Pasal 13)
Format DIP

7. Daftar Informasi Publik KPUKabupaten...............................................................
Dokumen Ringkasan Informasi Pembuat Informasi Penguasa Informasi Waktu Pembuatan Bentuk Informasi Retensi
Format DIP

8. Cara Mengisi DIP

9. Kolom Dokumen
Tulis judul dokumen secara lengkap
No Kondisi Keterangan
1 Bersifat terbuka (Bukan dikecualikan) Lihat Pasal 11
2 Dikuasai Lihat Pasal 6 ayat 3
2 Telah dikemas dan diformat Lihat Pasal 1
3 Resmi (Akurat, benar, tidak menyesatkan) Lihat Pasal 7 ayat 2
4 Dokumen bersifat final (Selesai didokumentasikan) Lihat Pasal 6 ayat 3

10. Kolom Ringkasan
Tulis poin-poin pada dokumen
Manfaat Ringkasan :
Memudahkan petugas & pemohon dalam
mencari informasi secara tepat & cepat

11. Kolom Pembuat Informasi
Tulis Nama Biro, Bagian, Sub-Bagian atau pihak lain yang membuat informasi
Keterangan:
Pembuat informasi bisa berasal dari
internal KPU maupun eksternal KPU

12. Kolom Penguasa Informasi
Tulis Nama Biro, Bagian, Sub-Bagian atau pihak
yang menyimpan dan menguasai informasi
Keterangan:
Pastikan penguasa informasi berada di
internal KPU

13. Kolom Waktu Pembuatan
Tulis tanggal, bulan, dan tahun pembuatan dokumen
Keterangan:
Lihat waktu yang tertera pada dokumen

14. Kolom Bentuk Dokumen
Hardfile, Softfile, Video, Audio
Keterangan:
Pastikan, dokumen bersifat resmi

15. Kolom Retensi
PKPU No 18 tahun 2013
tentang
Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian
dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum

16. Prosedur
Penyusunan
DIP

17. 5 Langkah, Jadi!
Tim Pengubung
Mengidentifikasi DIP di
Bagian
PPID & Tim Penghubung
Mengklasifikasi Informasi
Atasan PPID
Mengoreksi Draft DIP
Tim Pertimbangan
Menyetujui Draft DIP
Dewan Pembina
Mengesahkan Draft DIP
1 2 3 4 5

18. Manfaat DIP (Internal)
1 Menata/merapikan inventarisasi dokumen
2 Memudahkan dalam menemukan dokumen
3 Memudahkan koordinasi antar bagian
4 Memudahkan pelayanan informasi
5 Bahan dalam pengambilan keputusan

19. Manfaat DIP (Eksternal)
1 Memudahkan publik mengindentifikasi informasi
2 Sarana untuk memberikan masukan pada BP dalam pengelolaan
informasi

20. Kategori Informasi Publik

21. Mengapa Diperlukan Kategorisasi?
TERTUTUP
(RAHASIA)
KONSEKUENSI TERHADAP KEHIDUPAN PUBLIK
TERSEDIA
SETIAP SAAT
DIUMUMKAN
BERKALA
DIUMUMKAN
SERTA-MERTA
TERBUKA
LAINNYA
Semakin ke kanan, maka semakin tinggi konsekuensi pada kehidupan publik
Untuk Menjamin Azas Manfaat Informasi Publik

22. No Tersedia Setiap Saat Diumumkan Berkala Diumumkan Serta Merta
1 Daftar Informasi Publik Profil Lembaga Peraturan, Keputusan, Kebijakan Saat
Masa Tahapan Pemilu
2 Regulasi Ringkasan Program Berjalan Putusan Peradilan Terkait Proses Hasil
Pemilu
3 Informasi Organisasi, Administrasi,
Kepegawaian & Keuangan
LAKIP & TAPKIN
4 Ringkasan Laporan Keuangan
5 Ringkasan Laporan Pelayanan Informasi
6 SOP Pelayanan Informasi
7 Daftar Regulasi
8 Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa
Klasifikasi Informasi Publik
PKPU No. 1 Tahun 2015

23. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup & ketertiban umum meliputi :
a. Informasi bencana alam
b. Informasi keadaan bencana non-alam
c. Bencana sosial
d. Informasi jenis, persebaran penyakit menular
e. Informasi racun pada bahan makanan
f. Informasi rencana gangguan utilitas publik
Diumumkan Serta Merta
(PerKI No. 1 Tahun 2010 tentang SLIP Pasal 12)

24. Diumumkan serta merta juga bisa karena....
No Publik Badan Publik
1 Menjamin hak warga negara untuk mengetahui
rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan
publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan
publik;
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan
informasi yang berkualitas.
2 Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik;
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan
3 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan
Publik yang baik;
4 Mengetahui alasan kebijakan publik yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
5 Mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
Dasar hukum, mengapa
informasi terkait
tahapan pemilu
diumumkan secara serta
merta
UU KIP Pasal 3

25. Diumumkan Berkala, karena ...
Mengikuti siklus / periode pembuatan informasi
Misal: Laporan Keuangan (Per Tahun), Laporan
Kinerja (Per Tahun).

26. Tersedia Setiap Saat (TSS)
1. Terkait proses penyelenggaraan
Badan Publik, baik kebijakan
maupun rencana kerja.
2. Badan Publik dapat
mengumumkannya jika dinilai perlu
sehingga mengurangi tugas dalam
melayani permintaan secara
langsung

27. Tersedia Setiap Saat
1. Dokumennya ada
2. Petugas mengetahui siapa
yang membuat / menguasai
3. Pemohon dapat langsung
mendapatkan
Artinya...

28. Terimakasih
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU RI
Alamat:
Kantor Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU RI
Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310
Telpon: (021) 31937223 Ext. 237
Fax: (021) 3157759
Email: info@kpu.go.id
Web: ppid.kpu.go.id
Twitter: @KPURI2015
Facebook: KPU Republik Indonesia