El documento habla sobre cómo Dios usa las pruebas y el sufrimiento para perfeccionar a los creyentes. Afirma que las pruebas son inevitables y diversas, pero que Dios las permite para un propósito mayor de llevar a los hijos a la gloria y perfeccionar al autor de la salvación. Insta a los creyentes a ver las pruebas como Dios las ve y a encontrar gozo en ellas para lograr mayor santidad y glorificar a Dios.
Dokumen tersebut membahas analisis biaya-manfaat dan nilai uang untuk proyek pembangunan pelabuhan baru Makassar. Metode analisis biaya-manfaat digunakan untuk menilai kelayakan proyek dengan membandingkan total manfaat dan biaya yang didiskontokan selama masa proyek. Proyek akan dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan hingga 1 juta TEU per tahun.
Program Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, kualitas, dan nilai pemeliharaan jalan provinsi secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kinerja dan sistem insentif. PRIM akan memberikan kontribusi hibah untuk pemeliharaan jalan yang terbukti memenuhi kriteria teknis dan indikator kinerja, serta untuk perbaikan kinerja institusi pengelola jalan."
Program PRIM bertujuan meningkatkan pemeliharaan jalan provinsi di NTB dengan memberikan insentif berbasis kinerja selama 2013-2015. Program ini mencakup pemeliharaan rutin, backlog, minor, berkala, dan rehabilitasi jalan serta peningkatan kapasitas institusi. Verifikasi hasil pekerjaan dan kinerja institusi diperlukan untuk pencairan dana insentif.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah. Walaupun target penerimaan pajak tercapai, masih banyak wajib pajak yang menunggak. Saran termasuk peningkatan layanan dan pengawasan.
El documento habla sobre cómo Dios usa las pruebas y el sufrimiento para perfeccionar a los creyentes. Afirma que las pruebas son inevitables y diversas, pero que Dios las permite para un propósito mayor de llevar a los hijos a la gloria y perfeccionar al autor de la salvación. Insta a los creyentes a ver las pruebas como Dios las ve y a encontrar gozo en ellas para lograr mayor santidad y glorificar a Dios.
Dokumen tersebut membahas analisis biaya-manfaat dan nilai uang untuk proyek pembangunan pelabuhan baru Makassar. Metode analisis biaya-manfaat digunakan untuk menilai kelayakan proyek dengan membandingkan total manfaat dan biaya yang didiskontokan selama masa proyek. Proyek akan dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan hingga 1 juta TEU per tahun.
Program Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, kualitas, dan nilai pemeliharaan jalan provinsi secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kinerja dan sistem insentif. PRIM akan memberikan kontribusi hibah untuk pemeliharaan jalan yang terbukti memenuhi kriteria teknis dan indikator kinerja, serta untuk perbaikan kinerja institusi pengelola jalan."
Program PRIM bertujuan meningkatkan pemeliharaan jalan provinsi di NTB dengan memberikan insentif berbasis kinerja selama 2013-2015. Program ini mencakup pemeliharaan rutin, backlog, minor, berkala, dan rehabilitasi jalan serta peningkatan kapasitas institusi. Verifikasi hasil pekerjaan dan kinerja institusi diperlukan untuk pencairan dana insentif.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah. Walaupun target penerimaan pajak tercapai, masih banyak wajib pajak yang menunggak. Saran termasuk peningkatan layanan dan pengawasan.
Dokumen tersebut merupakan brosur perusahaan ultimatesmart yang menawarkan layanan Carpooling Management System (CPS). CPS merupakan sistem pengelolaan armada kendaraan untuk kebutuhan operasional perusahaan secara terintegrasi dan terotomatisasi guna mengurangi biaya operasional. CPS versi terbaru (ver. 2.0) mampu mengelola armada secara paperless, multiplatform, dan tidak tergantung pada vendor tunggal.
Dokumen tersebut membahas tentang kemacetan dan berbagai solusi untuk mengatasinya. Kemacetan disebabkan oleh volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan menyebabkan kecepatan rendah. Pertumbuhan kendaraan bermotor sangat pesat dalam 10 tahun terakhir sehingga menimbulkan kemacetan parah. Kerugian akibat kemacetan mencapai triliunan rupiah per tahun karena waktu tidak produktif, bahan bakar, dan
Dokumen tersebut merangkum langkah-langkah baru yang diperkenalkan di bawah Dasar Automotif Nasional (NAP) Malaysia untuk memperkasa industri otomotif tempatan, termasuk melonggarkan syarat lesen pengilang, memberikan insentif cukai untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, memberikan insentif untuk produk berteknologi hijau, serta memperluas akses pembiayaan bagi meningkatkan daya saing pengeluar komponen tempatan.
Dokumen tersebut membahas rencana transportasi kereta api di Indonesia dengan meninjau berbagai layanan seperti penumpang Jawa, Jabotabek, dan angkutan barang seperti batubara Sumatra Selatan. Dokumen ini menganalisis performa, biaya, dan pendekatan untuk memperkirakan permintaan masing-masing layanan serta tantangan dan rekomendasinya.
Richard Iles membantu Departemen Perhubungan dalam mengevaluasi sistem transportasi umum Jakarta dan memberikan masukan untuk perencanaan jangka panjang. Tugas-tugasnya termasuk memberikan masukan teknis untuk proyek pihak ketiga, mengkaji peraturan, dan membantu pengembangan kebijakan. Ia telah menyelesaikan beberapa paper teknis dan dapat terus membantu implementasi reformasi sektor angkutan bus di Jakarta.
ISAK 16 mengatur akuntansi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa. Operator diwajibkan mengakui aset keuangan apabila memiliki hak kontraktual untuk menerima kas dari grantor, dan aset tak berwujud apabila memiliki hak untuk menghasilkan pendapatan dari pengguna jasa. Biaya konstruksi dan operasi diakui sesuai dengan tahap penyelesaiannya.
Usulan program percontohan untuk peningkatan pemeliharaan jalan provinsi di NTB bertujuan menguji program hibah berbasis hasil untuk meningkatkan kondisi jalan provinsi secara berkelanjutan dengan fokus pada nilai yang lebih baik. Program selama 2013-2015 meliputi pemeliharaan rutin, periodik, dan rehabilitasi jalan sepanjang 387 km dan biaya Rp36,96 miliar yang berasal dari hibah AusAID dan kontribusi NTB.
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan jaringan bus di Jakarta untuk meningkatkan layanan transportasi umum. Rencananya meliputi integrasi dan perluasan jaringan BRT serta penyesuaian jaringan dan ukuran kendaraan non-BRT berdasarkan pola permintaan penumpang yang berubah. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kelebihan kendaraan dan meningkatkan pemanfaatan kendaraan berkapasitas besar.
1. Manajemen transportasi meliputi pengaturan sistem transportasi untuk meningkatkan mobilitas dengan menghemat sumber daya
2. Terdapat dua jenis manajemen yaitu manajemen sistem transportasi untuk penyediaan sarana dan manajemen kebutuhan perjalanan untuk mengatur arus lalu lintas
3. Masalah utama dalam transportasi jalan raya perkotaan adalah rendahnya mobilitas, keamanan lalu lintas, dan polusi lingkungan
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai konsep dan kerangka perencanaan pembangunan daerah, termasuk penggunaan logika kerangka (log-frame), penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand (PDB), serta reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Dokumen tersebut merupakan brosur perusahaan ultimatesmart yang menawarkan layanan Carpooling Management System (CPS). CPS merupakan sistem pengelolaan armada kendaraan untuk kebutuhan operasional perusahaan secara terintegrasi dan terotomatisasi guna mengurangi biaya operasional. CPS versi terbaru (ver. 2.0) mampu mengelola armada secara paperless, multiplatform, dan tidak tergantung pada vendor tunggal.
Dokumen tersebut membahas tentang kemacetan dan berbagai solusi untuk mengatasinya. Kemacetan disebabkan oleh volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan menyebabkan kecepatan rendah. Pertumbuhan kendaraan bermotor sangat pesat dalam 10 tahun terakhir sehingga menimbulkan kemacetan parah. Kerugian akibat kemacetan mencapai triliunan rupiah per tahun karena waktu tidak produktif, bahan bakar, dan
Dokumen tersebut merangkum langkah-langkah baru yang diperkenalkan di bawah Dasar Automotif Nasional (NAP) Malaysia untuk memperkasa industri otomotif tempatan, termasuk melonggarkan syarat lesen pengilang, memberikan insentif cukai untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, memberikan insentif untuk produk berteknologi hijau, serta memperluas akses pembiayaan bagi meningkatkan daya saing pengeluar komponen tempatan.
Dokumen tersebut membahas rencana transportasi kereta api di Indonesia dengan meninjau berbagai layanan seperti penumpang Jawa, Jabotabek, dan angkutan barang seperti batubara Sumatra Selatan. Dokumen ini menganalisis performa, biaya, dan pendekatan untuk memperkirakan permintaan masing-masing layanan serta tantangan dan rekomendasinya.
Richard Iles membantu Departemen Perhubungan dalam mengevaluasi sistem transportasi umum Jakarta dan memberikan masukan untuk perencanaan jangka panjang. Tugas-tugasnya termasuk memberikan masukan teknis untuk proyek pihak ketiga, mengkaji peraturan, dan membantu pengembangan kebijakan. Ia telah menyelesaikan beberapa paper teknis dan dapat terus membantu implementasi reformasi sektor angkutan bus di Jakarta.
ISAK 16 mengatur akuntansi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa. Operator diwajibkan mengakui aset keuangan apabila memiliki hak kontraktual untuk menerima kas dari grantor, dan aset tak berwujud apabila memiliki hak untuk menghasilkan pendapatan dari pengguna jasa. Biaya konstruksi dan operasi diakui sesuai dengan tahap penyelesaiannya.
Usulan program percontohan untuk peningkatan pemeliharaan jalan provinsi di NTB bertujuan menguji program hibah berbasis hasil untuk meningkatkan kondisi jalan provinsi secara berkelanjutan dengan fokus pada nilai yang lebih baik. Program selama 2013-2015 meliputi pemeliharaan rutin, periodik, dan rehabilitasi jalan sepanjang 387 km dan biaya Rp36,96 miliar yang berasal dari hibah AusAID dan kontribusi NTB.
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan jaringan bus di Jakarta untuk meningkatkan layanan transportasi umum. Rencananya meliputi integrasi dan perluasan jaringan BRT serta penyesuaian jaringan dan ukuran kendaraan non-BRT berdasarkan pola permintaan penumpang yang berubah. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kelebihan kendaraan dan meningkatkan pemanfaatan kendaraan berkapasitas besar.
1. Manajemen transportasi meliputi pengaturan sistem transportasi untuk meningkatkan mobilitas dengan menghemat sumber daya
2. Terdapat dua jenis manajemen yaitu manajemen sistem transportasi untuk penyediaan sarana dan manajemen kebutuhan perjalanan untuk mengatur arus lalu lintas
3. Masalah utama dalam transportasi jalan raya perkotaan adalah rendahnya mobilitas, keamanan lalu lintas, dan polusi lingkungan
Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai konsep dan kerangka perencanaan pembangunan daerah, termasuk penggunaan logika kerangka (log-frame), penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand (PDB), serta reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Similar to 3 industry reform rtm final id.pptx 1 r1 (20)
This document summarizes worldwide experiences restructuring railways across five key issues: industry structure, ownership and control, infrastructure access, regulatory oversight, and community service obligations. It reviews approaches in multiple countries and discusses options like public ownership, outsourcing, concessions, and privatization. The document also discusses ensuring efficient separation of infrastructure from operations. Overall, the summary provides a high-level overview of global experiences restructuring railways and considering issues like competition, investment, and regulation.
Dokumen ini membahas masalah infrastruktur terkait dengan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), pelican crossings, dan akses ke sekolah di kota Denpasar, Bali. Dokumen ini menjelaskan definisi dari fasilitas tersebut dan lokasi proyek yang akan didesain untuk meningkatkan keselamatan siswa. Dokumen ini juga membahas masalah yang ada terkait fasilitas tersebut dan langkah selanjutnya untuk merancang solusi infra
This document discusses developing multimodal transport in the North Java Corridor. It identifies the main economic centers and activities in the corridor and notes the need for infrastructure to meet the needs of these economic activities. It then discusses the current transport context and ideal modes for different cargo types. Key obstacles to efficient freight transport by road, rail, sea and lack of intermodal connectivity are identified. The document recommends targeting specific commodities for shifting to rail and sea transport. It outlines the right infrastructure, policies and reforms needed over the short, medium and long term to improve multimodal transport in the corridor.
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan transportasi multimoda di Pulau Jawa dengan memanfaatkan peran strategis perkeretaapian untuk menghubungkan wilayah-wilayah strategis seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi di beberapa rute utama di Pulau Jawa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkutan kereta api."
The document discusses plans to develop transportation infrastructure in Indonesia. It notes that Tanjung Priok Port is the largest in Indonesia and handles about 60% of cargo traffic. Plans are outlined to expand Tanjung Priok and develop a new port called NewPriok to meet growing demand. Integrating NewPriok with a logistics park is discussed to boost trade and employment. Developing multimodal transportation between ports, including a Pendulum Nusantara shipping route, is presented as a way to reduce domestic logistics costs and stimulate domestic trade.
Dokumen tersebut membahas mengenai angkutan multimoda dan peran angkutan penyeberangan dalam mendukung sistem transportasi multimoda di Indonesia. Secara ringkas, angkutan multimoda menggunakan minimal dua moda transportasi berbeda berdasarkan satu kontrak, sedangkan angkutan penyeberangan berperan sebagai penghubung antar moda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengguna jalan yang patuh, pendidikan publik, peraturan dan penegakan hukum, serta kerja sama lintas sektor untuk mengurangi kematian akibat kecelakaan.
This document discusses strategies for improving road safety for vulnerable road users in Indonesia. It recommends implementing a "Safe System" approach with four key elements: safe speeds, safe roads, safe road users, and safety management. For each element, the document provides examples of specific countermeasures, such as setting speed limits below 40km/h, building separated cycling and walking infrastructure, conducting educational campaigns on risks like not wearing helmets, and establishing inter-agency partnerships to coordinate road safety efforts. In conclusion, it proposes a six-point plan to apply the Safe System approach in Bandung, Indonesia focusing on speed management, crossing facilities, footpath quality, cycling infrastructure, promotional campaigns, and inter-agency coordination.
Dokumen ini membahas upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan rentan di Bandung melalui pengelolaan kecepatan, penyeberangan yang aman, trotoar yang terpelihara, fasilitas bersepeda, kampanye promosi, dan koordinasi antar instansi.
The document discusses community consultation for an integrated urban road safety program in Indonesia. It outlines steps for planning consultation, including conducting surveys of local schools to gather student travel data and stakeholder issues. The surveys would collect information on travel modes, home locations, parking/drop-off areas, crossing locations and speeds. Local organizations, governments or universities could assist with data collection to help plan infrastructure improvements and identify early issues. The goal is to inform, consult and engage stakeholders during the project planning phase.
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja monitoring dan evaluasi untuk proyek infrastruktur. Ia menekankan perlunya mengidentifikasi keluaran-keluaran proyek, merencanakan pelaksanaan dan pemantauan berdasarkan anggaran dan jadwal, serta mengevaluasi pencapaian tujuan jangka pendek dan panjang proyek.
Dokumen ini membahas program Integrated Urban Road Safety yang diusulkan untuk kota Medan, Pekanbaru dan Bandung di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan pejalan kaki dengan memperbaiki kondisi trotoar dan menyediakan fasilitas penyeberangan jalan yang lebih aman. Program ini akan menerapkan perbaikan infrastruktur seperti perpanjangan trotoar, pulau median, dan ruang henti khusus untuk mengurangi konflik lalu lintas
Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengemudi yang terampil, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat untuk mencapai tujuan mengurangi kematian akibat kecelakaan.
More from Indonesia Infrastructure Initiative (20)
1. Strategi Revitalisasi Angkutan Umum
Reformasi industri layanan angkutan bus perkotaan:
Struktur industri, perencanaan, regulasi dan kelembagaan
Richard Meakin
Legal and Institutional Specialist
2. Tantangan
•Penggunaan bis yang merosot, meningkatnya
penggunaan mobil pribadi dan sepeda motor
•Kemacetan mempengaruhi layanan bus – lingkaran setan
•Pembatasan kendaraan pribadi tidak layak secara politis
sebelum angkutan umum bisa menyediakan layanan
yang layak
•Menghindari subsidi yang meroket: layanan bus harus:
– Demand-responsive
– Efisien
– Value for money
•Konsolidasi industri angkutan bus adalah rumit:
– Banyak stakeholder
– Sudah mengakar
– Equilibrium biaya rendah / kualitas rendah
3. Halangan utama reformasi industri angkutan
bus
Sistem saat ini Sistem yang diusulkan
Ijin trayek & kartu pengawasan. Berulang,
tidak ada kewajiban layanan
Kontrak berjangka waktu terbatas
dengan standar kinerja
Armada dimiliki perseorangan, dikelola
dalam koperasi
Tidak ada kewajiban layanan
Armada dimiliki perusahaan
Sistem sewa setoran harian Sopir dipekerjakan, digaji
Tarif flat Tarif berdasar jarak, layanan berkualitas
4. Kesempatan
• Bus (non-BRT) di Jakarta saat ini bersifat cost recovery dari tarif
Pertahankan kondisi ini
• Operasi komersial dan kewajiban untuk cost recovery akan
mendorong disiplin finansial dan sensitifitas terhadap pasar bagi
perencana, operator, dan regulator
• BRT dan MRT akan mengadopsi electronic ticketing
– Ini akan memungkinkan tingkat tarif yang fleksibel, koleksi data, pengamanan
pendapatan, serta kemudahan bagi penumpang
Promosikan suatu tiket bersama
• Tingkat penggunaan MRT akan sangat bergantung pada integrasi
• Kontrak yang di-tender akan mendorong kompetisi dan demand-
responsiveness
• Operasi oleh perusahaan-perusahaan akan:
– Memobilisasi insentif pasar, keahlian manajemen, modal
– Memungkinkan subsidi-silang secara internal
– Memungkinkan adanya standar kinerja
– Mengkonsolidasikan industri bus ke dalam sejumlah klien yang dapat dikelola
5. Persyaratan keberhasilan manajemen
angkutan bus perkotaan
1. Kebijakan yang koheren dan progresif, dengan sasaran
dan kerangka waktu yang jelas
2. Struktur industri yang dapat dikelola
3. Kerangka kerja regulasi yang tepat (perundangan,
peraturan, standard dll.)
4. Suatu lembaga yang mampu memonitor,
merencanakan dan meregulasi
8. Mengapa Perlu Menyusun Rancangan
Kebijakan?
• Mendorong pendekatan yang formal, rasional dan komprehensif
• Rancangan kebijakan yang baik memungkinkan pendekatan yang
progresif (bertahap) dan jangka panjang
• Memberitahuan kepada stakeholders dan masyarakat mengenai
kebijakan pemerintah dan memberikan konsultasi yang terfokus
• Masalah yang sulit, memerlukan dukungan dan kesepakatan masyarakat
• Menuntun proses pengambilan keputusan sehari-hari
• Menghindari cara kerja jangka pendek dan asal jalan
• Kinerja pemerintah yang dapat diukur terhadap kebijakannya
• Meningkatkan kepercayaan investor
• Dapat mengembangkan strategi umum untuk berbagai kota (mutual
learning)
• Menyediakan landasan bagi undang-undang transport
9. Kebijakan Transportasi Walikota London 2009
Fast Forward
Copenhagen 2003
Draft for Consultation
Contoh Kajian Kebijakan
Transportasi Perkotaan
10. Apa Jakarta memiliki kebijakan transportasi?
Tidak ada kajian kebijakan yang spesifik
Kebijakan dapat diturunkan dari berbagai sumber:
Publikasi pemerintah:
• Pola Transportasi Makro (PTM) 2007 – suatu rencana infrastruktur transportasi
• Grand Design draft 2010 – prinsip pengelolaan, (tidak dipublikasikan)
Studi konsultan:
• JAPTraPIS* 2012 suatu masterplan transportai, mendorong konsolidasi industri angkutan bus
Peraturan perundangan:
• UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Perda DKI tahun 2013 tentang Transportasi
Aksi dan pernyataan kementerian
Kebijakan transportasi Jakarta tidak koheren dan progresif
Masih memuat langkah-langkah jangka pendek, ad hoc, dan terburu-buru
Perundangan cenderung mendahului kebijakan, sebagian besar operasi angkutan saat ini
ilegal
* Jabodetabek Public Transport Policy Implementation Strategy’ (Japtrapis)
12. Industri angkutan saat ini terlalu
terfragmentasi dan sulit dikelola – harus
konsolidasi
14,000 angkot
2,200 bus sedang
1,600 bus besar
•Masing-masing kendaraan berijin terpisah dengan ijin
trayek dan kartu pengawasan – tidak ada kewajiban
layanan
•Setiap kendaraan dengan sistem setoran adalah suatu
bisnis tersendiri, harus menutup biaya setiap harinya
•Koperasi hanya berperan sebagai perantara
•Regulasi liar mengisi kevakuman regulasi sebenarnya
•Setoran memisahkan sopir dari pemilik
•Tidak ada yang bertanggung jawab atas layanan
14. Beberapa prinsip regulasi
•Insentif bagi operator harus sejalan dengan sasaran
kebijakan, misal: memaksimalkan ridership, merespon demand
•Kompetisi adalah insentif paling efektif
•Pertanggungjawaban operator atas layanan harus jelas
•Beberapa fungsi harus dibiarkan pada operator, misal:
perubahan minor atas tarif atau rute
•Pemisahan hubungan antara pendapatan dan biaya (misal
skema bayar per km) memerlukan manajemen yang kompleks,
pertanggungjawaban finansial, dan cenderung mengarah pada
resiko peningkatan subsidi yang besar
15. Menciptakan Kondisi yang Menarik Investasi
Swasta
•Kontrak harus menarik operator perusahaan komersial,
dengan sumberdaya finansial dan keahlian manajerial
yang cukup
•Pemerintah harus meminimalkan resiko usaha:
– Resiko persaingan tidak sehat (biaya rendah, kualitas rendah,
tidak ada kewajiban layanan) dari angkot, angkutan tanpa ijin,
dan bus pemerintah.
– Resiko hambatan menaikkan tarif karena alasan-alasan sosial-
politis sedangkan biaya terus meningkat.
– Resiko dimana kemacetan mengurangi efisiensi dan produktivitas
layanan bus
– Resiko menetapkan kewajiban layanan yang tidak
menguntungkan
– Resiko investasi awal yang besar (contoh: pembangunan depo)
• Kondisi kontrak harus menjamin cost-recovery pada masa
akhir kontrak.
16. Pratek terbaik dalam kontrak komersial
•Minimum kontrak – satu trayek. Bisa merupakan jaringan area
•Perusahaan swasta dengan sumber daya dan kemampuan
manajerial
•Beroperasi di bawah kontrak tahun-jamak dengan jangka
tetap
•Kewajiban layanan disertai sanksi
•Kompetisi untuk mendapatkan kontrak
•Insentif pasar, beberapa kebebasan komersial
•Cost recovery, tanpa subsidi operasional
•Tarif mencerminkan pasar dan biaya
17. Undang-Undang mendukung reformasi
Undang-Undang 22 tahun 2009:
•Mendorong ‘persaingan sehat’ (198)
•Trayek utama harus dilayani dengan bus besar (158)
•Bus kecil tidak beroperasi paralel dengan bus besar (158)
•Ijin operasi dapat berupa kontrak berjangka waktu tetap, atau
mencakup suatu wilayah (174)
•Kontrak diberikan melalui ‘lelang’ kompetitif (174)
•Angkutan umum dalam trayek tidak boleh dioperasikan oleh
individu (139)
•Tarif angkutan non-ekonomi ditetapkan operator (185)
•Angkutan non-ekonomi tidak disubsidi (185)
•Seluruh operator angkutan umum harus menurut standar
pelayanan minimum, yang akan dijelaskan lebih lanjut (198)
•Tidak ada peraturan kementerian baru dibawah undang-
undang ini
18. •Tidak menjabarkan reformasi yang telah dimuat UU/22/2009
•Banyak hal diserahkan dalam Peraturan Gubernur
•Mungkin memberikan subsidi (tidak sesuai dengan UU/22/2009)
•Trayek atau trayek wilayah bisa diberikan melalui ‘seleksi’ atau
tender, tetapi ijin taryek 5-tahunan dan kartu pengawasan 1-
tahunan tetap ada (97–106)
•Operator menyerahkan laporan kinerja bulanan (102)
•Usia maksimum bus 7-10 tahun (51). Emisi Euro 2 (54).
•Bus kecil diganti dengan bus besar ketika usianya habis (52)
•Pemerintah DKI ‘memonitor dan mengevaluasi’ seluruh trayek
setiap tahunnya (112)
•Kepala Dishub harus mengevaluasi kinerja sistem angkutan umum
setiap tahunnya (205)
Perda DKI tentang Transportasi 2013 –
Kesempatan yang terlewatkan?
20. Peran kunci lembaga
• Mengelola proses reformasi
• Merencanakan
– Siklus perencanaan 5 tahunan untuk jaringan, layanan, dan keuangan
– Koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya (keuangan, tata ruang,
infrastruktur, polisi dll.)
– Merancang kebijakan dan strategi transportasi
• Memonitor
– Memonitor kinerja sistem angkutan umum dan seluruh operator terhadap
demand, keterjangkauan, dan sasaran kebijakan
– Memperkenalkan langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan dalam
rencana tahunan
• Meregulasi
– Menyediakan layanan angkutan dengan kontrak
– Mengambil langkah untuk mengatasi kekurangan, meningkatkan kinerja
– Menjaga keseimbangan antara supply/demand, serta
revenue/cost/affordability
21. • Didirikan dan didefinisikan oleh peraturan-
perundangan
• Dijalankan oleh dewan yang ditunjuk
• Sasaran jelas
• Bertanggung jawab atas kinerja
• Memiliki otonomi, dalam batasan hukum:
- Pendapatan dan belanja
- Tenaga kerja dan kondisi
- Operasi
Ciri-ciri suatu otoritas transportasi
22. • Menyediakan layanan angkutan umum dengan prosedur formal yang
transparan dan kompetitif
• Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan beberapa moda transportasi.
Misal mengelola mode share antara bus dan kereta.
• Mengkoordinasikan strategi transportasi dan pengelolaan finansial
antara pemerintah daerah
• Menyediakan pertanggungjawaban atas subsidi secara politik
menggunakan uang rakyat
• Mengkonsentrasikan sumber daya, keahlian, dan dana yang terbatas
• Mengurangi kesempatan campur tangan politis secara langsung dalam
penyediaan layanan
• Memfokuskan perhatian kebijakan dan pendanaan bagi angkutan
perkotaan
• Mengkoordinasikan program-program dari berbagai lembaga yang
bertanggung jawab atas aspek-aspek yang berbeda dari angkutan
perkotaan
• Terkadang dalam kondisi ada proyek donor, mengelola dana, serta
memastikan pengawasan dan pertanggungjawaban
Fungsi otoritas angkutan umum
metropolitan
23. Langkah-langkah dalam transisi menuju
Otoritas Transportasi Jabodetabek
– Merencanakan, memonitor, meregulasi
– Mengelola konsolidasi dan reformasi industri transportasi
Fase 2 – menciptakan suatu Otoritas Transportasi DKI
menggunakan Bidang Angkutan Darat Dishub yang telah
diperkuat kapabilitasnya
Fase 3 – memperluas cakupan kerja Otoritas Transportasi
untuk mencakup Jabodetabek
Fase 1 – penguatan kapabilitas Dishub:
Editor's Notes
1. Kebijakan yang terarah, tujuan dan strategi pencapaian yang realistis → mengembangkan angkutan bis
2. Struktur industri yang patuh terhadap peraturan dan mampu menyediakan layanan yang reponsif terhadap permintaan.
Ada 4 jenis struktur industri: monopoli, oligopoli, campuran operator umum/swasta besar/kecil, dan berbagai operator perorangan swasta
3. Kerangka perencanaan dan peraturan yang mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan
4. Perencanaa dan regulator yang handal
1. Kebijakan yang terarah, tujuan dan strategi pencapaian yang realistis → mengembangkan angkutan bis
2. Struktur industri yang patuh terhadap peraturan dan mampu menyediakan layanan yang reponsif terhadap permintaan.
Ada 4 jenis struktur industri: monopoli, oligopoli, campuran operator umum/swasta besar/kecil, dan berbagai operator perorangan swasta
3. Kerangka perencanaan dan peraturan yang mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan
4. Perencanaa dan regulator yang handal
1. Kebijakan yang terarah, tujuan dan strategi pencapaian yang realistis → mengembangkan angkutan bis
2. Struktur industri yang patuh terhadap peraturan dan mampu menyediakan layanan yang reponsif terhadap permintaan.
Ada 4 jenis struktur industri: monopoli, oligopoli, campuran operator umum/swasta besar/kecil, dan berbagai operator perorangan swasta
3. Kerangka perencanaan dan peraturan yang mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan
4. Perencanaa dan regulator yang handal
1. Kebijakan yang terarah, tujuan dan strategi pencapaian yang realistis → mengembangkan angkutan bis
2. Struktur industri yang patuh terhadap peraturan dan mampu menyediakan layanan yang reponsif terhadap permintaan.
Ada 4 jenis struktur industri: monopoli, oligopoli, campuran operator umum/swasta besar/kecil, dan berbagai operator perorangan swasta
3. Kerangka perencanaan dan peraturan yang mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan
4. Perencanaa dan regulator yang handal
1. Kebijakan yang terarah, tujuan dan strategi pencapaian yang realistis → mengembangkan angkutan bis
2. Struktur industri yang patuh terhadap peraturan dan mampu menyediakan layanan yang reponsif terhadap permintaan.
Ada 4 jenis struktur industri: monopoli, oligopoli, campuran operator umum/swasta besar/kecil, dan berbagai operator perorangan swasta
3. Kerangka perencanaan dan peraturan yang mampu mencapai tujuan-tujuan kebijakan
4. Perencanaa dan regulator yang handal