Recommended
More Related Content
Similar to 04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptx
Similar to 04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
04. KEMENDIKBUD RAKORNAS APIP di BPKP Rabu 23 Maret 2016.pptx
- 1. Peran APIP sbg Early Warning Penyerapan Anggaran & PBJ pd Pemerintah Pusat Disajikan pada acara RAKORNAS APIP di BPKP - Jakarta, 23 Maret 2016 Oleh: Daryanto Irjen Kemendikbud
- 2. LATAR BELAKANG 2 Berdasarkan Keppres No. 20/2015; Tgl. 7 Sep 2015 Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA): “APIP berperan melakukan pengawasan atas realisasi APBN pada setiap TA berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemeritah yang telah ditetapkan dalam RPJM dan RKP”
- 4. Siswa, Guru, & Pemerhati = MAJIKAN www.kemdikbud.go.id
- 5. FOCUS : Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2015-2019 1.KEUANGAN • Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas • Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award) • Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi Audit • Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan Risk & Ctrl • Maksimalkan inputing PBJ ke e-Proc + Pakta Integritas Vendor. 2.KINERJA • Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan Risk & Ctrl • Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja Per-UKE I, di-TTD 3 pihak (Menteri, Dirjen/Ka UKE I, dan Irjend) • Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert) • Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior memperkuat Biro Umum & Biro Keuangan 3.RB • Kawal area perubahan (di semua lini) dan memanfaatkan PIC - UKE • Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi Gratifikasi UKE I & II, WBS/Pengaduan (tuntaskan layanan karya siswa). • Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (Comm skill, business process, regulasi) • Bantu meyakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa Kemdikbud pantas dinaikkan Tukin-nya (dengan menunjukkan KINERJA-nya!). Governance Ctrl Risk MITRA : BPK RI, BPKP, KPK, KEPOLISIAN & KEJAKSAAN (APH), OMBUDSMAN; PPATK; LPSK; LKPP; AAIPI (Kode Etik, Standard Audit, Profesionalism); IIA-Ind Chapter, YPIA , LSM & PERS
- 6. Kompak !
- 7. Melibatkan Satker DAERAH dlm penyusunan RKA, TOR, & RAB
- 9. TUNAS INTEGRITAS Di semua Lini Eselon I s.d. Staf Operasional
- 10. Peraturan MENTERI Utk Penguatan Tata kelola 73 Manajemen RISK LHKPN C.O.I
- 11. Rp.2.095 T POSTUR : Belanja Negara APBN 2016 Rp.419 T Anggaran Pendidikan (20%) Belanja Pemerintah Pusat 146,3 1. Kementerian Dikbud 49,2 2. Keme Ristek Dikti 39,5 3. Kementerian Agama 46,9 4. K/L lainnya 10,7 Belanja Transfer Daerah 267,9 1. DAU yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan 142,1 2. DAK Pendidikan 2,6 3. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD 1,0 4. Tunjangan Profesi Guru PNSD 71,0 5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 43,9 6. BOP PAUD 2,3 7. Dana Insentif Daerah 0 8. OTSUS yg diperkirakan utk Anggaran Pendidikan 4,7 (63,9%) (34,9%) (Rp. Triliun) (Rp. Triliun) Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 5 T Rencana Pelaksanaan APBN 2016 Postur Anggaran Pendidian 2016 Anggaran Kemendikbud Kerangka Strategis Kemendikbud 2015-2019 Kegiatan Prioritas 2016 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (1,2%)
- 12. 14,43 % Total 3,89 % Antara: 2,37 % s.d. 14,43 % Sistem Pemantau Penyerapan Anggaran SP2A
- 13. Status:Maret2016 Total Total (Rp.) Jumlah Paket (Rp.) Jumlah Paket Jumlah Paket Realisasi(Rp.) Jumlah Paket Realisasi(Rp.) Jumlah Paket Jumlah Paket SekretariatJenderal 109.806.131.000 61 103.866.856.600 71 132 51.950.358.720 13 13.772.650.000 8 21 DirektoratJenderalGurudanTenagaKependidikan 109.894.761.000 185 161.980.234.000 199 384 4.394.746.200 5 2.186.208.500 5 10 DirektoratJenderalPendidikanAnakUsiaDinidanPendidikanMasyarakat 29.117.684.240 67 78.294.218.000 78 145 1.721.023.700 6 0 0 6 DirektoratJenderalPendidikanDasardanMenengah 90.260.698.100 146 141.845.307.000 177 323 41.278.664.860 15 5.154.220.000 5 20 DirektoratJenderalKebudayaan 226.966.261.850 329 44.640.179.000 110 439 4.386.390.730 6 6.398.500.000 4 10 InspektoratJenderal 0 0 11.094.775.000 18 18 0 0 0 0 0 BadanPengembangandanPembinaanBahasa 5.826.304.000 4 4.277.119.000 10 14 0 0 0 0 0 BadanPenelitiandanPengembangan 101.838.092.000 46 17.369.996.000 22 68 78.549.001.468 30 548.860.150 4 34 Total 673.709.932.190 838 563.368.684.600 685 1.523 182.280.185.678 75 28.060.438.650 26 101 NB: 1.Datae-Announcement,telahterintegrasidenganAplikasiSIRUP-LKPP(http://sirup.lkpp.go.id/sirup/) 2.Datae-Procurement,dimonitormelaluilamanLPSEKemendikbuddenganbasisdatanilaikontrakyangsudahberjalan,bukanberdasarkanrealisasiSPM e-Announcement/RUP TAHUNANGGARAN2016 e-Procurement UnitUtama BelanjaBarang BelanjaModal BelanjaBarang BelanjaModal Rekapitulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara e-Procurement - 2016
- 14. FOKUS Perhatian APIP • Tahap PERENCANAAN –Reviu RKA (TOR & RAB) • Tahap PELAKSANAAN –Pantau Pengadaan Barang & Jasa –Pantau Penyerapan Anggaran • Tahap PENGAWASAN – Cek Pertgjwban & Pelaporan Keuangan – Pastikan posisi BMN / asset adalah benar TERARAH TERUKUR TERTIB
- 15. Senin, 25 Januari 2016: “PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA 2016, Eselon I”
- 16. Senin, 25 Januari 2016: “PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA 2016, Eselon I” Termasuk: TARGET PENYERAPAN
- 18. Forum PPK : Informasi & Komunikasi antar PPK ( Praktik-praktik Terbaik)
- 19. SIMPULAN 1. Koordinasi (awal tahun) percepatan pelaksanaan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (seluruh KPA dan PPK). 2. Tetapkan Perjanjian Kinerja Pimpinan / Eselon I. 3. Pantau secara on-line realisasi anggaran dan paparkan di depan RAPIM (setiap SELASA, Eselon I & II). Catat usulan SOLUSI percepatan, dan tagih hasilnya pada saat RAPIM minggu berikutnya. 4. Berdayakan SPI (Satuan Pengawas Intern) di masing-masing Unit Utama dalam membantu mengawal percepatan penyerapan. 5. Terapkan Pakta Integritas bagi para vendor / pelaksana PBJ. PANTAU… PANTAU… & PANTAU… !