1. Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 14 P/HUM/2009.-
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan No.
20.1/DPRD/VIII/2006, Tanggal 5 Agustus 2006, Tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan pada tingkat pertama dan
terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :
MOHAMAD BASYIR AHMAD (Walikota Pekalongan),
beralamat di Jalan Mataram No. 1 Pekalongan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada :
1. Masrof, SH., Sekretaris Daerah Kota Pekalongan ;
2. Suharto, SH.M.Hum, Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kota Pekalongan ;
3. Bambang Nurdiyatman, SH., Asisten Administrasi Sekretaris
Daerah Kota Pekalongan ;
4. Sutarno, SH.MM., Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kota
Pekalongan ;
5. Suseno, SH., Kasubag Bantuan Hukum pada Bag. Hukum
Setda Kota Pekalongan ;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2009 ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
m e l a w a n :
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN, beralamat di Jalan Mataram No. 3 Kota
Pekalongan ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
TENTANG DUDUK PERKARA :
Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal
20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal
22 Mei 2009 dan didaftar dibawah Register No. 14 P/HUM/2009 telah
Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 14 P/HUM/2009.-
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan No.
20.1/DPRD/VIII/2006, Tanggal 5 Agustus 2006, Tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan pada tingkat pertama dan
terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :
MOHAMAD BASYIR AHMAD (Walikota Pekalongan),
beralamat di Jalan Mataram No. 1 Pekalongan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada :
1. Masrof, SH., Sekretaris Daerah Kota Pekalongan ;
2. Suharto, SH.M.Hum, Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kota Pekalongan ;
3. Bambang Nurdiyatman, SH., Asisten Administrasi Sekretaris
Daerah Kota Pekalongan ;
4. Sutarno, SH.MM., Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kota
Pekalongan ;
5. Suseno, SH., Kasubag Bantuan Hukum pada Bag. Hukum
Setda Kota Pekalongan ;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2009 ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

2. m e l a w a n :
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN, beralamat di Jalan Mataram No. 3 Kota
Pekalongan ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
TENTANG DUDUK PERKARA :
Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal
20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal
22 Mei 2009 dan didaftar dibawah Register No. 14 P/HUM/2009 telah
Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1

3. Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya
atas dalil-dalil sebagai berikut :
A. DASAR PERMOHONAN
1. Pasal 11 Ayat (4) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978, Pasal 11
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberi
kewenangan dan kekuasaan kepada Mahkamah Agung RI untuk menguji
secara materi terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang;
2. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa " Penyelenggara Pemerintahan
Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ".
3. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :
" Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah ;
c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan
bersama ;
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah ;
f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan."
B. FAKTA-FAKTA YANG ADA.
1. Pada tanggal 5 Agustus 2006 Termohon menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor.
20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
2. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan tersebut angka 1 di atas tidak pernah di informasikan/-
Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya
atas dalil-dalil sebagai berikut :
A. DASAR PERMOHONAN
1. Pasal 11 Ayat (4) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978, Pasal 11
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberi
kewenangan dan kekuasaan kepada Mahkamah Agung RI untuk menguji
secara materi terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang;
2. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa " Penyelenggara Pemerintahan
Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ".
3. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :
" Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah ;
c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

4. d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan
bersama ;
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah ;
f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan."
B. FAKTA-FAKTA YANG ADA.
1. Pada tanggal 5 Agustus 2006 Termohon menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor.
20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
2. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan tersebut angka 1 di atas tidak pernah di informasikan/-
Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2

5. Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
diberitahukan dan tidak pernah pihak Pemohon menerima/dikirimi secara
fisik Peraturan Tata Tertib dimaksud.
3. Pemohon baru mengetahui materi dalam Peraturan Tata Tertib DPRD
Kota Pekalongan setelah Termohon menetapkan Hak Angket dengan
memanggil pihak Pemohon untuk menghadiri rapat hak angket bahkan
melaporkan kepada Kepolisian untuk menghadirkan secara paksa dalam
rapat Hak Angket DPRD Kota Pekalongan.
4. Muatan materi dalam Peraturan tata tertib tersebut antara lain berisi
tentang hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
yaitu hak Interpelasi, hak Angket dan hak menyatakan pendapat dan hak-
hak yang lainnya.
5. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah berbunyi :
(1). DPRD Mempunyai Hak :
a. Interpelasi.
b. Angket, dan
c. Menyatakan pendapat.
(2). Pelaksanaan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan setelah diajukan Hak Interpelasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari
Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD yang hadir.
(3). Dalam menggunakan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dibentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur
Fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.
(4). Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar dan memeriksa
seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui
masalah yang sedang diselidiki serta untuk menunjukan surat atau
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(5). Setiap orang yang dipanggil, didengar dan diperiksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi panggilan panitia hak
angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-
undangan.
Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
diberitahukan dan tidak pernah pihak Pemohon menerima/dikirimi secara
fisik Peraturan Tata Tertib dimaksud.
3. Pemohon baru mengetahui materi dalam Peraturan Tata Tertib DPRD
Kota Pekalongan setelah Termohon menetapkan Hak Angket dengan
memanggil pihak Pemohon untuk menghadiri rapat hak angket bahkan
melaporkan kepada Kepolisian untuk menghadirkan secara paksa dalam
rapat Hak Angket DPRD Kota Pekalongan.
4. Muatan materi dalam Peraturan tata tertib tersebut antara lain berisi
tentang hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
yaitu hak Interpelasi, hak Angket dan hak menyatakan pendapat dan hak-
hak yang lainnya.
5. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah berbunyi :
(1). DPRD Mempunyai Hak :
a. Interpelasi.
b. Angket, dan
c. Menyatakan pendapat.
(2). Pelaksanaan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan setelah diajukan Hak Interpelasi sebagaimana

6. dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari
Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD yang hadir.
(3). Dalam menggunakan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dibentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur
Fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.
(4). Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar dan memeriksa
seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui
masalah yang sedang diselidiki serta untuk menunjukan surat atau
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(5). Setiap orang yang dipanggil, didengar dan diperiksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi panggilan panitia hak
angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-
undangan.
Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3

7. Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
(6). Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia
angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(7). Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
(8). Tata cara hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
6. Termohon dalam menuangkan muatan materi yang menyangkut hak
interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat tersebut dalam
pelaksanaan tidak mencantumkan tahapan seperti yang diatur dalam
Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah yang berbunyi : "Pelaksanaan Hak Angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah diajukan
Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir."
7. Muatan materi Tata Tertib DPRD tersebut diketahui oleh Pemohon
setelah Termohon akan menggunakan hak angket dalam Bidang
Pendidikan pada tanggal 2 April 2009 dengan berpedoman pada Tata
Tertib DPRD tersebut.
8. Dengan ditetapkannya Hak Angket oleh DPRD Kota Pekalongan tanpa
melalui tahapan penetapan Hak Interpelasi, Pemohon kehilangan haknya
untuk memberikan penjelasan/keterangan dalam rapat-rapat hak
Interpelasi yang berarti Pemohon telah dikebiri hak-haknya dan hal
tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada
Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutus sebagai
berikut :
1. Menyatakan Keputusan DPRD Kota Pekalongan Nomor
20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang muatan materinya mengatur hak-hak
DPRD terutama Hak Interpelasi, Hak Angket dan menyampaikan pendapat
Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
(6). Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia
angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(7). Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
(8). Tata cara hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
6. Termohon dalam menuangkan muatan materi yang menyangkut hak
interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat tersebut dalam
pelaksanaan tidak mencantumkan tahapan seperti yang diatur dalam
Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah yang berbunyi : "Pelaksanaan Hak Angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah diajukan
Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua

8. pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir."
7. Muatan materi Tata Tertib DPRD tersebut diketahui oleh Pemohon
setelah Termohon akan menggunakan hak angket dalam Bidang
Pendidikan pada tanggal 2 April 2009 dengan berpedoman pada Tata
Tertib DPRD tersebut.
8. Dengan ditetapkannya Hak Angket oleh DPRD Kota Pekalongan tanpa
melalui tahapan penetapan Hak Interpelasi, Pemohon kehilangan haknya
untuk memberikan penjelasan/keterangan dalam rapat-rapat hak
Interpelasi yang berarti Pemohon telah dikebiri hak-haknya dan hal
tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada
Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutus sebagai
berikut :
1. Menyatakan Keputusan DPRD Kota Pekalongan Nomor
20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang muatan materinya mengatur hak-hak
DPRD terutama Hak Interpelasi, Hak Angket dan menyampaikan pendapat
Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4

9. Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat digunakan sebagai dasar menggunakan hak-hak tersebut karena
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Menyatakan bahwa Keputusan DPRD Kota Pekalongan Nomor
20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang muatan materinya mengatur hak-hak
DPRD terutama Hak Interpelasi, Hak Angket dan menyampaikan pendapat
harus dirubah atau direvisi dengan menambahkan materi muatan tahapan
untuk melaksanakan hak-hak tersebut ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang
diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
- Bukti P.1 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah ;
- Bukti P.2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
No. 20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan ;
Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak
Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab
telah lewat ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :
Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Hak Uji Materiil yang
diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi
permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu
dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi
persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal
standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah
permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang
ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah
Agung No.1 Tahun 2004 ;
Menimbang, bahwa Keputusan DPRD Kota Pekalongan
No.20.1/DPRD/VIII/2006 in litis berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2006, Surat
Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang bertanggal 20 Mei 2009, diterima
Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat digunakan sebagai dasar menggunakan hak-hak tersebut karena
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Menyatakan bahwa Keputusan DPRD Kota Pekalongan Nomor
20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang muatan materinya mengatur hak-hak
DPRD terutama Hak Interpelasi, Hak Angket dan menyampaikan pendapat
harus dirubah atau direvisi dengan menambahkan materi muatan tahapan
untuk melaksanakan hak-hak tersebut ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang
diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
- Bukti P.1 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah ;
- Bukti P.2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
No. 20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan ;
Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak
Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab
telah lewat ;

10. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :
Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Hak Uji Materiil yang
diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi
permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu
dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi
persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal
standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah
permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang
ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah
Agung No.1 Tahun 2004 ;
Menimbang, bahwa Keputusan DPRD Kota Pekalongan
No.20.1/DPRD/VIII/2006 in litis berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2006, Surat
Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang bertanggal 20 Mei 2009, diterima
Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5

11. Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
di Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2009, 1020 hari setelah Keputusan a quo
berlaku, yang berarti telah lewat tenggang waktu yang ditentukan yaitu 180
(seratus delapan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA
No. 1 Tahun 2004 ;
Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Hak Uji Materiil yang
diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA
No. 1 Tahun 2004 tersebut diatas, maka secara formal/prosedural permohonan
Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima, sehingga
pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang kalah,
maka dibebankan membayar biaya perkara ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Menyatakan Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon : MOHAMAD
BASYIR AHMAD (WALIKOTA PEKALONGAN) tersebut tidak dapat diterima ;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : Kamis, tanggal 2 Juli 2009 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja,
SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./ ttd./
H. Imam Soebechi, SH.MH. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
ttd./
Marina Sidabutar, SH.MH.
Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
di Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2009, 1020 hari setelah Keputusan a quo
berlaku, yang berarti telah lewat tenggang waktu yang ditentukan yaitu 180
(seratus delapan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA
No. 1 Tahun 2004 ;
Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Hak Uji Materiil yang
diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA
No. 1 Tahun 2004 tersebut diatas, maka secara formal/prosedural permohonan
Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima, sehingga
pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang kalah,
maka dibebankan membayar biaya perkara ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Menyatakan Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon : MOHAMAD
BASYIR AHMAD (WALIKOTA PEKALONGAN) tersebut tidak dapat diterima ;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

12. Agung pada hari : Kamis, tanggal 2 Juli 2009 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja,
SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./ ttd./
H. Imam Soebechi, SH.MH. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
ttd./
Marina Sidabutar, SH.MH.
Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6

13. Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Biaya – biaya : Panitera-Pengganti :
1. M e t e r a i–––––..Rp. 6.000,- ttd./
2. R e d a k s i–––––.Rp. 5.000,- A.K. Setiyono, SH.MH.
3. Administrasi Kasasi–...Rp. 989.000,-
Jumlah –––Rp. 1.000.000,-
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara
(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009.
Biaya – biaya : Panitera-Pengganti :
1. M e t e r a i–––––..Rp. 6.000,- ttd./
2. R e d a k s i–––––.Rp. 5.000,- A.K. Setiyono, SH.MH.
3. Administrasi Kasasi–...Rp. 989.000,-
Jumlah –––Rp. 1.000.000,-
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara
(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7