Dokumen tersebut membahas upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945, meliputi pertempuran melawan sekutu dan NICA, pemindahan ibukota ke Yogyakarta, perubahan sistem pemerintahan menjadi parlementer, konferensi-konferensi seperti Malino dan Linggarjati, peristiwa Westerling, hingga akhirnya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 1949.

1. PendidikanKewarganegaraan Page 1
MAKALAHPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB 3: UPAYA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
Nama : NofaEriana
Npm : 19211400
Kelas : 2 EA 27
UniversitasGunadarma
FakultasEkonomi
2013

2. PendidikanKewarganegaraan Page 2
DAFTAR ISI
Cover........................................................................................................................................1
Daftar Isi………………………………………………………................... ...........................2
Kata Pengantar………………………………………………….............................................3
BAB.1 PENDAHULUAN.......................................................................................................4
1.1 LatarBelakang....................................................................................................................4
1.2 RumusanMasalah...............................................................................................................4
1.3 IdentifikasiMasalah............................................................................................................5
BAB.2 PEMBAHASAN..........................................................................................................6
2.1 UpayaMempertahankanKemerdekaan...............................................................................6
2.2 Pertempuran Melawan Sekutu dan NICA..........................................................................6
2.3 Ibu Kota Pindah ke Yogyakarta.........................................................................................7
2.4 Perubahan Sistem Pemerintah............................................................................................7
2.5 Pengakuan Kemerdekaan Oleh Belanda............................................................................9
2.6 Periode 1966-1998...........................................................................................................10
BAB. 3 PENUTUP ................................................................................................................16
3.1 Kesimpulan .....................................................................................................................16

3. PendidikanKewarganegaraan Page 3
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
tugas tulisan yaitu “Upaya Mempertahankan Kemerdekaan ” tersebut dengan baik. Dalam mata
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata pelajaran PKn dengan judul “Upaya
Mempertahankan Kemerdekaan ” di kelas 2 semester 4.
Demikiantulisan yang dapatsayasampaikan. Sebaik-
baiktulisandisusunpastiadakekurangannya.Olehkarenaitu saran dankritik yang
membangunsangatpenulisharapkan demi penyempurnaantugasini.
Semogatugasinibermanfaatbagirekan-rekan guru yang membutuhkanwawasanpendidikan.Amin.
Bekasi, 30 Mei 2013
Penyusun
NofaEriana

4. PendidikanKewarganegaraan Page 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakangMasalah
SesuaidenganperjanjianWinapadatahun1942bahwanegaranegarasekutubersepakatuntukmengemb
alikanwilayah-wilayah yang kinididudukiJepangpadapemilikkoloninyamasing-
masingbilaJepangberhasildiusirdaridaerahpendudukannya.Menjelangakhirperang, tahun1945,
sebagianwilayahIndonesiatelahdikuasaiolehtentarasekutu.SatuantentaraAustraliatelahmendarkan
pasukannya di MakasardanBanjarmasin,
sedangkanBalikpapantelahdidudukiolehAustraliasebelumJepangmenyatakanmenyerahkalah.
SementaraPulauMorotaidanIrian Baratbersama-
samadikuasaiolehsatuantentaraAustraliadanAmerikaSerikat di bawahpimpinanJenderalDouglas
MacArthur, PanglimaKomandoKawasan Asia Barat Daya(South West Pacific Area
Command/SWPAC).Setelahperangusai,
tentaraAustraliabertanggungjawabterhadapKalimantandan Indonesia bagianTimur,
AmerikaSerikatmenguasaiFilipinadantentaraInggrisdalambentukkomandoSEAC(South East
Asia Command)bertanggungjawabatasIndia, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra,
JawadanIndocina. SEACdenganpanglimaLord MountbattensebagaiKomandoTertinggiSekutu di
Asia
TenggarabertugasmelucutibalatenteraJepangdanmenguruspengembaliantawananperangdantawan
anwargasipilsekutu(Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI).
1.2 RumusanMasalah
A. KembalinyaBelandaBersamaSekutu
B. MendaratnyaBelandaDiwakiliNICA
C. Pertempuran Melawan Sekutu dan NICA
D. Ibukota Pindah Ke Yogyakarta

5. PendidikanKewarganegaraan Page 5
E. Perubahan Sistem Pemerintahan
F. Konferensi Malino
G. Peristiwa Westerling
H. Perjanjian Linggarjati
I. Konferensi Meja bundar
J. Pengakuan Kemerdekaan Oleh Belnda
1.3 IdentifikasiMasalah
Belandamengakuikemerdekaan Indonesia pada27 Desember1949,
selangempattahunsetelahproklamasikemerdekaan RIpada17
Agustus1945.Pengakuaninidilakukanketikasoevereiniteitsoverdracht
(penyerahankedaulatan)ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di
BelandaselamainijugaadakekhawatiranbahwamengakuiIndonesiamerdekapadatahun1945samasaj
amengakuitindakanpolitioneleacties (AksiPolisionil)pada1945-1949adalahilegal.

6. PendidikanKewarganegaraan Page 6
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 UpayaMempertahankanKemerdekaan
KembalinyaBelandaBersamaSekutuSetelahperangusai,
tentaraAustraliabertanggungjawabterhadapKalimantandan Indonesia bagianTimur,
AmerikaSerikatmeguasaiFilipinadantentaraInggrisdalambentukkomandoSEAC(South East Asia
Command)bertanggungjawabatasIndia, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, JawadanIndocina.
SEACdenganpanglimaLord MountbattensebagaiKomandoTertinggiSekutu di Asia
TenggarabertugasmelucutibalatenteraJepangdanmenguruspengembaliantawananperangdantawan
anwargasipilsekutu(Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI).
MendaratnyaBelandaDiwakiliNICABerdasarkanCivil Affairs Agreement, pada23
Agustus1945InggrisbersamatentaraBelandamendarat diSabang, Aceh.15 September 1945,
tentaraInggrisselakuwakilSekututiba diJakarta, dengandidampingiDr. Charles van der Plas,
wakilBelandapadaSekutu.
KehadirantentaraSekutuini, diboncengiNICA (Netherland Indies Civil Administration –
pemerintahansipilHindiaBelanda) yang dipimpinolehDr. Hubertus J van Mook,
iadipersiapkanuntukmembukaperundinganatasdasarpidatosiaranradio Ratu
Wilhelminatahun1942(statkundigeconceptiataukonsepsikenegaraan),
tetapiiamengumumkanbahwaiatidakakanberbicaradenganSoekarno yang
dianggapnyatelahbekerjasamadenganJepang. PidatoRatuWilheminaitumenegaskanbahwa di
kemudianhariakandibentuksebuahpersemakmuran yang di
antaraanggotanyaialahKerajaanBelandadanHindiaBelanda, di bawahpimpinanRatuBelanda.
2.2 Pertempuran Melawan Sekutu dan NICA
Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia,
yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:

7. PendidikanKewarganegaraan Page 7
1. Peristiwa 10 November, di daerahSurabayadansekitarnya.
2. PalaganAmbarawa, di daerahAmbarawa, Semarangdansekitarnya.
3. Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur
4. Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya.
2.3 Ibukota Pindah Ke Yogyakarta
Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada
tanggal 4 Januari1946, Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api, pindah ke
Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota. Meninggalkan Sjahrir dan kelompok yang
pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta.
Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api, yang disebut dengan
singkatan KLB (Kereta Luar Biasa). Orang lantas berasumsi bahwa rangkaian kereta api yang
digunakan adalah rangkaian yang terdiri dari gerbong-gerbong luar biasa. Padahal yang luar
biasa adalah jadwal perjalanannya, yang diselenggarakan di luar jadwal yang ada, karena kereta
dengan perjalanan luar biasa ini, mengangkut Presiden beserta Wakil Presiden, dengan keluarga
dan staf, gerbong-gerbongnya dipilihkan yang istimewa, yang disediakan oleh Djawatan Kereta
Api (DKA) untuk VVIP.
2.4 Perubahan Sistem Pemerintahan
Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang
memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah
terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14
November1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang
seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik,
bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.
Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem
Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan
Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat,
seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

8. PendidikanKewarganegaraan Page 8
A. Konferensi Malino
Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini
dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur Nusantara. Dalam
bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van
Mook dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian;
Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.
B. Peristiwa Westerling
Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di
Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan
Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer
Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan).
C. Perjanjian Linggar Jati
Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan
menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam
perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak
diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi
khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah
mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan
tanggal 15 November1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut:
Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan
yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belandaharusmeninggalkanwilayahde
facto paling lambat1 Januari1949,
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara
Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu
bagiannya adalah Republik Indonesia
Republik Indonesia SerikatdanBelandaakanmembentukUni Indonesia –
BelandadenganRatuBelandasebagaiketuanya.

9. PendidikanKewarganegaraan Page 9
Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya.
SebuahMajelisKonstituantedidirikan, yang terdiridariwakil-wakil yang
dipilihsecarademokratisdanbagian-bagiankomponen lain. Indonesia
SerikatpadagilirannyamenjadibagianUni Indonesia-BelandabersamadenganBelanda,
SurinamedanCurasao. Hal
iniakanmemajukankepentinganbersamadalamhubunganluarnegeri, pertahanan,
keuangandanmasalahekonomisertakebudayaan. Indonesia
Serikatakanmengajukandirisebagaianggota PBB. Akhirnyasetiapperselisihan yang
timbuldaripersetujuaniniakandiselesaikanlewatarbitrase.
KeduadelegasipulangkeJakarta, danSoekarno-
Hattakembalikepedalamanduaharikemudian, padatanggal15 November1946, di
rumahSjahrir di Jakarta, berlangsungpemarafansecararesmiPerundinganLinggarjati.
SebenarnyaSoekarno yang tampilsebagaikekuasaan yang
memungkinkantercapainyapersetujuan, namun, Sjahrir yang
diidentifikasikandenganrancangan, dan yang bertanggungjawabbilaada yang tidakberes.
D. KonferensiMejaBunda
KonferensiMejaBundaradalahsebuahpertemuanantarapemerintahRepublik
IndonesiadanBelanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belandadari23 Agustushingga2
November1949. Yang menghasilkankesepakatan:
Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.
2.5 Pengakuan Kemerdekaan Oleh Belanda
Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember1949, selang empat tahun setelah
proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus1945. Pengakuan ini dilakukan ketika
soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam,
Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka

10. PendidikanKewarganegaraan Page 10
pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (Aksi Polisionil) pada 1945-
1949 adalah ilegal.
2.6 Periode 1966-1998
 Masa Orde Baru
Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan
kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan tersebut dikukuhkan dalam Sidang Istimewa MPRS,
dan MPRS menetapkan bahwa situasi politik telah berakhir secara konstitusional. Dengan
adanya peralihan kekuasaan itu, maka dimulailah masa Orde Baru. Pada hakekatnya, Orde Baru
merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada
kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai koreksi terhadap penyelewengan-
penyelewengan partai politik.
Setelah memulihkan keadaan politik bangsa, kemudian melaksanakan pembangunan nasional.
Tujuan Pembangunan Nasional yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur materiil
maupun spiritual. Pembangunan Nasional mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1969 secara
bertahap, yaitu dengan tahap jangka lima tahun yang disebut sebagai Pembangunan Lima
Tahun(Pelita). Pelakasanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak lepas dari Trilogi
Pembangunan, yaitu :
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
Stabilitas nasional yang sehat
Agar pembangunan lebih bermakna, maka pemerintah menetapkan delapan jalur pemerataan,
yaitu :
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (sandang, pangan perumahan)
Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
Pemerataan pembagian pendapatan
Pemerataan kesempatan kerja

11. PendidikanKewarganegaraan Page 11
Pemerataan kesempatan berusahaPemerataan kesempatan berpartisipasi dalam
pembangunan
Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Setiap tahap dalam pelita memiliki titik berat, yaitu :
1. Pelita I : 1 April 1969 - 31 Maret 1974
Titik berat : sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor industri.
2. Pelita II : 1 April 1974 – 31 Maret 1979
Titik berat : sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan
baku.
3. Pelita III : 1 April 1979 – 31 Maret 1984
Titik berat : sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta industri yang mengolah
bahan baku menjadi bahan jadi.
4. Pelita IV : 1 April 1984 – 31 Maret 1989
Titik berat : sektok pertanian menuju swasembada pangan, serta industri yuang
menghasilkan mesin-mesin industri berat maupun ringan.
5. Pelita V : 1 April 1989 – 31 Maret 1994
Titik berat : sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan
produksi hasil pertanian lainnya, serta industri yang menghasilkan barang ekspor.
6. Pelita VI : 1 April 1994 – 31 Maret 1999
Titik berat : tinggal landas menuju masyar akat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Peristiwa-peristiwa penting pada masa Orde Baru :
Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno,
dibentuk Dwikora untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Namun gerakan
itu belum berhasil terlaksna karena bangsa Indonesia dikejutkan dengan meletusnya
peristiwa G 30 S/PKI. Pada masa Orde Baru, Soeharto sebagai pejabat presiden menjalin
hubungan diplomatik dengan Malaysia.

12. PendidikanKewarganegaraan Page 12
Kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 guna memulihkan
kepercayaan dunia Internasional.
Sebagai pendiri ASEAN.
Integrasi Timor-Timor ke dalam wilayah RI.
 Perpecahan Orde Baru
Selama kurun waktu 32 tahun, pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden
Soeharto telah berhasil membawa kemajuan yang sangat pesat bagi Indonesia, baik sektor
ekonomi, sosial, politik, seni budaya, maupun sektor pertahanan dan keamanan. Tetapi,
kemajuan tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan mental para pejabat birokrasi.
Akibatnya muncul praktek-praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pembangunan
Nasional yang dijadikan simbol pemerintahan Orde Baru dilaksanankan atas fondasi yang
kropos. Hasil-hasil pembangunan dicapai dengan mengandalkan modal yang berasal dari
utang luar negeri. Para pelaku pembangunan menyalahgunakan pembangunan untuk
keperluan pribadi. Sehingga pada tahun 1997, Indonesia mengalami kriris moneter. Krisis di
berbagai bidang menjelang berakhirnya Pemerintahan Orde Baru antara lain :
1. Krisis Politik
Selama Orde Baru telah dilaksanakan 6 kali Pemilu yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1982,
1987, 1992, dan 1997. Hakikat Pemilu adalah untuk mewujudkan kehidupan
berdemokrasi. Namun, selama Orde Baru justru digunakan sebagai wahana untuk
mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto. Pemilu tahun 1997 menjadi tunggak
perubahan politik di Indonesia. Golongan Karya menjadi pemenang Pemilu di tahun
1997, tetapi mencalonkan Jendral Purnawirawan Soeharto menjadi presiden. Hal ini
bertentangan dengan tuntutan rakyat yang menghendaki agar Soeharto tidak dicalonkan
lagi sebagai presiden. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden periode 1998-2003
melalui SU MPR pada tanggal 1-11 Maret 1998, menimbulkan suhu politik semakin
memanas karena gelombnang aksi protes rakyat dan mahasiswa menuntut turunnya
Soeharto dari jabatan presiden.
2. Krisis Ekonomi
Pada pertengahan tahun 1997 negara kita mengalami krisis moneter. Di pasar mata uang,
nilai rupiah merosot tajam. Faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi antara lain:

13. PendidikanKewarganegaraan Page 13
Masalah hutang luar negeri
Penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 1945
Pola pemerintahan yang sentralistik melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar
AS
Adanya pemutusan hubungan kerja(PHK).
3. Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum pada masa Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Menurut pasal
24 UUD 1945 kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan lepas dari pemerintah.
Namun pada kenyataannya, kekuasaan kehakiman berada dibawah kekuasaan eksekutif
dan hakim harus melayani kehendak penguasa.
4. Krisis Kepercayaan
Krisis kepercayaan rakkyat terhadap pemerintah mulai muncul setelah Pemilu 1997,
diantaranya:
Para anggota DPR dan MPR diduga mengandung unsur-unsur KKN sehinngga
kurang mencerminkan aspirasi rakyat.
Semakin banyaknya korupsi dilembaga perbankan, lembaga peradilan,
departemen agama dan perusahaan millik pemerintah menimbulkan kekecewaan
rakyat.
Gagalnya penyelesaian melalui jalur hukum terhadap berbagai permasalahan.
 Orde Baru-Sekarang
Adanya berbagai macam krisis moneter pada pemerintahan Orde Baru menimbulkan gagasan
para mahasiswa dan kelompok cendekiawan kampus, serta tokoh nasional untuk segera
melakukan pembaharuan. Gerakan inilah kemudian dikenal sebagai Gerakan Reformasi. Tokoh
yang sering menyuarakan reformasi adalah Prof.Dr. H.Amien Rais.
Tujuan Gerakan Reformasi adalah untuk memperbaharui tatanan berbangsa dan bernegaragar
sesuai dengan cita-cita proklamasi, nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 dalam berbagai
kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun pertahanan dan keamanan. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, maka disusunlah agenda reformasi, yang isinya meliputi :

14. PendidikanKewarganegaraan Page 14
1. Pembubaran Orde Baru
2. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya
3. Amandemen UUD 1945
4. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
5. Otonomi daerah seluas-luasnya
6. Penegakkan supremasi hukum, HAM dan Demokrasi
7. Pemberantasan KKN
Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam suatu aksi demonstrasi, terjadilah Insiden Semanggi (Tragedi
Trisakti) yang mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Trisakti. Mereka diangkat sebagai
Pahlawan Reformasi. Kemudian tanggal 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa dan puluhan Perguruan
Tinggi mendatangi Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut mundurnya Soeharto dari jabatan
presiden. Akhirnya Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan menyerahkan
jabatannya kepada Wakil Presiden B.J Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini
menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun.
Langkah-langkah Presiden Habibie pada masa reformasi antara lain :
a. Membentuk Kabinet Reformasi (22 Mei 1998)
b. Memperbarui peran ABRI (menghapus Dwi Fungsi ABRI)
c. Memberi kebebasan publik untuk menyampaikan pendapat
d. Menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR (10-13 November 1998)
e. Menyelenggarakan jejak pendapat tentang status Timor Timur (4 September 1999)
f. Menyelenggarakan pemilu (7 Juni 1999)
g. Menyelenggarakan Sidang Umum MPR (1-21 Oktober 1999)
Dalam Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999, pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie
ditolak. Akibatnya, berakhirlah masa pemerintahan pemerintahan B.J Habibie. Selanjutnya
Sidang Umum MPR memilih dan menetapkan K.H Abdurrohman Wahid sebagai presiden dan
Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden untuk periode tahun 1999-2004, denagn
Kabinet Persatuan Nasional.

15. PendidikanKewarganegaraan Page 15
Pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid hanya berlangsung kurang lebih 14 bulan. Adapun
sebab-sebab berakhirnya yaitu:
1. Semakin menurunnya stabilitas nasional
2. Terjerat isu kasus dana bulog
3. Adanya konflik politik antara DPR dengan kepresidenan.
Dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2000, K.H. Abdurrahman Wahid diturunkan dari jabatan
presiden. Melalui sidang itu juga MPR menetapkan Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden
dan Hamzah Haz sabagai Wakil Presiden, dengan Kabinet Gotong Royang. Adapun program
kerjanya melanjutkan program K.H. Abdurrahman Wahid, yaitu pemberantasan KKN sera
pemulihan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan. Selanjutnya melalui pemilihan langsung,
sejak tahun 2004, ketua Partai Demokrat, Jendral Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan
dengan Yusuf Kalla terpilih menjadi presiden dan menjadi Wakil Presiden untuk periode tahun
2004-2009, dengan Kabinet Indonesia Bersatu.

16. PendidikanKewarganegaraan Page 16
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Ada duamasalahmendasaruntukmenjagakeutuhan NKRI.Pertama,
bagaimanamemanfaatkanpotensikeuntungannegarakepulauan?Kedua,
bagaimanamenyusundanmenerapkanstrategipertahanandankeamanangunamengaktualkanpote
nsikeuntungan yang dimiliki?
Pada orde 1945-1945 Indonesia banyak menghadapi sekutu dan Jepang yang berusaha
menjajah kembali wilayah Indonesia. Jadi, pada masa ini Indonesia berjuang untuk
mempertahankan wilayahnya agar tidak terjajah kembali. Padaorde 1950-1966 Indonesia
harusberjuangmelawanparapemberontak yang berusahamengubahdasarIdeologi
Indonesia.Misalnya DI/TII yang bertujuanmengubah Indonesia menjadi Negara Islam, dan
PKI berusahamengubah Indonesia menjadi Negara Komunis.
Padaperiode 1966-1998 Indonesia memasukimasaordebaru.Padamasaini Indonesia
mengalamiperkembangan yang sangatpesat.Akan tetapijugamunculberbagaimasalahseperti
KKN, danmulaimunculKrisis di berbagiabidang, baikekonomi, hokum, politik, dan lain
sebagainya.Orde 1998-sekarang disebu era reformasi.

17. PendidikanKewarganegaraan Page 17
DAFTAR PUSTAKA
Sunarso, Anis K., 2008. “Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional.