Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar P3K di tempat kerja, termasuk pengertian, tujuan, program, peraturan, fasilitas, dan persyaratan pelaksanaannya seperti petugas, kotak P3K, dan ruang P3K."
1. DASAR-DASAR
P3K DI TEMPAT KERJA
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
KEMENAKER R.I
2. DISKUSI
1. Apakah di tempat kerja saudara sudah dilakukan
penialian sumber bahaya?
2. Jelaskan sumber bahaya yang ada di tempat kerja
saudara?
3. Apa program P3K di perusahaan saudara sudah ada?
Apa bentuknya?
3. PENDAHULUAN
Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) :
Keadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan
Lingkungan Kerja
Sifat Pekerjaan
Cara Kerja
Proses Produksi
Perlindungan kerja
Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja
Perlunya pelaksanaan P3K di tempat kerja
4. KECELAKAANINDUSTRI
• JATUH DARI KETINGGIAN
• KEJATUHAN BENDA
• TERANTUK, TERSANDUNG, TERGELINCIR
• TERJEPIT DIANTARA BENDA
• TERLANGGAR, TERTUMBUK, TERTABRAK, TERGILAS
BENDA
• TERPOTONG
• TERKILIR
• TERBAKAR AKIBAT/BERHUBUNGAN DENGAN SUHU
TINGGI/KOROSIF/RADIASI
• TERSENGAT ARUS LISTRIK
• LAIN-LAIN
5. PENGERTIAN
P3K di tempat kerja :
Upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat
kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat
kerja yang mengalami sakit/cidera di tempat kerja.
Petugas P3K di tempat kerja :
Pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pengurus/pengusaha dan diserahi
tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja
Fasilitas P3K di tempat kerja :
Semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam
pelaksanaan P3K di tempat kerja
6. Maksud Dan Tujuan
P3K dimaksudkan :
Memberikan perawatan darurat pada korban,
sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan
oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya.
P3K diberikan untuk :
Menyelamatkan nyawa korban
Meringankan penderitaan korban
Mencegah cedera/penyakit menjadi lebih parah
Mempertahankan daya tahan korban
Mencarikan pertolongan yang lebih lanjut.
7. Program P3K di Tempat Kerja
• Komitmen dan Kebijakan
• Identifikasi & evaluasi potensi bahaya
• Diklat Petugas
• Penyediaan Fasilitas P3K
• Pelaksanaan P3K
• Pemeliharaan
• Palaporan
• Evaluasi
12. Pengawasan Pelaksanaan P3K di Tempat Kerja
• Fasilitas :
• Kotak P3K
• Isi kotak P3K
• Buku pedoman
• Ruang P3K
• Perlengkapan P3K (alat perlindungan, alat darurat,
alat angkut dan transportasi)
• Personil :
• Penanggung Jawab : dokter pimpinan PKK, Ahli K3
• Petugas P3K : Sertifikat pelatihan P3K di tempat
kerja, Lisensi
13. Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan P3K
Di Tempat Kerja
Internal Perusahaan
Pengurus Perusahaan
Dokter Perusahaan/DPKTK
Ahli K3, Ahli K3 Kimia
Auditor Internal
External Perusahaan
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Auditor External
14. Peraturan Perundangan Yang Terkait
Pelaksanaan P3K di Tempat Kerja
1. Undang-undang No. 1 tahun 1970
Pasal 3: syarat-syarat Keselamatan Kerja untuk memberikan
P3K
Pasal 9 ayat (3): kewajiban membina tenaga kerja dalam
pemberian P3K
2. Permennakertrans No.Per.03/Men/1982
Pasal 2: Tugas pokok PKK diantaranya :
Pelaksanaan P3K
Pendidikan petugas P3K
15. Peraturan Perundangan Yang Terkait
Pelaksanaan P3K di Tempat Kerja
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1969
Pasal 19 : Setiap badan , lembaga atau dinas pemberi jasa,
atau bagiannya yang tunduk kepada konvensi ini,
dengan memperhatikan besarnya dan kemungkinan
bahaya harus :
Menyediakan Apotik atau pos P3K sendiri atau
Memelihara apotik atau pos P3K bersama-sama dengan badan,
lembaga atau kantor pemberi jasa atau bagiannya.
Mempunyai satu atau lebih lemari, kotak atau perlengkapan
P3K
16. Permenakertrans No. Per.15/Men/VIII/2008 ttg P3K Di
Tempat Kerja
Ps 2. Kewajiban pengurus/pengusaha :
1) Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan
fasilitas P3K di tempat kerja.
2) Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja.
17. Permenakertrans No. Per.15/Men/VIII/2008 ttg
P3K Di Tempat Kerja
Ps.3 Syarat Petugas P3K Di Tempat Kerja :
1) Harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari instansi
ketenagakerjaan.
2) Syarat-syarat pemberian lisensi petugas P3K Di Tempat
Kerja :
a. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K;
d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di
tempat kerja memiliki sertifikat pelatihan P3K di Tempat
Kerja.
18. 3) Pedoman tentang pelatihan dan pemberian
lisensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan.
19. Ps. 4
• Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat
meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan
pertolongan bagi pekerja/buruh dan/atau orang lain
yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja
Ps. 5
1) Petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan
jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat
kerja (dengan rasio sebagaimana Lampiran I Peraturan
ini.
21. 2) Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas P3K
pada :
a) tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih
sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat
kerja;
b) tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung
bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya
di tempat kerja;
c) tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah
pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja.
23. Ps7.
1) Pengurus wajib memasang pemberitahuan
tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat
kerja pada tempat yang mudah terlihat.
2) Petugas P3K di tempat kerja dapat
menggunakan tanda khusus yang mudah
dikenal oleh pekerja/buruh yang membutuhkan
pertolongan.
24. FasilitasP3KdiTempatKerja
1. Fasilitas P3K di Tempat Kerja meliputi:
a) Ruang P3K;
b) Kotak P3K dan isi;
c) Alat evakuasi dan alat transportasi; dan
d) Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau
peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi
bahaya yang bersifat khusus.
2. Alat pelindung diri khusus : peralatan yang disesuaikan
dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang
digunakan dalam keadaan darurat.
3. Peralatan khusus : alat untuk pembasahan tubuh cepat
(shower) dan pembilasan/pencucian mata.
Ps. 8 :
25. FasilitasP3Kdi TempatKerja
Ps 9 :
1) Pengusaha wajib menyediakan ruang P3K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
a dalam hal :
a. mempekerjakan pekerja/buruh 100 orang atau lebih;
b. mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 100 orang dengan potensi
bahaya tinggi .
26. Fasilitas P3Kdi TempatKerja
a) Lokasi ruang P3K :
Dekat dengan toilet/kamar mandi;
Dekat jalan keluar;
Mudah dijangkau dari area kerja; dan
Dekat dengan tempat parkir kendaraan.
b) Luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur
pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas p3k
serta penempatan fasilitas p3k lainnya;
c) Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan
yang cukup lebar untuk memindahkan korban;
2) Persyaratan ruang P3K meliputi :
27. Persyaratan ruang P3K (lanjutan) :
d) Diberi tanda yang jelas dengan papan nama yang jelas
dan mudah dilihat;
e) Sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :
wastafel dengan air mengalir;
Kertas tisue/lap;
Usungan/tandu;
Bidai/spalk;
Kotak P3K dan isi;
Tempat tidur dengan bantal dan selimut;
Tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti : tandu dan/atau kursi roda;
Sabun dan sikat;
Pakaian bersih untuk penolong;
Tempat sampah; dan
Kursi tunggu bila diperlukan.
28. Ps10.PersyaratanKotakP3K:
1. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih
dengan lambang P3K berwarna hijau;
2. Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini dan
tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
P3K di tempat kerja;
3. Penempatan kotak P3K :
a) Pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang
jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan;
b) Disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan jumlah kotak P3K
sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan menteri ini;
c) Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau
lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai
jumlah pekerja/buruh;
d) Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat,
maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai
jumlah pekerja/buruh.
30. JUMLAHPEKERJA/BURUH, JENISKOTAKP3K
DANJUMLAHKOTAKP3K
Jumlah Pekerja Jenis Kotak P3K
Jumlah Kotak P3K
Tiap 1 (Satu) Unit Kerja
< 26 org A 1 kotak A
26 s.d 50 org
B/A
1 kotak B atau,
2 kotak A
51 s.d 100 org
C/B/A
1 kotak C atau,
2 kotak B atau,
4 kotak A atau,
1 kotak B dan 2 kotak A
Setiap 100 org
C/B/A
1 kotak C atau,
2 kotak B atau,
4 kotak A atau,
1 kotak B dan 2 kotak A
Keterangan :
1 kotak B setara dengan 2 kotak A
1 kotak C setara dengan 2 kotak B
32. PEDOMANPELATIHANDANPEMBERIANLISENSIPETUGAS
PERTOLONGANPERTAMAPADAKECELAKAAN
(P3K)DITEMPATKERJA
(KEPDIRJENBINWASNAKERNO.KEP. 53/DJPPK/VIII/2009)
TUJUAN
1) Tujuan Umum
a) Memberikan pedoman bagi instansi pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
penyelenggara pelatihan dan masyarakat industri dalam
rangka pelatihan Petugas P3K di tempat kerja.
b) Memberikan pedoman bagi instansi pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam
rangka pemberian lisensi bagi Petugas P3K di tempat
kerja.
2) Tujuan Khusus
• Tersedianya pedoman pelatihan dan pemberian lisensi
Petugas P3K di tempat kerja di seluruh Indonesia.
36. PELAKSANAANPELATIHANPETUGASP3KDITEMPAT
KERJA
B. Syarat Penyelenggara Pelatihan Petugas P3K di
tempat kerja :
1) Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan
pelatihan;
2) Pihak yg akan melaksanakan pelatihan
petugas P3K di tempat kerja harus
berkoordinasi dengan Instansi yang
membidangi pengawasan ketenagakerjaan
setempat.
37. PELAKSANAANPELATIHANPETUGASP3KDITEMPATKERJA
Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan pelatihan :
a) Instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan
ketenagakerjaan.
b) PJK3 bidang pembinaan yang telah disahkan sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.
c) Pusat K3 dan balai-balainya.
d) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk
pekerja/buruhnya (pelatihan internal),
e) Lembaga lain yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
38. PELAKSANAANPELATIHANPETUGASP3KDITEMPATKERJA
C. Kurikulum Pelatihan
A. Teori : 18 JP, Praktek 12 JP @ 45 MENIT, Total : 30 JP
B. Materi Dasar :
1) Dasar-dasar kesehatan kerja dan Peraturan perundangan bidang P3K
di tempat kerja
2) Dasar-dasar P3K di Tempat Kerja
C. Materi Inti :
3) Anatomi dan Fisiologi Manusia
4) Pertolongan pertama pada Gangguan Umum
5) Resusitasi Jantung Paru
6) Pertolongan Pertama pada Gangguan Lokal
7) Pertolongan pertama pada gangguan Kejang, Pajanan Suhu
Lingkungan dan Bahan Kimia
8) Pertolongan Pertama pada keadaan khusus
9) Tanggap darurat dan Evakuasi Korban dalam pertolongan pertama
D. Evaluasi :
10)Pre test & Pos test
39. PELAKSANAANPELATIHANPETUGASP3KDITEMPATKERJA
D. Instruktur Pelatihan :
Materi dasar diberikan oleh instruktur yang berasal
dari instansi yang bertanggung jawab dibidang
pengawasan ketenagakerjaan
Materi inti dapat diberikan oleh instruktur yang
berasal dari praktisi, akademisi atau instansi
pemerintah terkait.
40. PELAKSANAANPELATIHANPETUGASP3KDITEMPATKERJA
E. Evaluasi
Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara pelatihan bersama
instansi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan,
berdasarkan :
Prosentase kehadiran sekurang-kurangnya 80%.
Hasil ujian teori dan praktek sekurang-kurang dengan nilai rata-rata 70.
41. PELAKSANAANPELATIHANPETUGASP3KDITEMPATKERJA
F. Penerbitan Sertifikat
1) Penerbitan sertifikat bagi yang baru mengikuti pelatihan :
sertifikat dikeluarkan oleh Dirjen Binwasnaker c.q Direktur
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
2) Penerbitan sertifikat bagi yang pernah mengikuti pelatihan sebelum
dikeluarkannya Keputusan ini.
Dalam hal petugas P3K di tempat kerja yang pernah mengikuti
pelatihan sebelum pedoman ini dikeluarkan dan telah memiliki
sertifikat dari penyelenggara pelatihan, maka sertifikat dapat
diterbitkan oleh Dirjen Binwasnaker c.q Direktur Pengawasan
Norma K3, setelah melalui proses evaluasi.
43. LisensiPetugasP3Kdi TempatKerja
• Lisensi Petugas P3K di tempat kerja diterbitkan oleh instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat
• Pemberian lisensi bagi Petugas P3K di Tempat Kerja dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. Pengurus harus mengajukan permohonan kepada Instansi yang bertanggung
jawab dibidang ketenagakerjaan setempat disertai lampiran :
a) Surat keterangan penunjukkan dari perusahaan sebagai Petugas P3K di tempat kerja.
b) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
c) Surat pernyataan bersedia ditunjuk sebagai Petugas P3K di Tempat Kerja
d) Salinan sertifikat
e) Pasfoto 2x3 berwarna sebanyak 2 lembar
2. Lisensi petugas P3K di tempat kerja berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal
diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan dan
lampiran sebagaimana tersebut pada huruf 1, dan disertai laporan kegiatan
selama pemberian lisensi.
45. 5,5 cm
Logo LISENSI PETUGAS P3K Logo
Pemda DI TEMPAT KERJA K3
No. : /P3K/ /200...
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jabatan :
Berlaku s/d :
……………, tanggal-bulan-tahun
Kepala Dinas............... ......
Nama
NIP
9,5 CM
BentukLisensiPetugasP3KDiTempatKerja
Tampak bagian depan :
46. BentukLisensiPetugasP3KDiTempatKerja
Tampak bagian belakang :
KEWAJIBAN PETUGAS P3K DI TEMPAT
KERJA
1. Melaksanakan tindakan P3K bila terjadi kecelakaan di
tempat kerja
2. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja
3. Mencatat setiap kegiatan P3K di tempat kerja dalam buku
kegiatan
4. Melaporkan kegiatan P3K di tempat kerja kepada
pengurus
5. Melakukan latihan P3K di tempat kerja sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dicatat dalam Buku
Kegiatan Petugas P3K di Tempat Kerja.
47. BukuKegiatanPetugasP3KDiTempatKerja
• Petugas P3K di Tempat Kerja wajib memiliki Buku Kegiatan Petugas P3K di
tempat kerja.
• Buku Kegiatan Petugas P3K di Tempat Kerja digunakan untuk mencatat
semua kegiatan dalam melakukan pertolongan pertama, latihan
pertolongan pertama ataupun dalam pemeliharaan kotak P3K.
• Buku kegiatan petugas P3K dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung
jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.
• Bentuk dan ukuran Buku Kegiatan Petugas P3K di tempat kerja sebagai
berikut:
• Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran P: 16 x L: 10,5 cm
• Warna sampul putih
• Jumlah halaman minimal 16 halaman
48. 1.Halamandepan(cover)
DINAS TENAGA KERJA ....………….
BUKU KEGIATAN PETUGAS P3K
DIBERIKAN KEPADA
....................................................................
........
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
No. PER-15/MEN/VIII/2008
10,5 cm
Buku Kegiatan Petugas
P3K di tempat kerja
16 cm
49. BUKU KEGIATAN
PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
No. Lisensi..............
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jabatan :
............,.......................
Kepala Bidang/Unit
Pengawasan Ketenagakerjaan
Nama
2. Halaman 1 (satu)
Buku Kegiatan Petugas
P3K di tempat kerja
50. PERHATIAN
1. Pengurus atau Petugas P3K harus
memperlihatkan Buku Kegiatan ini
kepada Pegawai Pengawas setempat
untuk dicatat dan diketahui
2 Kepala Dinas Tenaga Kerja sewaktu-
waktu dapat meminta Buku Kegiatan
ini untuk diadakan pemeriksaan
seperlunya.
3 Lisensi petugas P3K di tempat kerja
dapat dicabut oleh Kepala Instansi
yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat bilamana :
a Melanggar peraturan
perundangan di bidang K3
b. dinilai tidak berkemampuan lagi
sebagai petugas P3K di tempat
kerja atas usul pegawai pengawas
4 Untuk perpanjangan lisensi diajukan 1
(satu) bulan sebelum habis masa berlaku
lisensi ini.
3. Halaman 2 (dua)
Buku Kegiatan Petugas
P3K di tempat kerja
51. No. Tanggal Kegiatan / Kejadian
Tindakan
P3K
Mengetahui
Pengurus
Perusahaan
Keterangan
4. Halaman 3 (tiga) s/d 16 (enam belas)
Ditetapkan di ……… tanggal………
Disnaker ....................
Kepala Bidang/Unit
Pengawasan Ketenagakerjaan
( Nama )
NIP
Buku Kegiatan Petugas P3K di tempat kerja