Dokumen tersebut membahas kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2012 yang didasarkan pada evaluasi program tahun 2011, program prioritas presiden 2009-2014, dan rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan Direktorat Pembinaan SMK. Program dan kegiatan SMK diarahkan untuk mencapai tujuan strategis pembangunan SMK yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di seluruh Indonesia."

2. KATA PENGANTAR
Garis-garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2012 memuat
Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2012, Rencana
Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010 - 2014, Bagan
Organisasi Dit. Pembinaan SMK, Rekapitulasi Program 2012, dan
Deskripsi Program Bantuan SMK Tahun 2012.
Deskripsi program memberikan informasi umum tentang nama
program bantuan, tujuan program, nilai bantuan, persyaratan
penerima bantuan, dan jadwal pelaksanaan program; sedangkan
uraian rinci setiap program tertuang pada Panduan Pelaksanaan
(Panlak) Program Pembinaan SMK Tahun 2012.
Apabila di dalam garis-garis besar program ini masih terdapat
kesalahan atau kekurangan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang
berlaku. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga
tersusunnya buku ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih.
Jakarta, Maret 2012
Direktur Pembinaan SMK
Ir. Anang Tjahjono, MT
NIP.19641119 198803 1 001
i

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................. ii
BAB I
Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK ............................. 1
BAB II
Rancangan Renstra Pembinaan SMK 2010 – 2014 .................... 16
BAB III
Bagan Organisasi Dit. Pembinaan SMK ...................................... 22
BAB IV
Rekapitulasi Program Tahun 2012 ............................................ 24
BAB V
Deskripsi Program Direktorat Pembinaan SMK
Tahun 2012 ................................................................................ 29
ii

4. BAB I
KEBIJAKAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
1

5. A. PENDAHULUAN
Tahun 2012 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra
Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014. Kebijakan umum
Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2012 didasarkan pada hasil
evaluasi pelaksanaan program tahun 2011, Program Prioritas
Presiden Republik Indonesia 2009-2014, Renstra Kementerian
Pendidikan Nasional 2010-2014, dan Renstra Direktorat
Pembinaan SMK Tahun 2010-2014.
Dalam pertemuan tiga pihak bidang agama dan pendidikan yang
dikoordinasikan oleh Bappenas terdapat arahan Presiden
Republik Indonesia dengan tema Prioritas Presiden Bidang
Pendidikan tahun 2009-2014 sebagai berikut:
“Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau,
relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup
rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter
bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan
demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung
keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan
kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau
kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga
kerja.”
Selanjutnya, tema prioritas tersebut dijabarkan ke dalam 5
(lima) substansi inti. Substansi inti tersebut yang berhubungan
dengan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu: Akses
pendidikan dasar-menengah, metodologi, pengelolaan,
kurikulum, dan Kualitas.
Pada substansi inti akses pendidikan dasar-menengah,
ditargetkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar pendidikan
setingkat SMA (SMK, SMA, MA) dari 69% tahun 2009 menjadi
85% pada tahun 2014, penurunan harga buku standar di tingkat
sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-
lambatnya 2014 dan penyediaan sambungan internet ber-
content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-
lambatnya tahun 2014.
2

6. Pada substansi inti metodologi, penerapan metodologi
pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan
ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang
memperhatikan kemampuan sosial, watak budi pekerti,
kecintaan terhadap budaya-bahasa indonesia melalui
penyesuaian sistem ujian akhir nasional pada tahun 2012 dan
penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah yang
diterapkan di 25% sekolah pada tahun 2012 dan 100% pada
tahun 2014.
Substansi inti pengelolaan diarahkan pada pemberdayaan peran
Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang
unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas
quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah
untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam
proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat
Kabupaten.
Substansi inti kurikulum diarahkan pada Penataan ulang
kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat
nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong
penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuan SDM
untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan
memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan
mengembangkan model link and match).
Substansi inti kualitas, diarahkan pada penyiapan dokumen mutu
untuk sertifikasi ISO 9001:2008, pemenuhan 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan, serta peningkatan kompetensi
lulusan agar dapat bersaing di dunia kerja.
Sesuai dengan kerangka implementasi yang terdapat dalam
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya
tentang pembagian tanggung jawab pendidikan, maka,
kebijakan umum pembinaan SMK diarahkan agar sejalan dengan
semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak 2003,
maka inisiatif pengembangan SMK sudah seharusnya menjadi
tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
sedangkan bantuan-bantuan Pengembangan SMK yang sumber
3

7. dananya berasal dari APBN pada prinsipnya bersifat sebagai
stimulan.
Oleh karena itu, kegiatan dan pembiayaan pembangunan
Sekolah Menengah Kejuruan dialokasikan bukan saja melalui
APBN yang dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat,
tetapi juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui kontribusi
APBD untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah
Menengah Kejuruan.
Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan Direktorat Pembinaan
SMK tersebut, diperlukan suatu panduan pelaksanaan program
pembinaan SMK secara rinci pada setiap tahun yang dapat
dijadikan acuan bagi Direktorat Pembinaan SMK, Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan pihak lain
yang terkait. Selain itu, panduan bagi setiap program perlu
diringkas dalam satu kemasan buku agar memudahkan
stakeholder dalam memahami program dan kegiatan Dit. PSMK
secara menyeluruh. Untuk itu Direktorat Pembinaan SMK
menyusun Garis-Garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun
2012.
B. ORIENTASI PROGRAM
Pada hakekatnya, program dan kegiatan pembangunan
pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis
pembangunan pendidikan menengah kejuruan yang mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu
“tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah
kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten, dan kota”.
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis
pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut
diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis
dari tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. APK nasional melampaui 34%;
2. Sekurang-kurangnya 66% SMK berakreditasi;
4

8. 3. Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMK
dan SMK SBI atau RSBI;
4. 70% SMK bersertifikat ISO 9001:2008;
5. Sekurang-kurangnya 90% SMK melaksanakan e-
pembelajaran;
6. 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan;
7. 85% SMK menyediakan layanan pembinaan
pengembangan kewirausahaan;
8. Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan
rasio kesetaraan gender menjadi 95 %;
9. Seluruh SMK menerapkan pembelajaran yang membangun
karakter.
Salah satu implementasi dalam mencapai sasaran APK Sekolah
menengah secara nasional melampaui 34% pada tahun 2014,
Direktorat Pembinaan SMK mengalokasikan anggaran untuk
Bantuan Pembangunan USB-SMK; Bantuan Pembangunan USB-
SMK (Lanjutan), Bantuan RKB-SMK; Bantuan Beasiswa untuk
SMK Pertanian dan Pelayaran; Bantuan Beasiswa untuk Siswa
Berprestasi; Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus dan
Data dan Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi.
Sedangkan upaya untuk mencapai sasaran 66% SMK
berakreditasi diarahkan pada Bantuan Pengembangan SMK di
Pondok Pesantren/Komunitas; Bantuan Pembinaan SMK yang
Memiliki Nilai Rata-Rata UN Rendah; Bantuan Peralatan SMK
(ADB Invest); Bantuan SBP; Bantuan Pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS) SMK; Bantuan Pengemasan Peralatan Hand
Tools; Bantuan Pengadaan Komponen Peralatan Bidang
Agribisnis dan Agroteknologi; Bantuan Pembelajaran Perakitan
Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan, dan Pariwisata;
Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan dan Kelengkapan lainnya
untuk LKS; Penyebaran Informasi Pogram Bantuan SMK;
Bantuan Uji Kompetensi Siswa SMK serta Penggandaan dan
Pengiriman Naskah Ujian Nasional Produktif.
Adapun upaya mencapai sasaran 70% SMK bersertifikat ISO
9001:2008 diarahkan pada Bantuan Pengembangan SMK
5

9. Bertaraf Internasional (SBI/RSBI) dan Bantuan SMK Sertifikat
ISO 9001:2008 untuk Penyusunan Dokumen Mutu;
Upaya untuk mencapai sasaran Sekurang-kurangnya 90% SMK
melaksanakan e-pembelajaran diarahkan pada Bantuan
Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK; dan Bantuan Perakitan
Peralatan Multimedia.
Dalam mencapai sasaran 70% Lulusan SMK Bekerja pada
Tahun Kelulusan dan Seluruh SMK menyediakan Layanan
pembinaan pengembangan kewirausahaan diarahkan pada
Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan SMK/Teaching Industry;
Bantuan SMK Pemandu Kewirausahaan.
Selain berorientasi pada tujuan strategis tersebut, isu-isu
strategis lain perlu mendapat perhatian dalam mendukung
strategi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat
Pembinaan SMK. Isu-isu tersebut antara lain kemajuan
pengetahuan dan teknologi, aspek efisiensi dan efektivitas
pengelolaan, upaya mendukung pengentasan kemiskinan, dan
pemberian bantuan dana untuk SMK yang efisien dan efektif.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang
pesat adalah sebuah keniscayaan yang harus pula direspon
secara tepat oleh pendidikan kejuruan, oleh karenanya
Teknologi Informasi dan Komunikasi serta berbagai program
inovasi lainnya harus diprogramkan baik dalam bentuk muatan
materi pembelajaran maupun penyiapan infrastrukturnya.
Pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
pendidikan, penyempurnaan mekanisme, tata kerja, prosedur
penyaluran bantuan, implementasi program, monitoring dan
evaluasi kegiatan juga menjadi perhatian agar setiap sasaran
yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kualitas yang baik
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
dalam pengelolaan, upaya pengentasan kemiskinan, dan
pemberian bantuan untuk SMK secara efektif dan efisien
6

10. diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat
tercapainya sasaran strategis secara bertahap dan
berkelanjutan.
C. STRATEGI UMUM
Keberhasilan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan sangat
ditentukan oleh jejaring yang dibangun pada seluruh lini baik
pada tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman yang tepat
akan visi, misi dan program-program Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan oleh berbagai pihak terkait sangat
menentukan.
Untuk itu kiranya perlu dilakukan langkah-langkah strategis
khususnya dalam perencanaan maupun implementasi oleh para
Pembina Sekolah Menengah Kejuruan baik di pusat, provinsi,
maupun kabupaten/kota, instansi terkait lainnya serta
masyarakat, khususnya masyarakat industri dan dunia usaha.
Komitmen dalam rangka peningkatan mutu SMK harus dibangun
antara lain melalui pemahaman dan penyamaan persepsi
terhadap kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan program-
program implementasi Tahun 2012 antara pengelola pendidikan
yang ada di pusat sebagai perumus kebijakan, serta unsur
pengelola dan praktisi pendidikan di daerah sebagai
pengembang dan pelaksana kebijakan.
Strategi umum yang digunakan untuk menjamin keberhasilan
dalam implementasi program-program pembinaan SMK Tahun
2012 adalah :
1. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter
bangsa;
Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara
efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan
karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya
degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba,
radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme,
dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan
7

11. bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini
antara lain sebagai berikut:
1) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan
muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara,
peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli
ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang
memberikan muatan soft skills yang meningkatkan
akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan
bernegara;
3) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli
lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran
aktif di lapangan;
4) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang
mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter
berbangsa dan bernegara.
2. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan yang
membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif,
sportif dan wirausaha;
Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK)
Tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi
berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat
individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta
individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk menumbuhkan
hal tersebut perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian
aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan
wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan
metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-
kebijakan sebagai berikut:
1) Melakukan kajian dan revisi kurikulum SMK agar lebih
berorientasi pada pembentukan kreativitas dan
kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin.
2) Meningkatkan kualitas SMK yang mendukung penciptaan
kreativitas dan kewirausahaan pada siswa.
8

12. 3) Menciptakan akses pertukaran informasi dan
pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara
pendidikan.
4) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas SMK yang
mendukung penciptaan insan kreatif dalam
pengembangan ekonomi kreatif.
5) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara
lulusan SMK yang terkait dengan kebutuhan
pengembangan ekonomi kreatif.
6) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi
pengalaman dan keahlian di SMK dalam pengembangan
ekonomi kreatif.
7) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja
sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar
negeri.
3. Penguatan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi
pendidikan menengah kejuruan;
Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya
diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya.
Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil
Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke
pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan oleh adanya
penyimpangan dalam pelaksanaan ujian nasional, substansi
Ujian Nasional belum mengukur pencapaian hasil belajar
peserta didik yang sebenarnya, dan belum terpadunya hasil
ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk
itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.
(1) penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian
pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan
pengujian dan penilaian pendidikan antar jenjang
pendidikan;
(2) penguatan sistem akreditasi satuan/program
pendidikan; dan
(3) penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.
9

13. 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan
prasarana pendidikan menengah kejuruan sesuai
standar nasional pendidikan;
Pembangunan prasarana dan sarana secara besar-besaran
adalah upaya terobosan yang dilakukan pemerintah guna
meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun
pemerintah adalah Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas
Baru (RKB), Perpustakaan, dan Laboratorium serta
rehabilitasi gedung sekolah. Pembangunan sarana dan
prasarana fisik terutama difokuskan pada daerah-daerah
yang benar-benar membutuhkan. Sejalan dengan logika itu,
lokasi pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di
daerah-daerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir,
dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan. Dari
beberapa penjelasan diatas maka kebijakan yang dilakukan
adalah melalui:
(1) penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak;
(2) pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan workshop;
(3) pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru;
(4) pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
5. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK dibidang
pendidikan menengah kejuruan;
Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya
peningkatan dan pemerataan akses pendidikan,
peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan,
serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap
pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan menengah
kejuruan oleh Direktorat Pembinaan SMK dapat memperluas
keterjangkauan pendidikan, peningkatan mutu, serta
sekaligus penguatan tata kelola. Kebutuhan akan
penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka
menghadapi tuntutan global, semakin meningkatnya
peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk
dalam bidang pendidikan, semakin meningkatnya
kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan
10

14. dengan memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet
yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk
melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi
menuntut penguatan terhadap diberlakukannya kebijakan
dalam bidang ini.
Namun demikian, masih adanya kesenjangan literasi TIK
antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang
juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma
masyarakat serta memberikan peluang munculnya
plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya
mengharuskan integrasi penggunaan TIK dalam
pembelajaran yang mendidik. Pada Tahun 2010--2014,
penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-
manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui
kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
1) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan
pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan
perluasan e-pembelajaran pada SMK;
2) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-
layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan
layanan publik;
3) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk
mempermudah dalam berbagi informasi dan
pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik;
4) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK di
SMK;
5) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung
pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.
6. Penyediaan buku teks murah berbasis TIK (e-books);
Dalam rangka meningkatkan jumlah buku teks dan
peralatan, serta mendorong kreativitas serta motivasi siswa
SMK, Direktorat Pembinaan SMK akan meneruskan program
perakitan peralatan oleh SMK dan pembuatan buku sekolah
elektronik (BSE). Penyusunan BSE dan perakitan Peralatan
yang dilakukan oleh SMK tersebut dimaksudkan untuk
11

15. mendukung program buku dan peralatan murah
pemerintah. Penyediaan buku teks dan peralatan praktek
yang bermutu, diusahakan agar mudah diperoleh siswa
dengan harga yang terjangkau serta meniadakan monopoli
perakitan, pengadaan, dan pendistribusian peralatan.
Namun demikian penyusunan BSE dan perakitan peralatan
oleh SMK yang telah dilakukan belum sepenuhnya dapat
memenuhi kebutuhan buku teks dan peralatan bagi seluruh
siswa SMK. Pada Tahun 2010--2014, penyusunan BSE dan
pengadaan peralatan murah dilakukan antara lain melalui
kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
1) Penyediaan bantuan peralatan hasil rakitan SMK dengan
menunjuk SMK-SMK yang berkompeten sebagai SMK
perakit seusai dengan kompetensi keahliannya masing-
masing;
2) Penyusunan Buku sekolah elektronik pada mata
pelajaran produktif yang selalu disesuaikan dengan
perkembangan zaman yang langsung di-upload ke
dalam website Direktorat PSMK dan Pusat Layanan TIK
SMK. Hal tersebut dimaksudkan agar Sekolah dapat
mendapatkan buku tersebut secara mudah, cepat, dan
murah;
3) Bekerjasama dengan perusahaan nasional dan berusaha
untuk meningkatkan proporsi kandungan lokal dari
peralatan yang dirakit;
4) Mengevaluasi sistem perakitan peralatan SMK untuk
meningkatkan kualitas dan pemanfaatan peralatan
tersebut;
Mendorong satuan pendidikan lain untuk memanfaatkan
peralatan hasil rakitan SMK.
7. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam
pengembangan pendidikan menengah kejuruan masih
rendah. Hal ini diakibatkan karena belum adanya pola
kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia
12

16. industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu,
pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari
keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik
proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta
didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa
kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut.
1) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis
dengan dunia usaha dan dunia industri untuk
peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia
usaha dan industri.
2) Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social
Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan.
3) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis
dengan organisasi kemasyarakatan seperti
penyelenggaraan SMK dengan organisasi profesi seperti
penyusunan program sertifikasi profesi.
4) Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat
Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk
mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.
5) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga
pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan
kebutuhan SDM.
6) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia
usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas
pendidikan.
8. Koordinasi antar kementerian dan/atau Lembaga
Pemerintah serta Pusat dan Daerah;
Kondisi saat ini masih terdapat kekurangsinergian
program/kegiatan dan penetapan prioritas SMK antara
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan PP No.
38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, telah diatur pembagian urusan antara
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian/Lembaga
lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan
pendidikan terutama SMK. Koordinasi ini dijalankan dengan
13

17. mengacu antara lain pada kebijakan-kebijakan sebagai
berikut:
1) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Institusi terkait untuk mensinergikan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
pendidikan menengah kejuruan;
2) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota serta SMK untuk mensinergikan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
pendidikan.
9. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri.
Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan
pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia
industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter
yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan
lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan
lokasi. Kemdiknas harus mampu menciptakan dan menjaga
sistem standardisasi penyelenggaraan pendidikan. Program
tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai
berikut.
(1) Menyelaraskan rencana pengembangan layanan
pendidikan dengan rencana pengembangan industri,
rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
(2) Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait
dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
(3) Membangun SMK yang memiliki bidang keahlian yang
terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang
berpotensi untuk dikembangkan sebagai cluster
industri;
(4) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah,
lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku
usaha untuk mengembangkan pendidikan dan
pelatihan berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
14

18. (5) Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab
tantangan dunia usaha dan dunia industri dan
menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.
15

19. BAB II
RANCANGAN
RENSTRA PEMBINAAN SMK
2010 – 2014
16

20. A. VISI PEMBINAAN SMK
Diketahui bahwa visi Kementerian Pendidikan Nasional 2014
adalah yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan
Nasional2010-2014 adalah sebagai berikut:
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk
Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”
Sejalan dengan visi tersebut, Direktorat Pembinaan SMK
berhasrat pada tahun 2014 mewujudkan visi:
“Terselenggaranya layanan prima pendidikan menengah keju-
ruan untuk membentuk lulusan SMK yang berjiwa wirausaha,
cerdas, siap kerja, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta
mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing
di pasar global”.
B. MISI PEMBINAAN SMK
Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan Nasional 2014
tersebut di atas, Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014
mempunyai lima misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan
pendidikan
4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan
pendidikan
5. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
Sejalan dengan lima misi tersebut, Dit. Pembinaan SMK
merumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses SMK yang
bermutu untuk semua lapisan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SMK melalui penerapan sikap disiplin,
budi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, dan
17

21. pembelajaraan berpusat pada peserta didik yang kontekstual
berbasis TIK;
3. Memberdayakan SMK dalam menciptakan lulusan yang
berjiwa wirausaha dan memiliki kompetensi keahlian melalui
pengembangan kerjasama dengan industri dan berbagai
entitas bisnis yang relevan dalam bentuk teaching industry;
4. Menciptakan lulusan SMK yang lentur terhadap berbagai
perubahan teknologi dan lingkungan bisnis pada tingkat
nasional maupun internasional melalui penguatan aspek
matematika terapan, sains terapan, ICT, dan bahasa
internasional;
5. Memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem
manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008;
6. Menciptakan citra baik SMK melalui berbagai media
komunikasi.
C. NILAI-NILAI (untuk mengimplementasikan visi misi)
Sejalan dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-
2014, visi dan misi tersebut di atas dapat terwujud apabila
didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan
mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi.
Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan
perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas.
Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh
pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan.
Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner,
demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Dengan merujuk pada
fokus pembangunan pendidikan Tahun 2012--2014, dari ke
enam tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada
periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto
Kementerian Pendidikan Nasional.
“Melayani Semua dengan Amanah”
18

22. D. TUJUAN STRATEGIS
Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan
adalah keadaan atau hasil akhir yang akan dicapai atau
diwujudkan pada tahun 2014, yaitu:
“Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan
menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan
berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”.
Tujuan Strategis tersebut mengacu pada Tujuan Strategis
Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 sebagaimana
tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional
2010-2014.
E. SASARAN STRATEGIS
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis
pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut
diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis
untuk tiap tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai
berikut:
1. APK nasional melampaui 34%;
2. Sekurang-kurangnya 66% SMK berakreditasi;
3. Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMK dan
SMK SBI atau RSBI;
4. 70% SMK bersertifikat ISO 9001:2008;
5. Sekurang-kurangnya 90% SMK melaksanakan e-
pembelajaran;
6. 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan;
7. 85% SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan
kewirausahaan;
8. Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan
rasio kesetaraan gender menjadi 95 %;
9. Seluruh SMK menerapkan pembelajaran yang membangun
karakter.
19

23. F. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2014, diperlukan
suatu indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan cerminan
kinerja Direktorat Jenderal, dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang merupakan cerminan kinerja Direktorat.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMK
adalah sebagai berikut:
Capaian Target
No Indikator Kinerja kegiatan (IKK) Satuan
2009 2014
1 APK Nasional SMK % 26,9 40
2 Peserta didik SMK mendapatkan % 9 25
beasiswa
3 SMK yang difasilitasi memenuhi % 30 66
akreditasi
4 SMK memiliki sarana dan prasarana % 24 70
pendidikan yang memenuhi standar
sarana dan prasarana SMK
5 SMK menerapkan metode % 50 85
pembelajaran produktif dan adaptif
yang sesuai dengan tuntutan
perkembangan industri dan
pendidikan lanjut
6 Jumlah peserta didik SMK penerima Pesert 3.290.0 4.000.0
rintisan Bantuan Operasional Sekolah a didik 00 00
(BOS)
7 Kab/Kota memiliki minimal 1 SMK % 33 60
SBI/RSBI
8 Jumlah institusi/lembaga/DUDI yang Institu 20 40
mnjalin kemitraan dengan Direktorat si
9 Jumlah medali dari kompetisi Medali 3 5
internasional tingkat SMK
20

24. No Capaian Target
Indikator Kinerja kegiatan (IKK) Satuan
. 2009 2014
11 SMK bersertifikat ISO 9001:2008 % 5 70
12 SMK yang melaksanakan e- % 10 90
pembelajaran
13 Lulusan SMK bekerja pada tahun % 45 70
kelulusan
14 SMK menyediakan layanan % 35 85
pembinaan pengembangan
kewirausahaan
15 Peserta didik SMK berkesetaraan/ % 70 95
Responsif gender
16 SMK menerapkan pendidikan % 5 100
karakter
17 Satker yang mendapat dukungan Satker 5 7
manajemen dan layanan teknis SMK
21

25. BAB III
BAGAN ORGANISASI
DIT. PEMBINAAN SMK
22

26. BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 tahun 2010)
23

27. BAB IV
REKAPITULASI PROGRAM
TAHUN 2012
24

28. REKAPITULASI PROGRAM BANTUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK TAHUN 2012
SASARAN
NOMOR SATUAN
PROGRAM
PANDUAN BIAYA
VOL SAT
01-PS-2012 Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK 489 SMK
Bantuan Pengembangan Kewirausahaan
02-PS-2012 100 PKT 100.000
SMK/Teaching industry
03-PS-2012 Bantuan Pemanduan Kewirausahaan SMK 40 PKT 60.000
Bantuan Pengembangan SMK di Pondok Berbasis
04-PS-2012 90 PKT 750.000
Pesantren/Komunitas
05-PS-201 Bantuan Pengembangan SMK RSBI 300 SMK 75.000
Bantuan Pembinaan SMK yang Memiliki Nilai Rata-rata
06-PS-2012 132 SMK 50.000
UN Rendah
07-PS-2012 Bantuan (Block Grant) SMK ADB Invest 90 LOK
25

29. NOMOR SASARAN SATUAN
PROGRAM
PANDUAN BIAYA
VOL SAT
08-PS-2012 Bantuan SBP 90 LOK
Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK
09-PS-2012 25 SMK
(Baru)
Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK
10-PS-2012 10 SEK 700.000
(Lanjutan)
11-PS-2012 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 1.627 RUANG
Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)
12-PS-2012 61 RUANG
SMK
13-PS-2012 Bantuan Pengembangan Laboratorium Multimedia 80 SMK 100.000
Bantuan Pengadaan Komponen Peralatan Bidang
14-PS-2012 15 SMK 95.000
Agribisnis dan Agroteknologi
Bantuan Pengadaan Peralatan SMK Seni, Kerajinan,
15-PS-2012 15 SMK 95.000
dan Pariwisata
Penyaluran Bantuan Langsung Beasiswa Pertanian
16-PS-2012 2.225.304 Siswa 65
dan Pelayaran
17-PS-2012 Bantuan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi 15.000 Siswa 840
26

30. SASARAN
NOMOR SATUAN
PROGRAM
PANDUAN BIAYA
VOL SAT
18-PS-2012 Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus 5.000 Siswa 840
Bantuan Block Grant Penyediaan Peralatan, bahan,
19-PS-2012 50 SMK 80.000
dan kelengkapan lainnya untuk LKS
20-DK-2012 Data dan Informasi Program PSMK 33 Prov
21-DK-2012 Penyebaran Informasi Program Bantuan SMK 33 Prov
22-DK-2012 Bantuan Uji Kompetensi Siswa SMK 1.017.361 Siswa
23-DK-2012 Penggandaan/Pencetakan Naskah Ujian Produktif 1.017.361 Siswa
Rintisan BOS
BKM SM
Garis-Garis Besar Program
Compact Disk (CD) berlabel
27

31. KETERANGAN:
A. Nomor Panduan:
1. Dua digit pertama merupakan nomor urut program
2. Dua huruf berikutnya menyatakan asal alokasi dana bantuan
PS : Dana Pusat
DK : Dana Dekonsentrasi
3. Empat digit terakhir menyatakan tahun anggaran
B. Perubahan setiap saat dapat terjadi sesuai dengan perkembangan kebijakan
28

32. BAB V
DESKRIPSI PROGRAM
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
TAHUN 2012
29

33. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 01-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan
TIK
3. TUJUAN : 1. Mengumpulkan dan mengolah data SMK
pada setiap kabupaten/kota;
2. Memberdayakan dan mengembangkan
SMK Pusat Layanan TIK.
4. SASARAN : 489 SMK Layanan Pusat TIK.
5. NILAI BANTUAN : Bantuan Per SMK dikategorikan ke dalam 6
tipe bantuan berdasarkan jumlah SMK yang
ditangani, yaitu:
1. Rp 40.000.000,00 (<10 SMK)
2. Rp 50.000.000,00 (10-19 SMK)
3. Rp 60.000.000,00 (20-29 SMK)
4. Rp 70.000.000,00 (30-69 SMK)
5. Rp 90.000.000,00 (70-99 SMK)
6. Rp 120.000.000,00 (≥ 100 SMK)
6. PEMANFAATAN : 1. Biaya pengumpulan dan pengolahan data
DANA pokok SMK tingkat Kabupaten/Kota
setelah penerimaan siswa baru tahun
pelajaran 2012/2013;
2. Biaya pemberdayaan dan pengembangan
SMK Pusat Layanan TIK.
7. PRINSIP DASAR : Kewenangan penetapan penerima bantuan
PEMBERIAN dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.
BANTUAN
8. PERSYARATAN : 1. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
PENERIMA ditetapkan sebagai SMK Pusat Layanan
BANTUAN TIK tahun 2011 oleh Direktur Pembinaan
SMK;
2. Telah menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan Pengembangan
30

34. SMK Pusat Layanan TIK tahun 2011.
3. Bagi SMK “Pengganti” dan SMK pada
Kabupaten/Kota Pemekaran diusulkan
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
dengan mempertimbangkan SMK yang
memiliki :
a. PC dan Laptop yang memadai;
b. Kemudahan akses internet;
c. Tenaga IT yang memadai.
9. JADWAL : No KEGIATAN WAKTU (2012)
KEGIATAN 1. Evaluasi laporan s.d April
pelaksanaan
Layanan Pusat
TIK Tahun 2011
2. Penetapan April
3. Bimbingan Teknis April-Mei
4. Penyaluran Dana Mei-Juni
5. Pelaksanaan 5 bulan sejak
Pekerjaan diterimanya dana
oleh SMK
6. Supervisi September
7. Laporan Satu bulan
Pelaksanaan setelah selesai
pelaksanaan
pekerjaan
(nomor 5)
10. LAYANAN : Subdit Program dan Evaluasi
INFORMASI Direktorat Pembinaan SMK – Ditjen Dikmen
Komp. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Gedung E Lt 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467
Email subditprogram@ditpsmk.net
Website www.ditpsmk.net
31

35. DESKRIPSI PROGRAM
Bantuan Pengembangan Kewirausahaan
SMK/Teaching Industry
TAHUN 2012
1. NO. PANDUAN : 02-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengembangan Kewirausahaan
SMK/Teaching Industry
3. TUJUAN : 1. Pengadaan komoditas/ barang
dagangan/ komponen untuk latihan
berdagang siswa SMK;
2. Melengkapi sarana prasarana
penunjang unit bisnis untuk kelancaran
pelaksanaan latihan berdagang;
3. Menstimulasi peningkatan intensitas
putaran bisnis.
4. SASARAN : 100 paket untuk SMK lingkup Bidang Studi
Keahlian, antara lain :
• Agribisnis dan Agroteknologi;
• Bisnis dan Manajemen;
• Teknologi dan Rekayasa;
• Teknologi Informasi Komunikasi;
• Seni, Kerajinan dan Pariwisata.
5. NILAI BANTUAN : Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
per paket.
6. PEMANFAATAN : Dana Bantuan Pembelajaran
DANA Kewirausahaan dimanfaatkan antara lain
untuk:
1. Pembelian komoditas/ barang
dagangan/ komponen untuk latihan
berdagang;
2. Pembelian sarana prasarana penunjang
untuk kelancaran latihan berdagang;
3. Koordinasi dan promosi;
7. PRINSIP DASAR 1. Mengajukan Business EduPlan
PEMBERIAN 2. SMK calon penerima bantuan
BANTUAN ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan
SMK;
32

36. 3. Pemberian bantuan ke SMK dilakukan
setelah penandatanganan Surat
Perjanjian antara Direktur Pembinaan
SMK dengan Kepala SMK;
4. SMK bersedia membuat laporan
pelaksanaan.
8. PERSYARATAN : 1. Persyaratan Teknis
PENERIMA a. SMK yang membuka Kompetensi
Keahlian lingkup Bidang Studi
Keahlian:
o Agribisnis dan Agroteknologi,
o Bisnis dan Manajemen;
o Teknologi dan Rekayasa;
o Teknologi Informasi
Komunikasi;
o Seni, Kerajinan dan Pariwisata.
b. Diprioritaskan SMK yang memiliki
pengalaman mengelola unit usaha
yang relevan dengan Kompetensi
Keahlian (dibuktikan dengan copy
neraca akhir tahun 2011);
c. Diprioritaskan SMK yang memiliki
jumlah siswa pada tahun pelajaran
2011/2012 sebanyak 96 orang
atau lebih pada Kompetensi
Keahlian yang relevan dengan
jenis usaha yang diusulkan.
2. Persyaratan Administrasi
a. Mengajukan Rancangan Program
sesuai format (lampiran 1) yang
telah disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota ke
Direktorat Pembinaan SMK.
b. Menyampaikan Business EduPlan
bagi SMK yang telah dinyatakan
lulus seleksi Rancangan Program
dan verifikasi, dengan
melampirkan:
a. Foto copy SK pengangkatan
Kepala SMK;
33

37. b. Foto copy rekening Sekolah
yang masih aktif (bukan atas
nama pribadi/yayasan).
9. JADWAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan Maret - Mg IV
Rancangan April
Program
2. Evaluasi Mg 1 Mei
Rancangan
Program
3. Verifikasi Mg I s.d Mg III
Mei
4. Penetapan Mg IV Mei
5. Bimbingan Mg I Juni
Teknis
6. Penyaluran Mg II s.d Mg III
dana Juni
7. Pelaksanaan 3 bulan sejak
program diterimanya dana
oleh SMK
8. Supervisi Mg I s.d Mg II
September
9. Laporan 1 (satu) bulan
pelaksanaan setelah selesai
pelaksanaan
program (nomor
7)
10. LAYANAN : Subdit Program dan Evaluasi
INFORMASI Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen
Komp. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Gedung E Lt 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467
Website www.ditpsmk.net
34

38. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMANDUAN KEWIRAUSAHAAN SMK
TAHUN 2012
1 KODE PROGRAM : 03-PS-2012
2. NAMA : Bantuan Pemanduan Kewirausahaan SMK
PROGRAM
3. TUJUAN : Memandu SMK pelaksana program
pembelajaran KWU, periode bantuan tahun
2008 s.d 2011 dalam hal:
4. menetapkan jenis komoditas/barang
dagangan/ komponen untuk latihan
berdagang;
5. mencarikan pemasok komoditas/barang
dagangan/ komponen dengan harga yang
kompetitif;
6. menjelaskan kepada para siswa tatacara
memasarkan komoditas/barang
dagangan/ komponen yang produktif;
7. meningkatkan intensitas putaran bisnis
dalam pembelajaran berdagang.
8. menyiapkan laporan keuangan sederhana
dan kegiatan terkait;
9. menyusun rencana aksi pemasaran
bersama guru dan siswa.
4. SASARAN : 40 paket
5. NILAI BANTUAN : Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
per paket.
6. PEMANFAATAN : Dana bantuan Pemanduan Kewirausahaan
DANA SMK digunakan untuk kegiatan pemanduan ke
SMK sasaran dengan rincian antara lain:
1. Penyiapan bahan pemanduan
kewirausahaan (antara lain ATK,
konsumsi, uang lelah);
2. Pelaksanaan pemanduan kewirausahaan
ke lokasi SMK yang dipandu (antara lain
transport, uang harian, penginapan)
35

39. 3. Penyusunan laporan pemanduan (antara
lain ATK, konsumsi, uang lelah).
7. PRINSIP DASAR 5. Mengajukan proposal SMK Pemandu
PEMBERIAN Kewirausahaan ;
BANTUAN 6. SMK calon penerima bantuan ditetapkan
oleh Direktorat Pembinaan SMK;
7. Pemberian bantuan ke SMK dilakukan
setelah penandatanganan Surat
Perjanjian antara Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dengan Kepala SMK;
8. SMK bersedia membuat laporan
pelaksanaan.
8. PERSYARATAN : 3. Persyaratan Teknis
PENERIMA a. SMK penerima bantuan Pembelajaran
BANTUAN Kewirausahaan periode tahun 2008 –
2011;
b. Lulus seleksi laporan berdasarkan
kriteria;
- memiliki intensitas putaran bisnis
yang memadai;
- memiliki tim bisnis yang solid;
- memiliki tempat usaha yang
representatif;
- memiliki komoditas/barang
dagangan/ komponen unggulan;
- memiliki sistem pelaksanaan bisnis
yang baik.
c. Diprioritaskan lokasi SMK berada pada
radius pemanduan yang terjangkau
dan masih dalam satu rumpun
keahlian;
d. Lulus seleksi proposal
4. Persyaratan Administrasi
c. SMK yang lulus seleksi laporan
mengajukan proposal SMK Pemandu
Kewirausahaan sesuai format
(terlampir) yang disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
36

40. d. Melampirkan :
c. Foto copy SK pengangkatan
Kepala SMK;
d. Foto copy rekening sekolah yang
masih aktif (bukan atas nama
pribadi/yayasan);
e. Profil SMK yang akan dipandu.
9. JADWAL : No KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN (2012)
1. Seleksi laporan Mg I
Februari
2. Penerimaan proposal Mg IV
dan kelengkapan Februari
administrasi
3. Seleksi proposal Mg I Maret
4. Penetapan Mg 2 Maret
5. Bimbingan Teknis Mg IV Maret
6. Penyaluran dana Mg 1- 2 April
7. Pelaksanaan program s.d.
Desember
8. Laporan pelaksanaan Mg 2
Desember
10. LAYANAN : Subdit Program dan Evaluasi
INFORMASI Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen
Komp. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Senayan Gedung E Lt 13
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467
Email: subditprogram@ditpsmk.net
Website www.ditpsmk.net
37

41. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI PONDOK BERBASIS
PESANTREN/KOMUNITAS
1. KODE PROGRAM : 04-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengembangan SMK di Pondok
Berbasis Pesantren/Komunitas
3. TUJUAN : 1. Meningkatkan mutu pembelajaran di SMK
berbasis komunitas/ karakter;
2. Mengembangkan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (ICT) untuk mendukung
proses pembelajaran;
3. Memenuhi sarana dan prasarana sekolah
sesuai standar;
4. Mendukung pelaksanaan pembelajaran
yang membangun kemandirian dan jiwa
kewirausahaan.
4. SASARAN : 90 (sembilan puluh) SMK di Pondok Pasantren
5. NILAI BANTUAN : Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) per SMK
6. PEMANFAATAN : 1. Pengadaan RKB/rehabilitasi bengkel/
DANA pengadaan peralatan praktek
2. Pengadaan sarana ICT;
3. Peningkatan mutu pembelajaran berbasis
komunitas/karakter, melalui penataan
kurikulum, bahan ajar, implementasi
model-model pembelajaran berbasis
karakter, dan lain-lain;
4. Koordinasi dan Pencitraan SMK.
7. PRINSIP DASAR 1. Direktorat Pembinaan SMK melakukan
PEMBERIAN sosialisasi dan koordinasi program dengan
BANTUAN Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/
Kota;
2. Laporan Kinerja/Proposal disusun oleh SMK
dan diketahui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/kota
38

42. 3. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan
SMK.
8. PERSYARATAN : 1. SMK yang berada di dalam Pondok
PENERIMA Pasantren atau yang dimiliki oleh Pondok
BANTUAN Pesantren/komunitas;
2. SMK yang telah terdaftar di Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. SMK yang memiliki lahan sendiri;
4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
jumlah siswa minimal 300 siswa (dalam
Jawa) dan 200 siswa (luar Jawa;
5. Diprioritaskan bagi SMK yang 50%
siswanya selama pendidikan menetap
dan di bawah didikan Pondok Pesantren
(santri)/komunitas;
6. Diprioritaskan bagi SMK yang pernah
meluluskan siswanya dari satuan
pendidikan;
7. Dinyatakan layak berdasarkan hasil
verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK;
8. Telah ditetapkan oleh Direktorat
Pembinaan SMK sebagai Penerima
Bantuan Pengembangan SMK Di Pondok
Pesantren/komunitas.
9. JADWAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU (2012)
1 Inventarisasi SMK di
Februari
Pondok Pasantren
2 Verifikasi dan penetapan
sebagai Penerima
Bantuan Pengembangan Maret
SMK di Pondok
Pasantren
3 Penandatanganan
naskah perjanjian April
pemberian bantuan
39

43. 4 Bimbingan teknis
penyusunan program April
5 Penyaluran dana April
bantuan Pengembangan
SMK di Pondok
Pasantren
6 Pelaksanaan program Mei - Oktober
bantuan
7 Supervisi dan pelaporan November
Program Pengembangan
SMK di Pondok
Pasantren
10. LAYANAN : Subdit Pembelajaran
INFORMASI Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13
Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : www.ditpsmk.net
E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com
40

44. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RSBI
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 05 – PS – 2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengembangan SMK RSBI
3. TUJUAN : Mendukung SMK dalam rangka pemenuhan 8
Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan 9
Penjaminan Mutu RSBI dengan fokus:
1. Peningkatan Pembelajaran berbasis bahasa
Inggris dan Teknologi Informasi &
Komunikasi (TIK);
2. Peningkatan Teaching Industry/
Kewirausahaan;
3. Peningkatan Partnership.
4. SASARAN : 300 (tiga ratus) SMK RSBI
5. NILAI BANTUAN : Bantuan diberikan dalam bentuk paket dengan
nilai per paket sebesar Rp 50.000.000,- (Paket
1)Rp. 75.000.000,- (Paket2) Rp. 100.000.000,-
(Paket 3)
6. PEMANFAATAN : 1. Pengadaan peralatan/pendukung lain
DANA untuk pembelajaran bahasa Inggris
berbasis TIK;
2. Pengembangan materi pembelajaran
produktif dalam bahasa Inggris;
3. Penajaman kemampuan kewirausahaan
siswa SMK;
4. Ekspose/Workshop dengan dunia usaha/
industri yang bertaraf Nasional/
Internasional
7. PRINSIP DASAR 1. Laporan pelaksanaan pengembangan SMK-
PEMBERIAN RSBI disampaikan oleh SMK dan diketahui
BANTUAN oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan
Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kewenangan penetapan bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan
SMK.
41

45. 8. PERSYARATAN : SMK yang telah menyampaikan laporan
PENERIMA pelaksanaan kegiatan pengembangan SMK-
BANTUAN RSBI tahun 2011
a. Diprioritaskan yang telah memperoleh Nilai
Akreditasi A untuk 75% Program
Keahlian/Kompetensi Keahlian yang dibuka
b. Diprioritaskan yang telah memiliki Sertifikat
ISO 9001:2000 /9001:2008 atau
sesudahnya.
c. Diprioritaskan yang telah memiliki teaching
industry /Business Center yang aktif
operasional.
d. Diprioritaskan yang telah memenuhi 8 SNP.
e. Diprioritaskan bagi yang telah
melaksanakan pembelajaran yang diampu
dalam bahasa Inggris dan berbasis TIK
minimal 4 mata pelajaran
9. JADWAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Inventarisasi laporan
SMK-RSBI tahun 2011 Februari -Maret
2. Analisis Hasil
Supervisi SMK-RSBI Maret
2011
3. Bimbingan Teknis Maret
tahap 1 ( 150 SMK)
4. Bimbingan Teknis April
tahap 2 ( 150 SMK)
5. Penyaluran Dana Mei
6. Supervisi Agustus -
November
7. Laporan Pelaksanaan Desember
10. LAYANAN : Subdit Pembelajaran
INFORMASI Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13
Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : www.ditpsmk.net
E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com
42

46. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBINAAN SMK YANG MEMILIKI NILAI RATA-RATA UN
RENDAH
1. KODE PROGRAM : 06 – PS – 2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pembinaan SMK yang Memiliki Nilai
Rata-rata UN Rendah
3. TUJUAN : Meningkatnya nilai rata-rata SMK diatas rata-
rata minimal 5,5
4. SASARAN : 132 (seratus tigapuluh dua) SMK yang
mempunyai nilai rata-rata rendah.
5. NILAI BANTUAN : Nilai bantuan rata-rata sebesar Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per
SMK
6. PEMANFAATAN : 1. Peningkatan kompetensi guru mata
DANA pelajaran (matematika, bahasa Inggris,
dan bahasa Indonesia) dengan melibatkan
LPMP/P4TK/SMK berhasil (data SMK
berhasil UN dapat diperoleh melalui dinas
pendidikan kabupaten/kota)
2. Pembelian buku pegangan bagi guru dan
siswa dengan komposisi 1:1
3. Workshop ‘evaluasi kinerja’ hasil
implementasi pembinaan SMK yang
memperoleh UN rendah.
7. PRINSIP DASAR 1. Direktorat Pembinaan SMK melakukan
PEMBERIAN sosialisasi dan koordinasi program dengan
BANTUAN Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/
Kota;
2. Kewenangan penetapan bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan
SMK.
8. PERSYARATAN : 1. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki total
PENERIMA nilai UN tahun 2011 < 5,5
BANTUAN 2. Jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional
> 20 orang
3. Dinyatakan layak berdasarkan hasil
43

47. rekomendasi dinas pendidikan
kabupaten/kota/porvinsi.
4. Telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan
SMK sebagai Penerima Bantuan Pembinaan
SMK yang mempunyai nilai rata-rata UN
rendah.
9. JADWAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU
(2012)
1 Inventarisasi SMK yang
memiliki nilai rata-rata rendah Februari
SMK
2 Penetapan sebagai Penerima
Bantuan Pembinaan SMK yang
Maret
memiliki nilai rata-rata rendah
SMK
3 Penandatanganan naskah
perjanjian pemberian bantuan April
4 Bimbingan teknis penyusunan
program April
5 Penyaluran dana bantuan Mei
Pembinaan SMK yang memiliki
nilai rata-rata UN rendah SMK
6 Pelaksanaan program bantuan Juli -
Desember
7 Supervisi dan pelaporan November
Program Pembinaan SMK
yang memiliki nilai rata-rata
rendah SMK
10. LAYANAN Subdit Pembelajaran
INFORMASI : Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13
Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : www.ditpsmk.net
E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com
44

48. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN (BLOCK GRANT) SMK ADB INVEST
1. KODE PROGRAM : 07-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan (Block Grant) SMK ADB Invest
3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu
pendidikan dan pelatihan pada SMK;
b. Menambah Peralatan/Permesinan untuk
Bengkel/Laboratorium;
c. Menambah peralatan tangan dan
peralatan ringan untuk peningkatan
kualitas pembelajaran praktik;
d. Menambah Asesoris / Kelengkapan
Peralatan yang sudah ada;
e. Meningkatkan kualitas SMK Model
INVEST;
f. Memberikan dukungan kepada Pemda
Kabupaten/Kota dalam upaya melakukan
pengembangan kualitas sarana SMK.
4. SASARAN : 90 SMK Model INVEST
5. NILAI BANTUAN : Nilai alokasi bantuan sebesar
Rp. 74.979.490.000,-.
6. PEMANFAATAN : Pemanfaatan dana digunakan antara lain:
DANA 1. Pengadaan Permesinan dan Peralatan;
2. Pengadaan Peralatan Tangan:
3. Pengadaan Peralatan Ringan;
4. Pengadaan Asesoris / Kelengkapan
Peralatan yang sudah ada;
5. Biaya pengelolaan administrasi dan
keuangan.
7. PRINSIP DASAR 1. Loan Agreement ADB No. 2416-INO (SF);
PEMBERIAN 2. Persetujuan (NoL) ADB, No.
BANTUAN 12/L/W/K/2416/002, tanggal 13 Januari
2012;
3. Daftar kebutuhan peralatan SMK Model
45

49. Invest yang telah disetujui oleh PMU;
4. Penetapan lokasi penerima bantuan oleh
Direktur Pembinaan SMK;
5. Penetapan penerima bantuan oleh KPA.
8. PERSYARATAN : 1. SMK SBI-INVEST yang telah ditetapkan
PENERIMA oleh Direktur Jenderal Manajemen
BANTUAN Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Menyampaikan Daftar Kebutuhan
Peralatan;
3. Menyampaikan Surat Keputusan
pengangkatan Tim Pengadaan Peralatan,
Tim Penerima dan Pemeriksa Peralatan
dan Tim Tata Kelola Keuangan dalam
bentuk Surat Keputusan Bersama Ketua
Komite Sekolah dan Kepala Sekolah
diketahui oleh Kepala Dinas Kab/Kota;
4. Memiliki rekening giro bank (khusus untuk
kegiatan INVEST) atas nama Komite
Sekolah(bukan rekening atas nama
pribadi)yang dalam pembukaan dan
pencairannya harus ditandatangani
bersama oleh Ketua Komite Sekolah dan
Kepala Sekolah.
9. JADWAL KEGIATAN : No. KEGIATAN WAKTU
1. Penandatangan Surat Pertengahan
Perjanjian antara Dit. Februari 2012
PSMK dengan SMK
Model
2. Usulan dan Persetujuan Awal – Akhir
Daftar Kebutuhan Maret 2012
Peralatan SMK Model
4. Penyaluran Dana ke Maret 2012
rekening giro bank PIU
SMK Model
6. Bimtek/Workshop Awal Maret 2012
7. Pelaksanaan program Maret 2012 –
Maret 2013
8. Pelaporan Maret – April
2013
46

50. 10. LAYANAN : Project Manajemen Unit (PMU) SBI INVEST
INFORMASI Subdit Pembelajaran
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komp. Kemdikbud Senayan, Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725474,5734565,57852550
e-mail : investesemka@yahoo.com
Website : www.ditpsmk.net
47

51. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN SBP
TAHUN 2012
1. NO. PANDUAN : 08 - PS – 2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan SBP
3. TUJUAN PROGRAM : a. Mendukung program peningkatan mutu
pendidikan dan pelatihan pada SMK;
b. Menambah kebutuhan ruang untuk
peningkatan daya tampung dalam
pengembangan SMK SBI INVEST;
c. Melakukan rehabilitasi bangunan SMK
SBI INVEST yang usia bangunan
maupun kondisinya memerlukan
rehabilitasi;
d. Meningkatkan citra SMK SBI INVEST;
e. Melakukan pemenuhan kebutuhan
perabot.
4. SASARAN : 33SMK MODEL (SMK SBI INVEST)
5. NILAI BANTUAN : Rp. 61.550.000.000,- untuk 33 SMK Model
6. PEMANFAATAN : Pemanfaatan dana digunakan antara lain:
DANA 1. Rehabilitasi Bangunan Gedung;
2. Pembangunan Bangunan Gedung Baru;
3. Pengadaan Perabot;
4. Perencanaan dan Pengawasan;
5. Pengelolaan Administrasi dan
Keuangan.
7. PRINSIP DASAR : 1. Hasil evaluasi pelaksanaan program
PEMBERIAN SMK SBI Invest;
BANTUAN 2. Penetapan penerima bantuan oleh
Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN : 1. SMK SBI-INVEST yang telah ditetapkan
PENERIMA oleh Direktur Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah;
48

52. 2. Menyampaikan Surat pernyataan
bersama Ketua Komite Sekolahdan
Kepala Sekolah tentang pelaksanaan
dengan pola swakelola diketahui oleh
Kepala Dinas Kab./Kota;
3. Menyampaikan Surat Keputusan
pengangkatan Tim Pelaksana dalam
bentuk Surat Keputusan Bersama Ketua
Komite Sekolah dan Kepala Sekolah
diketahui oleh Kepala Dinas Kab/Kota,
yang meliputi:
a. Unit Pengembangan Fasilitas Sekolah,
terdiri dari:
• Tim Pembangunan dan Rehabilitasi
Bangunan
• Tim Perencana dan Pengawas
Pembangunan dan Rehabilitasi
Bangunan
b. Unit Tata Kelola Administrasi dan
Keuangan
• Tim Tata Kelola Administrasi dan
Keuangan
4. Memiliki rekening giro bank (khusus
untuk kegiatan INVEST) atas nama
Komite Sekolah(bukan rekening atas
nama pribadi)yang dalam pembukaan
dan pencairannya harus ditandatangani
bersama oleh Ketua Komite Sekolah dan
Kepala Sekolah.
9. JADWAL KEGIATAN : WAKTU
No KEGIATAN
(2012)
1. Evaluasi dan seleksi Januari
calon penerima
bantuan
2. Penetapan Maret
3. Bimtek Maret
4. Penyaluran Dana April
5. Pelaksanaan program April 2012 s.d
Maret 2013
49

53. 6 Pelaporan Maret s.d April
2013
Penyaluran dana akan dilakukan dalam1(satu)
tahap.
10. LAYANAN : Project Manajemen Unit (PMU) SBI INVEST
INFORMASI Subdit Pembelajaran
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komp. KemdikbudSenayan,Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725474,5734565,57852550
e-mail : investesemka@yahoo.com
Website : www.ditpsmk.net
50

54. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK (BARU)
1. KODE PROGRAM : 09-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
SMK (Baru)
3. TUJUAN : 1. Mendukung program peningkatan akses dan
pemerataan pendidikan pada SMK;
2. Mendukung pemenuhan kebutuhan prasarana
pendidikan yang diperlukan dalam
pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.
4. SASARAN : 25 (dua puluh lima) Lokasi
5. NILAI BANTUAN : 1. Wilayah I, @ Rp. 1.400.000.000,00 (satu
milyar empat ratus juta rupiah)
2. Wilayah II, @ Rp. 1.450.000.000,00 (satu
milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
3. Wilayah III, @ Rp. 1.500.000.000,00 (satu
milyar lima ratus juta rupiah)
4. Wilayah IV, @ Rp. 1.650.000.000,00 (satu
milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
5. Wilayah V, @ Rp. 1.800.000.000,00 (satu
milyar delapan ratus juta rupiah)
6. Wilayah IV, @ Rp. 2.760.000.000,00 (dua
milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)
6. DANA : Nilai dana pembangunan yang disediakan
PEMBANGUNAN Pemerintah Daerah minimal 100% dari nilai dana
bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
atau dengan perbandingan 1:1
7. PEMANFAATAN : 1. Pembangunan gedung pembelajaran (ruang
DANA teori dan ruang praktik)
2. Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa;
3. Pembangunan selasar bangunan;
4. Pengadaan perabot ruang teori;
5. Biaya perencanaan dan pengawasan
pembangunan;
6. Biaya pengelolaan administrasi.
51

55. 8. PRINSIP DASAR : 1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk
PEMBERIAN pemenuhan kebutuhan sarana dan
BANTUAN prasarana pendidikan yang diperlukan dalam
pembangunan Unit Sekolah Baru-SMK (USB-
SMK);
2. Proposal dibuat oleh Pemerintah Daerah
atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang
disetujui oleh Bupati/Walikota;
3. Kewenangan penetapan penerima bantuan
dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.
9. PERSYARATAN : 1. Adanya proposal yang diajukan oleh
PENERIMA Bupati/Walikota atau Dinas Pendidikan
BANTUAN Kabupaten/Kota yang disetujui oleh
Bupati/Walikota;
2. Memiliki lahan minimal 15.000 m2 (1,5 Ha)
dan diprioritaskan bagi yang memiliki lahan
lebih dari 20.000 m2 (2 Ha) dibuktikan
dengan Surat Kepemilikan Tanah dalam
bentuk Sertifikat Tanah/ Akta Tanah atas
nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota/ SMK;
3. Memiliki DIPDA tahun 2012 (Foto Copy)
yang mencantumkan dana pembangunan
USB-SMK. Apabila dana pembangunan
tersebut belum tercantum dalam DIPDA
tahun 2012 dapat digantikan dengan surat
pernyataan kesanggupan menyediakan dana
pendamping dari Pemerintah Daerah yang
diketahui oleh DPRD;
4. Adanya Surat pernyataan Bupati/Walikota
tentang kesanggupan pengadaan pendidik
dan tenaga kependidikan dari Pemerintah
Daerah;
5. Adanya Surat pernyataan Bupati/Walikota
tentang kesanggupan pengadaan Sarana
dan Prasarana dan Biaya Operasional dari
Pemerintah Daerah;
6. Adanya surat ukur Lokasi USB – SMK dari
BPN Setempat;
7. Melampirkan data sekolah dan siswa SMP/
MTs dan SMA/MA, SMK/MAK sebagai sumber
52

56. siswa;
8. Melampirkan foto copy rekening sekolah atas
nama Tim Pendiri USB-SMK (bukan rekening
atas nama pribadi) yang masih aktif;
9. Diproritaskan bagi kabupaten/kota yang
belum memiliki SMK Negeri.
10. Memiliki peta pengembangan wilayah
(Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)) per
kecamatan di sekitar lokasi yang akan
dibangun Unit Sekolah Baru (USB)-SMK.
10. JADUAL : WAKTU
No KEGIATAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1. Penerimaan Usulan Jan – Maret
2. Evaluasi Usulan Maret
3. Penetapan calon Maret
4. Verifikasi Februari-Maret
5. Penetapan Penerima
Maret
Bantuan
Bimbingan Teknis
dan Penandatanganan
6. Maret
Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan
7. Penyaluran dana tahap I April
(satu)
8. Pelaksanaan (180 hari April – Oktober
kalender)
9. Bimbingan Teknis II dan Juni
penyerahan laporan
Pelaksanaan Fisik 30 %
10. Supervisi Juni
11. Penyaluran dana tahap 2 Juli
(dua)
Laporan pelaksanaan Oktober -
12. Tahap II (fisik 100%) November
11. LAYANAN : Subdit Sarana dan Prasarana
INFORMASI Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komp. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman, Senayan,Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
53

57. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK
(LANJUTAN)
1. KODE PROGRAM : 10-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) SMK (Lanjutan)
3. TUJUAN : 1. Mendukung program peningkatan akses dan
pemerataan pendidikan pada SMK;
2. Mendukung pemenuhan kebutuhan
prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran
di SMK.
4. SASARAN : 10 (sepuluh) Lokasi
5. NILAI BANTUAN : Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
per lokasi
6. PEMANFAATAN : 1. Pembangunan gedung pembelajaran (teori
DANA dan praktik) dan pengadaan perabot;
2. Biaya perencanaan dan pengawasan
pembangunan;
3. Biaya pengelolaan administrasi.
7. PRINSIP DASAR : 1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana
PEMBERIAN untuk pemenuhan kebutuhan prasarana
BANTUAN pendidikan yang diperlukan khususnya
pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah
Baru (USB)-SMK (Lanjutan);
2. Pemberian bantuan akan dilanjutkan
apabila dari hasil evaluasi pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB)-SMK tahun
pertama telah dilaksanakan sesuai dengan
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
3. Kewenangan penetapan penerima bantuan
dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN : 1. Telah menyampaikan laporan hasil
PENERIMA pelaksanaan pembangunan SMK tahun
pertama yang dapat
dipertanggungjawabkan baik dari aspek
teknis, administrasi maupun keuangan;
2. Adanya Surat Keputusan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/ Kota tentang
54

58. Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK/Kepala
SMK;
3. Adanya Gambar Site Plan yang telah
ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana
dan Pengawas, Ketua Tim Pendiri/kepala
SMK, Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan Direktur Pembinaan
SMK;
4. Menandatangani Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan antara Pejabat Pembuat
Komitmen pada Subdit Sarana dan
Prasarana dengan Ketua Tim Pendiri Unit
Sekolah Baru (USB)-SMK/Kepala SMK;
5. Memiliki DIPDA tahun 2012 (Foto Copy)
yang mencantumkan dana pembangunan
USB-SMK. Dalam hal dana pembangunan
tersebut belum tercantum dalam DIPDA
tahun 2012 dapat digantikan dengan surat
pernyataan dari Pemerintah Daerah yang
diketahui oleh DPRD;
6. Melampirkan foto copy Rekening Sekolah
atas nama Tim Pendiri Unit Sekolah Baru
(USB)-SMK (bukan rekening atas nama
pribadi) yang masih aktif.
55

59. 9. JADWAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan Laporan Januari
2. Evaluasi Laporan Februari
3. Penetapan Penerima
Februari
Bantuan
4. Bimbingan Teknis
dan
Penandatanganan Februari
Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan
5. Penyaluran Dana Maret
tahap I (50%)
6. Pelaksanaan April – Oktober
7. Bimbingan Teknis II
dan penyerahan
Juli
laporan Pelaksanaan
Fisik 30 %
8. Supervisi pelaksanaan
Juli – Agustus
Pembangunan
9. Penyaluran Dana
Juli – Agustus
tahap II (50%)
10. Penyerahan Laporan
November
(100%)
10. LAYANAN : Subdit Sarana dan Prasarana
INFORMASI Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komp. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Gedung E Lt. 12
Jl. Jend. Sudirma, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
56

60. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 11-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru
SMK
3. TUJUAN : 1. Mendukung program peningkatan akses/
daya tampung dan pemerataan pendidikan
pada SMK;
2. Menambah ruang kelas baru bagi SMK
yang memiliki jumlah siswa yang
meningkat sehingga melebihi daya
tampung.
4. SASARAN : 1.627 Ruang Kelas Baru (RKB)
5. NILAI BANTUAN : 1. Wilayah I @ Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah)
2. Wilayah II @ Rp. 105.000.000,00 (seratus
lima juta rupiah)
3. Wilayah III @ Rp. 110.000.000,00 (seratus
sepuluh juta rupiah)
4. Wilayah IV @ Rp. 120.000.000,00 (seratus
dua puluh juta rupiah)
5. Wilayah V @ Rp. 130.000.000,00 (seratus
tiga puluh juta rupiah)
6. Wilayah VI @ Rp. 210.000.000,00 (duaratus
sepuluh juta rupiah)
6. PEMANFAATAN : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
DANA
57

61. 7 PRINSIP DASAR 1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana
PEMBERIAN untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan
BANTUAN prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan pembangunan Ruang
Kelas Baru (RKB);
2. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota;
3. Kewenangan penetapan penerima
bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan
SMK.
8 PERSYARATAN : 1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
PENERIMA Kabupaten/ Kota;
BANTUAN 2. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon
penerima bantuan oleh Direktorat PSMK;
3. Mengajukan proposal yang disetujui oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik
Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik
Yayasan) minimal 10.000 m2 (1 Ha),
dalam satu kesatuan dibuktikan dengan
dokumen kepemilikan yang sah;
5. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang
Kelas Baru (RKB) (butuh-ada-kurang);
6. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
memiliki/ menampung peserta didik
minimal 192 siswa;
7. Memiliki ijin operasional sekolah;
8. Memiliki site plan/block plan;
9. Memiliki rekening sekolah (bukan
rekening atas nama pribadi) yang masih
aktif;
10. Memiliki foto copy surat pengangkatan
Kepala SMK;
9 JADUAL KEGIATAN : WAKTU
No KEGIATAN PELAKSANAAN
1. Penerimaan Usulan Jan - Maret
2. Evaluasi Usulan Feb-Maret
3. Penetapan calon Maret
4. Verifikasi Maret
5. Penetapan Penerima
April
Bantuan
58

62. Bimbingan Teknis
dan Penandatanganan
6. April
Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan
7. Penyaluran Dana April - Mei
8. Pelaksanaan Mei - September
9. Supervisi Juni
10. Laporan kemajuan Juli
pekerjaan
(minimal 30%)
September -
11. Laporan akhir (100%) Oktober
10. LAYANAN : Subdit Sarana dan Prasarana
INFORMASI Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komp. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman,Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
59