Dokumen tersebut memberikan kuasa penuh kepada Winarno Sithanto, SH untuk mewakili PT.ADSKOM Indonesia dalam mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama perusahaan tersebut. Pemberi kuasa memberi wewenang penuh kepada penerima kuasa untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait permohonan tersebut.

1. ndsr<mm
Yang bertanda tangan di bawah ini :
I
TTAIO CLltl { War"ga Negara l.donesia, pemegang Kartu Tanda penduduk
( KTP ) No. 3273021706750A10, bertempat tinggal di Jl.Kanayakan A1
RT.O08/006 Kel.Dago,Kec.Coblong, Kota Fandung,prop.Jawa Barat i bertindat
dalam kapasiLasnya sebagar DIRPKTUR / dari dan karenanya untuL dan atas
nama FT.ADSKOM INDONESIA/yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
Hukum Negara Republik lndonesia, berkedudukan di cedung One pacific place
LT. 15 Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Kel.Senayan,Kec.Kebayoran Baru,Kota
Adm Jakarta Selatan,Prop.DKl Jakarta - 12190
{selanjutnya disebut sebagai ' PeEberi Kuase ');
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa ha} substitusi
kepada: Ill
WINARNO SITIIAI{TO,SH Warga Negara lndonesia, pemegang Ka-rtu Tanda
Penduduk { KTP ) No.3l7509o407740009,bertempat tinggat di Jakarta Timur,
selaKu DIREKTUR PT.WINS GLOBAL CONSULTI Doy'bela]amat di P]aza
Aminta LT.g Suite 902 Jl.Letjend.TB.Simaarpang Kav.10 Kel.pondok
Pinang,Kec-Kebayomn Larna, Kota Adm Ja}arta Selatan.kop.DKl Jalarta -
12310
(selanjutnya disebut sebagai'Pene.ima Kuasa")
------------KHUSUS---------
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi fuy'sa untuk menBajukan
Permohonan Pendaltaran Penanarnan Modal ( PI )V PT.ADSROM INDONESIA
di Badan Koodinasi Penanarn-ar Modal / BKPM di Jakarta.
urruk rujua, Iersebur di aras Penerina fiuasa diberl rLewenang unruh
menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Petayanan Pelanaman Modal V
untuk membe.ikan semua keterangan yang dipe.lukan, termasuk mengambil
Izin Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerd bahwa dalam menjalankan
fungsinya sebagai penyelenggara urusan penananlan modal, BKPM tidak
mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan
fiJ
apapun kepddd pendnam modal alau perusa}laan arau KLrasarva.
t
x
-r-
No.022lSK.BKPM/PI.N / I I 20tB