Dokumen tersebut merangkum peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang teknologi dan industri di Indonesia, termasuk UU No. 23/1997 tentang lingkungan hidup, PP No. 27/1999 tentang AMDAL, dan berbagai peraturan terkait teknologi industri.

1. Nama : Rahmad Mansjur Ali
Nim : 2013.01.01.029
Prodi : Matematika
Semester : V (Lima)
Makul : Pendidikan Lingkungan Hidup
Peraturan Perundang – Undangan Yang Mengatur Masalah Pengelolaan Lingkungan
Dalam Bidang Teknologi Dan Industri
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, pp No. 19 tahun 1994 dan Keppres No.7 tahun 1994
yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, merumuskan pengertian “lingkungan hidup”
pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan
peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.
4. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas
dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menyusun desain kebijakan dalam
pengelolaan lingkungan hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan.
8. UU RI No.51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.
9. UU No. 4 Tahun 1982, yakni masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy,
dan atau komponen yang lain dalam lingkungan dan atau berubahnya tataan lingkungan
oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai

2. tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagii
berfungsi sesuai peruntukannya.
10. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan).
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Panduan Dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
12. UU RI N0. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 32 ayat 1 dan 2 berbunyi :
(1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan
struktur Industri dalam negeri, Pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor
sumber daya alam.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya
alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
13. UU RI No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada bagian keempat mengenai
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Pasal 37 berbunyi :
“ Menteri menetapkan kebijakan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi
Industri dengan memperhatikan aspek kemandirian, ketahanan Industri, keamanan, dan
pelestarian fungsi lingkungan.”
14. UU RI No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 40 ayat 1 dan 2 berbunyi :
(1) Pemerintah melakukan penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri yang
dikembangkan di dalam negeri.
(2) Ketentuan mengenai penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri diatur
dalam Peraturan Pemerintah.