Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui sila-sila Pancasila dan Bab XA UUD 1945. Bab XA UUD 1945 mengatur berbagai hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, berkeluarga, berpendapat, dan lainnya.

1. KELOMPOK 7

2. ANGGOTA
1. Aisyah Sabina
2. Ismah Arifah
3. Latifah Qadri
4. M. Nabeel Arkana S
5. M. Zaki Mustafid
6. Muhammad Ikhwan Al Harits
7. Sinta Wahyuni
2

3. HAK ASASI MANUSIA DALAM
PANCASILA DAN UUD 1945
3

4. 1.
Pengertian & prinsip ham
4

5. PengertianHakAsasiManusia
Menurut HukumNasional
Secara normatif,definisi HAM di
Indonesia dapat ditemukan dalam
Pasal 1 angka 1 UU HAM yang
berbunyi:
Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum,
Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto
Pengertian hak asasi manusia adalah
hak mendasar (fundamental) yang
diakui secara universal sebagai hak
yang melekat pada manusia karena
hakikat dan kodratnya sebagai
manusia. HAM disebut universal
karena hak ini dinyatakan sebagai
bagian dari kemanusiaan setiap
sosok manusia, apapun warna kulit,
jenis kelamin, usia, latar belakang
budaya, agama, atau kepercayaan.
Sedangkan sifat inheren karena hak
ini dimiliki setiap manusia karena
keberadaannya sebagai manusia,
bukan pemberian dari kekuasaan
manapun. Karena melekat, maka
HAM tidak bisa dirampas.
5

6. PrinsipHak AsasiManusia
Universalitas
Hak asasi manusia
harus diberikan
kepada semua
orang, tanpa kecuali.
Argumentasi yang
mendasari prinsip
universalitas hak
asasi manusia
karena setiap orang
berhak menikmati
hak asasinya
semata-mata hanya
ia karena manusia.
Tidak terpisahkan
Hak asasi manusia
tidak terpisahkan
dan saling
tergantung, yang
berarti bahwa untuk
menjamin hak-hak
sipil dan politik,
pemerintah juga
harus memastikan
hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya
dan sebaliknya.
Partisipasi
Setiap orang
memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam
proses pengambilan
keputusan mengenai
perlindungan hak-
hak mereka.
6

7. Akuntabilitas
Pemerintah harus
membuat
mekanisme
akuntabilitas terkait
dengan upaya
penegakan hak asasi
manusia.
Transparansi
Keterbukaan
tentang semua
proses informasi
dan pengambilan
keputusan yang
berkaitan dengan
penjamian hak-hak
warga negara.
Non-Diskriminasi
Hak asasi manusia
harus dijamin tanpa
diskriminasi atas
dasar pertimbangan
apapun.
7
PrinsipHak AsasiManusia

8. 2.
Hubungan antara negara
hukum dengan ham
8

9. Salah satu hubungan Negara Hukum dan Hak asasi Manusia adalah ciri
dari Negara Hukum itu sendiri yang pada dasarnya sudah saling terkait
dengan Hak Asasi Manusia. Adapun ciri khas dari Negara hukum adalah
sebagai berikut:
1. Pengakuan dan perlindungan atas HAM.
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau
kekuatan yang memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya.
Dengan ciri tersebut, tentu saja Negara memerhatikan warga
negaranya yang mempunyai hak kodrat yang dijamin dan terlindungi
yang didasarkan pada ketentuan hukum dan bukan pada kemeuan atau
keinginan dari seseorang atau golongan tertentu yang mempunyai
kekuasaan. Dengan begitu masyarakat dapat bebas berbuat ataupun
berpendapat tanpa ragu akan adanya kesewenang-wenangan dari
pihak lain karena telah dilindungi Negara dan hukum, selama apa yang
di perbuatnya menaati hukum yang berlaku.
9

10. 3.
Hak asasi manusia dalam
pancasila dan uud 1945
10

11. Hak asasimanusiadalampancasila
1) Sila pertama, menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama,
menjalankan ibadah, dan menghormati perdedaan agama;
2) Sila kedua, memposisikan setiap warga negara pada kedudukan
yang sama dalam hukum;
3) Sila ketiga, memberikan semangat persatuan di antara warga
negara dan menempatkan kepentingaan bangsa dan negara di
atas kepentingan pribadi atau golongan;
4) Sila keempat, mengajarkan untuk menghargai hak setiap
warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan
tanpa adanya tekanan ataupun paksaan;
5) Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi
pemanfaatannya oleh negara.
11

12. Hak asasimanusiadalamuud1945
Sesuai dengan BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoneisa Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan
bahwa yang termasuk kepada hak asasi manusia adalah sebagai
berikut:
1. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah.
3. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12

13. 4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
kesejahteraan umat manusia.
5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya.
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.
13
Hak asasimanusiadalamuud1945

14. 8. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.
9. Hak atas status kewarganegaraan.
10. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilh pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.
11. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
12. Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
Kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
14
Hak asasimanusiadalamuud1945

15. 4.
faktor-faktor
pelanggaran ham
15

16. Faktorinternal
✖ Tidak Punya Kesadaran HAM
✖ Intoleransi Terhadap Perbedaan
✖ Keinginan Balas Dendam
✖ Tak Punya Rasa Empati
✖ Kondisi Psikologis
✖ Kondisi Keuangan
16

17. FaktorEksternal
✖ Penyalahgunaan Kekuasaan
✖ Struktur politik dan sosial
✖ Sistem Hukum Lemah
✖ Kesenjangan Ekonomi
✖ Penyalahgunaan Teknologi
✖ Tak Ada Sosialisasi tentang HAM
17

18. 5.
jenis-jenis pelanggaran ham
18

19. PelanggaranHAM Ringan
Pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang
tidak mengancam keselamatan jiwa, tetapi harus tetap dilindungi
karena sangat berbahaya bagi individu. Macam pelanggaran HAM
ringan, dapat dilihat sebagai berikut:
✖ Melakukan penganiayaan
✖ Melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik
seseorang
✖ Menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya
dengan berbagai cara
✖ Melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan
19

20. PelanggaranHAM Berat
Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang
mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan,
perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Macam
pelanggaran HAM berat, dapat dilihat sebagai berikut:
✖ Kejahatan Genosida (Genocide)
Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau
besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa
atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk
memusnahkan hingga punah bangsa tersebut.
✖ Kejahatan Kemanusiaan
Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM
pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis
yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang
meliputi aksi: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dll.
20

21. 6.
Solusi mengurangi dampak
pelanggaran ham
21

22. secarapreventif
✖ Memberdayakan mekanisme perlindunagan hak asasi
manusia dan membentuk badan-badan khusus untuk
mengurusi masalah Hak Asasi Manusia.
✖ Memberikan sosialisasi mengenai HAM kepada semua
kelompok dan tingkatan dalam masyarakat.
✖ Mencabut dan merevisi semua undang-undang dan peraturan
yang bertentangan dengan HAM.
✖ Membentuk lembaga yang membantu korban pelanggaran
hak asasi manusia dalam mengurus kopensasi dan
rehabilitasi.
✖ Mengembangkan penyelenggaraan yang menjujung tinggi
nilai–nilai Hak Asasi Manusia.
22

23. secararepresif
✖ Segera membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia
kepengadilan tanpa membedakan status dan menjunjung asas
praduga tak bersalah.
✖ Mengembanhkan program perlindungan tehadap saksi dan
korban pelanggaran hak asasi manusia sehingga proses
penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan secara efektif.
✖ Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses
pengadilan di Pengadilan HAM.
✖ Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli oleh Komnas HAM.
✖ Investigasi terhadap peristiwa yang diduga merupakan
pelanggaran HAM.
23

24. Thanks!
Any questions?
24