Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penerbitan kartu izin berjualan di Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjelaskan syarat dan prosedur permohonan, penerbitan, perpanjangan, hak dan kewajiban pemegang kartu izin berjualan, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya.

1. BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN
KARTU IZIN BERJUALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT
Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum,
retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan
asli daerah yang potensil, untuk pembiayaan sebagian pembangunan
Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi, sebagaimana
dimaksud pada huruf ‘a’ di atas dapat berjalan dengn efisien dan
efektif perlu diatur petunjuk teknis penerbitan Kartu Izin Berjualan
dalam suatu Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010
Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 89).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERBITAN KARTU IZIN BERJUALAN
BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah
Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Pasar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pasar adalah tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli;
7. Kartu Izin Berjualan selanjutnya disebut KIB adalah kartu yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada pedang yang memiliki hak;
8. Retribusi Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa oleh penggunaan
fasilitas pasar atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada jasa;

3. 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, yaitu pedagng atau
pengguna fasilitas pasar;
10. Subjek Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati
pelayanan jasa pasar;
11. Surat Tanda Terima Retribusi Pasar adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
pasar yang telah dilakukan oleh subjek retribusi dengan menggunakan formulir atau telah
melalui cara lain ke kas daerah melalui bendahara penerimaan SKPD (tempat pembayaran)
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
12. Bendahara Penerimaan adalah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang yang
diterima;
13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang berfungsi untuk membandingkan kinerja
aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu
penyimpangan serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan;
14. Pengendalian adalah merupakan kegiatan pencocokan atau pengaturan untuk diuji
pemenuhannya terhadap standar yang telah ditentukan dan kemudian mengambil tindakan
perbaikan yang diperlukan.
BAB II
Kartu Izin Berjualan (KIB)
Bagian Pertama
Ketentuan Penerbitan
Pasal 2
(1) Untuk memperoleh KIB sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 terlebih dahulu
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Pakpak Bharat c/q Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
(2) Masa berlaku izin berjualan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
(3) Izin berjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib didaftar ulang setiap tahun.
Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 3
(1) Syarat untuk memperoleh Kartu Izin Berjualan (KIB) adalah sebagai berikut :

4. a. Surat Permohonan di atas materai yang ditujukan kepada Bupati c/q Kepala Dinas
Perindagkop dan UMKM;
b. Surat Pernyataan dari pemohon;
c. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
d. Pas Photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
(2) Syarat Pendaftaran Ulang (KIB) adalah :
a. Kartu Izin Berjualan (KIB) yang masih berlaku;
b. Bukti pembayaran lunas retribusi.
(3) Persyaratan perpanjangan KIB sama dengan syarat untuk memperoleh KIB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4) Pelaksanaan teknis pelayanan KIB diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh KIB
Pasal 4
(1) Tata cara memperoleh Kartu Izin Berjualan (KIB) adalah sebagai berikut :
a. Permohonan ditujukan kepada Bupati c/q Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
b. Permohonan yang memenuhi persyaratan akan diterbitkan KIB paling lama 5 (lima) hari
kerja, setelah pesyaratan dinyatakan lengkap;
c. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon
paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2) Tata cara pendaftaran ulang Kartu Izin Berjualan (KIB) adalah sebagai berikut:
a. Pemohon membawa Kartu Izin Berjualan (KIB) yang masih berlaku untuk dilegalisir dan
bukti pembayaran lunas retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melegalisir Kartu Izin Berjualan (KIB) sebagaimana
dimaksud huruf ‘a’ paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima.
(3) Tata cara memperpanjang Kartu Izin Berjualan sama dengan tata cara memperoleh Kartu
Izin Berjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang KIB
Pasal 5
Pemegang Kartu Izin Berjualan (KIB) berkewajiban untuk :

5. a. Mematuhi segala peraturan atau ketentuan yang berlaku;
b. Memelihara kebersihan lokasi dan lingkungan tempat berjualan;
c. Membayar retribusi pasar paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dan
apabila menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka izin berjualan dicabut;
d. Apabila pemegang izin berjualan memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain wajib
terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati sekaligus membayar Biaya
Balik Nama (BBN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai transaksi.
Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pasal 6
(1) Retribusi pasar bulanan dipungut oleh juru pungut dengan menggunakan tanda terima
(Surat Tanda Terima Retribusi Pasar) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.
(2) Retribusi pasar harian/mingguan dipungut oleh juru pungut dengan menggunakan karcis
harian yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Retribusi pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib disetorkan juru pungut
kepada bendahara penerima (pejabat yang ditunjuk Bupati) selambat – lambatnya dalam 1
x 24 jam.
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disetor oleh
bendahara penerima kepada kas daerah melalui Bank Sumut paling lama 2 x 24 jam
setelah diterima.
BAB III
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 7
(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian izin berjualan dilakukan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Pengendalian pelaksanaan pemberian izin berjualan dilakukan oleh Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
(3) Pengawasan pelaksanaan pemberian izin berjualan dilakukan oleh Inspektur Kabupaten
Pakpak Bharat.

6. Pasal 8
Tata cara pengawasan dan pengendalian izin berjualan adalah sebagai berikut :
a. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 7 dalam melakukan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan izin berjualan di daerah;
b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara rutin, berkala
maupun sewaktu-waktu
Pasal 9
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan
pengendalian setiap saat.
Pasal 10
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,8 dan 9 apabila
dipandang perlu dapat dibentuk tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII
Penutup
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 27 Juli 2011
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal 27 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dto
GANDI WARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR 114