Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan koperasi di Indonesia sejak awal mula berdirinya hingga tantangan yang dihadapi di era globalisasi beserta upaya yang dapat dilakukan. Koperasi pertama kali berdiri pada tahun 1896 dan mengalami berbagai perkembangan seiring perubahan zaman dan sistem pemerintahan. Koperasi kini dihadapkan pada tantangan keterbatasan informasi, akses permodalan, dan SDM di tengah persaingan global. Upaya
1. KOPERASI
Nama Kelompok
1. Wakhid Nur Ashari 13809134010
2. Tri Yuni Pratiwi 13809134026
3. Fajar Hari Narbito 13809134035
4. Deshinta Mirna Lestari 13809134039
2. Pengertian Koperasi
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan
dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.
Lima unsur pokok koperasi
1. Koperasi sebagai badan usaha
2. Beranggotakan orang-seorang bagi koperasi primer/badan
hukum koperasi bagi koperasi sekunder
3. Prinsip ekonomi sebagai dasar kegiatannya
4. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat
5. Berdasarkan atas asas kekeluargaan
Menurut Bung Hatta, koperasi harus tetap teguh memegang
dua asas yaitu:
1. Asas Individu
2. Asas Solidaritas
3. Perkembangan Koperasi di Indonesia
1. Awal Pertumbuhan Koperasi di Indonesia
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak
tahun 1896. Pertumbuhan koperasi di Indonesia
dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih di Purwokerto,
mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan
pinjam. Ia mengembangkan koperasinya menjadi model
koperasi simpan pinjam lumbung dan modal setelah Ia
mempelajari cara kerja wolksbank secara Raiffeisen dan
Schulze-Delitzsch di Jerman.
4. Pada tahun 1920 dibentuk suatu Komisi Koperasi yang
dipimpin oleh DR. J.H. Boeke yang diberi tugas meneliti sampai
sejauh mana keperluan penduduk Bumi Putera untuk berkoperasi.
Selanjutnya didirikanlah Bank Rakyat (VolkscreditWezen).
Untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi, pada akhir tahun
1930 didirikan Jawatan Koperasi dengan tugas:
a. Memberikan penerangan kepada pengusaha-pengusaha
Indonesia mengenai seluk beluk perdagangan
b. Dalam rangka Peraturan Koperasi No 91, melakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi,
serta memberikan penerangannya
c. Memberikan keterangan-keterangan yang menyangkut
perusahaan
d. Penerangan tentang organisasi perusahaan
e. Menyiapkan tindakan-tindakan hukum bagi pengusaha
Indonesia
5. Pada masa pendudukan bala tentara
Jepang istilah koperasi lebih dikenal dengan
Kumiai. Kumiai (koperasi) dijadikan alat
kebijaksanaan dari Pemerintah bala tentara
Jepang sejalan dengan kepentingannya.
Peranan koperasi sebagaimana dilaksanakan
pada zaman pemerintahan pendudukan bala
tentara Jepang tersebut sangat merugikan
bagi para anggota dan masyarakat pada
umumnya.
6. 2. Pertumbuhan Koperasi Setelah Kemerdekaan
Setelah Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis
di dalam UUD 1945. DR. H. Moh. Hatta sebagai
seorang Founding Father Republik Indonesia, berusaha
memasukkan rumusan perkoperasian di dalam
konstitusi. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 beserta
penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan. Dalam penjelasannya disebutkan
bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan
asas kekeluargaan adalah koperasi.
7. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se-
Jawa yang pertama diTasikmalaya, diputuskan membentuk
Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadikan
tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.
Pada tanggal 15-17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi
Indonesia yang ke II di Bandung, diputuskan mengubah SOKRI
menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI).
Pada tanggal 1-5 September 1956 diselenggarakan Kongres
Koperasi yang ke III di Jakarta.
Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang
Perkumpulan Koperasi No. 79 tahun 1958 yang dimuat di dalam
Tambahan Lembar Negara RI No. 1669.
8. 3. Perkembangan Koperasi dalamSistem Ekonomi Terpimpin
Untuk mengatasi dampak Dekrit Presiden dan Manipol
terhadap Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang
Perkumpulan Koperasi, maka dikeluarkan pula Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan
Koperasi (dimuat dalamTambahan Lembaran Negara No. 1907).
Dalam tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan
penugasan koperasi.
Pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional
Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya memutuskan Dewan Koperasi
Indonesia (DKI) diganti dengan Kesatuan Organisasi Koperasi
Seluruh Indonesia (KOKSI).
9. Sebagai puncak pengukuhan hukum dari upaya
mempolitikkan (verpolitisering) koperasi dalam
suasana demokrasi terpimpin yakni diterbitkannya UU
No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian yang dimuat
dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1960.
Bersamaan dengan disyahkannya UU No. 14 Tahun
1965 dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi
(Munaskop) II di Jakarta yang pada dasarnya
merupakan ajang legtiminasi terhadapmasuknya
kekuatan-kekuatan politik di dalam koperasi
memutuskan bahwa KOKSI menyatakan keluar dari
keanggotaan ICA (International Cooperative Alliance).
10. 4. Perkembangan Koperasi Pada Masa Orde Baru
Pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang
Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12 Tahun 1967 tentang
Pokok-Pokok Perkoperasian.
Peran Pemerintah yang terlalu jauh dalammengatur masalah
perkoperasian Indonesia sebagaimana telah tercermin di masa yang
lampau pada hakekatnya tidak melindungi. Oleh karenanya, sesuai dengan
Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dianggap perlu untukmencabut dan
mengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
tersebut dengan Undang-Undang baru.
Untukmelaksanakan tujuan inimaka Pemerintahmembangun Pusat-
Pusat Pendidikan Koperasi (PUSDIKOP) yang sekarang menjadi Pusat
Latihan dan Penataran Peroperasian (PUSLATPENKOP) di tingkat pusat
dan Balai Latihan Perkoperasian (BALATKOP) di tingkat daerah.
11. Di samping pembinaan usaha dan tatalaksana didirikan pula
Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) di tahun 1970, yang
sekarang berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum
Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK).
Untuk mengatasi kelemahan organisasi dan memajukan
manajemen koperasi maka sejak tahun 1972 dikembangkan
penggabungan koperasi-koperasi kecil menjadi koperasi-koperasi
yang besar. Daerah-daerah di pedesaan dibagi dalam Wilayah-
Wilayah Unit Desa (WILUD) dan koperasi-koperasi yang ada dalam
wilayah unit desa tersebut digabungkan menjadi organisasi yang
besar dan dinamakan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Pada
akhirnya koperasi-koperasi desa yang bergabung itu dibubarkan
dan BUUD menjelma menjadi Koperasi Unit Desa (KUD).
12. Tantangan koperasi dalam menghadapi
globalisasi
1) Keterbatasan informasi pasar dan teknologi
2) Kendala dalam akses permodalan
3) Kapasitas SDM yang relatif rendah disebabkan
faktor budaya yang membatasi ruang geraknya
dalam berorganisasi
4) Belum dikenalnya keberadaan koperasi dikalangan
masyarakat.
13. Upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan
hadirnya koperasi di tengah era globalisasi
a. Pemberdayaan & Pelatihan Bagi Anggota Koperasi
b. Pembekalan Organisasi Bagi Pengurus
c. Perubahan Dalam Koperasi & Inovasi
14. Hal-hal yang harus mempertahankan eksistensi
koperasi di tengah era globalisasi
1. Pengadaan Teknologi
2. Pemerintah ikut ambil bagian dalam
mengembangkan koperasi
3. Hubungan dengan Dunia Luar