Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan menetapkan kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional tahun pelajaran 2016/2017 untuk mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, sejarah, dan keterampilan komputer di SMP, SMA, dan SMK sesuai dengan kurikulum 2006 dan 2013. Kisi-kisi tersebut memuat level kognitif dan lingkup materi untuk mengembangkan soal ujian
05 permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran layak biro ...Ikhsan Ikhsanudin
KURIKULUM 2013
Mendikbud telah menandatangani satu set perangkat Kurikulum 2013 yang terdiri atas:
1. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
2. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
3. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020Abdullah Banjary
Kalender Pendidikan berguna sebagai acuan penyusunan program pembelajaran dan kegiatan sekolah selama satu tahun pelajaran. fungsi kalender pendidikan sangatlah fital bagi penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
05 permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran layak biro ...Ikhsan Ikhsanudin
KURIKULUM 2013
Mendikbud telah menandatangani satu set perangkat Kurikulum 2013 yang terdiri atas:
1. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
2. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
3. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020Abdullah Banjary
Kalender Pendidikan berguna sebagai acuan penyusunan program pembelajaran dan kegiatan sekolah selama satu tahun pelajaran. fungsi kalender pendidikan sangatlah fital bagi penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
Latihan soal un bahasa indonesia smk (cyberclass)Herlina Afriyeni
Untuk menghadapi UN, siswa kelas tiga harus menyiapkan diri dengan baik. Guru mata pelajaran juga harus memiliki latihan soal untuk membantu siswa. Bahan latihan soal UN bahasa Indonesia SMK ini dalam bentuk Powerpoint (Ppt) yang tiap soal diberi durasi waktu. Semoga bermanfaat.
Permendikbud No 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. KEPUTUSAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR: 0271/SKEP/BSNP/I/2017
TENTANG
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil
Belajar oleh Satuan Pendidikan perlu menetapkan Kisi-kisi
Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran
2016/2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
2. 2
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun
2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A,
Program Paket B, dan Program Paket C;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun
2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan
Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan
Program Paket C;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Keagamaan Kristen;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59
Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing
dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Sekolah Menengah Agama Katolik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
3. 3
Menengah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar
dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
TENTANG KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR
NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017.
Pasal 1
(1) Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah acuan
dalam pengembangan dan perakitan soal USBN yang disusun
berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan,
Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.
(2) Kisi-kisi USBN sebagaimana yang disebut pada ayat (1) memuat level
kognitif dan lingkup materi pada jenjang dan jenis pendidikan serta
mata pelajaran sebagai berikut.
No Jenjang/Jenis
Pendidikan
Mata Pelajaran
Kurikulum 2006 Kurikulum 2013
1. SMP/MTs
sederajat
Pendidikan Agama
Pendidikan
Kewarganegaraan
Ilmu Pengetahuan
Sosial
Pendidikan Agama dan
Budi Pekerti
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Ilmu Pengetahuan Sosial
2. SMA/MA
sederajat
Pendidikan Agama
Pendidikan
Kewarganegaraan
Sejarah
Tiga mata pelajaran
sesuai program studi
Pendidikan Agama dan
Budi Pekerti
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Sejarah
Tiga mata pelajaran sesuai
program studi
3. SMK/MAK
sederajat
Pendidikan Agama
Pendidikan
Kewarganegaraan
Keterampilan
komputer
Pendidikan Agama dan
Budi Pekerti
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Keterampilan Komputer
(3) Kisi-kisi USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan BSNP ini.
4. 4
Pasal 2
Pengembangan dan perakitan butir soal berdasarkan Kisi-kisi USBN
perlu memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut:
a) menghindari kesalahan konsep keilmuan;
b) menghindari isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
c) menghindari isu sensitif dan politis yang dapat menimbulkan
kegaduhan di masyarakat;
d) menghindari muatan pornografi dan asusila;
e) menghindari muatan komersialisasi;
f) menghindari isu yang bersifat khilafiah dan/atau perbedaan
pandangan mazhab keagamaan pada mata pelajaran pendidikan
agama; dan
g) menghindari plagiarisma.
Pasal 3
Keputusan BSNP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2017
Ketua
Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, MS