Studi ini membahas kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT di Kabupaten Sukabumi. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain: (1) TKI memberi kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia dalam hal devisa, pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi; (2) Permasalahan yang dihadapi TKI antara lain pendidikan rendah, kemiskinan, pen

1. Studi Kompleksitas Dinamika
Permasalahan TKI PLRT
di Kabupaten Sukabumi
Oleh Musni Umar, Ph.D
Sociologist and Researcher

2. 1. Latar belakang
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang banyak didominasi Penata
Laksana Rumah Tangga (PLRT) telah menjadi salah satu penggerak
pembangunman yang penting di Indonesia. Ia telah memberi andil yang
besar dalam pembangunan di Indonesia, paling tidak dalam tiga sektor.
Pertama, menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas
(minyak dan gas). "Rata-rata devisa TKI itu 6 hingga 7 milyar dolar Amerika
Serikat pertahun".
Kedua, mengurangi pengangguran di Indonesia. Kabupaten Sukabumi
merupakan salah satu pengirin TKI terbesar di Jawa Barat. Menurut Kepala
Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Benyamin
Suprayogo, pada 2011 berdasarkan data BNP2TKI per Maret 2011, ada lima
kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi daerah pengirim TKI keluar
negeri, yaitu kabupaten Indramyu sebanyak 39.000 TKI, kabupaten Cianjur
37.000 TKI, kabupaten Cirebon 27.000 TKI, kabupaten Sukabumi 25 TKI, dan
kabupaten Karawang sebanyak 24.000 TKI.

3. Ketiga, pengentas kemiskinan. TKI di luar negeri telah memberi
kontribusi yang tidak kecil dalam pengentasan kemiskinan di
Indonesia khususnya di kabupaten Sukabumi. Setiap bulan TKI
PLRT telah mengirim uang ke kampung halamannya.
Peranan dan andil TKI yang bekerja di luar negeri khususnya TKI
PLRT seperti memberi pemasukan devisa, mengurangi
pengangguran, dan pengentas kemiskinan, ternyata memiliki
kompleksitas dinamika permasalahan yang besar pula.
Secara internal, TKI PLRT perempuan yang sudah berkeluarga,
menimbulkanpermasalahan dalam keluarga ketika meninggalkan
rumah tangga dalam kurun waktu lama seperti anak-anak tidak
terurus dan terhenti pendidikannya, dan suami berselingkuh dan
menikah lagi.
Sementara secara eksternal, TKI PLRT perempuan mengalami
kesepian ditempat bekerja, sehingga sering terjadi kasus
perselingkuhan antara sesama TKI PLRT perempuan dengan TKI
laki-laki atau dengan majikan atau anak majikan yang sering
disebut sebagai pemerkosaan. Dampak negatifnya, banyak terjadi
kehancuran keluarga seperti perceraian.

4. 2. Permasalahan
2.1. Kemiskinan
Permasalahan pertama yang menghimpit para calon TKI PLRT adalah kemiskinan.
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidak-mampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh
kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat Kabupaten Sukabumi, bukan
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, tetapi sulit mengakses pendidikan dan
pekerjaan, karena kemiskinan yang mendera mereka, menyebabkam tidak memiliki
biaya yang cukup unruk mengikuti pendidikan dengan baik. Oleh karena tidak
mempunyai pendidikan yang memadai, maka sulit diterima untuk bekerja di sektor
format, baik di pemerintah maupun swasta.
Kemiskinan bagaikan lingkaran setan yang tidak ada akhir bagi orang-orang miskin.
Mereka miskin karena sumber daya manusia rendah akibatnya pendidikan
kurang. Karena pendidikan rendah, maka mereka miskin.

5. 2.2. Pendidikan
Permasalahan kedua calon TKI PLRT ialah pendidikan rendah. Masalah ini
telah lama menjadi perbincangan di masyarakat, karena mayoritas
pendidikan mereka hanya Sekolah Dasar (SD). Dengan diberlakukannya
wajib belajar 9 tahun, seharusnya pendidikan TKI PLRT sekurang-kurangnya
SLTP sekarang, tetapi ini tidak terjadi.
Pendidikan TKI yang rendah menyulitkan bagi TKI dan majikan dalam
melaksanakan hubungan kerjqaan sehingga menimbulkan banyak
persoalan, paling tidak dalam 4 hal.
Pertama, komunikasi terhambat. TKI tidak cepat bisa beradaptasi dan tidak
percaya diri.
Kedua, TKI dianggap oleh majikan tidak bisa bekerja sesuai perjanjian kerja.
Ketiga, majikan merendahkan TKI
Keempat, majikan suka kesal dan rewel.
Dampak dari empat hal tersebut, maka majikan tidak jarang melakukan:
1). Menyiksa TKI
2). Tidak membayar gaji
3). Memutus hubungan kerja secara sepihak.

6. 2.3. Pengangguran
Persoalan ketiga yang dihadapi masyarakat bawah adalah pengangguran.
Tidak ada pekerjaan yang bisa dimasuki kecuali menjadi buruh tani dan
pedagang. Kedua sektor ini selain tidak menjanjikan penghasilan yang
memadai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, juga semakin kompetitif
karena lahan pertanian semakin menyempit karena dipergunakan untuk
membangun rumah dan pabrik.
2.4. Lingkungan sosial ekonomi, budaya dan agama
Lingkungan sosial ekonomi bangsa Indonesia telah berubah. Kalau di masa
dahulu yang bekerja dan mencari nafkah dalam keluarga adalah laki-
laki. Budaya itu telah tinggalkan karena disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, kesulitan ekonomi yang dialami keluarga, mendorong para
perempuan muda dari berbagai perkampungan di desa-desa seluruh
Indonesia menjadi TKI PLRT di luar negeri dalam upaya keluar dari kesulitan
ekonomi yang dialami keluarga sehari-hari. Ini sisi positif dari globalisasi.

7. Kedua, dorongan lingkungan seperti orang tua serta keluarga,
ketika melihat kesuksesan tetangga yang bekerja sebagai TKI
PLRT di luar negeri. Faktor ini turut mendorong para calon TKI
PLRT untuk bekerja di luar negeri tanpa mempertimbangkan
kemampuan berbahasa asing, kepakaran bekerja dan lain
sebagainya.
Ketiga, faktor agama tidak dominan dalam memandu
masyarakat supaya laki-laki berada dibarisan terdepan dalam
mencari nafkah buka perempuan.
Keempat, konsumerisme dan dorongan hidup hedonistik
yang memengaruhi masyarakat Indonesia termasuk di
Sukabumi, akibat berbagai iklan dari macam-macam produk
yang disiarkan diberbagai TV selama 24 jam, telah memberin
pengaruh dan dorongan besar, serta animo yang tinggi untuk
bekerja di luar negeri guna mendapatkan uang alam jumlah
yang besar.

8. Dari latar belakang yang dikemukakan diatas dapat
dikemukakan bahwa pendorong utama mereka memilih
sebagai buruh migrant di luar negeri baik laki-laki
maupun perempuan menurut Agustini (2008:110)
dalam Kustini, 2011:5) ialah pembangunan di wilayah
pesesaan yang tidak diikuti oleh peningkatan
penghasilan bagi penduduknya menjadi faktor yang
memicu perpindahan penduduk dari desa ke kota
maupun ke negara lain.
Demikian pula dengan berbagai hasil studi di Indonesia
terhadap buruh migrant menunjukkan bahwa faktor
ekonomi sebagai motivasi yang hampir selalu ada pada
setiap buruh migrant. Namun jika dikaji lebih lanjut
faktor ekonomi bukanlah atu-satunya pendorong
seorang menjadi buruh migrant.

9. 3. Metodologi Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.
Adapun perinciannya sebagai berikut:
3.1 Wawancara dan Perbincangan
3.1.1 Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang
intensif dengan dua belas orang yang terdiri dari kalangan
mantan TKI PLRT, dan TKI PLRT dan tokoh masyarakat.
3.1.2 Pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan
bertemu dan berbincang dengan tiga tokoh di Sagaranten,
Kabupaten Sukabumi.
3.1.3 Pengumplan data selanjutnya dilakukan pula dengan
bertemu dan berbincang dengan Sekretaris Kecamatan
Sagaranten, dan Kepala Urusan Agama serta melapor kepada
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi.
•

10. 3.2 Observasi lapangan
Observasi lapangan dilakukan dengan melihat langsung
aktivitas masyarakat pada siang dan malam hari yaitu:
3.2. 1. Melihat pasar dan aktivitas masyarakat pada
siang hari, di Sagaranten, Kabupaten Sukabumi.
3.2.2. Shalat Jum’at, di Masjid Agung Sagaranten, Kab.
Sukabumi.
3.2.3. Shalat Magrib dan Subuh, di Masjid Agung
Sagaranten, Kab. Sukabumi.
3.2.4. Melihat aktivitas santri dan santriwati Pondok
Pesantren Al Jamilyah, Kampung Pesantren, Kecamatan
Sagaranten, Kab. Sukabumi.
3.2.5. Bertemu dan berbincang beberapa mantan TKI
di malam hari dan siang hari untuk melihat aktivitas
mereka purna penempatan.

11. 3.3 Penelitian Perpustakaan dan Internet
Penelitian perpustakaan dan internet dilakukan pula
untuk mengumpulkan data dan bahan-bahan yang
berkaitan dengan yang dikaji. Juga untuk mendapatkan
bahan-bahan yang pernah diteliti, ditulis dan dikaji oleh
para peneliti terdahulu, khususnya jurnal yang menulis
tentang dinamika permasalahan TKI PLRT yang bekerja
di luar negeri.
Tahap-tahap Penelitian
Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
3.1. Tahap pra penelitian
3.2. Tahap penelitian.
3.3. Tahap purna penelitian

12. Tahap pertama, ialah pra penelitian, yang meliputi
penelusuran literatur melalui studi kepustakaan dan
internet. pembuatan proposal penelitian, pembuatan
jadwal penelitian, menetapkan lebih detil (rinci) lokasi
penelitian, dan penyusunan daftar pertanyaan
(questionare).
Tahap kedua, ialah pelaksanaan penelitian, yang
meliputi wawancara dengan informan kunci, temu
wicara terbatas dengan para mantan TKI PLRT, dan
melakukan observasi lapangan dengan melihat
langsung kondisi sosial ekonomi mereka.
Tahap ketiga, purna penelitian, yang meliputi recording,
pengolahan data dan analisis data dari lapangan, dan
selanjutnya penulisan laporan untuk disajikan hasil
penelitian.

13. 4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Kabupaten Sukabumi.
Berikut ini dikemukakan tabel penduduk Kabupaten
Sukabumi.
Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Sukabumi

14. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang
Kabupaten Sukabumi, dikemukakan nama-nama
Kecamatan sebanyak 47 Kecamatan dan 367
Kelurahan/Desa dalam tabel berikut ini.
Tabel 2
Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa
Kabupaten Sukabumi

15. 5. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian
Adapun alasan pemilihan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi
sebagai lokasi penelitian antara lain:
5.1 Sagaranten merupakan salah satu pengirim Tenaga Kerja
Indonesia TKI) Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) terbesar
keluar negeri dari Kabupetan Sukabumi.
Sebagaimana diketahui bahwa Jawa Barat merupakan
pengirim TKI terbesar di luar negeri per Desember 2011. Di
Jawa Barat terdapat empat kabupaten pengirim TKI terbesar
yaitu: Indramayu menempati urutan terbesar dalam
mengirim TKI di luar negeri yaitu sebesar 39.000 orang.
Menyusul Cianjur sebanyak 27.000 orang, Sukabumi
sebanyak 25.000 orang, dan Karawang sebanyak 24.000
orang. 1)
Di Kabupaten Sukabumi terdapat tiga kecamatan terbesar
yang mengirim TKI di keluar negeri, sebagaimana dalam tabel
dibawah ini.

16. Tabel 4
Tiga Kecamatan Pengirim TKI Terbesar
di Kabupaten Sukabumi 2010
1. Sagaranten, jumlah TKI 2.384, penduduk 47.309 orang
2. Ciracap, jumlah TKI 2.169, penduduk 47.495 orang
3. Curugkembar, jumlah TKI 1.804, penduduk 28.463 orang
5.2. Jumlah penduduk kecamatan Sagaranten hanya
menempatai urutan ke 21 dari 47 kecamatan di Kabupaten
Sukabumi, tetapi menjadi pengirim TKI PLRT terbesar.
5.3. Sekitar 90 persen TKI PLRT yang bekerja di luar negeri
berpendidikan sekolah dasar (SD).
5.4. Remitansi TKI PLRT termasuk terbesar yang dikirim oleh
para pekerja di Sagaranten, sehingga menjadi penopang
utama ekonomi masyarakat Sagaranten.

17. 6. Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI PLRT
Kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT dapat
diperincikan:
6.1 Aspek Sosial Ekonomi
Kompleksitas dinamika permasalahan Tenaga Kerja
Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga (TKI-PLRT),
ditinjau dari aspek sosial ekonomi, paling tidak dipengaruhi
atau disebabkan oleh lima faktor yaitu:.
6.1.1. Pendidikan rendah.
6.1.2. Kemiskinam.
6.1.3. Kelas bawah (lower class).
6.1.4. Pengangguran (tidak bekerja).
6.1.5. Budaya kemiskinan (culture of poverty).

18. Faktor pertama, pendidikan rendah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Peñata Laksana Rumah Tangga (PLRT) telah dibahas panjang lebar
dalam membahas permasalahan TKI pada bab pendahuluan.
Pemerintah di era Orde Reformasi, melalui Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang dipilih
dalam pemilihan umum 1999, telah melakukan amandemen UUD
1945 dan menetapkan Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal
31 ayat (4) “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional”.
Akan tetapi, implementasi dari ayat tersebut melalui wajib belajar
9 (Sembilan) tahun, sampai saat ini belum nampak hasilnya.
Sebagaimana dikemukakan, mayoritas TKI PLRT yang bekerja di
luar negeri, pendidikan mereka hanya sekolah dasar (SD).

19. Faktor kedua, kemiskinan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Peñata Laksana
Rumah Tangga (PLRT), juga sudah dibahas pada Bab I Pendahuluan dan Bab
II Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Sagaranten.
Kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT sangat terkait erat dengan
kemiskinan yang dialami mereka di kampung halamannya. Kemiskinan telah
menjadi lingkaran setan yang membelit masyarakat desa termasuk
masyarakat Sagaranten, Kabupaten Sukabumi.
Kemiskinan berkaitan dengan aspek pendidikan dan kualitas sumber daya
manusia. Para TKI PLRT dengan gagah berani meninggalkan kampung
halamannya untuk bekerja di luar negeri, tujuan utamanya hanya satu, mau
membebaskan dari kemiskinan.
Akan tetapi, tidak semua yang berangkat keluar negeri sebagai TKI PLRT
berhasil. Mereka yang kurang berhasil dan tidak berhasil (gagal) dan
bahkan ada yang mendapat perlakuan kurang manusiawi, yang harus
diselamatkan dengan skema perlindungan dan pemberdayaan.

20. Faktor ketiga, kelas bawah (lower class). Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang berprofesi Peñata Laksana Rumah
Tangga (PLRT) dalam stratifikasi sosial dapat
digolongkan sebagai lower class. Max Weber (1864-
1920) pakar ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman,
yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi,
telah memformulasikan tiga komponen teori
stratifikasi. Dia percaya bahwa posisi kelas (class
position) ditentukan oleh kepakaran seseorang dan
pendidikan.
Jika ingin memecahkan kompleksitas dinamika TKI
PLRT, maka berdasarkan pendapat Weber, para TKI
PLRT harus ditingkatkan kepakaran (keahlian) dan
pendidikan mereka.

21. Faktor keempat adalah pengangguran. Masalah
pengangguran, juga merupakan salah satu bagian dari
kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT di
Kabupaten Sukabumi. Pemecahannya telah dilakukan
para TKI PLRT dengan bekerja di luar negeri, dengan
tidak memiliki kepakaran dan pendidikan yang
memadai.
Pada masa mendatang, para TKI PLRT mutlak diberikan
pendidikan dan pelatihan untuk memberikan
kepakaran dalam bekerja. Signifikansinya,
pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kedua, menanamkan kepercayaan kepada TKI PLRT
bahwa mereka memiliki kemampuan (kepakaran) kerja.
Ketiga, memberi layanan yang semakin meningkat
kepada para majikan bahwa TKI PLRT dari Indonesia
memiliki kemampuan kerja dan dapat dipercaya.

22. Faktor kelima, budaya kemiskinan (culture of poverty).
Budaya kemiskinan yang dihinggapi orang-orang miskin
seperti malas, tidak berdaya, ketergantungan, pesimis,
pasrah dan lain sebagainya, telah diterobos oleh para
TKI PLRT dengan memberanikan diri bekerja di luar
negeri.
Untuk meningkatkan posisi TKI PLRT di masa depan,
dan memutus supaya kemiskinan tidak diwarisi
generasi berikutnya, maka seperti dikemukakan Max
Weber di atas, harus dilakukan dua hal.
Pertama, memberikan pendidikan yang semakin tinggi
dan berkualitas kepada putera-puteri TKI PLRT.
Kedua, memberi kepakaran (keahlian) kepada putera-
puteri TKI PLRT. Dengan memiliki dua hal itu, maka
diyakini bisa meningkatkan posisi kelas dalam bidang
sosial ekonomi para TKI PLRT di masa depan.

23. 6.2 Aspek Sosial Budaya
Kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT,
ditinjau dari aspek sosial budaya, paling kurang
dipengaruhi oleh lima hal.
6.2.1. Perubahan lingkungan sosial.
6.2.2. Kontak antar bangsa.
6.2.3. Perubahan struktur sosial.
6.2.4. Perubahan nilai dan sikap.
6.2.5. Perubahan budaya.

24. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kompleksitas dinamika
permasalahan TKI PLRT, ditinjau dari aspek sosial budaya, dipengaruhi oleh
lima faktor.
Pertama, perubahan lingkungan sosial. Kemajuan teknologi informasi dan
hampir semua lapisan masyarakat bisa mengakses dan menggunakan TV,
media cetak, media online, Short Message Service (SMS), laman (e-mail),
akun facebook, akun twitter, You Tube dan lain sebagainya, telah membawa
perubahan lingkungan sosial, termasuk perubahan masyarakat di
Sagaranten, Kabupaten Sukabumi.
Perubahan lingkungan sosial yang dialami masyarakat Sagaranten,
diantaranya dalam memilih pekerjaan. Memang faktor dominan yang
mendorong TKI PLRT bekerja di luar negeri adalah dorongan untuk keluar
dari kemiskinan dan kesulitan ekonomi, tetapi juga akibat perubahan
lingkungan sosial, sehingga perempuan ikut terpengaruh untuk bekerja.
Akan tetapi, pilihan untuk bekerja berubah menjadi TKI PLRT yang lebih
menjanjikan penghasilan, ketimbang menjadi buruh tani di kampung
halamannya. Pilihan untuk bekerja di luar negeri bisa disebabkan oleh
pengaruh media, lingkungan sosial seperti orang tua, keluarga atau teman.

25. Kedua, kontak antar bangsa. Kontak antar bangsa melalui
alat komunikasi dan teknologi yang disebutkan di atas,
disamping memiliki sisi positif juga sisi negatif. Segi positifnya
cukup banyak, seperti membuka cakrawala pandang untuk
mengetahui perkembangan dan kemajuan negara lain. Juga
bisa mengetahui budaya, sosial, ekonomi, hukum, pertahanan
keamanan dan lain sebagainya. Segi negatifnya, bangsa
Indonesia bisa kehilangan identitas, budaya, dan segala yang
dimiliki, jika bangsa Indonesia tidak dipersiapkan ketahanan
mental, ideologi dan nasionalisme untuk mengadapi perang
budaya, ekonomi dan lain sebagainya.
Dalam konteks itu, maka penempatan TKI PLRT di luar negeri,
tanpa didahului upaya membumikan dan mengakarkan
ideologi Pancasila kepada para TKI PLRT, maka akan semakin
menimbulkan kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT,
karena kompleksitas yang dialami tidak saja yang bersifat
internal, seperti dalam lingkungan rumah tangga, tetapi juga
bersifat eksternal, seperti hilangnya nasionalisme, budaya dan
bahkan agama yang dianut TKI PLRT.

26. Ketiga, perubahan struktur sosial. Pada masa awal bangsa
Indonesia, sebelum dilaksanakan pembangunan, walaupun sudah
dikenal adanya struktur sosial seperti wong cilik dan wong gedhe,
tetapi struktur sosial tidak terdeferensiasi secara tajam seperti
sekarang.
Menurut Radclife-Brown (1881-1955) bahwa struktur sosial
adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang
terwujud dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, struktur
sosial meliputi relasi sosial diantara para individu dan perbedaan
individu dan kelas sosial menurut peran sosial mereka. 2)
Terjadinya perubahan struktur sosial, mengakibatkan
terbangunnya kelompok-kelompok sosial seperti upper class,
middle class, dan lower class, secara tidak disadari telah ikut
mendorong TKI PLRT yang berada dilapisan sosial paling bawah,
berjuang untuk keluar dari kemiskinan, yang tidak lain adalah
keluar dari lower class.
Dengan demikian, kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT
di Kabupaten Sukabumi, juga ikut dipengaruhi dari perubahan
struktur sosial di masyarakat Sagaranten.

27. Faktor keempat, perubahan nilai dan sikap. Pembangunan,
kemajuan teknologi informasi, adanya kontak antar bangsa, dan
success story dari para mantan TKI PLRT yang bekerja di luar
negeri, telah melahirkan perubahan nilai dan sikap, tidak hanya di
kalangan para mantan TKI, dan TKI, tetapi juga di dalam
masyarakat.
Perubahan nilai dan sikap di kalangan TKI dan mantan TKI nampak
sekali dalam perkawinan. Menurut Bakri, tokoh masyarakat di
Sagaranten bahwa tingkat perceraian TKI perempuan yang sudah
berkeluarga sangat tinggi. Mayoritas perceraian disebabkan oleh
perempuan. Para TKI perempuan berubah setelah bekerja di luar
negeri, sehingga meminta cerai kepada suaminya di kampung.
Akan tetapi, hampir semua perceraian dilakukan dibawah tangan
(tidak melalui pengadilan Agama).
Di dalam permintaan cerai, selalu terjadi negosiasi (tawar-
menawar) tentang besarnya tebusan perceraian. Para suami
mengemukakan alasan, mengapa perempuan harus membayar
mahar perceraian kepada suami (besarnya antara Rp 5 juta sampai
Rp 25 juta). Oleh karena keberhasilan isteri bekerja di luar negeri
karena atas izin dan dorongan suami.

28. Kelima, perubahan budaya. Masyarakat Sagaranten, Kabupaten
Sukabumi, telah mengalami perubahan budaya. Perubahan
budaya, setidaknya disebabkan oleh faktor internal dan faktor
eksternal.
Perubahan yang bersifat internal, biasanya dimulai dari manusia
itu sendiri, misalnya mereka bosan, tidak tahan terus berada
dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi, sehingga mendorong
mereka menjadi TKI PLRT dengan bekerja di luar negeri.
Selanjutnya, perubahan yang bersifat eksternal, yaitu perubahan
yang disebabkan dorongan dari luar. Misalnya, success story para
TKI yang bekerja di luar negeri. Cerita sukses para TKI PLRT
tersebar luas di masyarakat, seperti dari hasil bekerja di luar
negeri, mereka membeli tanah, bangun rumah, menyekolahkan
anak dan lain sebagainya.
Kisah sukses itu, didengar orang tua, famili dan keluarga.
Merekalah yang mendorong saudara mereka untuk menjadi TKI
PLRT di luar negeri.
Dengan demikian, perubahan budaya masyarakat, menimbulkan
kompleksitas dinamika TKI PLRT karena memberi pengaruh
meningkatnya jumlah TKI perempuan yang bekerja di luar negeri
sebagai Peñata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

29. 7. Keluarga Hancur
Banyak kisah sukses TKI peñata laksana rumah tangga (PLRT)
yang pernah bekerja di luar negeri. Akan tetapi, tidak kurang
dari 70 persen TKI perempuan yang sudah berkeluarga,
terpaksa harus bercerai dan anak-anaknya berantakan.
TKI perempuan yang sudah berkeluarga dan bekerja di luar
negeri, keluarga meraka banyak yang pecah. Hal itu
disebabkan sekurang-kurangnya lima faktor:
7.1. Suami habiskan harta.
7.2. Isteri merasa hebat.
7.3. Suami kawin.
7.4. Suami tidak berguna.
7.5 . Isteri punya pacar.

30. Kompleksitas dinamika TKI PLRT salah satunya ialah TKI
perempuan yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak,
karena bekerja di luar negeri, akhirnya bahtera rumah tangga
karam di tengah jalan. Pecahnya keluarga sebagaimana
dikemukakan di atas, sekurang-kurangnya disebabkan:
Pertama, suami habiskan harta. Yani bt Mulyana (31 tahun)
menceritakan pengalamannya bahwa sejak berusia 21 tahun
sudah bekerja di Saudi Arabia. Dari hasil bekerja selama 6
(enam) tahun di Saudi Arabia, telah berhasil membeli tanah
dan membangun rumah. Akan tetapi, suaminya menjual
rumahnya dan menghabiskan uangnya.
Oleh karena itu, Yani merasa lebih baik bercerai. Akan tetapi,
kalau bercerai melalui Pengadilan Agama, selain jaraknya jauh
dari Sagaranten, juga memakan waktu lama dan
menghabiskan biaya bolak-balik di Pengadilan Agama. Maka,
dia bercerai dibawah tangan, tidak melalui Pengadilan Agama.
Hanya harus membayar uang cerai kepada suami sebesar Rp
5.000.000 (lima juta rupiah).

31. Perceraian semacam itu, mempunyai implikasi hukum, Pertama,
perceraian itu tidak sah menurut hukum negara, karena
perceraian harus melalui Pengadilan Agama setempat. Akan
tetapi, masyarakat Sagaranten pada umumnya bercerai dibawa
tangan, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sagaranten,
seolah membiarkan hal itu terjadi karena kendala yang dihadapi
masyarakat seperti dikemukakan di atas.
Kedua, terasa ada ketidak-adilan. Suami sejatinya mencari
nafkah. Dalam kasus Yani, TKI yang bekerja di Saudi Arabia, justeru
mengambil alih tugas dan peran suami. Ketika suami tidak amanah
dalam mengelola harta hasil kerja isteri di luar negeri, seperti
dikemukakan, Yani memilih bercerai, harus membayar konpensasi
cerai kepada suami.
Ketiga, isteri di vonis penyebab perceraian. Dalam banyak kasus
perceraian di Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, adanya kebiasaan
isteri harus membayar sejumlah uang kepada suami jika
menggugat perceraian, dapat disimpulkan bahwa semua
perceraian disebabkan isteri. Pada hal harus dipilah satu-persatu,
tidak boleh disimpulkan bahwa semua kasus perceraian adalah
ulah dari isteri yang sudah berubah setelah bekerja di luar negeri.

32. 8. Dampak Negatif Perceraian
Perceraian yang banyak terjadi dikalangan TKI, menimbulkan persoalan.
Pertama, banyak janda, dari mantan TKI perempuan. Kedua, anak-anak
menjadi korban, karena kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari
ibu-bapaknya yang bercerai.
Ketiga, tidak ada yang bertanggungjawab mendidik anak. Kalau ibunya
terpaksa bekerja lagi keluar negeri untuk mencari nafkah, maka yang
mendidik anak hanya mengandalkan neneknya, sehingga pendidikan anak
berantakan. Keempat, nilai kesakralan dari perkawinan hilang, karena
perkawinan hanya sekedar mau mengumbar hafsu seksual.
Pertanyaan, di mana peran dan fungsi Kantor Urusan Agama, Kecamatan
Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, yang seharusnya memandu,
membimbing, mengarahkan dan mendidik masyarakat untuk membangun
keluarga yang selamat dunia dan akhirat.
Untuk mencegah terus menjamurnya perceraian di kalangan TKI, maka
sebaiknya dicegah perkawinan usia muda, karena yang korban bukan saja
suami-isteri, tetapi juga anak-anak mereka. Pada tataran tersebut, Kantor
Urusan Agama, Pesantren, ulama dan tokoh masyarakat dan pemerintah
setempat dituntut untuk semakin meningkatkan peran dan
tanggungjawabnya.

33. 9. Perlindungan dan Pemberdayaan TKI PLRT
9.1 Perekrutan TKI
Telah dikemukakan dalam laporan ini bahwa salah satu persoalan yang dihadapi
dalam penempatan TKI di luar negeri yang berprofesi sebagai peñata laksana
rumah tangga (PLRT) ialah TKI tidak trampil (unskill workers).
Beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian
Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2002
menyimpulkan bahwa kebanyakan TKI wanita mengalami kesulitan dalam
memahami isi kontrak kerja, terutama karena rendahnya tingkat pendidikan
mereka (Adi, 1996, Tirto Sudarmo dan Romdiati, 1998).
Selain itu, rekrutmen TKI seperti dikemukakan para responden yang diwawancarai
secara mendalam mengatakan bahwa yang memberi informasi, menunjuki dan
membantu moril dan materil kepada TKI untuk bekerja di luar negeri adalah
sponsor. Ternyata yang dimaksud sponsor adalah calo. Sponsor ini memegang
peranan penting.
Pertama, memberi bantuan pinjaman uang untuk keberangkatan keluar negeri.
Kedua, Memberi bantuan pinjaman uang kepada keluarga yang ditinggal di rumah.
Ketiga, membantu pemenuhan syarat-syarat adiminstrasi untuk bisa bekerja di luar
negeri.

34. Berdasarkan alasan yang dikemukakan TKI memilih sponsor (calo) untuk
bekerja di luar negeri, dapat disimpulkan bahwa hampir mustahil
menghapuskan keberadaan calo daerah (sponsor daerah) karena pada
hakikatnya diperlukan oleh PPTIKS (perusahaan pengirim TKI) untuk
menghemat biaya perekrutan dan memperlancar perekrutan TKI di
kampung-kampung, dan calon TKI yang akan bekerja di luar negeri sangat
memerlukan sponsor seperti dikemukakan di atas.
Yang penting dilakukan adalah mencegah jangan sampai calon TKI, TKI dan
mantan TKI diperas oleh sponsor. Disinilah pentingnya pembinaan dan
perlindungan kepada TKI oleh pemerintah daerah pada pra penempatan.
Pada masa penempatan, peranan Kedutaan Besar RI di Negara-negara
penempatan TKI sangat penting. Sementara, pada purna penempatan,
Kementerian Sosial RI harus bekerjasama dengan pemerintah daerah,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kementerian
Koperasi Usaha Kecil Menengah, bahkan Kementerian Agama RI untuk
memberi pemberdayaan, motivasi, semangat dan optimism baru kepada
para TKI yang kurang beruntung supaya kembali bangkit membangun
kehidupan baru.

35. 10.2. Pembinaan pra Penempatan
Pendidikan yang terbatas para TKI, tidak mungkin
mereka dicegah keluar negeri untuk bekerja karena
berlaku hukum pasar yaitu demand and supply.
Permintaan terhadap TKI peñata laksana rumah
tangga (PLRT) masih sangat besar, sehingga peluang
ini dimanfaatkan oleh TKI yang ingin merubah nasib
dengan bekerja sebagai PLRT.
Yang harus dilakukan bukan menyotop pengiriman
TKI keluar negeri, karena pemerintah belum bisa
menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang
kurang pendidikan. Akan tetapi, memberikan
pembinaan pra penempatan, yaitu:

36. 10.2.1 Kepakaran (keahlian) dalam bekerja
Pembinaan melalui pemberian pendidikan dan latihan kepada para calon
TKI merupakan hal yang mutlak. Sudah saatnya pembinaan TKI pra
penempatan, tidak hanya diserahkan kepada PPTKIS tetapi pemerintah
daerah, wajib terlibat dalam upaya peningktan kepakaran (keahlian) bekerja
kepada para calon TKI.
Pembinaan kepakaran (keahlian) bekerja sangat ditentukan pendidikan dan
pekerjaan yang kelak akan dikerjakan calon TKI dan di negara mana akan
ditempatkan. Kalau untuk pekerjaan peñata laksana rumah tangga (PLRT)
dan calon TKI akan ditempatkan di Saudi Arabia, maka perlu diberikan
pelatihan dan kemahiran untuk bisa memasak makanan Arab. Begitu juga
kemahiran merawat anak, menggunakan perabotan dapur yang modern,
mesin menyedot debu karena pada umumnya mereka memakai karpet.
Calon TKI perlu dan penting pintar mengaji supaya bisa mengajar anak-anak
majikan mengaji dan shalat.
Ny. Cicih Nur bt Roswa, TKI PLRT yang sukses bekerja di Saudi Arabia,
menceritakan pengalamannya yang memiliki kepakaran (keahlian)
memasak, bisa berbahasa Inggris, dan menari, ketika diwawancara,
mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, dia sangat disayangi
majikan. Menurut dia. Orang Arab sangat menghormati orang yang berilmu.

37. 10.2.2. Penguasaan bahasa
Pembinaan pra penempatan calon TKI yang juga sangat penting ialah
penguasaan bahasa. Kalau calon TKI yang akan ditempatkan di Saudi Arabia
dan Negara-Negara Timur Tengah, mutlak bisa berbahasa Arab. Ini modal
awal yang sangat penting dikuasai oleh calon TKI. Kalau sudah bisa
berbahasa Arab misalnya yang menjadi bahasa majikan, maka segala yang
diinginkan majikan, bisa dilaksanakan.
Masalah penguasaan bahasa harus menjadi prioritas dalam pendidikan dan
pelatihan pada calon TKI di pra penempatan. Selama ini sangat lemah
pengawasan, sehingga banyak calon TKI peñata laksana rumah tangga
(PLRT) yang berangkat keluar negeri tanpa bekal penguasaan bahasa yang
memadai.
Studi ini menemukan adanya TKI yang kurang menguasai bahasa Arab,
sehingga sulit memahami perintah majikan dan dampaknya mengalami
kesulitan dalam melakukan pekerjaan dan kemudian stress. Di masa depan
tidak boleh terjadi seperti yang dialami Rani binti Bohim, TKI PLRT yang
mulai bekerja di Saudi Arabia ketika baru berusia 16 tahun.

38. 10.2.3 Penguasaan Budaya, Agama dan Lingkungan
Pembinaan pada masa pra penempatan bagi calon TKI
sangat penting, terutama tentang budaya, agama dan
lingkungan sosial, negara yang akan dituju. Pemahaman
tentang budaya, agama dan lingkungan sosial, akan
memudahkan calon TKI untuk bisa cepat menyesuaikan
diri atau beradaptasi.
Memahami bahasa, budaya, agama dan lingkungan
sosial di negara yang dituju sangat penting karena
bangsa apapun di dunia, banyak dipengaruhi budaya,
agama dan lingkungan sosialnya. Calon TKI harus
mengetahui dan menghayati apa yang disukai dan tidak
disukai perempuan Arab, jika bekerja di Saudi Arabia.

39. 10.2.4 Tata Cara Berkomunikasi dengan Majikan
Studi ini menemukan pentingnya TKI mengetahui dan
mengamalkan tata cara berkomunikasi dengan majikan. Ny.
Dede, TKI yang sukses bekerja di Saudi Arabia mengingatkan
pentingnya mengambil hati majikan perempuan dan menjauh
dari majikan laki-laki untuk mencegah majikan perempuan
cemburu. Ini tata cara berkomunikasi yang perlu diketahui
dan dipraktikkan setiap TKI PLRT.
Manfaatnya besar sekali dalam melindungi TKI dari perlakuan
seksual oleh majikan dan anak majikan. Dalam banyak kasus,
terjadinya hubungan seksual antara TKI PLRT dan majikan dan
anak majikan karena dekat dengan majikan laki-laki dan
puteranya yang sudah bewasa, sehingga nafsu birahi muncul,
dan sulit dikendalikan. Kalau sudah mulai sekali melakukan
hubungan seksual maka akan berlanjut dan tidak jarang kalau
dimulai anak majikan, kemudian ditiru pula majikan dengan
pemberian sejumlah uang atau barang berharga.

40. 10.3 Perlindungan TKI masa penempatan di luar negeri
Studi ini menemukan bahwa perlindungan terhadap TKI di
luar negeri masih minim. Rani Bt Bohim, TKI PLRT di Saudi
Arabia yang mengalami nasib kurang beruntung. Pertama,
bekerja 3 (tiga) tahun tidak dibayar gajinya. Kedua, mau
diperkosa anak majikan, lalu melawan dengan menendang
kemaluannya. Ketiga, majikan membawa Rani ke polisi dan
melaporkannya.
Rani yang ketika mulai bekerja di Saudi Arabia baru berumur
16 tahun dan berstatus yatim piatu di kampung halamannya,
di Sagaranten, Sukabumi, kemudian diproses di pengadilan
dan dihukum 15 tahun. Menurut dia, hanya sekali didatangi
dari staf kedutaan Indonesia (KBRI) di Saudi Arabia dan tidak
member pembelaan apa-apa, dan akhirnya di hukum penjara
selama 15 tahun. Akan tetapi, baru menjalani hukuman
selama 2 tahun dua bulan sudah dibebaskan, kemudian
dibelikan tiket dan dipulangkan ke Indonesia.

41. 10.3.1 Pendataan TKI tempat bekerja
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan terhadap TKI yang
berprofesi sebagai PLRT, maka sangat penting
adanya pendataan TKI tempat kerja seperti nama
majikan, alamat rumah dan kantor, nomor telepon
dan hand phone majikan serta TKI yang
bersangkutan. Atase Tenaga Kerja di Kedutaan Besar
Republik Indonesia, mutlak memiliki data TKI di
Negara manapun mereka ditugaskan, apalagi di
Saudi Arabia dan Malaysia yang banyak masalahnya.

42. 10.3.2 Monitoring TKI secara berkala
Atase Tenaga Kerja tidak hanya mendata, tetapi
secara berkala melakukan monitoring dengan
menelepon, mengirim surat dan sekali waktu staf di
Atase Tenaga Kerja Kedutaan Besar Republik
Indonesia kunjungan silaturrahim ke rumah majikan
TKI dan dipublikasikan media.
Ini kerja besar yang harus dilakukan Kedutaan Besar
RI di seluruh dunia untuk memberikan perlindungan
kepada TKI secara maksimal terutama PLRT yang
rawan mendapat perlakuan kurang manusiawi.

43. 10.4 Perlindungan TKI purna penempatan
Perlindungan TKI purna penempatan, yang mengalami
masalah ditempat pekerjaan di luar negeri, ataupun yang
pulang secara normal, telah mendapat pelayanan yang
semakin baik dengan adanya pelayanan GPK TKI Selapajang di
Tangerang.
10.4.1 Pemulangan TKI sampai ke kampung halaman
Pelayanan yang diperoleh TKI purna penempatan, tidak hanya
ketika mendarat di Pelabuhan Udara Sukarno-Hatta, yang
dijemput petugas dan dibawa ke GPK Selapajang, tetapi juga
mendapatkan pelayanan baik berupa bantuan pemulangan
TKI sampai ke kampung halamannya.
Perlindungan terhadap TKI semacam ini, diharapkan terus
ditingkatkan sehingga TKI yang diberi julukan sebagai
pahlawan devisa, semakin memperoleh perlindungan,
pelayanan dan kenyamanan sampai tiba di kampung
halamannya.

44. Akan tetapi, sangat mengherankan adanya Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 18
Tahun 2012 Tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga
Kerja Indonesia dari Negara Penempatan Secara
Mandiri ke Daerah Asal.
Peraturan menteri tersebut menghilangkan
tanggungjawab pemerintah dalam melindungi TKI PLRT
purna penempatan. Pada hal tidak ada TKI PLRT
mandiri. Sejak perekrutan TKI PLRT, proses pengurusan
surat-surat keluar negeri, komunikasi dan penyerahan
calon TKI kepada sponsor pusat dari PPTKIS, semuanya
diurus oleh sponsor yang tidakl lain adalah calo.
Bahkan penempatan calon TKI keluar negeri, yang
ditangani oleh PPTKIS, dapat juga dikategorikan
sebagai “calo”.

45. 10.4.2 Pemberian advokasi dan bantuan jika TKI dapat masalah
Sebagaimana dikemukakan bahwa disamping banyak TKI yang berhasil
dalam bekerja di luar negeri, tetapi juga ada kurang beruntung dan bahkan
gagal meraih kesuksesan dalam bekerja di luar negeri.
Mereka yang kurang berhasil dan bahkan gagal dalam pekerjaan di luar
negeri, misalnya seperti yang dialami responden Rani binti Bohim
10.4.3 Pemberdayaan TKI purna penempatan
Studi ini menemukan TKI purna penempatan yang hidupnya amat
memprihatinkan. Pipi bt Juanidi (45 tahun) merupakan TKI peñata laksana
rumah tangga (PLRT) yang pernah bekerja di Suriah pada 2006-2020. Dia
dikirim oleh PT. Abdillah Putra Tamala yang beralamat di Condet, Jakarta
Timur, dengan gaji sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
perbulan.
Akan tetapi, gajinya dipotong perusahaan dan sponsor, sehingga yang
diterima hanya sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan Gaji
sebesar itu, hanya habis untuk dimakan keluarganya di Sagaranten, sehingga
tidak ada yang bisa ditabung apalagi mau memberi tanah dan membangun
rumah sebagaimana yang banyak dilakukan para TKI peñata laksana rumah
tangga (PLRT) di kampung halamannya di Sagaranten.

46. 10.4.3.1 Pelatihan alih profesi
Pelatihan alih profesi kepada TKI purna
penempatansemacam seperti Pipi diperlukan supaya
TKI yang kurang berhasil dan bahkan gagal dalam
meraih sukses di luar negeri, dapat melanjutkan hidup
bersama keluarga di kampung halamannya.
Bagaimanapun mereka sudah berjasa membantu
pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan di
luar negeri, dan membawa devisa di dalam negeri,
sehingga tidak sepantasnya mereka disia-siakan.
Untuk memberdayakan mereka, maka diperlukan
adanya pelatihan alih profesi misalnya menjadi
pedagang di pasar, membuka warung nasi, potho copy,
supplier, dan lain sebagainya.
Dalam rangka itu, mereka perlu dibantu untuk
mendapatkan izin usaha.

47. 10.4.3.2 Pemberian izin usaha dan tempat usaha
Izin usaha dari Kementerian Perdagangan kalau usaha yang akan
digeluti di bidang perdagangan, diperlukan supaya usaha yang
dilakukan legal dan bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah,
dan bisa membayar pajak jika usaha yang dijalankan sudah maju.
Untuk mendapatkan izin usaha dan tempat usaha, pemerintah
wajib memberi kemudahan dan sebaiknya diberikan secara gratis
(cuma-cuma).
10.4.3.3 Pemberian peluang usaha
Untuk memberdayakan dan memajukan usaha para mantan TKI
purna penempatan, mesti diberikan perlakuan khusus (special
treatment). Tidak boleh diberlakukan persaingan bebas.
Oleh karena itu, kalau ada pesanan (order) barang dari
pemerintah, harus diberikan kepada mereka, supaya mendapat
keuntungan, ada pemupukan modal dari hasil laba dan cepat
maju.

48. 10.4.3.4 Pemberian modal
Disamping memberi peluang usaha, juga pemerintah harus
memberi modal kerja dan modal investasi. Modal yang
diberikan sebaiknya dijamin oleh pemerintah. Kalau tidak ada
jaminan (hipotek), maka bank tidak akan membantu
permodalan.
Jadi pemerintah harus pro aktif dan memberi pemihakan
kepada usaha yang dikembangkan para TKI purna
penempatan.
10.4.3.5 Pengawasan
Segala fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada para
TKI purna penempatan, mutlak dilakukan pengawasan. Tidak
boleh dibiarkan seperti selama ini.
Pengawasan terhadap jalannya usaha yang dikembangkan
para mantan TKI sangat diperlukan, supaya ada kesungguhan,
semangat dan motivasi, sehingga diharapkan mereka maju
dalam bidang usaha.

49. 11. Kesimpulan
Akhirnya disampaikan kesimpulan sebagai berikut:
11.1 Kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT pada
pra penempatan keluar negeri, disebabkan oleh minimnya
bahkan dapat dikatakan tidak ada keterlibatan pemerintah
daerah dalam memberi perlindungan kepada para calon TKI
PLRT pada saat perekrutan, pembinaan dan peningkatan skill
(kepakaran) calon TKI PLRT.
11.2 Peran sponsor (calo) luar biasa besar, sejak perekrutan
calon TKI PLRT, pengurusan dokumen keluar negeri,
pemberian pinjaman uang kepada calon TKI PLRT dan
keluarga di kampung, penyerahan calon TKI PLRT kepada
sponsor dalam PPTKIS sampai pemberangkatan keluar negeri,
melibatkan calo. Akibatnya, ketergantungan calon TKI PLRT
kepada calo sangat besar, sehingga TKI PLRT banyak dirugikan
karena setelah bekerja di luar negeri harus membayar utang
yang sudah bunga berbunga.

50. 11.3 Kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT
pada masa penempatan disebabkan minimnya
kepakaran calon TKI PLRT dalam bekerja, kurangnya
kemampuan berbahasa asing, tidak adanya penguasaan
budaya dan lingkungan kerja dan tata cara
berkomunikasi yang baik dengan majikan. Akibatnya
majikan sering melecehkan TKI PLRT, memarahi dan
bahkan menyiksa, dan puncaknya memutus hubungan
kerja secara sepihak dan tidak membayar gaji TKI PLRT.
11.4 Kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT di
luar negeri pada masa penempatan terutama di
Malaysia dan Saudi Arabia, disebabkan banyaknya TKI
PLRT di dua negara itu, dan terbatasnya staf di
kedutaan RI di kedua negara yang melayani TKI PLRT,
sehingga tidak mampu melayani TKI PLRT yang
mendapat banyak masalah di tempat kerja.

51. 11.5 Kompleksitas dinamika permasalahan TKI PLRT purna
penempatan disebabkan banyaknya TKI PLRT yang mengalami
permasalahan, seperti pemutusan kerja sepihak oleh majikan,
mendapat penyiksaan ditempat kerja dan tidak dibayar
gajinya, sehingga banyak TKI PLRT purna penempatan yang
stres, depresi dan bahkan sakit ingatan (gila). Untuk itu, perlu
ditingkatkan perlindungan TKI PLRT pada masa
penempatan oleh Kedutaan Besar RI di luar negeri
dan pemberian advokasi dari pakar, psikolog, sosiolog dan
bantuan dalam segala bidang jika TKI PLRT sudah kembali ke
tanah air.
11.6 Rendahnya pendidikan TKI PLRT di Kabupaten
Sukabumi, menyebabkan mereka tidak mempunyai pilihan
kecuali bekerja sebagai TKI PLRT di luar negeri yang tidak
memerlukan persyaratan formal seperti pendidikan tinggi,
pengalaman kerja dan kepakaran kerja. Oleh karena itu,
animo untuk bekerja di luar negeri, saat ini dan di masa
depan akan tetap besar.

52. Maka, walaupun kompleksitas
dinamika permasalahan dalam penempatan TKI
PLRT di luar negeri masih besar, tetapi tidak bisa
dijadikan alasan oleh pemerintah untuk melakukan
moratorium (penghentian sementara) atau
penghentian permanen penempatan TKI PLRT di
luar negeri seperti di Malaysia dan Saudi Arabia,
kecuali pemerintah sudah bisa memberi solusi atas
permasalahan yang dihadapi TKI PLRT seperti
kemiskinan, pendidikan rendah, dan ketiadaan
lapangan kerja yang sesuai tingkat pendidikan
mereka.

53. 2. Rekomendasi
Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh TKI
PLRT dan
untuk mengurangi kompleksitas dinamika permasalahan TKI
PLRT pada masa pra penempatan, masa penempatan dan
purna penempatan TKI PLRT, maka direkomendasikan kepada
pemerintah cq BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI supaya:
2.1 Pemerintah setempat sebaiknya terlibat secara aktif
dalam memberi perlindungan kepada calon TKI PLRT
terutama dalam proses perekrutan dengan
turut menyaksikan dan menanda tangani kebenaran
dokumen calon TKI PLRT. Selain itu, keterlibatan pemerintah
daerah untuk melindungi calon TKI PLRT dari kemungkinan
mendapat pemerasan secara tidak langsung dari
sponsor lapangan yang mengurus calon TKI PLRT.

54. 2.2 Pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota)
sepatutnya bertanggungjawab dalam peningkatan perlindungan
terhadap calon TKI PLRT dengan terlibat secara aktif dalam
meningkatkan kepakaran kerja, kemampuan berbahasa asing,
penguatan karakter dan nasionalisme, keamanan pribadi (self
security), tata cara berkomunikasi dengan majikan, serta akhlak
mulia, supaya kompleksitas dinamika permasalahan TKI
PLRT masa penempatan di luar negeri dapat dipecahkan. Untuk
itu direkomendasikan sekurang-kurangnya setiap kabupaten dan
kota, didirikan satu Balai Latihan Ketrampilan Kerja yang dikelola
secara profesional untuk meningkatkan kualitas calon TKI PLRT dan
Tenaga Kerja Indonesia pada umumnya.
2.3 Untuk mencegah berlanjutnya permasalahan TKI PLRT masa
penempatan di Malaysia dan Saudi Arabia, dan banyaknya TKI
PLRT yang melarikan diri sehingga merugikan majikan, maka
direlomendasikan supaya didirikan Lembaga Perlindungan TKI
dan Majikan di Malaysia dan Saudi Arabia yang dikelola secara
profesional. Sumber pendanaannya dari pemerintah kedua negara,
dan personil yang mengelola lembaga itu adalah dari kalangan
profesional yang direkrut dari kedua negara tersebut

55. 2.4 Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(SDM) warga Kabupaten Sukabumi dari keluarga TKI PLRT,
maka direkomendasikan supaya dilakukan kampanye kepada
calon TKI PLRT dan TKI PLRT untuk memberi pencerahan dan
penyadaran agar uang dari hasil bekerja di luar negeri
diutamakan untuk investasi pengembangan sumber daya
manusia (SDM) bagi anak-anak mereka atau keluarga
terdekat supaya pendidikannya meningkat minimal tamat
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Dengan meningkatnya kualitas SDM Indonesia, maka kalau
perempuan, bisa di didik dan dilatih supaya memiliki
kepakaran khusus seperti Babby Sitter untuk merawat orang
tua manula, anak-anak (bayi), perawat di rumah sakit, ahli
memasak, ahli dalam mengoperasikan komputer dan lain
sebagainya. Jika laki-laki dapat diberi latihan ketrampilan
kerja supaya memiliki kepakaran kerja dalam salah
satu bidang tertentu, yang sangat diperlukan di dalam negeri
maupun di luar negeri.

56. 2.5 Untuk meningkatkan kepeduliaan terhadap TKI
PLRT purna penempatan yang mendapat masalah
ditempat bekerja di luar negeri, maka
direkomendasikan supaya mereka yang mengalami
stres, depresi dan gangguan jiwa, direhabilitasi
sampai sembuh. Sementara yang sehat
diberdayakan dengan diberi pelatihan alih profesi,
difasilitasi untuk mendapatkan izin usaha dan
tempat usaha, diberi order (pekerjaan), dan modal
usaha serta dilakukan pembinaan dan pengawasan
supaya mereka dapat meningkatkan dan
memajukan usaha yang dijalani.

57. • 2.6 Direkemendasikan supaya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang “TATA CARA KEPULANGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DARI NEGARA PENEMPATAN SECARA MANDIRI
KE DAERAH ASAL”, segera dicabut karena bertentangan dengan UU Nomor
39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006, dan No.
15 Tahun 2011, serta aspirasi masyarakat yang menghendaki
ditingkatkannya perlindungan terhadap TKI PLRT Pra Penempatan, Masa
Penempatan dan Purna penempatan. Oleh karena, tidak ada TKI PLRT yang
mandiri. Kalau ada kelemahan dalam proses pemulangan TKI PLRT di
Sepajangan, Tangerang, sebaiknya disempurnakan, jangan membuat
peraturan baru, yang justeru menghilangkan kewajiban dan tanggungjawab
pemerintah dalam memberi perlindungan kepada TKI PLRT, dan memberi
peluang beroperasinya calo dalam menjemput dan memulangkan TKI PLRT
dikampung halaman mereka.
* Musni Umar adalah Sosiolog dan Peneliti Institute for Social Empowerment
and Democracy (INSED), yang melakukan penelitian tentang “Studi
Kompleksitas Dinamika TKI PLRT Kabupaten Sukabumi” Oktober-November
2012, di Sagaranten, Kabupan Sukabumi, Jawa Barat.
* Tulisan ini adalah makalah untuk workshop hasil penelitian di Kabupaten
Sukabumi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pengembangan dan
Informasi BPN2TKI, 03 Januari 2013 di BNP2TKI Jakarta.