Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas visi, misi, dan arahan kebijakan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2023 dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM.
2) Beberapa prioritas utama yang disebutkan adalah peningkatan daya saing ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan
Panel vi rakornas 2019 - menteri koperasi dan kukmJoseph Sitepu
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas strategi kebijakan bidang koperasi dan UMKM Indonesia untuk periode 2020-2024 yang mencakup perluasan pasar, peningkatan daya saing, dan pengembangan kapasitas UMKM.
2) Ada beberapa tantangan UMKM di Indonesia yaitu rendahnya optimalisasi kapasitas, sertifikasi internasional, literasi digital, dan kepemilikan rekening bank.
3) Peluang peng
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfAndreWibisono4
1. Cascading dibangun dalam kerangka penyelarasan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahunan;
2. Cascading dilengkapi dengan formula perhitungan untuk mendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan;
3. Sasaran IKU (Pemda), Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan masuk dalam aplikasi e-planning yang terintegrasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas visi, misi, dan arahan kebijakan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2023 dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM.
2) Beberapa prioritas utama yang disebutkan adalah peningkatan daya saing ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan
Panel vi rakornas 2019 - menteri koperasi dan kukmJoseph Sitepu
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas strategi kebijakan bidang koperasi dan UMKM Indonesia untuk periode 2020-2024 yang mencakup perluasan pasar, peningkatan daya saing, dan pengembangan kapasitas UMKM.
2) Ada beberapa tantangan UMKM di Indonesia yaitu rendahnya optimalisasi kapasitas, sertifikasi internasional, literasi digital, dan kepemilikan rekening bank.
3) Peluang peng
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfAndreWibisono4
1. Cascading dibangun dalam kerangka penyelarasan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahunan;
2. Cascading dilengkapi dengan formula perhitungan untuk mendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan;
3. Sasaran IKU (Pemda), Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan masuk dalam aplikasi e-planning yang terintegrasi.
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2020-2024 dengan fokus pada penguatan belanja berkualitas untuk peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur, pelebaran ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan pengendalian defisit serta rasio utang, serta kerangka makroekonomi dan arah kebijakan makro fiskal untuk tahun 2020 dengan mempertimbangkan berbagai ris
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan III 2022 sebesar 4,63% yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertanian serta ekspor."
Dokumen ini memberikan ringkasan singkat tentang perkembangan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia berdasarkan laporan terakhir pada tahun 2020. Indonesia menempati peringkat 101 secara global dengan indeks pencapaian 65,3 dan belum ada satu Tujuan SDG pun yang tercapai, meskipun 10 dari 17 Tujuan mengalami peningkatan. Dampak pandemi Covid-19 akan terlihat lebih jelas d
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas sasaran ekonomi makro dan target pembangunan Indonesia untuk tahun 2020, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6%, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,5%, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia."
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di provinsi Riau. Riau masuk enam besar kontributor PDRB di Indonesia namun pertumbuhannya melambat. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Riau relatif rendah dibandingkan rata-rata Sumatera dan nasional. Kemiskinan, khususnya di pedesaan, mengalami penurunan selama 2010-2022 meskipun meningkat sedikit pada 2021.
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptxDidinPathudin1
Dokumen tersebut membahas evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia tahun 2021. Ringkasannya adalah: (1) lebih dari setengah indikator TPB/SDGs telah tercapai dan membaik, meskipun beberapa masih perlu perhatian khusus, (2) capaian terbaik di bidang lingkungan dan ekonomi, sedangkan sosial masih perlu perbaikan akses layanan dasar,
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
Kebijakan sektor perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mencakup strategi peningkatan kualitas permukiman dan rumah layak huni, serta pemerataan penyediaan infrastruktur permukiman untuk mendukung perekonomian dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat."
Government strategies to achieve the 2030 FOLU mitigation target and post-COP...CIFOR-ICRAF
Presented by Nur Hygiawati Rahayu (Director of Forestry and Water Resource Conservation, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, Government of Indonesia) at Science and Policy Dialogue I on 16 Dec 2021
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2020-2024 dengan fokus pada penguatan belanja berkualitas untuk peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur, pelebaran ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan pengendalian defisit serta rasio utang, serta kerangka makroekonomi dan arah kebijakan makro fiskal untuk tahun 2020 dengan mempertimbangkan berbagai ris
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan III 2022 sebesar 4,63% yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertanian serta ekspor."
Dokumen ini memberikan ringkasan singkat tentang perkembangan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia berdasarkan laporan terakhir pada tahun 2020. Indonesia menempati peringkat 101 secara global dengan indeks pencapaian 65,3 dan belum ada satu Tujuan SDG pun yang tercapai, meskipun 10 dari 17 Tujuan mengalami peningkatan. Dampak pandemi Covid-19 akan terlihat lebih jelas d
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas sasaran ekonomi makro dan target pembangunan Indonesia untuk tahun 2020, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6%, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,5%, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia."
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di provinsi Riau. Riau masuk enam besar kontributor PDRB di Indonesia namun pertumbuhannya melambat. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Riau relatif rendah dibandingkan rata-rata Sumatera dan nasional. Kemiskinan, khususnya di pedesaan, mengalami penurunan selama 2010-2022 meskipun meningkat sedikit pada 2021.
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptxDidinPathudin1
Dokumen tersebut membahas evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia tahun 2021. Ringkasannya adalah: (1) lebih dari setengah indikator TPB/SDGs telah tercapai dan membaik, meskipun beberapa masih perlu perhatian khusus, (2) capaian terbaik di bidang lingkungan dan ekonomi, sedangkan sosial masih perlu perbaikan akses layanan dasar,
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
Kebijakan sektor perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mencakup strategi peningkatan kualitas permukiman dan rumah layak huni, serta pemerataan penyediaan infrastruktur permukiman untuk mendukung perekonomian dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat."
Government strategies to achieve the 2030 FOLU mitigation target and post-COP...CIFOR-ICRAF
Presented by Nur Hygiawati Rahayu (Director of Forestry and Water Resource Conservation, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, Government of Indonesia) at Science and Policy Dialogue I on 16 Dec 2021
2. Latar Belakang:
MELAWAN GROVITY:
meski Pertumbuhan ekonomi
(economic growth) TINGGI tetapi
Angka kemiskinan (poverty) GRESIK
juga TINGGI.
LEMAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN INKLUSIF:
Struktur ekonomi Industri
mengorbankan sektor kerakyatan
(Tenaga kerja, pertanian,
perikanan, dan Koperasi/UMKM).
GRESIK 2021-2026
PEMBANGUNAN INKLUSIF:
Memastikan tidak ada masyarakat
yang terpinggirkan oleh proses
pembangunan (SDGS: No one
left Behind!).
3. Existed Belanja Sektor Kerakyatan “strategis”
NO INSTANSI Total Belanja %
BELANJA DAERAH 2021 3.433.486.214.072
1 PERTANIAN 36.788.541.370 1%
2 KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.827.035.287 0,4%
3 TENAGA KERJA 7.826.165.352 0,2%
4 SOSIAL 16.384.632.605 0,5%
5 KESRA (SETDA) 27.862.465.306 0,8%
6 PEMUDA DAN OLAHRAGA 17.786.439.997 0,5%
Jumlah 119.475.279.917 3,5%
AGREGAT 6 KORIDOR ANGGARAN UNTUK WONG CILIK GRESIK
MASIH MINIMALIS, DI ANGKA 3,5% belanja daerah.
4. Kebijakan Afirmasi Anggaran Publik
3 KORIDOR STRATEGI INKLUSI
EKONOMI KERAKYATAN
• Asuransi usaha, akses
permodalan, tata niaga,
infrastruktur produksi
pertanian, peternakan dan
perikanan.
JAMINAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN
• Kelompok difabel, Yatim, Khufad;
• Anak buruh tani dan buruh nelayan,
• Guru ngaji TPQ
• Guru Non ASN
ANGKATAN KERJA BERDAYA SAING
• BLK Kolaboratif: Pemda, Swasta, Pesantren
• Community College / Politeknik
• Beasiswa kompetitif “inovator muda”
MINIMAL
10% TOTAL
BELANJA
DAERAH