Elaborasi Peraturan dan Keterantuan tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, UU No. 1 Tahun 2013, Tentang LKM, - POJK No. 12 & 61 tentang Perizinan & Kelembagaan, No. 13 & 62 tentang Penyelenggaraan Usaha, serta No. 14 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
1. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS SYARIAH
ELABORASI KETENTUAN LKMS
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
Irawan D Soedradjat
2. LAPANGAN SISTEM INTERMEDIASI KEUANGAN MIKRO
SISTEM USAHA
LKMUSP OlehKoperasi
BADAN HUKUM
PT/KOPERASIKOPERASI
KSP-KSPPS LKM-
• Perizinan& Pengawasan dari
Kementerian Koperasi
• Tunduk padaKetentuan Perkoperasian
• Perizinan& Pengawasan dari OJK
• Tunduk padaKetentuan LKM&
PilihanBadanHukum
Notaris
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
3. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
SISTEM USAHA
KETENTUAN
BADAN HUKUM
• UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM
• PP No. 89/2014 Ttg Bunga Pinjaman & Imbal Hasi
l Pembiayaan Serta Cakupan Wilayah Usaha
• POJK No. 12/14 stdd POJK No. 61/15 Ttg Kelemba
ngaan & perizinan
• POJK No. 13/14 sttd POJK No. 62/15 Ttg Penyeleng
graan Usaha
• POJK No. 14/14 Ttg Pembinaan dan Pengawasan
• SEOJK No. 29/15 Ttg. Laporan Keuangan LKM
• UU No. 25/92 Ttg, Perkoperasian
• Permenkop & UKM No. 1o Ttg Kelembagaan
• Permenkop & UKM No, 19 Ttg Rapat Anggota
• UU, No. 40 /07 Ttg Perusahaan Terbatas
4. RELAKSASI LKM
OTORITASJASA KEUANGAN
• Lembaga Diklat Profesi Pinbuk
Peizinan & Kelembagaan
POJK No. 12/2014
POJK No.61/2015
Penyelenggaran Usaha
POJK No. 13/2014
POJK No. 62/2015
Pembinaan & Pengawasan
POJK No.
14/2014
UUNo. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
• irawan9ds@gmail.com
SEOJKNo. 29 /SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan LKM
PP No. 89/2014 Ttg Suku Bunga/Imbal Hasil Pembiayaan & Cakupan Wilayah Usaha LKM
5. RELAKSASI LKM
OTORITASJASA KEUANGAN
• Lembaga Diklat Profesi Pinbuk • irawan9ds@gmail.com
• Proyeksi LK 4 Blnan menjadi tahunan
• Proyeksi LK 2 tahun pertama di kecualikan bagi LKM Desa
• Pengajuan bagi LKMS 2 Tahun, DPS Disampaikan paling lambat 2Th
Perizinan LKM
• Setoran Modal Non Tunai
• Setoran Modal Tunai ( ekuitas bersih setelah PPAP)
Perizinan Usaha
• Belum memenuhipersyaratan lengkap & benar namun memiliki
modal minimun
• Diberikan Izin Usaha Bersyarat
Setoran ModalNon tunai
• Dalan 2 tahun sejak izinusaha dinerikan LKM wajib memenuhi
Peryaratan
Waktu
• Jika dalam waktu 2th tidak dipenuhi izin usaha dinyatakan batalSanksi
• Berbasis fee antara lain: ageb asuransi mikro, Channeling/ Joint
Finanching & agen laku Pandai.Penambahan Kegiatan Usaha
• Koletabilitas berdasarkan Jenis Angustan & bagi LKMS pencapaian
bagi hasilKolektabilitas
6. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
• PENGERTIAN LKM
Lembagakeuangan yang khusus didirikan untuk memberikan
jasa pengembanganusaha danpemberdayaanmasyarakat,
baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalamusaha skala
mikro kepada anggota& masyarakat, pengelolaansimpanan,
maupun pemberian jasa konsultasi pengembanganusaha yang
tidak semata-mata mencari keuntungan
7. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
LKM
KONVEN-
SIONAL
SYARIAH
LKMS
• SISTEMOPERASIONAL
8. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
pengembanganusaha
& pemberdayaan masyarakat
Pengelolaan
Simpanan
Pinjaman/
Pembiayaan
Jasa Konsultasi PengembanganUsaha
USAHA MIKRO
Tidak Semata-mata Keuntungan
PRINSIP SYARIAH
o Unsur Pengertian
9. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
SURFLUS DANA
Simpanan
DEFISIT DANA
Imbal Hasil
Pembiayaan
SISTEM
INTERMEDIASI
KEUANGAN
Imbal Hasil
oProses Bisnis LKMS
TAMWIL
MAAL
Konsultansi Pengembangan Usaha
Pembedayaan Usaha
Pemberdayaan Masyarakat
Q.S. 2 : 280
10. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
•KOPERASI
PERUSAHAANTERBATAS
LKM
KOPERASI /PT SEBAGAI BADAN HUKUM DAN LKM SEBAGAI SISTEM USAHA
•PILIHAN BADAN HUKUM
11. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
• Sahamnya 60 % dimiliki Pemda Kota/Kabupaten atau BUMD/K
• Sisanya dapat dimiliki :
o WNI maksimal 20 %
o Koperasi
• Dilarang dimiliki oleh orang asing atau badan hukum asing
• Sehingga koperasi hanya dimiliki oleh :
o WNI
oBUMD/K
oPemda
oKoperasi
• LKM-PT
12. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
12 12
§ Modal disetor LKM
§PT : ModalSendiri, Labadll
§Koperasi : Simpanan Pokok, Wajib,Hibah, SHU dll.
Desa/Kelurahan à Rp 50.000.000,-
Kecamatan à Rp. 100.000.000,-
Kabupaten/Kotaà Rp.500.000.000,-
•Permodalan
13. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
Desa /
Kelurahan
pembiayaan/pinjaman kepadapendudukdi 1 desa/
kelurahan
Kecamatan
pembiayaan/pinjaman kepadapenduduk2 desa/
kelurahan atau lebih dalam 1 wilayah kecamatan
yang sama
Kabupaten/
Kota
pembiayaan/pinjaman kepadapendudukdi 2 ke
camatan atau lebih dalam wilayah kabupaten/
kota yang sama
üLKM wajib memiliki izin usaha sesuai cakupan wilayah usaha
üLKM yang bermaksud mengembangkan cakupan wilayah usahanya wajib menyesu
aikan izin usaha sesuai dengan cakupan wilayah usaha yang baru
Cakupan
Wilayah Usaha
14. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
a) Akta Pendirian Badan Hukum termasuk AD/ART-nya disetujui Intsansi
b) Data Pengurus, Pengawas dan DPS
c) Data Pemegang Saham / Anggota
d) Surat Rekomendasi DPS dari DSN MUI
e) Struktur Organisasi dan Kepengurusan
f) Sistem dan Prosedur Kerja LKM ( SOP)
g) Rencana Kerja 2 Tahuan Pertama
h) Foto Copy Bukti setoran modal dalam bentuk deposito
i) Bukti kesiapan Lain….
• PERIJINAN LKM
15. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
• tidaktercatatdalamdaftarkreditmacetdi sektorjasakeuangan;
• tidakpernahdihukumkarena melakukantindakpidanadi bidangusahajasake
uangandan/atauperekonomianberdasarkankeputusanpengadilanyangtelah
mempunyaikekuatanhukumtetap;
• tidakpernahdihukumkarena melakukantindakpidanakejahat-anberdasarka
n keputusanpengadilanyang telahmempunyaikekuatanhukumtetapdalam5
(lima)tahunterakhir;
• tidakpernahdinyatakanpailitataumenyebabkansuatubadanusahadinyataka
n pailitberdasarkankeputusanpengadilanyangtelahmempunyaikekuatanhu
kumtetapdalam5 (lima)tahunterakhir;
• salahsatuDireksiharusmemilikipengalamanoperasionaldi bidanglembagake
uanganmikro ataulembagajasakeuanganlainnyapalingsingkat 1(satu) tahu
n; dan
•PersyaratanDireksi,Pengurus&Komisaris
16. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
• SalahsatuDireksiharusmemilikipengalamanoperasionaldi bidanglembagak
euanganmikro syariahataulembagajasakeuangansyariahlainnya
• bagiLKM yang melakukankegiatanusahaberdasarkanPrinsipSyariahpalingsi
ngkat 1 (satu)tahun.
• DireksiLKM dilarangmerangkapjabatansebagaiDireksipada LKM lain.
• DireksiLKM dapatmerangkapjabatansebagaiDewanKomisarispalingbanyak
pada2 (dua) LKM lain.
• DewanKomisarisLKM dapatmerangkapjabatansebagaiDewanKomisarispalin
g banyakpada3 (tiga) LKM lain.
• KhususuntukDPS
o TelahdinyatatakankompetendanmendatatsertifikatKompetensisebagai
DPS dariDSN MUI
o Adanya surat rekomendasipengangkatanDPS dariDSN MUI.
•PersyaratanDireksi,Pengurus&Komisaris
18. PenyelengagaranUsaha
M436
KETENTUAN
PEMBIAYAAN
WajibMelakukan Analisis atasKelayakan Penyaluran
Tujuannyauntuk Pemberdayaan masyarakat &
Pengembangan Usaha
Menetapkan imbal hasil sesuai dengan Peraturan
Melaporkan Maksumum Imbal Hasil Maksimum
pembiayaan- 4 bulan
Kenaikan imbal hasil- Lapor terlebihdahulu kepada
OJK
Dilarang Mengenakan Imbalhasil pembiayaan
melebihi imbal hasil maksimal
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
21. PenyelengagaranUsaha
M436
LKMS bertindak sebagai pemberi jasa konsultansi dan nasabah s
ebagai klient dengan tujuan untuk pengembangan usaha nasab
ah, atas pemberian jasa ini LKMS boleh meminta fee/ujrah- Bia
ya Sewa yang disepakati kedua belah pihak.
KONSULTAN
PENGEMBANGAN USAHA
Akad yang digunakan : Ijarah atau Jo’alah
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
24. PenyelengagaranUsaha
M436
AKAD YANG
DIGUNAKAN
USAHA PRINSIP AKAD PRODUK
Simpanan Titipan Wadiah Simpanan
Biasa
Simpanan
Berjangka
Kerjasama Mudharabah
Pembiayaan Kerjasama Musyarakah Pembiayaan Mo
dal KerjaMudharabah
Jual Beli Murabahah Pembiayaan In
vestasiIstisnha
Salam
Sewa Ijarah Modal Kerja &
InvestasiIBMT
Konsultansi
Pengemban
gan Usaha
Sewa Ijarah Konsultansi Pen
gembangan
Usaha
Fee Joalah
Pendanaan Kebajikan Qard Pinjaman
Hibah Pemberian
Kerjasama Mudharabah Modal Kerja
Musyarakah• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
25. PenyelengagaranUsaha
M436
SIMPANAN
USAHA PRINSIP AKAD PRODUK
Maal Kebajikan
Zakat
Sosial sesuai
peruntukan
Infaq
Shodaqoh
Hibah
Wakaf
Ketentuan :
• LKMS Mengajukan permodonan kepadaOJK dengan Melampirkan FatwaMUI
& DSNMUI
• Pengelolaan AtasdanaSosial dilakukan secara terpisah
• LKMS dapat akad lain yang tidakbertentangan dengan PrinsipSyariah serta
disetujui olehOJK
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
26. PenyelengagaranUsaha
M436
KESEHATAN LKM
1. Likuiditas - Cash Ratio
2. Solvabilitas
Kas + SetaraKas
= ---------------------------------------------- X 100 % > 3%
Liabilitas Lancar+ DST <1 Thn
TotalLiabilitas + DST
= ---------------------------------------------- X 100 % > 110%
TotalAsset
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
28. PenyelengagaranUsaha
M436
INFORMASI
1. Pengurus LKM dapat melakukan tukar-menukar informasi dan datamengenaip
enerimaPinjaman atau Pembiayaan dengan LKM lain.
2. Anggotadewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan p
ihak terafiliasi LKM wajib merahasiakan informasi Penyimpan dan Simpanan.
3. LKM dilarang mengungkapkan informasi mengenaidataPenyimpan dan Simpan
an kecuali diberikan untuk kepentingan:
•perpajakan;
•peradilan dalamperkara pidana;
•peradilan dalamperkara perdata;atau
•permintaan informasi dari ahli waris yangsah dalamhal Penyimpan menin
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
29. PenyelengagaranUsaha
M436INFORMASI
• Permohonan pembukaan informasi terkait data, dan Simpanan sehubunga
n dengan perpajakan diajukan berdasarkan permintaan tertulis dari Keme
nterian/instansi yang membawahi perpajakan kepada OJKdengan menyeb
utkan:
a. namadan jabatan pejabat pajak;
b. namaPenyimpan selaku wajib pajak;
c. namaLKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan;dan
d. keterangan yangdimintabesertaalasan diperlukannya keterangan.
• Anggota direksi atau pengurus, dan pegawai LKM wajib memberikan infor
masi Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud
diatas
• Permintaan tertulis disampaikan oleh kepala kantorpajak setempat
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
30. PenyelengagaranUsaha
M436
INFORMASI
• Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan oleh OJK dalamjangkawak
tu paling lambat 15 (lima belas) hari kerjasetelahsurat permintaan diterima
secaralengkap dan benar.
• Permohonan pembukaan informasi terkait data Penyimpan dan Simpanan sehu
bungan dengan kepentingan peradilan dalamperkarapidana diajukan berdasar
kan permintaan tertulis dari Kejaksaan, Kepolisian atauPengadilan, kepadaOJ
K dengan menyebutkan:
a. namadan jabatan jaksa, polisi, atau hakim;
b. namaPenyimpan selaku saksi, tersangka atauterdakwa;
c. namaLKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan;
d. keterangan yangdiminta;dan
e. hubungan perkara pidanayang bersangkutan dengan keterangan yangdip
erlukan sertaalasan diperlukannya keterangan.
• Permintaan tertulis disampaikan oleh pimpinan kejaksaan, kepala kepolisian,
dan ketuapengadilan.
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
31. PenyelengagaranUsaha
M436
INFORMASI
• Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan oleh OJK dalamjangkaw
aktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerjasetelahsurat permintaan diteri
ma secaralengkap dan benar.
• Khusus untuk perkara pidanaberat sepertiterorisme dan tindakpidana koru
psi, pemberian perintahatau izin tertulis membuka informasi dilaksanakan o
lehOJK dalam jangkawaktu paling lambat 10(sepuluh) hari kerjasetelahsur
at permintaan diterimasecara lengkap dan benar.
• Pembukaan informasi terkait dataPenyimpan dan Simpanan untuk kepenting
an peradilan dalamperkara perdata, LKM tidakmemerlukan perintah atau iz
in tertulis dariOJK.
• Permohonan informasi terkait dataPenyimpan dan Simpanan yangberasal d
ari ahli waris yang sahdalam hal Penyimpan telahmeninggaldunia, LKM tid
ak memerlukan izin dari OJK.
• LKM dilarang memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan tanpapersetuj
uan OJK, kecuali dalam hal permintaan informasi
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
32. PenyelengagaranUsaha
M436
LKM DILARANG
• Menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam
lalu lintas pembayaran;
• Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
• Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
• Bertindak sebagai penjamin;
• Memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain,
kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas ba
gi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;
dan
• Melakukan usaha di luar kegiatan usaha pemberian pe
mbiayaan, pengelolaan simpanan dan jasa konsultansi
usaha
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
33. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
• PELAPORAN LKMS
SEOJK 29 Tahun 2015
34. PenyelengagaranUsaha
M436
PELAPORAN
• Wajib laporan 4 bulanan – 31 April, 31Agustus, dan 31Des
• Paling Lambat akhir bulan Berikutnya
• Kalau kurang dari 4 bulan maka laporan untuk periode berikutya
• Batas akhir pelaporan tetpat pada hari libur , maka batas kahirnya hari
kerja selanjutnya
• LKM wajib mengumkan Laporan Posisi kuenagn dan Laporan Kinerja sing
kat untuk setap periode tahun takwim- surat kabar atau papan pengum
unan LKMS
• Dalam hal ini kurang 6 bulan maka lapotan tahun takwim berikutnya
• Bukti pengumuan dilaporan ke OJK paling lambat 20 hari kerja setalah
pengumuman
• Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
35. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
AKUNTANSI LKMS
M728
LAPORAN UTAMA…
POSISI KEUANGAN
KINERJAKEUANGAN
SUMBER & PENGUNAANZAKAT
SUMBER & PENGUNAANIS & NON HALAL
CATATAN LAPORANKEUANGAN
36. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
AKUNTANSI LKMS
M728
1) Daftar Rincian Piutang Murabahah;
2) Daftar Rincian Piutang Salam;
3) Daftar Rincian Piutang Istishna’;
4) Daftar Rincian Pembiayaan Mudharabah;
5) Daftar Rincian Pembiayaan Musyarakah;
6) Daftar Rincian Tabungan Wadiah; dan
7) Daftar Rincian Dana Syirkah Temporer.
Bagi LKMS - Aset <Rp. 500.000.000,00
37. Bagi LKMS - Aset >Rp. 500.000.000,00
• Kementerian Kopearsi dan UKM RI
AKUNTANSI LKMS
M7211
1. Daftar Rincian Piutang Murabahah Berdasarkan Kolektibilitas;
2. Daftar Rincian Piutang Salam Berdasarkan Kolektibilitas;
3. Daftar Rincian Piutang Istishna’ Berdasarkan Kolektibilitas;
4. Daftar Rincian Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Kolektibilitas;
5. Daftar Rincian Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Kolektibilitas.
39. PenyelengagaranUsaha
M436
PROSEDURPENYEHATAN
• Solvabilitas & Likuiditas Membahayakan usaha
OJK dapat melakukan tindakat,
• Pemegangsahamatau anggotamenambahmodal
• Pemegangsaham/RA mengantipengurus dan atau pengawas/direksi dan kom
isaris.
• LKM mengahpus bukukan Pinjamaatau pembiayaan yangmacet dan memberp
iyungan dengan modalnya
• LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain
• Kepemilikan LKM dialirkan padapihak lain yangbetsediamengambil lair selur
uh kewajiban.
• LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian padapihak lain
• LKM menjualsebagian atau seluruh aset dan ataukewajiban kepada LKM atau
pihak lain.
Jangka waktu 6bulan dan dapat diperpanj
ang 1 X 6 bulan berikutnya
40. PenyelengagaranUsaha
M436
PROSEDURPENYEHATAN
Dalam hal LKM tidak bisa mengatasi kesuliatan Likuaditas
dan solvablitas dalam masa waktu yang ditentukan, OJK
dapat Mencabut Izin Usaha LKM yang bersangkutan dan
memerintahkan untuk melakukan RUPS/RA guna pembub
aran badan Hukum LKM dan membentuk Tim Likuidasi
41. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
APA YANG HARUS KITA SIAPKAN
42. • Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil-Pinbuk
TERIMA
KASIH
Irawan D Soedradjat
081322371627
Irawan_isy@yahoo.com