Dokumen ini membahas sejarah politik Sumatera Barat dan Pemberontakan PRRI antara tahun 1945-1958. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas suku Minangkabau terhadap pemerintah pusat selama periode tersebut, seperti rasionalisasi angkatan perang, persetujuan Rum-Royen, dan ketidakpuasan atas hasil pemilu 1955. Dokumen ini juga menganalisis tokoh-tokoh kunci yang terlibat dalam PRRI seperti Sy

1. The Habibie Center, 13 September
2005.
1
PEMBERONTAKAN PRRI
di
SUMATERA BARAT:
Gerakan Separatis atau Bukan ?
Dr. Saafroedin Bahar
Jakarta, 2005

2. The Habibie Center, 13 September
2005.
2
Kenyataan menunjukkan bahwa ancaman
perang antar negara sudah jauh berkurang,
tetapi sebaliknya perang intra negara
semakin meningkat, suatu pertanda bahwa
ada sesuatu yang salah dengan paradigma
negara yang ada dewasa ini.

3. The Habibie Center, 13 September
2005.
3
Suatu pemberontakan mempunyai
banyak faktor penyebab, yang
seluruhnya perlu dikaji secara
komprehensif, sistematis, dan
mendalam, dan tidak terbatas
pada aspek militer belaka.

4. The Habibie Center, 13 September
2005.
4
Lembaga The Fund for
Peace telah mengembangkan
seperangkat indikator konflik
internal yang akhirnya
dapat berujung pada
gejala gagal negara.

5. The Habibie Center, 13 September
2005.
5
Buku terbaru yang memuat
kajian masalah etnik dan politik
berdasar Sensus 2000, yang
pertama kalinya memuat sensus
etnik setelah tahun 1930.

6. The Habibie Center, 13 September
2005.
6
DUA PERTANYAAN MENDASAR TENTANG
SUKU BANGSA MINANGKABAU DI DAERAH
SUMATERA BARAT:
1. Mengapa antara tahun 1945-1958 terjadi inversi
loyalitas suku bangsa Minangkabau terhadap Pemerintah
Pusat yang ikut mereka dirikan dan mereka bela,
termasuk dengan mendukung Pemerintah Darurat
Republik Indonesia (PDRI) pada saat-saat kritis dalam
sejarah Republik Indonesia setelah tertawannya
Presiden dan Wakil Presiden dalam Agresi Militer
Belanda ke 2 ?
2. Apakah pemberontakan PRRI bertujuan untuk
memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, atau merupakan salah satu gerakan protes
kelompok militer dalam sistem demokrasi parlementer ?

7. The Habibie Center, 13 September
2005.
7
Buku yang terbit dalam tahun
2004 ini merupakan buku yang
yang paling lengkap tentang
Pemerintah Darurat Republik
Indonesia ( 22 Desember 1948
– 13 Juli 1949 ), yang merupakan
kebanggaan masyarakat
Minangkabau sampai
hari ini.

8. The Habibie Center, 13 September
2005.
8
Masalah-masalah Krusial
• Undang-Undang Dasar dan sistem pemerintahan
apa yang berlaku pada saat meletusnya
Pemberontakan PRRI tersebut ?
• Siapa tokoh-tokoh sentral di tingkat pusat dan
daerah yang berwenang mengambil keputusan,
dan apa visi mereka terhadap situasi politik saat
itu ?
• Bagaimana visi dan kultur politik suku bangsa
Minangkabau terhadap diri dan peranan mereka
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?

9. The Habibie Center, 13 September
2005.
9
Kultur Politik Minangkabau
• Norma paling dasar dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara adalah: ‘Duduk sama
rendah, tegak sama tinggi’, ‘Daulat Rakyat’.
• Alam Minangkabau terdiri dari Ranah yang statis
dan Rantau yang selalu berkembang (Prof.Dr.
Taufik Abdullah).
• Suku bangsa Minangkabau merupakan suku
bangsa yang paling kuat mendukung negara
kesatuan dan menolak sistem negara federal
(Prof.Dr. Nazaruddin Sjamsuddin).

10. The Habibie Center, 13 September
2005.
10
Berkala yang diterbitkan oleh
Mohammad Hatta, sebagai
salah seorang tokoh nasional
yang merepresentasikan
budaya politik Minangkabau

11. The Habibie Center, 13 September
2005.
11
INTERPRETASI
FAKTA
DUA UNSUR DINAMIS PENULISAN SEJARAH
•Budaya
•Filsafat
•Ideologi
•Visi
•Latar Belakang Pribadi
•Profesi
•Okupasi
Berkembang secara
dinamis.
Harus diteliti dan
dikaji secara terus
menerus oleh para
ilmuwan.

12. The Habibie Center, 13 September
2005.
12
Cuplikan Riwayat Hidup
• 10 Agustus 1937 Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat.
• Juli 1959 Lulus sarjana pada Fakultas Sosial Politik jurusan
Pemerintahan/ Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta
• Desember 1959 Wajib Militer Darurat, Sekolah Kader Infanteri V, Resimen
Induk Komando Daerah Militer VIII/Brawijaya, Jawa Timur
• Agustus 1960 Letnan Satu Perwira Cadangan Wajib Militer Darurat
• 1960 – 1976 Perwira Staf Teritorial Komando Daerah Militer III/17
Agustus, Sumatera Barat- Riau Daratan
• 1996 Promosi doktor pada Universitas Gadjah Mada, dengan
disertasi berjudul: “Peranan Elite Sipil dan Elite Militer dalam
Proses Integrasi Nasional: Kasus Etnik Minangkabau di
Daerah Sumatera Barat, 1945-1984”.

13. The Habibie Center, 13 September
2005.
13
Disertasi ini dipertahankan di depan sidang
terbuka Senat Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 26 Agustus 1996

14. The Habibie Center, 13 September
2005.
14
NEGARA
BANGSA
ETNIK/1 ETNIK/2
PARADIGMA HUBUNGAN ANTARA ETNIK, BANGSA,
DAN NEGARA
Saafroedin Bahar, Jakarta, 1996

15. The Habibie Center, 13 September
2005.
15
Kita sering lupa bahwa
bangsa tidaklah terjadi
dengan sendirinya, tetapi
dibentuk oleh dan dari
suku-suku bangsa, yang
terwujud secara alamiah
dan ada terlebih dahulu
dari bangsa.

16. The Habibie Center, 13 September
2005.
16
Kebijakan Pemerintah Pusat
Tentang Kekuasaan, Kelembagaan
dan Alokasi Sumber Daya
Reaksi Pemerintah Pusat
Terhadap Reaksi Etnik
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN ETNIK
Menurut Ann Gregory dan DeWitt Ellinwood
Reaksi Etnik terhadap
Kebijakan Pemerintah Pusat
Dikutip dari Morris Janowitz, 1985.
Independent Variable
Dependent Variable
Dependent Variable

17. The Habibie Center, 13 September
2005.
17
Implikasi dari
Paradigma Gregory - Ellinwood
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, awal dan
akhir -- serta tanggung jawab utama -- dari
kebijakan nasional terletak pada kebijakan
pemerintah pusat tentang kekuasaan, kelembagaan
dan alokasi sumber daya.

18. The Habibie Center, 13 September
2005.
18
UUD 45/1
KONST RIS
UUD 45/2a
27 Desember 1949 –
17 Agustus 1950
17 Agustus 1950-
5 Juli 1959
18 Agustus 1945-
27 Desember 1949
5 Juli 1959-
1999
PRESIDEN SOEKARNO
PRESIDEN
SOEHARTO
11 Maret 1966
1957
Kurun Nasakom/
Orde Lama
VISI SEJARAH SUKU BANGSA MINANGKABAU DI DAERAH SUMATERA BARAT
Pemerintah Darurat
Republik Indonesia
(PDRI)
22 Desember 1948-
13 Juli 1949
Mundurny Hatta
Sebagai Wk Presiden
1956
Dewan
Banteng
1957
PRRI
1958-1961
Kurun Keterpurukan
1984
DIAGRAM DINAMIKA SEJARAH NASIONAL INDONESIA
DAN DAERAH SUMATERA BARAT, 1945 - 1998
Kurun ‘Dwitunggal Soekarno-
Hatta” 21 Mei
1998
Orde Baru
Parasamya Purnakarya Nugraha
UUD 45/2b
Kurun Harga Diri
UUDS 1950

19. The Habibie Center, 13 September
2005.
19
Buku Dr. Audrey Kahin ini
(2005) merupakan buku
terlengkap mengenai sejarah
politik Sumatera Barat

20. The Habibie Center, 13 September
2005.
20
Peranan Kepribadian Pemimpin
• Politics is a human activity. It is men who run office, wield
power, make decisions, execute policy. And just because
men are the actors in the drama of politics, their
personalities are important contributors to the character of
their political participation.
(E. Victor Wolfenstein, 1971, The Revolutionary Personality: Lenin,
Trotsky, Gandhi. Princeton University, Princeton. h. 3)

21. The Habibie Center, 13 September
2005.
21
Di Washington,D.C. pada
saat ini ada sebuah pusat kajian
kepresidenan Amerika Serikat,
Yaitu: Center for the Study
of Presidency.
Bagaimana kalau kita dirikan
lembaga sejenis di Jakarta ?

22. The Habibie Center, 13 September
2005.
22
Klasifikasi Tokoh-tokoh Sejarah yang
Terkait dengan Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat
No-
mor
Nama Tokoh yang
Terkait dengan
Pemberontakan PRRI di
Sumatera Barat
Jenis Tokoh
Eventful Man Event-
making Man
1. Presiden Soekarno - x
2. Perdana Menteri Djuanda - x
3. Jenderal A.H. Nasution - x
4. Mr. Syafruddin
Prawiranegara
x
x
5. Letnan Kolonel Ahmad
Husein
x
x

23. The Habibie Center, 13 September
2005.
23
Ada Dua ‘Soekarno’
• Soekarno muda
• ‘Soekarno tua yang telah menjadi diktator’.
( Y.B. Mangunwijaya, 1987, Esei-esei Orang Republik,
Midas Surya Grafindo, Jakarta, h. 38)

24. The Habibie Center, 13 September
2005.
24
Buku yang paling otoritatif
menjelaskan budaya politik
Jawa. Perlu ditelaah
secara mendalam untuk
memahami latar belakang
kultural pembuatan keputusan
para presiden Indonesia.

25. The Habibie Center, 13 September
2005.
25
No comment.

26. The Habibie Center, 13 September
2005.
26
Salah satu aspek warisan
sejarah dan budaya Jawa
yang penting secara nasional.

27. The Habibie Center, 13 September
2005.
27
Dinamika Peran
Mr. Syafruddin Prawiranegara
• 1948 * Menteri Keuangan Republik Indonesia
* Ketua Pemerintah Darurat Republik
Indonesia (PDRI)
• 1949 Wakil Perdana Menteri RI untuk Pulau
Sumatra, berkedudukan di Kotaraja.
• 1958 Ikut dalam persiapan dan memimpin
Pemerintah Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI)
• 1960 Presiden Republik Persatuan Indonesia (RPI)
• 1998 Memperoleh Bintang Republik Indonesia
Adipradana dari Presiden B.J. Habibie

28. The Habibie Center, 13 September
2005.
28
Tentang Proklamasi
‘Republik Persatuan Indonesia’ (RPI),
8 Februari 1960
• Tidak disetujui oleh komando militer PRRI, dan karena itu
mulai melakukan pendekatan untuk ‘kembali ke pangkuan
Ibu Pertiwi’. Menunjuk Kapten CKH Djamhur Djamin SH
sebagai penghubung.
• ‘ … yang menyolok dalam hal ini ialah bahwa kegiatan-
kegiatan RPI hanya ada di daerah Sumatera Utara, sedang
untuk daerah Sumatera Barat dan lain-lain daerah
Sumatera/Indonesia yang ada di tangan PRRI/DI/TII tak
ada tandatanda apapun juga tentang hal ini.”
( Surat No. 170/II/KL/1959 tanggal 23-11-1959 dari Kementerian Pertahanan,
Departemen Angkatan Darat I, PPU I, dto Mayor R.N.Wadly NRP 11318,
perihal ATRAP tentang PRRI).

29. The Habibie Center, 13 September
2005.
29
Letnan Kolonel Ahmad Husein, 1956
• ‘Ahmad Husein jelas merupakan seorang perwira muda Minangkabau
yang menginginkan kekuasaan, prestise, dan kesejahteraan, yang
merasa frustrasi dengan penyusutan tentara dan penurunan Divisi
Banteng sesudah penyerahan kedaulatan. Sebagai seorang putra dari
anggota Muhammadiah terkemuka, Husein adalah seorang Muslim
yang taat dan dia mestinya lebih sangat kecewa selama penugasannya
di Jawa Barat untuk memerangi pemberontak yang sama-sama
penganut Islam yang taat. Sepanjang masa tugasnya, hubungan Husein
dengan bawahannya semakin dekat, dan hal ini serta pengalamannya
selama selama masa pendudukan dan revolusi, jelas mempengaruhi
reaksinya terhadap situasi yang dihadapi perajurit di bawah
komandonya selama tahun-tahun 1950-an awal.’
(Audrey Kahin, Terj Drs. Azmi, M.A., Ph.D, dan Drs Zulfahmi, Dipl. I.T, ed
1, 2005, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik
Indonesia, 1926-1998, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h.278).

30. The Habibie Center, 13 September
2005.
30
Buku biografi Letnan
Kolonel Ahmad Husein
ini diterbitkan tahun
2001.

31. The Habibie Center, 13 September
2005.
31
Perkembangan proses alienasi
suku bangsa Minangkabau
dari Pemerintah Pusat
• Rasionalisasi dan Rekonstruksi Angkatan Perang, 1948-
1952.
• Persetujuan Rum-Royen, 1949.
• [Demonstrasi Nasi Bungkus, Bukittinggi, 1950.]
• Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah,
1951.
• Kegetiran Demobilisan Tentara, 1952.
• Pemilihan Umum 1955 [perbedaan partai pemenang
Pemilu di tingkat nasional yaitu PNI, dengan pemenang di
Sumatera Barat, yaitu Masyumi].

32. The Habibie Center, 13 September
2005.
32
Langkah-langkah Menuju Pemberontakan
• Reuni Dewan Banteng, 1956.
• Dewan Banteng, 1956.
• Dewan Perjuangan, 1957.
• Kegelisahan terhadap kecenderungan ke ‘kiri’ dari
Presiden Soekarno.
• Pertemuan Sungai Dareh, awal Januari 1958.
• Ultimatum 10 Februari 1958.

33. The Habibie Center, 13 September
2005.
33
Rekam Jejak Dewan Banteng
• ‘Husein dan anggota Dewan Banteng yang lain bergerak cepat untuk
membuat rakyat di daerah merasakan manfaat dari otonomi daerah.
Gerakan mereka yang amat dramatis pada bulan-bulan sesudah
pengambilalihan kekuasaan adalah memberikan satu juta rupiah untuk
setiap kabupaten untuk pembangunan daerah. Upacara-upacara
diadakan di kota kabupaten di mana utusan dewan menyerahkan uang
kepada pejabat-pejabat lokal. Hasilnya segera. Dana itu memicu usaha
masyarakat dan menghasilkan jalan-jalan baru, proyek-proyek irigasi,
jembatan-jembatan, sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit dibangun
di seluruh daerah. Pencapaian ini masih nampak di Sumatera Barat
pada tahun 1990-an dan penduduk setempat masih menyebutnya pada
waktu ini sebagai pencapaian yang utama dari Dewan Banteng’
(Audrey Kahin, Terj.Drs.Azmi,MA,Ph.D, Drs.Zulfahmi, Dipl.I.T, ed.1,2005,
Dari Pemberontakan ke Integrasi:Sumatera Barat dan Politik Indonesia,
1916-1998. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 292.)

34. The Habibie Center, 13 September
2005.
34
Proses Transformasi Dewan Banteng ke PRRI
Situasi Politik di Luar Sumatera Barat
• Teror terhadap tokoh-tokoh Masyumi dan PSI di Jakarta (a.l. Mohammad
Natsir, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, Mr. Syafruddin
Prawiranegara).
• Pelarian tokoh politisi sipil dan tokoh-tokoh senior militer ke Sumatera Barat
(Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Maludin Simbolon)
• Intervensi Central Intelligence Agency Amerika Serikat.
• Retorika Presiden Soekarno: Penumpasan PRRI sebagai Pancasila Crusade.
• Sikap keras Perdana Menteri Djuanda dan Jenderal A.H. Nasution.
Situasi Politik di Sumatera Barat
• Homogenitas masyarakat Minangkabau, berbeda dengan daerah lainnya.
• Kekecewaan berlanjut politisi sipil dan militer terhadap Pemerintah Pusat
setelah Penyerahan Kedaulatan 27 Desember 1949.
• Kekeliruan penilaian Letnan Kolonel Ahmad Husein.terhadap reaksi
Pemerintah Pusat.

35. The Habibie Center, 13 September
2005.
35
Sebuah Refleksi Kebijakan
Mungkinkah akan meletus
Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat
Seandainya:
• Pembangunan daerah memperoleh perhatian besar dari
Pemerintah Pusat ?
• Dewan Banteng tetap pada bidang pembangunan daerah
• Tidak ada teror politik di Ibu Kota Jakarta
• Presiden Soekarno tidak terlalu condong ke ‘kiri’
• Perdana Menteri Djuanda dan Jenderal Abdul Haris
Nasution tidak langsung membom Bukittinggi ?
• Letnan Kolonel Ahmad Husein tidak salah perhitungan
• Masyarakat Sumatera Barat lebih heterogen ?

36. The Habibie Center, 13 September
2005.
36
UUD 45/1
KONST RIS
UUDS 1950 UUD 45/2a
27 Desember 1949 –
17 Agustus 1950
17 Agustus 1950-
5 Juli 1959
18 Agustus 1945-
27 Desember 1949
5 Juli 1959-
1999
PRESIDEN SOEKARNO
PRESIDEN
SOEHARTO
11 Maret 1966
1957
Kurun Nasakom/
Orde Lama
VISI SEJARAH SUKU BANGSA MINANGKABAU DI DAERAH SUMATERA BARAT
Pemerintah Darurat
Republik Indonesia
(PDRI)
22 Desember 1948-
13 Juli 1949
Mundurnya Hatta
Sebagai Wk Presiden
1956
Dewan
Banteng
1957
PRRI
1958-1961
Kurun Keterpurukan
1984
DIAGRAM DINAMIKA SEJARAH NASIONAL INDONESIA
DAN DAERAH SUMATERA BARAT, 1945 - 1998
Kurun ‘Dwitunggal Soekarno-
Hatta” 21 Mei
1998
Orde Baru
Parasamya Purnakarya Nugraha
UUD 45/2b
Kurun Harga Diri

37. The Habibie Center, 13 September
2005.
37
Temuan dan Kesimpulan/1
1. Setelah liwat hampir setengah abad dan dengan
telah semakin banyaknya kajian mengenai
berbagai konflik vertikal antara Pemerintah Pusat
dan Daerah perlu diadakan penyegaran dan
peninjauan kembali terhadap fakta dan interpretasi
sejarah.
2. Kecenderungan memberontak dan memisahkan
diri dari suku-suku bangsa di daerah bisa dicegah
sejak dari awal jika aspirasi dan kebutuhan yang
wajar mereka diperhatikan, dihargai, dan dipenuhi
oleh Pemerintah Pusat.

38. The Habibie Center, 13 September
2005.
38
Temuan dan Kesimpulan/2
3. Oleh karena arah perkembangan sejarah
ditentukan oleh keputusan para pemimpin, rakyat
perlu membedah habis-habisan kepribadian para
calon pemimpin sebelum memilih dan
memberinya kepercayaan dan kekuasaan. Jika
tidak ingin kecewa, jangan pernah bersikap
‘pasrah bongkokan’.
4. Perlu dibedakan secara tajam antara Dewan
Banteng (1956), PRRI (1958), dan RPI (Republik
Persatuan Indonesia) (1960).

39. The Habibie Center, 13 September
2005.
39
Temuan dan Kesimpulan/3
5. Dewan Banteng adalah gerakan pembangunan
daerah yang legal dan telah berhasil
menggerakkan prakarsa masyarakat untuk
membangun daerah. Dapat dipandang semacam
prototipe konsep ‘otonomi khusus’.

40. The Habibie Center, 13 September
2005.
40
Temuan dan Kesimpulan/4
6. Oleh karena tidak bertujuan pemisahan wilayah,
sulit menyimpulkan Pemberontakan PRRI sebagai
gerakan separatis; PRRI lebih tepat dipandang
sebagai gerakan protes bersenjata oleh eks
pejuang gerilya 1945 yang kecewa berat terhadap
kepemimpinan Presiden Soekarno dan kabinet
parlementer Djuanda. Kekecewaan tersebut
kemudian dimanipulasi oleh CIA dalam konteks
Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

41. The Habibie Center, 13 September
2005.
41
Temuan dan Kesimpulan/5
7. Republik Persatuan Indonesia (RPI)
adalah gerakan separatis dari para politisi
sipil yang tidak puas terhadap kebijakan
komando militer PRRI.
8. Tidak ada pengaruh RPI di daerah
Sumatera Barat.

42. The Habibie Center, 13 September
2005.
42
Temuan dan Kesimpulan/6
9. Dengan pemberian amnesti pada tahun 1961
kepada anggota militer yang terlibat PRRI dan
penganugerahan Bintang Republik Indonesia
Adipradana pada tahun 1998 kepada Mr.
Syafruddin Prawiranegara, secara implisit
masalah PRRI dan RPI telah selesai, dan tidak
perlu dibawa ke Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi.
10. Banyak hikmah bisa dipetik oleh para pemimpin
Indonesia dari kasus PRRI/RPI ini [tentunya jika
mau].

43. The Habibie Center, 13 September
2005.
43
Iringan Do’a
Semoga Allah subhana wa ta’ala
selalu memberi berkah, taufiq, hidayah,
dan inayah-Nya kepada seluruh Suku
Bangsa, Bangsa, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin.