Dokumen ini membahas pengembangan sistem informasi tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar melalui aplikasi Seruni Advance untuk membakukan proses penyaluran tunjangan serta mengotomatisasi prosesnya di seluruh LLDIKTI berdasarkan satu data yang terintegrasi. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan percepatan proses penyaluran tunjangan.

1. SISTEM INFORMASI TUNJANGAN PROFESI
DOSEN (TPD) & TUNJANGAN KEHORMATAN
GURU BESAR (TKGB)
“SERUNI ADVANCE”
BIRO PERENCANAAN, SETJEN
Januari 2023
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2
Latar Belakang
• Tunjangan Profesi merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen
• Perencanaan alokasi anggaran tunjangan profesi dosen belum akurat
• Sejak tahun 2021 proses pengelolaan tunjangan profesi Dosen PTS yang dilaksanakan
LLDIKTI dikelola di bawah Setjen Kemdikbudristek
• Proses pengelolaan tunjangan profesi Dosen PTS yang dilaksanakan LLDIKTI dilaksanakan
bervariasi (referensi data, proses pengesahan penerima, dll)
• Beberapa LLDIKTI melakukan praktik baik penggunaan TIK untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan akselerasi

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 3
Tujuan
1. Pembakuan proses pengelolaan tunjangan
profesi Dosen PTS di seluruh LL DIKTI
2. Otomasi proses pencairan tunjangan
profesi doses PTS
3
Aplikasi
Tunjangan
Dosen PTS*
DB Pendidikan
Tinggi
DB Beban Kerja
Dosen
DB Sertifikasi
Dosen
16 LL DIKTI Dosen PTS

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4
Dampak
Kondisi Saat Ini Kondisi Ke Depan
1 Perencanaan alokasi anggaran tunjangan
profesi dosen belum akurat
Perencanaan alokasi anggaran tunjangan profesi
dosen lebih akurat melalui kebijakan satu data
2 Proses pengelolaan tunjangan profesi Dosen
PTS yang dilaksanakan LL DIKTI bervariasi
Proses penyaluran tunjangan dibakukan melalui
aplikasi
3 Referensi data yang digunakan belum
terintegrasi Dengan PD Dikti dan Sisternas
Data status dosen dan status kelayaan mendapat
tunjangan profesi berbasis PD Dikti dan Sistenas
4 Waktu pernyaluran bervariasi (bulanan/tiga
bulanan/enam bulanan)
Waktu pernyaluran sama (mengacu praktik di LL
Dikti VI per tanggal 15 setiap bulan)
5 Proses administrasi dari konfirmasi LKD
sampai dengan pencairan bervariasi
Proses administrasi dari konfirmasi LKD sampai
dengan pencairan terstandar

5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 5
Dasar Penggunaan Aplikasi Seruni Advance
Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
Nomor 73583/A.A1/PR.07.04/2022 Tanggal 14
Desember 2022
Perihal mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi
Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar
PNS dan Non PNS di Lingkup LLDIKTI melalui
aplikasi Seruni Advance

6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6
Periode Penyaluran TPD dan TKGB Tahun 2023
 Pembayaran bulan Januari - Februari 2023 dilakukan berdasarkan BKD semester genap
tahun ajaran 2022.
 Pembayaran bulan Maret - Agustus 2023 dilakukan berdasarkan BKD semester ganjil tahun
ajaran 2022.
 Pembayaran bulan September - Desember 2023 dilakukan berdasarkan BKD semester genap
tahun ajaran 2023.
Ilustrasi
Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt November Des
Tahun 2022 Tahun 2023
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt November Des
Proses pelaporan BKD Semester Genap
2022
Penyaluran
TPD dan
TKGB smt
Genap 2022
Proses pelaporan BKD Semester Ganjil 2022
Penyaluran TPD dan TKGB smt Ganjil 2022
Proses pelaporan BKD Semester Genap 2023
Penyaluran TPD dan TKGB smt genap
2023

7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 7
Prosedur Penyaluran TPD dan TKGB
1) Terhitung mulai periode Januari 2023, pembayaran TPD dan TKGB pada DIPA satker LLDIKTI dilakukan
melalui aplikasi Seruni Advance dan dibayarkan setiap bulan.
2) PTS mengajukan usulan pembayaran TPD dan TKGB melalui aplikasi Seruni Advance.
3) Pengajuan usulan pembayaran TPD dan TKGB oleh PTS dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal
12 setiap bulannya. Pengajuan yang dilakukan melewati tanggal tersebut maka pembayarannya dilakukan
pada bulan berikutnya.
4) Berdasarkan data usulan PTS dan hasil verifikasi, LLDIKTI menyiapkan dokumen pencairan dalam
aplikasi Seruni Advance (SK dan SPTJM KPA) yang selanjutnya akan digunakan sebagai lampiran
dokumen pencairan anggaran ke KPPN.

8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 8
Dasar Penyaluran TPD dan TKGB (1/2)
PMK No 164 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan
Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan
Profesor
Bab VI Pelaksanaan Pembayaran
Pasal 9
3) Tunjangan Profesi dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah
diberi Nomor Registrasi Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional.
4) Tunjangan Khusus diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Tunjangan Kehormatan bagi Profesor diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
1) Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehorrnatan bagi Profesor dibayarkan sesuai Surat Keputusan
tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor.
2) Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar/rapel atas Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan
Kehormatan bagi Profesor dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.
3) Dalam hal terdapat kekurangan bayar/rapel atas Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi
Profesor berdasarkan perubahan Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,
dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dan
Surat Keputusan impassing, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.
Pasal 11
Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan barsifat final.
Pasal 12
Permintaan pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen dan Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor
diajukan secara terpisah dari gaji induk.
Pasal 13
Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dihentikan apabila
yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dengan surat keputusan dari pejabat
yang berwenang.

9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 9
Dasar Penyaluran TPD dan TKGB (2/2)
Permenristekdikti No 20 Tahun 2017
tentang Pemberian Tunjangan Profesi
Dosen dan Tunjangan Kehormatan
Profesor
Pasal 3
1) Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila memenuhi persyaratan:
a. memiliki Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16
(enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:
1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
dan
2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; dan
e. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.
2) Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis,
memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan dharma pendidikan paling sedikit
sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan.

10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 10