Dokumen tersebut membahas beberapa hal berikut:
1. Sasaran pembangunan masa depan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung hingga tahun 2025
2. Potensi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dan upaya meningkatkan pendapatan daerah
3. Data potensi pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung
Prinsip Penyusunan Strategi Sanitasi Kota presentasi disajikan dalam rangka Lokakarya Nasional Penjaringan Minat Kabupaten dan Kota calon peserta Program PPSP di Jakarta
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015Pemdes Wlahar Wetan
Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah Berdikari" sebagai wujud implementasi misi ke 6 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat", diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan. Hal ini merupakan keberlanjutan dari fokus Tahun 2014 serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah.
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah menjelaskan mengenai organisasi, struktur dan tata kerja Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disajikan oleh Direktur Penataan Perkotaan, Kementrian Dalam Negeri
Prinsip Penyusunan Strategi Sanitasi Kota presentasi disajikan dalam rangka Lokakarya Nasional Penjaringan Minat Kabupaten dan Kota calon peserta Program PPSP di Jakarta
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015Pemdes Wlahar Wetan
Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah Berdikari" sebagai wujud implementasi misi ke 6 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat", diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan. Hal ini merupakan keberlanjutan dari fokus Tahun 2014 serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah.
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah menjelaskan mengenai organisasi, struktur dan tata kerja Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disajikan oleh Direktur Penataan Perkotaan, Kementrian Dalam Negeri
Pedoman Penyusunan Buku Putih berisikan panduan dalam proses survei dan penelitian lapangan, kompilasi dan pensistematisasian data, dan pengolahan data sanitasi.
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Merupakan paparan yg disampaikan Kepala Bappeda Kota Singkawang pada Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2016, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015.
Memuat Gambaran Kondisi Daerah s/d tahun 2015, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Tahun 2016, Informasi Keuangan dan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016.
Semoga bermanfaat :)
Bravo Perencanaan Handal
Berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa Wlahar Wetan pada Tahun Anggaran 2015, semoga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Wlahar Wetan
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Manual B berisi petunjuk penyusunan Buku Putih Sanitasi yang terdiri dari penilaian dan pemetaan sanitasi kota. Dokumen ini menjadi basis bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri
Reoadmap Inovasi sangat penting untuk mengakselerasi pencapaian visi RPJMD Kabupaten Banjar. Roadmap juga sangat penting untuk mensinergikan inovasi ASN, unit kerja, masyarakat, akademisi.
Strategi Sanitasi - 4-3 Konsultasi Publik merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Strategi Sanitasi Kota Tegal atau SSK merupakan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan sanitasi Kota Tegal jangka menengah. Strategi ini mencakup aspek teknis dan peningkatan kualitas pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, dunia usaha, peraturan, dsb.
Pedoman Penyusunan Buku Putih berisikan panduan dalam proses survei dan penelitian lapangan, kompilasi dan pensistematisasian data, dan pengolahan data sanitasi.
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Merupakan paparan yg disampaikan Kepala Bappeda Kota Singkawang pada Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2016, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015.
Memuat Gambaran Kondisi Daerah s/d tahun 2015, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Tahun 2016, Informasi Keuangan dan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016.
Semoga bermanfaat :)
Bravo Perencanaan Handal
Berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa Wlahar Wetan pada Tahun Anggaran 2015, semoga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Wlahar Wetan
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Manual B berisi petunjuk penyusunan Buku Putih Sanitasi yang terdiri dari penilaian dan pemetaan sanitasi kota. Dokumen ini menjadi basis bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri
Reoadmap Inovasi sangat penting untuk mengakselerasi pencapaian visi RPJMD Kabupaten Banjar. Roadmap juga sangat penting untuk mensinergikan inovasi ASN, unit kerja, masyarakat, akademisi.
Strategi Sanitasi - 4-3 Konsultasi Publik merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Strategi Sanitasi Kota Tegal atau SSK merupakan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan sanitasi Kota Tegal jangka menengah. Strategi ini mencakup aspek teknis dan peningkatan kualitas pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, dunia usaha, peraturan, dsb.
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
disampaikan oleh Kepala Bappeda Propinsi Maluku pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Similar to 1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah (20)
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. OUTLINE
SASARAN BESAR PEMBANGUNAN MASA
DEPAN JAWA BARAT01
SASARAN PEMBANGUNAN
KOTA BANDUNG02
BAPENDA PROV. JABAR03
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PPPD WILAYAH KOTA BANDUNG II
KAWALUYAAN
04 INOVASI LAYANAN
05
4. 7 KARAKTER :
1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
6. BERINTEGRITAS TINGGI
7. BERMARTABAT
SASARAN BESAR PEMBANGUNAN MASA DEPAN JAWA BARAT DI TH.2025
SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
Pel.Cirebon
RANCABUAYA
Tol Kanci-Pejagan
TPI Pelabuhan RatuTPI Pelabuhan Ratu
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
PKW
RANCABUAYA
PKW
RANCABUAYA
5 NILAI-NILAI LUHUR :
1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN
RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:
10. POTENSI PENDAPATAN DAERAH (fiscal capacity)
KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN (fiscal needs)
FISCAL GAP
Sasaran besar
Pembangunan Jabar
sesuai RPJMD 2018-
2023 & RPJPD Tahun
2025
Kapasitas PAD masih berpeluang tumbuh
Kapasitas geo ekonomi Jabar dalam peta ekonomi dipandang strategis
untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah
Kuantitas & kompetensi Patda cukup memadai dgn dukungan kemudahan
Teknologi di lingkungan
Partisipasi masy & kolaborasi dgn sektor swasta cukup potensial
Inovasi strategi kelola patda
Optimalisasi sumber patda dgn intens,
ekstens & kemitraan pemungutannya;
Akurasi basis pajak (nilai jual, subjek &
objek pajak)
Akurasi administrasi & finalti pajak
Kelengkapan sarana layanan patda
kecermatan pamanfaatan teknologi
layanan patda sesuai kondisi masyarakat
Regulasi ttg Stranas Pencegahan Korupsi
dlm Pengelolaan Pendapatan negara &
daerah (Perpres 54/2018)
11. PROFIL
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016,
tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat :
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan
pengembangan, pendapatan I, pendapatan II serta pembinaan dan
pengendalian, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi,
melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas
pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
01
1971 : KEPGUB PROV JABAR Nomor: 219/Po/V/O.M/SK/1971
tanggal 25 September 1971 = Djawatan Perpadjakan dan
Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DT I
Jawa Barat.
02
1975 : SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor
107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 = Dinas
Perpadjakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
03
1978 : Perda Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 7/DP.040/PD/78
tanggal 30 Agustus 1978 = Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I
Jawa Barat,
04
2016 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat, nomenklatur kelembagaan berubah dari Dinas
menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. DANA BAGI HASIL KOTA BANDUNG
PAJAK DAERAH REALISASI 2016 REALISASI 2017 REALISASI 2018 REALISASI 2019 RENCANA 2020
PKB 306.284.837.445,00 314.048.700.000,00 356.451.951.630,00 371.724.577.590,00 486.450.000.000,00
BBNKB 193.002.900.000,00 200.217.000.000,00 211.779.049.980,00 219.566.270.040,00 163.676.400.000,00
PBBKB 127.632.161.789,00 131.820.883.734,00 141.379.948.320,00 146.596.228.121,00 159.107.267.900,00
PAP 259.900.855,00 247.853.403,00 192.707.625,00 155.991.375,00 376.050.000,00
PAJAK ROKOK 85.285.997.543,00 93.222.561.629,00 93.631.873.679,00 98.239.566.079,00 104.573.910.696,00
JUMLAH 712.465.797.632,00 739.556.998.766,00 803.435.531.234,00 836.282.633.205,00 914.183.628.596,00
14. INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA INDUSTRI 4.0
Sumber:
“CONNECTING GOVERNMENT: Whole of Government Responses to Australia’s Priority Challenges”
http://www.apsc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/7575/connectinggovernment.pdf
“Paradigma whole of
government mewajibkan
kementerian / PD bekerja dan
berkolaborasi bersama (tanpa
ego sektoral) untuk mencapai
tujuan bersama dan
memberikan solusi terintegrasi
pada suatu isu publik yang
muncul”
1 2
4 3
PARADIGMA WHOLE OF
GOVERNMENT
INTEGRASI DATA UNTUK
PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN WARGA
SESUAI KEBUTUHAN
APLIKASI LAYANAN
BERBASIS INTER
OPERABILITY