Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi program asuransi sosial Jasa Raharja di Kota Bandung, (2) Jasa Raharja mengelola dana iuran wajib dari penumpang transportasi umum dan pemilik kendaraan bermotor, (3) Jasa Raharja memberikan santunan korban kecelakaan lalu lintas berupa uang, perawatan, atau cacat tetap.

1. SOSIALISASI PAJAK DAERAH BERSAMA KECAMATAN
SE-WILAYAH PPPDW KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN
Bandung, 27 Februari 2020

2. PROGRAM ASURANSI
SOSIAL
Pengelola
Mengelola
UU. NO. 33 THN 1964
JO PP. NO 17 THN 1965
UU. NO. 34 THN 1964
JO PP. NO 18 THN 1965
LINGKUP JAMINAN
PT Jasa Raharja (Persero) Merupakan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan
No.337/KMK.011/1981 Tanggal 2 Juni 1981

3. TUGAS JASA RAHARJA
Menghimpun dan Mengelola Dana Iuran Wajib dari
penumpang transportasi Umum
(UU No.33 Tahun 1964 jo. PP 17 Tahun 1965).
Menghimpun dan Mengelola Dana Sumbangan
Wajib dari Pemilik Kendaraan Bermotor
(UU No.34 Tahun 1964 jo. PP 18 Tahun 1965).
Memberikan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas
dan Biaya Perawatan Rumah Sakit.
PRINSIP GOTONG ROYONG: DARI MASYARAKAT UNTUK MASYARAKAT
Masyarakat
IW/ SWJASA
RAHARJA

4. RUANG LINGKUP UU. NO. 33 TAHUN 1964
Juncto Peraturan Pemerintah NO. 17 Tahun 1965
Setiap penumpang sah dari Angkutan Umum dijamin oleh Jasa Raharja
UU No. 33 Tahun 64, Pasal 3 ayat (1) huruf a.1
•Tiap penumpang sah dari kendaraan bermotor angkutan umum, kereta api , pesawat
terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan / pelayaran
nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/ pemilik yang bersangkutan untuk
menutupi akibat keuangan yang disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan
UU No. 33 Tahun 64, Pasal 52
•Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari Perusahaan –Perusahaan
Kendaraan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a sudah harus menyetorkan hasil penerimaan
uang iuran wajib dari penumpang kepada Dana Pertanggungan melalui Badan Asuransi yang
ditunjuk oleh Menteri
PP No. 17 Tahun 65, Pasal 53
•Tiada karcis atau ticket alat angkutan penumpang umum boleh dijual atau dikeluarkan
kepada seseorang oleh petugas yang berwenang dari pengusaha alat angkutan penumpang
umum yang bersangkutan , tanpa sekaligus memungut iuran wajib
Tiket angkutan penumpang umum (baik darat, laut
maupun udara) karena di dalam ongkos angkutan
sudah termasuk Iuran Wajib
Pemilik/pengusaha angkutan penumpang umum
akan menyetor Iuran Wajib yang sudah terkumpul
dari penumpang kepada Jasa Raharja
Tiket Kendaraan Bus Umum Tiket Kereta Api

5. Dalam hal Kendaraan bermotor Umum : Antara saat penumpang
naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat
turunnya dari kendaraan tersebut ditempat tujuan.
Dalam hal Kereta Api : Antara saat penumpang naik kereta
api di tempat berangkat dan saat turunnya dari kereta api
ditempat tujuan menurut tiket yang berlaku.
Dalam hal pesawat udara : Antara saat penumpang naik
pesawat udara di tempat berangkat dan saat turunnya dari
tangga pesawat yang ditumpanginya ditempat tujuan
menurut tiket yang berlaku.
Dalam hal kapal laut/kapal penyeberangan : Antara saat
penumpang kapal laut/ kapal penyeberangan di tempat
berangkat dan saat turun didarat pelabuhan tujuan menurut tiket
yang berlaku.”
SAAT PENUMPANG NAIK ALAT
ANGKUTAN PENUMPANG
SAAT PENUMPANG TURUN DARI
ALAT ANGKUTAN PENUMPANG
LINGKUP JAMINAN
UU. NO. 33 TAHUN 1964 JO PP. NO. 17 TAHUN 1965

6. RUANG LINGKUP UU. NO. 34 TAHUN 1964
Juncto Peraturan Pemerintah NO. 18 Tahun 1965
KANTOR BERSAMA (SAMSAT)
POLRI – BAPENDA- JASA RAHARJA
RUANG LINGKUP JAMINAN
Setiap orang yang berada diluar alat kendaraan angkutan lalu lintas jalan, yang
menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat
angkutan lalu lintas jalan tersebut.
Contoh :
• Pejalan kaki/sejenis ditabrak kendaraan bermotor, kereta api.
• Korban tabrakan dua kendaraan bermotor atau lebih yang berada diluar kendaraan
penyebab terjadinya kecelakaan.
• Korban tabrak lari, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan kebenaran kejadian.
Pengecualian kecelakaan tunggal (out of control)

8. Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan RI No.15 & 16/PMK.010/2017 Tanggal 13 Februari 2017,
besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara:
BESARAN SANTUNAN
SIFAT CEDERA UU NO. 33 UU NO. 34 PESAWAT UDARA
MENINGGAL DUNIA Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,-
LUKA – LUKA (MAX) Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 25.000.000,-
CACAT TETAP (MAX) Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,-
PENGUBURAN Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,-
KORBAN MENINGGAL DUNIA
Santunan Diberikan Kepada Ahliwaris Sesuai
dengan Skala Prioritas sebagai Berikut :
• Janda atau Dudanya Yang Sah
• Anak-anaknya Yang Sah
• Orang Tuanya Yang Sah
• Apabila Tidak Ada ketiganya, maka diberikan
penggantian Biaya penguburan.
KORBAN LUKA-LUKA
• Korban sendiri, atau orang /pihak yang
membiayai selama penyembuhan yang
diakibatkan kecelakaan lalu-lintas.
• Pihak Rumah Sakit yang telah
bekerjasama dengan Jasa Raharja

9. PENGAJUAN SANTUNAN
1. Menghubungi Kantor Jasa Raharja terdekat untuk memperoleh
informasi awal santunan
2. Melaporkan Kejadian Kecelakaan untuk pengurusan Laporan
Kecelakaan dari Instansi Berwenang (Kepolisian, Sah Bandar,
Polsuska, Otoritas Udara ; LP, BA).
3. Melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. Dokumen Wajib yang di sediakan oleh Jasa Raharja
b. Dokumen Wajib yang di sediakan oleh Instansi terkait
4. Mengajukan santunan ke Kantor Jasa Raharja dengan
a. Overbooking ke Rekening Bank Rumah Sakit
b. Transfer ke rekening Bank milik korban/ahliwaris

10. DOKUMEN PENGAJUAN SANTUNAN
DOKUMEN DASAR
• Formulir Pengajuan
Santunan (Form Jasa
Raharja)
• Formulir Keterangan
Kesehatan Korban (Form
Jasa Raharja diisi oleh
Dokter yang merawat
korban)
• Keterangan Ahli Waris Jika
Korban Meninggal Dunia
(Form Jasa Raharja)
KORBAN MENINGGAL DUNIA
• Laporan kecelakaan dari
instansi berwenang -
kepolisian, polsuska,
syahbandar, otoritas udara
(lp, ba)
• Surat kematian dari rumah
sakit/surat kematian dari
pamong praja setempat jika
korban tidak dibawa ke
rumah sakit
• Foto copy kartu tanda
penduduk (KTP) korban dan
ahliwaris yang berlaku
• Foto copy kartu keluarga
(kk)
• Foto copy surat nikah bagi
korban yang telah menikah
• Foto copy akte kelahiran
bagi korban yang belum
menikah
• Rekening bank ahliwaris
KORBAN LUKA-LUKA
• Laporan kecelakaan dari
instansi berwenang -
kepolisian, polsuska,
syahbandar, otoritas udara
(lp, ba)
• Asli dan sah kuitansi-kuitansi
biaya rawatan yang
dikeluarkan rumah sakit
yang merawat korban dan
kuitansi-kuitansi obat-obatan
dari apotik
• Foto copy kartu tanda
penduduk (ktp) korban dan
ahliwaris yang berlaku
• Surat kuasa dari korban
kepada yang membiayai
perawatan pengobatan
(po/pihak ke-3)
• Surat kuasa dari korban
kepada rumah sakit yang
merawat (overbooking)
KORBAN CACAT TETAP
• Laporan Polisi
• Laporan Kecelakaan Pihak
berwenang lainnya.
• Keterangan cacat tetap dari
dokter yang merawat korban
• Foto copy kartu tanda
penduduk (ktp) korban yang
masih berlaku
• Foto diri yang menunjukan
kondisi cacat tetap
• Rekening bank
HAK SANTUNAN MENJADI GUGUR
(KADALUARSA), JIKA…
a. Klaim tidak diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah
terjadinya kecelakaan.
b. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
hak atas Klaimnya diakui dan disetujui oleh Jasa Raharja.

12. PERJANJIAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT
WILAYAH CABANG JAWA BARAT
231Rumah Sakit
REKAPITULASI JUMLAH PERJANJIAN RS JUMLAH
Kantor Cabang Jawa Barat 19
Perwakilan Cirebon 22
Perwakilan Tasikmalaya 16
Perwakilan Sukabumi 14
Perwakilan Karawang 14
Perwakilan Purwakarta 14
Perwakilan Bogor 11
Perwakilan Bekasi 69
Perwakilan Indramayu 9
Perwakilan Bandung 16
Kpjr Cibinong 27
JUMLAH TOTAL 231

13. Bagaimana Jika Korban Kecelakaan
Merupakan Peserta BPJS Kesehatan ?
DASAR
HUKUM
PKS antara BPJS Kesehatan dengan PT Jasa Raharja (Persero) No.P/42.1/SP/2013
dan 382/III2.2/KTR/1113 Tanggal 28 Nopember 2013 Tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Manfaat dalam Implementasi Jaminan Sosial Bidang
Kesehatan dan Bidang Kecelakaan Lalu Lintas.
Korban
Kecelakaan
PT Jasa Raharja (Persero)
Penjamin Pertama
BPJS Kesehatan
Penjamin Kedua
Terhadap Korban Laka Lantas yang mengalami luka-luka dan dirawat di RS maka Jasa
Raharja akan segera mengeluarkan surat jaminan ke RS dimana korban dirawat. Biaya
yang timbul selama perawatan tersebut akan ditagihkan ke Jasa Raharja dengan maksimal
Plafon sesuai dengan ketentuan Jasa Raharja, apabila tagihan melebihi plafon yang
ditetapkan maka kelebihan biaya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan.

14. KANTOR
PT JASA RAHARJA (PERSERO)
CABANG UTAMA JAWA BARAT
Jl. Soekarno-Hatta No.689 A, RT 01/27,
Kel. Sukajati, Kec. Margacinta Kodya, Bandung
Telp. (022)-7312476 -7312478
PELAYANAN SANTUNAN
PERWAKILAN CIREBON
Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 32
Kota Cirebon
Telp. (0231) 209382
PERWAKILAN TASIKMALAYA
Jl. Moch. Hatta No. 188 A
Kota Tasikmalaya
Telp. (0265) 332156
PERWAKILAN SUKABUMI
Jl. R. H. Syamsudin, SH No. 36
Kota Sukabumi
Telp. (0266) 221380
PERWAKILAN PURWAKARTA
Jl. Veteran No. 20
Kab. Purwakarta
Telp. (0264) 201069
PERWAKILAN KARAWANG
Jl. A. Yani No. 72
Kab. Karawang
Telp. (0267) 401702
PERWAKILAN BOGOR
Jl. Merak No. 2 / A. Yani No. 43
Kota Bogor
Telp. (021) 8324988
PERWAKILAN BEKASI
Jl. A. Yani Blok A 10 No. 10-11
Kota Bekasi
Telp. (021) 8852828
PERWAKILAN BANDUNG
Jl. Surya Sumantri No. 8
Kota Bandung
Telp. (022) 82003672
PERWAKILAN INDRAMAYU
Jl. Olahraga No. 18 BTN Lama
Kab. Indramayu
Telp. (0234) 5278787
KPJR TK. I CIBINONG
Ruko Cibinong City Center Office Park Blok B 11
Jl. Tegar Beriman No. 1 Cibinong
Telp. (021) 29335178

15. Telepon bebas pulsa : 15 000 20
SMS Center : 0812 10 500 500
Website : www.jasaraharja.co.id
TELEPON
PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

16. THANK YOU