1. PEMILIHAN PEMIMPIN POLITIK
DAN PEJABAT NEGARA
Paper
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas
Untuk Mata pelajaran Sosiologi
Disusun Oleh :
DIKI NURDIN HIDAYAT
Kelas X-1
SMA NEGERI 1 TALAGA
2008 / 2009

2. KATA PENGANTAR
Puji bagi Allah SWT, Shalawat bagi Rasulullah SAW. Saya sudah selesai menyusun
tugas makalah.
Makalah tersebut disusun dalam rangka tugas mata pelajaran Sosiologi.
Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terutama
kepada Bapak Guru Pelajaran Sosiologi, Drs.. Sajidin, M.Pd. yang selalu memberikan
bimbingan demi terwujudnya makalah ini.
Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat.
Talaga, 30 Nopember 2008
Penyusun
Diki Nurdin Hidayat
i

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................................
1
A. Latar Belakang .......................................................................................
1
B. Tujuan .....................................................................................................
1
BAB II LANDASAN TEORI ....................................................................................
2
PEMILIHAN PEMIMPIN POLITIK DAN PEJABAT NEGARA
A. Bagaimana Syarat-syarat Pemimpin yang Baik ......................................
2
B. Bagaimana Konsekuensinya Jika Pemimpin Politik
dan Pejabat Negara melakukan KKN ?...................................................
3
C. Adakah Perbedaan Cara Memilih Pemimpin Politik dan
Pejabat Negara yang Demokratis dan Tidak Demokratis ?.....................
5
BAB III PENUTUP .....................................................................................................
6
ii

4. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Sebagai negara yang demokratis, maka dalam pemilihan pemimpin politik ataupun
pejabat negara harus dilakukan dengan sistem yang demokrasi pula, agar tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan. Begitu pula dengan calon para pemimpinnya, harus pemimpin
yang beriman dan bertaqwa, jangan pemimpin yang bagus dari luarnya saja, tetapi bagus luar
dan dalamnya.
B.
Tujuan
Penyusunan makalah ini bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri pemimpin yang patut
untuk dipilih.
1

5. BAB II
LANDASAN TEORI
PEMILIHAN PEMIMPIN POLITIK DAN PEJABAT NEGARA
A.
Bagaimana Syarat-syarat Pemimpin yang Baik Itu?
Seorang pemimpin harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu
melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin
harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Beriman dan bertakwa
Dari segi bahasa, iman berarti kepercayaan atau keyakinan yang berkenaan
dengan agama. Dengan demikian, beriman kepada Tuhan berarti percaya dan yakin
adanya Tuhan.
Buah dari iman adalah takwa. Sebab bertakwa pada hakikatnya merupakan
penerapan dari keimanan itu. Orang yang bertakwa akan selalu menjalankan segala
perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya.
Ciri-ciri pemimpin yang beriman dan bertakwa adalah sebagai berikut.
a. Beriman kepada Tuhannya.
b. Mengenal keagungan Tuhan.
c. Taat kepada segala perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.
d. Ikhlas dalam memimpin umatnya.
e. Siap berjuang untuk kemuliaan bangsa dan negara.
f. Siap membela dan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
g. Percaya pada diri sendiri dengan menempuh jalan kehidupan dengan tenteram, mulia,
kukuh, kuat diimbangi oleh kemampuan dirinya yang berupa kekuatan tekad dan
semangat.
Ciri-ciri pemimpin yang tidak beriman dan bertakwa (munafik) perlu dihindari,
yakni sebagai berikut.
a. Tidak berpendirian tetap dan jelas.
b. Tidak dapat dipercaya sama sekali.
c. Ucapan-ucapannya bohong dan dusta.
d. Sumpah dan janjinya tidak ditepati.
e. Amal ibadahnya riya (mencari pujian).
f. Suka berbuat kerusakan.
g. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan.
h. Mencari keuntungan pribadi saja.
2

6. 2. Bermoral
Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai
perbuatan, sikap dan kewajiban. Istilah lain untuk moral adalah akhlak, budi pekerti,
susila. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang
bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik, berbudi pekerti luhur dan dapat
memberi kemaslahatan bagi rakyat.
3. Berilmu
Seorang pemimpin harus memiliki ilmu memimpin, maksudnya adalah cara-cara
yang dilakukan untuk memimpin rakyatnya. Salah satu ilmu memimpin yang
dikemukakan oleh bapak pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara adalah
semboyan berikut ini :
a.
Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan).
b.
Ing Madya Mangun Karsa (di tengah membangun kemauan).
c.
Ing Ngarsa Sung Tulada (di depan menjadi teladan).
4. Terampil
Pemimpin harus merupakan orang yang terampil. Maknanya adalah seseorang
harus yang memiliki keterampilan memimpin. Seseorang yang terampil memimpin
ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
a.
Pandai berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan.
b.
Dapat memimpin rapat dengan efektif.
c.
Mampu melakukan negosiasi.
d.
Mampu membuat keputusan.
e.
Mampu memecahkan masalah.
5. Demokratis
Secara sederhana, demokrasi berarti bentuk atau sistem pemerintahan dimana
seluruh rakyat turut serta dalam pemerintahan. Dengan perkataan lain, demokrasi
adalah pemerintahan rakyat. Maka dari itu, pemimpin yang memerintah negara
demokrasi harus seorang pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang demokratis
berarti pemimpin yang mempunyai pandangan untuk mengutamakan persamaan hak
dan kewajiban serta perlakukan yang sama bagi semua warga negara.
B. Bagaimana Konsekuensinya Jika Pemimpin Politik dan Pejabat Negara Melakukan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
1.
Korupsi
Korupsi
merupakan
sikap
dan
perbuatan
tidak
jujur
dengan
jalan
menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara
atau perusahaan tempatnya bekerja.
3

7. 2.
Kolusi
Kolusi merupakan saudara kandung korupsi. Dalam banyak hal, perbuatan
korupsi didahului oleh kolusi. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur
dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan perjanjian.
Kesepakatan tersembunyi ini diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu
sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lebih lancar.
3.
Nepotisme
Nepotisme merupakan sikap yang tidak jujur dengan mengutamakan hubungan
keluarga dan kekerabatan dalam melakukan kesepakatan atau perjanjian. Pihak yang
merasa memegang kekuasaan dan peran akan mengutamakan orang-orang atau pihakpihak yang mempunyai latar belakang yang sama, baik latar belakang keluarga,
saudara, kesamaan daerah asal, dan kesamaan suku.
Konsekuensinya, jika pemimpin politik dan pekabat negara melakukan korupsi,
kolusi dan nepotisme adalah sebagai berikut :
1. Tidak profesional, sebab ia dipilih bukan atas dasar kemampuannya melainkan
karena KKN.
2. Kurang memperoleh dukungan dari anak buahnya, terutama jika anak buahnya
anti KKN.
3. Menghambat iklim investasi, sebab para penanam modal tidak mau
berhubungan dengan pejabat hasil KKN, karena dikhawatirkan akan banyak
pungutan yang tidak jelas.
4. Menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi, sebab dengan banyaknya
pungutan membuat biaya produksi menjadi bertambah mahal.
5. Indonesia akan sulit keluar dari krisis ekonomi, sebab kinerja pejabata hasil
KKN sangat rendah sehingga tidak akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi.
Karena konsekuensinya amat berat, maka sebaiknya kita melakukan dua hal.
Pertama, mencegah sebelum terjadi (tindakan preventif). Kedua, jika telah terjadi
harus melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan (tindakan refresif). Cara
mencegahnya (tindakan preventif) yakni sebagai berikut :
1. Pilihlah pemimpin politik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, serta memiliki moralitas yang baik.
2. Pilihlah pimpinan politik secara demokratis.
3. Tingkatkan pengawasan, baik dilakukan oleh DPR maupun oleh masyarakat
secara langsung.
4. Membuat Undang-undang Anti KKN.
4

8. Cara menanggulanginya (tindakan refresif) yakni sebagai berikut :
1. Melaporkan praktek KKN kepada yang berwajib.
2. Menindak pelaku KKN berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Mengucilkan pelaku KKN dari pergaulan masyarakat.
C. Adakah Perbedaan Cara Memilih Pemimpin Politik dan Pejabat Negara yang
Demokratis dan Tidak Demokratis ?
Salah satu soko guru demokrasi adalah pemilihan yang bebas dan jujur. Dengan
demikian, perbedaan cara memilih pemimpin politik dan pejabat negara yang demokratis
dan tidak demokratis dapat dilihat dari dua faktor tersebut. Apabila pemilihan dilakukan
dengan bebas dan jujur berarti pemilihan berlangsung demokratis. Sebaliknya jika
pemilihan dilakukan di bawah tekanan dan penuh kecurangan, maka pemilihan tersebut
tidak demokratis.
5

9. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan disusunnya makalah ini mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan
yang lebih bagi pembaca.
Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan penyusunan makalah ini, saya
merasa bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saya ucapkan maaf
yang sebesar-besarnya.
Talaga, ......................2008
Penyusun
Diki Nurdin H.
6