2. VARIABEL MODEL PRB YANG DIDAPATKAN
PROSES HABITUS
ORGANISASI
PERUBAHAN SOSIAL
3. ORGANISASI
PENINGKATAN ADVOKASI PERLINDUNGAN
FORUM KAPASITAS
PRB
Sosialisasi Komitmen
Lobby Peraturan Desa
Manajemen Pelatihan
Organisasi Negoisasi Pakta Integritas
FGD Budgeting Perjanjian Kerja
Rencana Kerja
Workshop sama
Visi dan Misi
Field Trip
5. HABITUS SOSIAL
KNOWLEDGE ATTITUDE PRACTICE
PENGETAHUAN MENERIMA PANDUAN
RESPON
PEMAHAMAN
MERESPON
PENERAPAN
MEKANISME
ANALISA
MENILAI
PERPADUAN
BERTANGGUNG ADOPSI
PENILAIAN JAWAB
6. MODEL PELEMBAGAAN PRB
DRR-A
MASYARAKAT FRAMEWORK FASILITATOR
PENINGKATAN KAPASITAS
PEMBUAT KEBIJAKAN
7. MENGAPA PENTING??
Jika perspektif PRB terintegrasi Dalam
Pembangunan harus memiliki kekuatan, maka
kekuatan tersebut harus berasal dari
penggunaan yang partisipatif oleh entitas yang
memiliki, mengaplikasikan, dan membudayakan
pengetahuan, perilaku, dan praktik-praktik yang
terorganisir dan di dukung oleh kepemimpinan
yang baik dari pembuat kebijakan
8. PENTINGNYA PELEMBAGAAN PRB
DRR
MASYARAKAT FRAMEWORK FASILITATOR
PEMBUAT KEBIJAKAN
HILANGNYA FUNGSI SALAH SATU UNIT AKAN MENGHAMBAT
PENGINTEGRASIAN PRB DALAM PEMBANGUNAN
Contoh: Hilangnya fungsi unit Fasilitator
9. HASIL BAGI PRB DI ACEH
TATA NILAI PRB
PRB DALAM
PENGUATAN UNTUK
RENCANA
KOLEKTIFITAS HABITUS
PEMBANGUNAN
SOSIAL
10. KENDALA & TANTANGAN
DUKUNGAN DAN KERJASAMA PIHAK
TERKAIT
PRIORITAS LOKAL DENGAN
PELEMBAGAAN PRB MASIH MINIM
PENGINTEGRASIAN PRB KE DALAM
RPJMD
KEBERLANJUTAN PRBBK:
11. PELAJARAN BERHARGA
PELEMBAGAAN PRB MEMBUTUHKAN DUKUNGAN PENUH
DARI BERBAGAI PIHAK
DIBUTUHKAN PENYATUPADUAN PRB KE DALAM SISTEM
PEMBANGUNAN DAN PENYELARASAN MODEL PERENCANAAN
TEKNOKRATIS DAN POLITIS SECARA PARTISIPATIF MELALUI
MEKANISME YANG ADA.
PENGUATAN KOLEKTIFITAS KEBENCANAAN TELAH
MEMBENTUK TATA NILAI PRB UNTUK MEWUJUDKAN
BUDAYA SELAMAT DI ACEH
12. REKOMENDASI
PRB yang terintegrasi dalam pembangunan
harus memiliki kekuatan, maka kekuatan
tersebut harus berasal dari penggunaan yang
partisipatif oleh entitas yang memiliki,
mengaplikasikan, dan membudayakan
pengetahuan, perilaku, dan praktik-praktik
PRB yang terorganisir dan didukung oleh
pembuat kebijakan