Dokumen tersebut membahas beberapa hal terkait perkembangan hukum pemilu di Indonesia, perubahan pengaturan kepemilikan data, serta cara pandang dan strategi pengawasan pemutakhiran data pemilih. Dokumen ini juga mengidentifikasi beberapa kerawanan seperti ketiadaan sosialisasi KPU terhadap pemilih di lokasi khusus, akurasi data SIDALIH yang kurang, serta kendala manajemen jaringan pada SIDALIH.
2. R a k o r n a s
Konsolidasi gagasan dan cara pandang terkait:
• perkembangan politik hukum di Indonesia (UU No 7 Tahun 2017,
UU 27/2022, Perbawaslu 24/2018, PKPU 25/2013, PKPU
7/2022, Draft Pengawaslu Pengawasan Pemutakhiran Data
Pemilih
• Perubahan pengaturan kepemiluan di Indonesia
Cara Pandang Pengawasan Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih:
• Prinsip (legalitas, akurasi)
• Tujuan (kawal hak pilih)
• Paradigma (positivis-progressif)
• Metode (de facto, de jure)
• Kerawanan
• Strategi Pengawasan
5. identifikasi
kerawanan
• petunjuk teknis daftar pemilih di lokasi khusus
• KPU tidak melakukan sosialisasi terkait pemilih di
lokasi khusus
• KPU pasif, tidak melakukan pelayanan secara "jemput
bola"
• pendataan pemilih di lokasi khusus berpotensi tidak
memenuhi prinsip komprehensif, akurat, mutakhir
⚬ kegandaan, mobilisasi dan politisasi isu pemilih
lokasi khusus, serta berpotensi PSU
• berdampak pada mekanisme pindah pemilih, Coklit,
pencetakan dan distribusi surat suara di lokasi khusus
• pemilih di lokasi khusus (sebagai DPTb) maka rawan
tidak dapat terlayani secara maksimal karena adanya
prosedur penerbitan form pindah memilih yang rumit,
juga petugas KPPS dan waktu yang terbatas dalam
pengurusan pindah memilih
Lokasi Khusus & Sidali h
• Pengawas Pemilu tidak memperoleh akses
SIDALIH
• data pada SIDALIH tidak akurat
• tidak adanya keamanan data pada
SIDALIH
• Progres data pada SIDALIH tidak sesuai
dengan penyusunan daftar pemilih
secara faktual
• SIDALIH mengalami kendala pada
manajemen jaringan
