5. INPUT SIRUP
Cara memperoleh barang/jasa
yang disediakan oleh Pelaku
Usaha.
cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
METODE TIPE
TENDER NON TENDER
PENCATATAN
NON TENDER
PENCATATAN
SWAKELOLA
6. Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Pasal 9
(1) Pengguna Anggaran (PA) sebagai salah satu pelaku pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan,
sebagai berikut:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
c. menetapkan perencanaan pengadaan;
d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
g. menetapkan PPK;
h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
i. menetapkan PjPHP/PPHP;
j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
k. menetapkan tim teknis;
l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
m.menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
7. Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Pasal 11
(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu pelaku pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan
kewenangan, sebagai berikut:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. menetapkan HPS;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. menetapkan tim pendukung;
h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikitdi atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k. mengendalikan Kontrak;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
o. menilai kinerja Penyedia.
9. KONKLUSI(LANJUTAN)
KEGIATAN
Contoh :
Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak
diminati oleh Pelaku Usaha;
Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau
pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
Penyelenggaraan sayembara atau kontes;
Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam
negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya;
Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan
publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata
kelola, atau standar mutu tertentu;
Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat
disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha;
Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau
masyarakat
Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi
masyarakat;
Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.