Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang berkedudukan di Pangkal Pinang. Pengadilan Tinggi ini akan menangani perkara perdata dan pidana di wilayah Provinsi Bangka Belitung, sehingga wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dikurangi. Perkara yang sudah diproses di Pengadilan Tinggi Palembang akan tetap ditangani olehnya, sedangkan yang baru akan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Bangka
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang berkedudukan di Sofifi dan memiliki daerah hukum yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Pengadilan ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan hukum di provinsi tersebut seiring dengan pembentukan dan perkembangannya. Undang-undang ini juga mengubah daerah hukum Pengadilan Tinggi Ambon dengan mengeluarkan wilayah Provinsi Maluku U
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo. Pengadilan Tinggi Gorontalo akan melayani wilayah Provinsi Gorontalo dan mengambil alih daerah hukum pengadilan negeri di Gorontalo dari Pengadilan Tinggi Manado. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan perkara yang sedang berjalan dari Pengadilan Tinggi Manado ke Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Banten dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Propinsi Banten akan memiliki kewenangan sebagai daerah otonom dan pemerintahan daerahnya akan terdiri dari gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan propinsi. Ketentuan peralihan mengatur penyerahan a
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang berkedudukan di Sofifi dan memiliki daerah hukum yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Pengadilan ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan hukum di provinsi tersebut seiring dengan pembentukan dan perkembangannya. Undang-undang ini juga mengubah daerah hukum Pengadilan Tinggi Ambon dengan mengeluarkan wilayah Provinsi Maluku U
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo. Pengadilan Tinggi Gorontalo akan melayani wilayah Provinsi Gorontalo dan mengambil alih daerah hukum pengadilan negeri di Gorontalo dari Pengadilan Tinggi Manado. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan perkara yang sedang berjalan dari Pengadilan Tinggi Manado ke Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Banten dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Propinsi Banten akan memiliki kewenangan sebagai daerah otonom dan pemerintahan daerahnya akan terdiri dari gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan propinsi. Ketentuan peralihan mengatur penyerahan a
UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 01 Tahun 2013 tentenag perubahan kedua atas UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang Undang
Undang-undang ini membentuk empat kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Dokumen ini mengatur batas wilayah dan ibu kota dari keempat kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdfsahataps
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, asas pembentukannya, serta perencanaan pembentukan undang-undang dan peraturan daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan secara terencana, terpadu, dan
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pertama kali secara tidak langsung melalui hasil pemilihan umum tahun 1999 di Kabupaten Padang Pariaman dan pengangkatan dari anggota TNI/POLRI, serta mengatur pengisian kekurangan
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Supiori yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Supiori terdiri dari 3 distrik dari Kabupaten Biak Numfor dengan batas wilayah darat dan laut. Ibu kota Kabupaten Supiori berada di Sorendiweri.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Bengkulu yang terdiri dari Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan. Propinsi Bengkulu diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia. Kawasan-kawasan ini ditetapkan untuk mendorong perdagangan internasional dan pembangunan daerah. Badan Pengusahaan dibentuk untuk mengelola kawasan-kawasan ini dan memberikan fasilitas kepada pengusaha.
This executive summary provides an overview of a High Conservation Value Forest (HCVF) assessment conducted in Siak District, Sumatra, Indonesia. The assessment identified 6,872 hectares of natural forest within the 47,023 hectare forest management unit that were classified as HCVF. Key findings included:
1) The forest management unit borders the 28,237-hectare Danau Pulau Besar Wildlife Reserve, and forests contiguous with the reserve were identified as HCVF.
2) Remaining natural forests along the true left bank of the Sungai Rawa river were also identified as HCVF due to the river's integral ecological and hydrological connection to the wildlife reserve.
3
UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 01 Tahun 2013 tentenag perubahan kedua atas UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang Undang
Undang-undang ini membentuk empat kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Dokumen ini mengatur batas wilayah dan ibu kota dari keempat kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdfsahataps
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, asas pembentukannya, serta perencanaan pembentukan undang-undang dan peraturan daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan secara terencana, terpadu, dan
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pertama kali secara tidak langsung melalui hasil pemilihan umum tahun 1999 di Kabupaten Padang Pariaman dan pengangkatan dari anggota TNI/POLRI, serta mengatur pengisian kekurangan
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Supiori yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Supiori terdiri dari 3 distrik dari Kabupaten Biak Numfor dengan batas wilayah darat dan laut. Ibu kota Kabupaten Supiori berada di Sorendiweri.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Bengkulu yang terdiri dari Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan. Propinsi Bengkulu diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia. Kawasan-kawasan ini ditetapkan untuk mendorong perdagangan internasional dan pembangunan daerah. Badan Pengusahaan dibentuk untuk mengelola kawasan-kawasan ini dan memberikan fasilitas kepada pengusaha.
This executive summary provides an overview of a High Conservation Value Forest (HCVF) assessment conducted in Siak District, Sumatra, Indonesia. The assessment identified 6,872 hectares of natural forest within the 47,023 hectare forest management unit that were classified as HCVF. Key findings included:
1) The forest management unit borders the 28,237-hectare Danau Pulau Besar Wildlife Reserve, and forests contiguous with the reserve were identified as HCVF.
2) Remaining natural forests along the true left bank of the Sungai Rawa river were also identified as HCVF due to the river's integral ecological and hydrological connection to the wildlife reserve.
3
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan ketentuan peralihan pemerintahan di kedua kabupaten baru tersebut.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang ekstradisi di Indonesia yang mengatur tentang ketentuan umum ekstradisi, azas-azas ekstradisi, syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta, serta pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain mengubah definisi keputusan tata usaha negara, kedudukan pengadilan, syarat dan tata cara pengangkatan hakim, pemberhentian hakim, dan pengaturan lain terkait organisasi peradilan tata usaha negara.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diantaranya menambah syarat bagi calon hakim agung, mengatur proses pemilihan dan penetapan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta alasan pemberhentian hakim agung secara tidak hormat.
Rapat kerja tahunan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Banten membahas implementasi hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, reformasi birokrasi, dan masalah teknis yustisial. Rapat menghasilkan rekomendasi untuk mengeluarkan kebijakan pelaksanaan hasil rapat tersebut di Pengadilan Agama di Banten.
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas undang-undang peradilan agama tahun 1989. Perubahan ini mencakup pengaturan pengangkatan dan pengawasan hakim, pembentukan pengadilan khusus, dan persyaratan untuk menjadi hakim. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas peradilan agama di Indonesia.
Undang-undang ini membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka dari pengaruh pihak lain, serta menyesuaikan ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. Beberapa poin perubahan meliputi penyusunan,
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
1. RGS Mitra Page 1 of 5
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung yang wilayahnya berasal dari
sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sejalan dengan kebutuhan perkembangan
pembangunan perlu peningkatan pelayanan hukum melalui pembangunan perangkat
peradilan;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan
memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana,
cepat, dan biaya ringan, perlu dibentuk pengadilan tinggi di ibukota Provinsi Bangka
Belitung;
c. bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, perlu diadakan
peninjauan kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang yang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 meliputi daerah hukum pengadilan negeri di
seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di
Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan Jakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2672);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. RGS Mitra Page 2 of 5
Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4358);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang berkedudukan di Pangkal Pinang.
Pasal 2
(1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung meliputi wilayah Provinsi Bangka Belitung.
(2)Seluruh pengadilan negeri di wilayah Provinsi Bangka Belitung merupakan pengadilan tingkat pertama
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
Pasal 3
Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, daerah hukum Pengadilan Tinggi Palem
dikurangi dengan daerah hukum pengadilan negeri di seluruh wilayah Provinsi Bangka Belitung.
Pasal 4
Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, perkara pidana dan perkara perdata y
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ditentukan sebagai berikut :
a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang tetap diperiksa
3. RGS Mitra Page 3 of 5
diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang;
b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Palembang tetapi belum diperiksa, dilimpah
kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
Pasal 5
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini de
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 63
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
4. RGS Mitra Page 4 of 5
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
I. UMUM
Dengan telah dibentuknya Provinsi Bangka Belitung dan semakin berkembangnya pembangunan di
wilayah Provinsi Bangka Belitung, khususnya di bidang hukum pada saat ini telah sampai pada tahap
yang menghendaki perlunya peningkatan pelayanan hukum melalui pengembangan perangkat peradilan.
Pengembangan perangkat peradilan tersebut menjadi sangat strategis dan mempunyai posisi sentral, jika
dikaitkan dengan upaya peningkatan pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan
peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Provinsi Bangka Belitung.
Berhubung sampai saat ini Provinsi Bangka Belitung belum memiliki pengadilan tinggi tersendiri dan
masih menjadi satu dengan Pengadilan Tinggi Palembang, untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum
bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Bangka Belitung serta mewujudkan tata peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dinilai sudah
saatnya membentuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di wilayah Provinsi Bangka Belitung.
Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, menentukan bahwa
pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang
dibentuk dengan undang-undang.
Bertitik tolak pada pertimbangan tersebut perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang
berkedudukan di ibukota Provinsi Bangka Belitung dengan undang-undang.
Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, perlu diatur pula daerah hukum Pengadilan
Tinggi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di
Medan dan Jakarta, dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan negeri di seluruh wilayah
Provinsi Bangka Belitung dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, wilayah Provinsi Bangka Belitung yang semula
termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada saat diundangkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung, pengadilan negeri yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung adalah :
5. RGS Mitra Page 5 of 5
1. Pengadilan Negeri Sungai Liat;
2. Pengadilan Negeri Tanjung Pandan; dan
3. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang.
Pasal 3
Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, daerah hukum Pengadilan Tinggi
Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di
Medan dan Jakarta diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan negeri di seluruh
wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4397