Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung program Nusantara Sehat, mencakup proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tenaga kesehatan.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
1. KEBIJAKAN PENUGASAN KHUSUS
TENAGA KESEHATAN INDIVIDU
oleh:
Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
BADAN PPSDMK - KEMENKES
2. SISTEMATIKA PENYAJIAN
1. PENDAHULUAN
2. GAMBARAN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA
3. UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
4.PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN INDIVIDU
4. VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup
Manusia Indonesia
TRISAKTI:
Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang
politik; Berkepribadian dlm budaya
PROGRAM INDONESIA
PINTAR
PROGRAM INDONESIA KERJA
PROGRAM INDONESIA
SEJAHTERA
PENGUATAN
YANKES
PARADIGMA
SEHAT
JKN
3DIMENSIPEMBANGUNAN:PEMBANGUNANMANUSIA,SEKTOR
UNGGULAN,PEMERATAANDANKEWILAYAHAN
NORMAPEMBANGUNANKABINETKERJA
DTPK
5. RPJMN BIDANG KESEHATAN
RPJMN I
2005 -2009
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif,
preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
Bangkes diarahkan untuk
meningkatkan akses dan
mutu yankes
Akses masyarakat
thp yankes yang
berkualitas telah
lebih berkembang
dan meningkat
Akses
masyarakat
terhadap yankes
yang berkualitas
telah mulai
mantap
Kesadaran
masy. thdp
yankes yang
berkualitas
telah
menjangkau
dan merata di
seluruh wilayah
Indonesia
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015 -2019
RPJMN IV
2020 -2025
KURATIF-REHABILITATIF
5
Arah Pembangunan Kesehatan
UPAYA PROMOTIF - PREVENTIF
8. Kondisi Tenaga Kesehatan di Puskesmas
NO TENAGA KESEHATAN
SESUAI STANDAR
TIDAK SESUAI STANDAR
> Standar < Standar
JML PUSK JML PUSK
KELEBIHAN
NAKES
JML
PUSK
KEKURANGAN
NAKES
1 DOKTER UMUM 3.192 4.889 10.243 2.017 2.287
2 DOKTER GIGI 4.858 1.322 1.807 3.918 3.918
3 PERAWAT 638 7.866 72.461 1.594 3.787
4 BIDAN 373 8.719 117.346 1.006 2.295
5 TENAGA KEFARMASIAN 3.766 4.554 7.866 1.778 1.778
6 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 3.147 4.446 10.336 2.505 2.505
7 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN 4.867 2.806 4.192 2.425 2.425
8 TENAGA GIZI 4.362 2.419 3.527 3.317 3.792
9 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 4.032 1.813 2.488 4.253 4.253
TOTAL 230.266 27.040
Sumber : Datin PPSDM, Des 2019
Jumlah Puskesmas : 10,089
9. No. Jenis Tenaga
Puskesmas Kawasan
Perkotaan
Puskesmas Kawasan
Pedesaan
Puskesmas
kawasan Terpencil
dan Sangat
Terpencil
Non RI RI Non RI RI Non RI RI
1 Dokter/dokter layanan primer 1 2 1 2 1 2
2 Dokter gigi 1 1 1 1 1 1
3 Perawat 5 8 5 8 5 8
4 Bidan 4 7 4 7 4 7
5 Tenaga Kesmas 2 2 1 1 1 1
6 Tenaga kesling 1 1 1 1 1 1
7 Ahli Tek. Lab. Medik 1 1 1 1 1 1
8 Tenaga gizi 1 2 1 2 1 2
9 Tenaga kefarmasian 1 2 1 1 1 1
10 Tenaga Adminintrasi 3 3 2 2 2 2
11 Pekarya 2 2 1 1 1 1
Jumlah 22 31 19 27 19 27
Standar Ketenagaan Puskesmas
Sumber: Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang PUSKESMAS
10. TANTANGAN TENAGA KESEHATAN
Jumlah Tenaga
Kesehatan (jenis
tertentu) masih
kurang
Distribusi
Tenaga
Kesehatan yang
tidak merata
Mutu atau
kualitas yang
belum memadai
Pendayagunaan
tidak sesuai
dengan
kompetensi
nakes
10
12. PERENCANAAN
PENDAYAGUNAAN
PEMBINAAN &
PENGAWASAN PENGADAAN
SUB SISTEM SDM KESEHATAN DALAM
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (PERPRES 72/2012)
Penetapan jenis,
jumlah, kualifikasi dan
distribusi SDMK
Pendidikan &
Pelatihan
Pemanfaatan,
Pemerataan,
Pengembangan
Arahan, dukungan
& pengawasan mutu
13. Pemerintah dan
Pemda wajib
memenuhi
kebutuhan tenaga
kesehatan baik
dalam jumlah, jenis
dan kompetensinya
Pasal
13
Dalam hal terjadi
kekosongan
Pemerintah dan
Pemda wajib
menyediakan
tenaga kesehatan
pengganti
Pasal
27 ayat
(3)
Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah
(UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan)
14. • Pegawai ASNterdiri PNS dan
PPPK
UU No 5 Tahun 2014
Pasal 6
• Pengangkatan tenaga
kesehatan melaluiPNS,
PPPKdanPenugasan
Khusus
UU No 36 Tahun 2014
Pasal 23 ayat (2)
• Wajib Kerjakepada tenaga
kesehatan yang memenuhi
kualifikasi akademik dan
kompetensi
UU No 36 Tahun 2014
Pasal 28 ayat (1)
• Pemerintah dan/atau Pemda
dpat menetapkanpola ikatan
dinas
UU No 36 Tahun
2014
Pasal 29 ayat (1)
MEKANISME PEMENUHAN TENAGA
KESEHATAN
Penugasan Khusus
Permenkes No.33
Tahun 2018
15. PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN OLEH
PUSAT
PUSKESMAS
NS TIM
NS
INDIVIDU
Internsip
RUMAH SAKIT
WKDS
RESIDEN
NS
INDIVIDU*
*
Catatan: ** NS Individu di RS belum dilaksanakan karena belum
ada ijin prinsip pembayaran insentif dr Kemenkeu
16. TARGET NUSANTARA SEHAT 2020
LOKUS NASIONAL (TOTAL 2.600 ORANG)
• NS TIM = 100 TIM (600 ORANG)
• NS INDIVIDU = 2.000 ORANG
LOKUS PAPUA – PAPUA BARAT (TOTAL 100 ORANG)
• NS TIM = 8 TIM (48 ORANG)
• NS INDIVIDU = 52 ORANG
16
23. FILOSOFI
Penguatan dan pemenuhan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan di:
• DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan),
• DBK (Daerah Bermasalah Kesehatan) dan
• Daerah lain
24. TUJUAN PENUGASAN KHUSUS
TENAGA KESEHATAN
1. Memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau remote area
2. Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan
3. Menangani masalah kesehatan sesuai kebutuhan daerah
4. Meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas
5. Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan
6. Menggerakkan pemberdayaan masyarakat
7. Mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi
8. Meningkatkan & melakukan pemerataan pelayanan kesehatan
25
25. 1.Terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan
sesuai dengan standar di puskesmas DTPK.
2.Terwujudnya penguatan dan pemenuhan
kebutuhan pelayanan di puskesmas
SASARAN
26
27. BERBASIS TIM (NST) INDIVIDU (NSI)
1. Penempatan berupa tim terdiri dari 5 sampai 9 orang
2. 9 Jenis Nakes (Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Gizi,
Kesling, Farmasi, Kesmas dan Teknologi Laboratorium)
3. Max 35 Tahun ( Dr dan Drg), max 30 tahun untuk nakes
lainnya
4. Bersedia tidak menikah pd 6 bln pertama penempatan
5. Tes Administrasi, Psikotest, FGD dan Wawancara
6. Pembekalan 35 hari ( 5 minggu)
7. Masa penempatan 2 (dua) tahun
8. Di Puskesmas Sangat Terpencil (ST), Terpencil (T)
9. Penempatan ditetapkan berdasarkan hasil tes
10. Dapat mendaftar kembali sebagai NSI
1. Penempatan perorangan sesuai kebutuhan Puskesmas
2. 9 Jenis Nakes dan jenis tenaga kesehatan lainnya yang
ditetapkan oleh Menteri
3. Max 48 tahun
4. Boleh sudah menikah
5. Tes Administrasi, Psikotest, FGD dan Wawancara
6. Pembekalan 10 hari
7. Masa penempatan 2 (dua) tahun dengan evaluasi setelah 1
(satu) tahun masa penugasan
8. Di Puskesmas Terpencil (T), Sangat Terpencil (ST),
Pedesaan, Perkotaan
9. Penempatan dengan memilih lokasi sendiri
10. Dapat mendaftar kembali sebagai NSI
GAMBARAN SINGKAT NUSANTARA SEHAT TIM & INDIVIDU
(Permenkes no.33 tahun 2018 ttg Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat)
29. PEMANFAATAN NS
• NS dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan akses
masyarakat terhadap yankes termasuk dalam rangka
penanganan bencana, KLB, dan/atau penanggulangan masalah
kesehatan tertentu
• Penugasan Khusus dapat dilaksanakan oleh Pemda sesuai
dengan kebutuhan masing-masing dan mempertimbangkan
kearifan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
dan persetujuan Menkes, di fasyankes milik Pemda
30. • Verifikasi usulan dari daerah
(status keterpencilan,
ketenagaan) desk
• Lokus ditetapkan dengan SK
Ka. Badan PPSDMK
SURVEY DAN PENETUAN LOKASI
31. • Pendaftaran secara online di:
www.nusantarasehat.kemkes.go.id
• Seleksi melalui 2 tahapan:
1. Seleksi Administrasi
2. Tes Potensi: Tes Psikologi, Leaderless Group
Discussion, Wawancara, Tes Kesehatan Mental
REKRUTMEN
34. • Peserta yang dinyatakan lulus melakukan plotting untuk
memilih formasi dan lokus penugasan Nusantara Sehat
WAWANCARA
35. • Pembekalan dilaksanakan di BBPK Ciloto, BBPK Jakarta, BBPK
Makassar, Bapelkes Cikarang, Bapelkes Semarang, Bapelkes
Batam
• Pembekalan dilaksanakan selama 7 hari efektif
• Materi pembekalan terdiri dari bela negara (TNI), materi medis
(Puskesmas), materi non medis (organisasi/lembaga sesuai
dengan kebutuhan materi), kebijakan program program
kesehatan (Kemenkes)
PELAKSANAAN PEMBEKALAN
39. • Sebelum penempatan (saat penutupan pembekalan), Dinkes
Provinsi menjemput ke BBPK/Bapelkes untuk melakukan serah
terima peserta NS dan menandatangani Berita Acara Serah Terima
• Peserta diantar oleh Dinkes Provinsi dan pendamping dari pusat,
ke Dinkes Provinsi, dijemput oleh Dinkes Kab/Kota, atau langsung
ke Dinkes Kabupaten setelah serah terima.
• Pembiayaan peserta hingga ke puskesmas penempatan dibiayai
oleh Kemenkes
PENEMPATAN
41. BESARAN INSENTIF
No Jenis Penugasan
Khusus Nakes
Total Insentif
Terpencil
Total Insentif
Sangat Terpencil
1 Dokter Umum /Dokter
Gigi
8.595.000 11.181.000
2 S1 + Profesi (selain
dokter/dokter gigi)
7.563.000 9.681.000
3 S1 dan Diploma IV 6.331.000 7.981.000
4 D3 Tenaga Kesehatan
Lain
4.827.000 6.255.000
Tenaga
Kesehatan
KRITERIA PUSKESMAS
Biasa (DBK) Terpencil
Sangat
Terpencil
Dokter Umum
/Dokter Gigi
5,766,000 11,440,000 14,424,000
S1 + Profesi
selain dokter
5,316,000 8,045,000 10,316,000
S1 & DIV 4,981,000 6,729,000 8,498,000
D3 Nakes Lainnya 4,567,000 5,123,000 6,654,000
IJIN PRINSIP 30 AGUSTUS 2017 IJIN PRINSIP 31 JANUARI 2019
42. Hak & Kewajiban
Nakes NS
Penghasilan berupa Insentif
Cuti Tahunan (12 Hari)
JKN
Memperoleh Biaya Perjalanan
datang dan pulang
Uang Duka Tewas (12 x Penghasilan) dan
Uang Duka Wafat (6 x Penghasilan)
Menjalankan praktik perorangan
di luar jam kerja, dsb
Setia dan Taat pada
Pancasila,UUD 1945, dan Negara, Pemerintah
Menyimpan Rahasia
Negara, Jabatan, dan Kedokteran
Melaksanakan Masa Tugas
Yang telah ditetapkan
Membayar iuran pemeliharaan kesehatan 2%
dan membayar PPh.
Membuat laporan individu
Melaksanakan Tugas Profesi
Sebagai Nakes NS
Mengikuti Pembekalan
Pra Tugas
Hak Kewajiban
43. KOMITMEN DAERAH (KABUPATEN/KOTA)
1. Menjamin keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan penugasan khusus dalam
melaksanakan tugas
2. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk
menunjang pelaksanaan tugas
3. Menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk tenaga kesehatan penugasan khusus
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Mengirimkan petugas untuk melakukan serah terima peserta Penugasan Khusus
Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
5. Membiayai petugas dalam rangka penjemputan dan pengantaran peserta
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ke
lokasi penempatan
46. REWARD
PASCA PENUGASAN KHUSUS
1. Pemberian bantuan / beasiswa pendidikan PPDS Bagi Dokter dan Dokter
Gigi, untuk memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis di RS tipe C/D daerah yang
kurang diminati.
Peningkatan jenjang pendidikan yang linier/in line/sesuai profesi (ke
D4/S1 atau S2) bagi nakes lain.
Dengan kriteria tertentu
Pelaksana Pusat Peningkatan Mutu Badan PPSDM Kesehatan
Regulasi Permenkes 13 tahun 2018 .
2. Mendapat penambahan poin rekam jejak saat mendaftar CPNS, bagi tenaga
NS yang telah memiliki masa kerja tertentu.
3. Fasilitasi penempatan/bekerja ke luar negeri melalui mekanisme G to G
bagi perawat
47. HARAPAN
• Bisa bekerjasama dengan tenaga puskesmas setempat dan NS Tim
(bila ada di puskesmas tsb)
• Menyukseskan program Puskesmas
• Menjadi bagian dari solusi dan agent of change fokus 3 prioritas
Kemenkes: TB, Imunisasi, Stunting
• Adaptasi dengan masyarakat lokal budaya
• Bila ada kendala diselesaikan berjenjang:
mulai dari Kepala Puskesmas Dinkes Kab/Kota Dinkes Prov
Kemenkes (binwil)