Dokumen tersebut membahas tentang definisi peraturan dan komunikasi serta dasar hukum sistem komunikasi Indonesia menurut Undang-Undang yang berlaku. Secara singkat, peraturan digunakan sebagai pedoman hidup manusia agar tertib, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian ide dari sumber ke penerima untuk mengubah perilaku. Hukum dasar komunikasi tercantum dalam UUD 1945 pasal 28F.

1. KELOMPOK V
NURUL MUSNAENI
NURWAHIDAH
OKTAVIANTI PAMMASANGAN
OLIVIARANDANAT T
PERAWATI
RAHAYU
RAMDAN EKASAPUTRA
RATNAWATI 62
RATNAWATI 63
RESKI SEBON
RETNO DYAH PUSPITARINI
RINI TRISMIATI
RISKA
RISMA

2. Definisi
Peraturan merupakan pedoman agar manusia
hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat
peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-
wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur .
PERATURAN
Lydia
Harlina
Martono

3. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris
communication berasal dari kata Latin communication, dan
bersumber dari kata communis yang berarti sama, sama di sini
maksudnya adalah sama makna.
komunikasi adalah proses dimana
suatu ide dialihkan dari sumber
kepada satu penerima atau lebih
dengan maksud mengubah
perilaku.
Everett
M.
Rogers

4. Peraturan komunikasi adalah proses
dimana seseorang memyampaikan atau
memberitahukan pedoman hidup yang
harus ditaati oleh orang lain dan juga
dirinyasendiri.

5. Undang-Undang No. 36 Tahun
1999 yang berisikan azas dan tujuan
telekomunikasi, penyelenggaraan
telekomunikasi, penyidikan, sangsi
administrasi dan ketentuan pidana.
Dalam UU No.36/1999 Pasal 3, disebutkan bahwa
“Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk
mendukung persatuan dan kesatuan bangsa,
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi
dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan
hubungan antar bangsa”.

6. Undang-undang Hak
Cipta (HAKI)
Undang-undang
Pornografi (UP)

7. Sistem komunikasi Indonesia mempunyai
dasar hukum. Secara tersirat terdapat dalam
mukadimah UUD 1945 khususnya pada alinea
ke empat. Secara tersurat terdapat pada pasal
28F yang berbunyi: ”Setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.

8. Dalam hukum dasar negara Indonesia,
peraturan dalam berkomunikasi dapat mengacu
pada:
Undang-undang 32 tahun 2002; Undang-undang
40 tahun 1999; Undang-undang 36 tahun 1999;
Undang-undang 8 tahun 1992;
KUHP (terdapat beberapa pasal yang mengatur
tentang komunikasi) dan sebagainya.