MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
KUR
1. MICROFINANCE – M1
KREDIT USAHA RAKAYAT
OLEH
KELOMPOK 1 :
FEGI IRAWAN C20118064
MOH. RIADI C20118069
MUFLIHATUL MUBAROKAH C20118079
2. Agenda
1. PENGERTIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
2. TUJUAN KUR
3. SUKU BUNGA KUR
4. SUBSIDI BUNGA KUR
5. PENERIMA KUR
6. SEKTOR YANG DIBIAYAI KUR
7. AGUNAN KUR
8. JANGKA WAKTU KUR
9. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri
3. 1. PENGERTIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah
kredit/pembiayaan yang diberikan oleh
perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi
belum bankable. KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas pelayanan
Bank kepada UMKM produktif, meningkatkan
kapasitas daya saing UMKM, mendorong
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja, serta menanggulangi kemiskinan.
Apa itu feasible dan bankable?
usaha yang feasible (layak) adalah usaha calon
debitur yang menguntungkan. Sehingga mampu
membayar bunga/marjin dan mengembalikan
seluruh kewajiban pokok kredit dalam jangka
waktu yang disepakati.
usaha yang belum bankable adalah jenis usaha
produktif yang tergolong dalam UMKM yang
belum dapat memenuhi persyaratan
perkreditan/pembiayaan dari Bank/LKBB.
4. 2. TUJUAN KUR
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses
pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
2. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka
pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.
5. 3. Suku Bunga KUR
KUR mikro: 7 persen efektif per tahun (kini 6
persen dan 3 persen).
KUR kecil: 7 persen efektif per tahun (kini 6
persen dan 3 persen).
KUR penempatan TKI: 7 persen efektif per
tahun (kini 6 persen dan 3 persen).
KUR khusus: 7 persen efektif per tahun (kini 6
persen dan 3 persen).
4. Subsidi bunga KUR
KUR mikro: 10,5 persen (termasuk di
dalamnya imbal jasa penjaminan).
KUR kecil: 5,5 persen (termasuk di dalamnya
imbal jasa penjaminan).
KUR penempatan TKI: 14 persen (termasuk di
dalamnya imbal jasa penjaminan dan
collection fee).
6. 5. Penerima KUR
a. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
b. Calon tenaga kerja Indonesia yang akan
bekerja di luar negeri.
c. Calon pekerja magang di luar negeri.
d. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati
yang berpenghasilan tetap atau bekerja
sebagai tenaga kerja indonesia.
e. Tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di
luar negeri.
f. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK).
g. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah
perbatasan dengan negara lain.
h. Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha
Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani
dan Nelayan (Gapoktan), dan Kelompok Usaha
lainnya.
6. Sektor yang dibiayai KUR
• Industri Pengolahan
• Sektor pertanian
• Perikanan
• Perdagangan
• Jasa-Jasa
• Pembiayaan calon TKI di luar negeri
• Pembiayaan calon pekerja magang di luar
negeri.
7. 7. Agunan KUR
a. Agunan pokok
b. Agunan tambahan
8. Jangka waktu KUR
a. Jangka waktu KUR Mikro :
• Paling lama 3 (tiga) tahun untuk
kredit/pembiayaan modal kerja.
• Paling lama 5 (lima) tahun untuk
kredit/pembiayaan investasi.
b. Jangka waktu KUR Ritel
• Paling lama empat tahun untuk
kredit/pembiayaan modal kerja.
• Paling lama lima tahun untuk
kredit/pembiayaan investasi.
8. 9. Cara mendapatkan KUR
• UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampirkan dokumen seperti
legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
• Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonan UMKMK tersebut.
• Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak, maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan
pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
• Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
• UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.
10. Syarat umum untuk pengajuan KUR bagi UMKMK
• Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima
Kredit Program dari Pemerintah;
• Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan
Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya);
• Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi
pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya;
• Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank
Indonesia.
• Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil
analisa kelayakan usaha calon debitur.
9. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri
1. 5 jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri :
1. KUR Super mikro
Dengan limit kredit maksimal sampai dengan Rp 10 juta per debitur dan jangka waktu untuk :
• Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 3 tahun dan
• Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun
2. KUR Mikro
Dengan limit kredit di atas Rp 10 Juta dengan maksimal sampai dengan Rp 50 juta per debitur dan
jangka waktu :
• Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 3 tahun dan
• Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun
3. KUR Kecil
Dengan limit kredit di atas Rp 50 juta sampai dengan maksimal Rp 500 juta per debitur, dan jangka
waktu :
• Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 4 tahun dan
• Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun
10. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri
1. 5 jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri :
4. KUR Penempatan TKI
Dengan limit kredit maksimal sampai dengan Rp 25 juta per debitur dengan jangka waktu paling lama
sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
5. KUR Khusus
Dengan limit sampai dengan Rp 500 juta Diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama
dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan
peternakan rakyat serta perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau
komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR Khusus.
Jangka Waktu KUR Khusus :
Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 4 tahun dan
Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun
11. Manfaat :
• Proses mudah dan cepat
• Persyaratan kredit yang ringan
• Agunan adalah berupa objek yang dibiayai
• Suku bunga 6% efektif per tahun
• Agunan tambahan untuk KUR Super Mikro,
KUR Mikro, KUR Kecil sd Rp 100 Juta, dan KUR
Penempatan TKI tidak dipersyaratkan,
sedangkan untuk KUR Kecil > Rp 100 Juta
dipersyaratkan berupa tanah dan/ atau
bangunan atau kendaraan bermotor sesuai
dengan ketentuan bank.
12. Target Market :
1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang
bepenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia.
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari pekerja migran indonesia yang pernah bekerja di luar
negeri;
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan
pensiun;
6. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi :
• Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
• Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), atau Kelompok usaha lainnya.
7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja;
8. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; dan/atau
9. Calon Peserta Magang di luar negeri;
10.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari ibu rumah tangga.
13. Syarat Dokumen :
KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus
1. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh
RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa eKTP atau Surat
Keterangan Pembuatan e-KTP.
3. NPWP untuk limit diatas Rp.50 Juta.
KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa eKTP atau Surat
Keterangan Pembuatan e-KTP.
2. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan
tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia.
3. Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi Pekerja Migran Indonesia baik yang ditempatkan oleh
pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia, Pemerintah atau Pekerja
Migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan.