1. PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA BANTERAN, KEPALA DESA BANJARSARI WETAN, KEPALA DESA BANJARSARI KULON
KEPALA DESA DATAR, KEPALA DESA KARANGGINTUNG, KEPALA DESA KEDUNGMALANG,
KEPALA DESA TAMBAKSOGRA, KEPALA DESA KAWUNGCARANG, KEPALA DESA KEBANGGAN,
KEPALA DESA SUMBANG, KEPALA DESA KARANGCEGAK, KEPALA DESA KARANGTURI,
KEPALA DESA SILADO, KEPALA DESA SUSUKAN, KEPALA DESA CIBEREM,
KEPALA DESA GANDATAPA, KEPALA DESA SIKAPAT, KEPALA DESA LIMPAKUWUS, DAN KEPALA DESA
KOTAYASA
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN
BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANTERAN, KEPALA DESA BANJARSARI WETAN, KEPALA DESA BANJARSARI KULON
KEPALA DESA DATAR, KEPALA DESA KARANGGINTUNG, KEPALA DESA KEDUNGMALANG, KEPALA DESA
TAMBAKSOGRA, KEPALA DESA KAWUNGCARANG, KEPALA DESA KEBANGGAN, KEPALA DESA SUMBANG,
KEPALA DESA KARANGCEGAK, KEPALA DESA KARANGTURI, KEPALA DESA SILADO, KEPALA DESA
SUSUKAN, KEPALA DESA CIBEREM, KEPALA DESA GANDATAPA, KEPALA DESA SIKAPAT, KEPALA DESA
LIMPAKUWUS, DAN KEPALA DESA KOTAYASA
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 144 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diatur tentang Pelaksanaan Kerja
Sama Antar Desa dalam Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten
Banyumas ;

2. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Pelaksanaan Kerja Sama
Antar Desa dalam Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006
Nomor 13 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) ;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BANTERAN, KEPALA DESA BANJARSARI
WETAN, KEPALA DESA BANJARSARI KULON KEPALA DESA DATAR, KEPALA
DESA KARANGGINTUNG, KEPALA DESA KEDUNGMALANG, KEPALA DESA
TAMBAKSOGRA, KEPALA DESA KAWUNGCARANG, KEPALA DESA KEBANGGAN,
KEPALA DESA SUMBANG, KEPALA DESA KARANGCEGAK, KEPALA DESA
KARANGTURI, KEPALA DESA SILADO, KEPALA DESA SUSUKAN, KEPALA DESA
CIBEREM, KEPALA DESA GANDATAPA, KEPALA DESA SIKAPAT, KEPALA DESA
LIMPAKUWUS, DAN KEPALA DESA KOTAYASA
BAB I
KETENTUAN UMUM

3. Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyuma.s
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Camat Sumbang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan selanjutnya disingkat PNPM
Mandiri Perdesaan adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
11. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2
dst