SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
MATERI 6:
STRATEGI PEMBERDAYAAN
TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 5, Kompleks Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
email pmp.dikdasmen@kemdikbud.go.id
website pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id
PEMBENTUKAN TPMPD
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DALAM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU
dan pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Sekolah (TPMPS)
PENDIDIKAN
DASAR
KEMDIKBUD
LPMP
PENDIDIKAN
MENENGAH
PEMERINTAH
DAERAH
TPMPD
KABUAPATEN/KOTA
PROPINSI
dibantu
dibantu
dibantu
TPMPD
SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
INTERNAL
TPMPS
TPMPS
TPMPS
TPMPS
• Penjaminan Mutu
Eksternal: BAN S/M
• Kementerian dibantu
oleh LPMP dalam
menerapkan SPME-
Dikdasmen.
• Pemerintah Daerah
dibantu TPMPD
dalam menerapkan
SPME-Dikdasmen
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Satuan Pendidikan
dibantu TPMPS
dalam menerapkan
SPMI-Dikdasmen.
SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
EKSTERNAL
terdiri atas:
• Kepsek
• PTK
• Komite
terdiri atas:
• Dinas Pendidikan
• Pengawas
• Dewan Pendidikan
3
TUGAS DAN FUNGSI TPMPD
Evaluasi Mutu
Pendidikan Wilayah
Penyusunan
Rekomendasi
Strategis Peningkatan
Mutu
Fasilitasi SPMI di
Satuan Pendidikan
Pengembangan
Inovasi Peningkatan
Mutu Pendidikan
Monitoring dan
Evaluasi
Implementasi SPMi
Pengembangan
Kemitraan
implementasi SPMI
 melakukan pembinaan,
pembimbingan, pendampingan, dan
supervisi terhadap satuan pendidikan
dalam pengembangan SPMI-
Dikdasmen.
 memetakan mutu pendidikan dan
pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di
satuan pendidikan pada pendidikan
dasar dan menengah berdasarkan
data dan informasi dalam sistem
informasi mutu pendidikan
 menyusun laporan rekomendasi
strategi peningkatan mutu pendidikan
di tingkat wilayah kepada pimpinan
wilayah masing-masing.
KELOMPOK KERJA
PEMETAAN
KELOMPOK KERJA
FASILITASI
TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DAERAH (TPMPD)
• Tim Ahli sebagai pemberi pertimbangan kepada Dinas Pendidikan
bersifat adhoc
• Dibentuk bedasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota dengan masa bakti anggota 4 tahun
• Tim ini berkedudukan di ibukota provinsi/kabupaten/kota
• Seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk operasional tim
difasilitasi oleh pemerintah daerah.
• Pemerintah pusat bertanggungjawab dalam mempersiapkan dan
mendampingi sumber daya manusia TPMPD dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
• Direkomendasikan TPMPD menjadi salah satu unit teknis dinas
pendidikan
BAGAN ORGANISASI TPMPD
KETUA
SEKRETARIAT
POKJA FASILITASI
Unsur minimal:
• Bidang/ Subdinas/Cabang Dinas
• Pengawas Sekolah (Korwas dan Fasda)
dapat ditambahkan dengan:
• Organisasi Pemerintah Daerah lainnya
• Kepala Sekolah/Guru (Instruktur
Nasional/Provinsi/Kab/Kota)
• Perguruan Tinggi
• Berbagai Tim Adhoc
Pengembangan/Peningkatan Mutu Pendidikan
antara lain TPK, Adiwiyata, TPUKS, dll
• DU/DI
Unsur minimal:
• Bidang/ Subdinas/Cabang Dinas
• Pengawas Sekolah (Korwas dan Fasda)
• Dewan Pendidikan
dapat ditambahkan dengan:
• Bappeda
• Perguruan Tinggi
• BPS
• DU/DI
POKJA PEMETAAN MUTU
DU/DI Perguruan
Tinggi
LSM KKG/MGMP
KKS/MKKS
KKPS/MKPS
ORMAS
LEMBAGA DONOR
Masyarakat
Lainnya
Pemangku kepentingan
KEDUDUKAN TPMPD KABUPATEN/KOTA
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
SEKRETARIS DINAS
KEPALA BIDANG
KEMDIKBUD
LPMP
BUPATI/WALIKOTA
JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS
KETUA TPMPD
POKJA PEMETAAN POKJA FASILITASI
SEKRETARIAT
PROSEDUR PEMBENTUKAN
KEANGGOTAAN MINIMALIS
(Sesuai Permendikbud 28/2016)
KEANGGOTAAN DIPERLUAS
(Sesuai Permendikbud +
Kebutuhan dan kondisi daerah)
Alternatif 1
SK KEPALA DINAS
Alternatif 2
SK KEPALA DAERAH
KEANGGOTAAN MINIMALIS
(Sesuai Permendikbud 28/2016)
KEANGGOTAAN DIPERLUAS
(Sesuai Permendikbud +
Kebutuhan dan kondisi daerah)
RAPAT KOORDINASI
KOMITMEN
KONSULTASI
PEMBENTUKAN
INDIKATOR KINERJA TPMPD
NO RENCANA AKSI OUTPUT (KRITERIA KEBERHASILAN) OUTCOME/IMPACT
1 PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN 100% satuan pendidikan terpetakan mutunya Outcome:
1. Meningkatnya mutu
pendidikan di satuan
pendidikan
2. Terimbasnya mutu
pendidikan dari ke
sekolah lain.
3. Meningkatnya komitmen
daerah dalam PMP
Impact:
1. Terbentuknya budaya
mutu pendidikan pada
level satuan pendidikan
dan pemerintah daerah.
2 PENYUSUNAN REKOMENDASI
STRATEGI PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN
Tersusunnya rekomendasi strategi program peningkatan
mutu wilayah
3 FASILITASI IMPLEMENTASI SPMI DI
SATUAN PENDIDIKAN
100% satuan pendidikan mendapat fasilitasi dalam
implementasi SPMI
4 PENGEMBANGAN INOVASI
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Terbangunnya model peningkatan mutu pendidikan
yang inovatif
5 PENGEMBANGAN KERJASAMA
DENGAN BERBAGAI PEMANGKU
KEPENTINGAN PENDIDIKAN DI
DAERAH
Terjalinnya kerjasama yang efektif antara pemerintah
daerah dengan semua pemangku kepentingan
pendidikan dalam implementasi PMP di satuan
pendidikan.
6 MONITORING DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI SPMI
Tersedianya data dan informasi tentang berbagai
kegiatan dalam implementasi SPMI
PROSEDUR KERJA TPMPD
A. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN WILAYAH
Monitoring &
Evaluasi
Verifikasi dan
Validasi
Uji Petik Database Sistem
Informasi Penjaminan
Mutu
Instrumen
Koordinasi
Pengumpulan
Data
Sosialisasi
Pengumpulan Data
Pengumpulan
Data di Sekolah
Penyusunan Laporan
Evaluasi Mutu
Pendidikan
Analisis Data
Mutu Wilayah
Penyusunan Peta
Mutu Pendidikan
Wilayah
Sumber Data Lain
B. PENYUSUNAN REKOMENDASI STRATEGI PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN WILAYAH
Laporan Pemetaan
Mutu Pendidikan
Rekomendasi
Strategi
Peningkatan Mutu
Pendidikan
Visioning
(komitmen)
Analisis
Lingkungan
Penyusunan
Rancangan
Rekomendasi
Diseminasi
Analisis Masalah
dan Akar
Masalah
RENSTRA
DINAS
PENDIDIKAN &
RPJMD
MASUKAN DARI PIHAK
EKSTERNAL
• Dunia Usaha
• Komunitas
• Peguruan Tinggi
• Stakeholder lainnya
RPJMN/
RENSTRA
KEMDIKBUD
VISI
KEPALA
DAERAH
POTENSI
WILAYAH
ALUR PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN WILAYAH
Target Nasional
Renstra
SKPD
Masalah
SNP
Usulan
Program
• Daftar Program
• Urutan Prioritas
Ketersediaan
program dan/atau
anggaran
Kegiatan
Strategi
• Pengembangan
Kemitraan
• Optimalisasi
Kegiatan
Program
Riil
Peta
Mutu
Wilayah
RKA
SKPD
Target
Pembangunan
Bidang
Pendidikan
C. FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN WILAYAH
Inovasi
Peningkatan Mutu
Pendidikan
Sosialisasi
Rancangan
Implementasi
Pengimbasan
Pedoman SPMI
Pelatihan
Pengawas
Sekolah
Pelatihan SPMI
untuk Sekolah
Implementasi
SPMI di Sekolah
Pelatihan
Fasilitator
Koordinasi
Pendampingan
Pendampingan
Implementasi Pengimbasan
Implementasi di
Sekolah Lain
Inovasi Kemitraan
Peningkatan Mutu
Pendidikan
1
2
3
Membantu Dinas Pendidikan
• Melaksanakan fasilitasi SPMI di sekolah
• Mengembangkan inovasi peningkatan mutu pendidikan
• Melaksanakan pengembangan kemitraan implementasi PMP
D. PENGEMBANGAN INOVASI PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN TINGKAT WILAYAH
Rekomendasi
Strategi
Peningkatan Mutu
Pendidikan
Analisis Kebutuhan
Inovasi Pencapaian
SNP di Satuan
Pendidikan
Pengembangan
Program Inovasi
Pengambangan
Rancangan
Pelaksanaan
Pengimbasan
Program Inovasi
Ujicoba Terbatas
Pelaksanaan
Program Inovasi
Ya
Tidak
Diseminasi Inovasi
Sukses?
Rancangan
Implementasi
Pengimbasan
Monitoring &
Evaluasi
MITRA
E. PENGEMBANGAN KEMITRAAN IMPLEMENTASI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Rekomendasi
Strategi
Peningkatan
Mutu
Pendidikan
Analisis
Kebutuhan
Kemitraan
Implementasi
PMP
Identifikasi
Mitra
Potensial
Ya
Sukses
Pengembanga
n Program
Kemitraam
Implementasi
Program
Kemitraan
Diseminasi
Tidak
Tidak
MoU/Kesepak
atan
Monitoring &
Evaluasi
Rancangan
Implementasi
Pengimbasan
Sukses?
KEMITRAAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
Mitra
Potensial
OPD
Terkait
Orang
Tua
Siswa
Tokoh
Masyarakat
Tokoh
Adat
Media
Lembaga
Masyarakat
sekitar
Lembaga
Swadaya
Masyarakat
Dunia Usaha &
Industri
Donor
Kepemudaan
Kebudayaan
Kesehatan
UKM
PKK
TBM
Program
Kemitraan
Sumber
Belajar
Sarana &
Prasarana
Penguatan
Mutu
Pendampingan
Evaluasi
TIK
Kesenian
Kearifan
Lokal
Budaya
Lokal
Pelatihan
Keilmuan
Olah Raga
Narasumber
Kegiatan
Pemeliharaan Pengadaan
Sertifikasi
Kontrol
Puskesmas
KLH
F. MONITORING & EVALUASI PELAKSANAAN SPMI DI
SATUAN PENDIDIKAN
PENGUMPULAN DATA
DAN INFORMASI
TELAAH
DOKUMEN
PENGISIAN
INSTRUMEN OLEH
RESPONDEN
WAWANCARA
ANALISIS
MASALAH
PELAKSANAAN
SPMI
INSTRUMEN
MONITORING &
EVALUASI
PELAKSANAAN
SPMI
LAPORAN &
REKOMENDASI
TINDAK
LANJUT
OBSERVASI
OUTCOME
IMPLEMENTASI SPMI
OUTPUT
PROSES
INPUT
PEDOMAN SPMI
INDIKATOR
KINERJA
PENGUATAN PERAN TPMPD
Jadwal Kegiatan TPMPD 2018
JAN - MAR APR - JUN JUL - SEP OKT - DES
Implementasi TPMPD dalam penerapan SPME dan pendampingan SPMI
Penetapan
Penambahan
TPMPD
Penyegaran
FASNAS
TPMPD
Bimbingan
Teknis
TPMPD
Pendampingan kepada TPMPD (termasuk Dinas)
Evaluasi
Peran &
Kemampuan
TPMPD
Kegiatan Pusat
Kegiatan LPMP
Kegiatan Dinas
STRATEGI PENGUATAN TPMPD
WORKSHOP
PENYIAPAN
FASILTATOR TPMPD
PEMBENTUKAN
TPMPD
FASILTATOR TPMPD
IMPLEMENTASI
FUNGSI TPMPD
PENGUATAN TPMPD
• BIMBINGAN TEKNIS
• PERTEMUAN TERJADWAL
• KONSULTASI
• PENDAMPINGAN
MONITORING
DAN EVALUASI
TPMPD
Bimbingan Teknis TPMPD
TUJUAN:
memberikan keterampilan kepada peserta dalam melaksanakan penerapan sistem penjaminan mutu
pendidikan
INDIKATOR KEBERHASILAN:
• Peserta dapat memahami kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.
• Peserta dapat memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan tahapan penjaminan mutu
pendidikan
• Peserta dapat melakukan analisis terhadap data mutu sesuai kebutuhan wilayahnya.
• Peserta dapat melakukan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan (termasuk peningkatan mutu)
kepada sekolah.
• Peserta dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu
pendidikan di daerah
Bimbingan Teknis TPMPD
• Mekanisme
Waktu 4 hari
Batch 1 region/kelompok
Jumlah Peserta 30 peserta/kelas
Mekanisme 25% paparan + 75% diskusi/praktik
Evaluasi Pra test – Post test
Peralatan Projector, flip chart, laptop, dll
Bimbingan Teknis TPMPD
• Susunan Acara
Hari Sesi Aktivitas Metode
Hari 1 Sesi 1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Paparan, Diskusi
Sesi 2 Prosedur Pelaksanaan PMP oleh Pemerintah Daerah Paparan, Diskusi
Sesi 3 Standar Nasional Pendidikan: Indikator dan Instrumen Paparan dan Diskusi
Hari 2 Sesi 4 Praktek Studi Kasus:
Pelaksanaan PMP pada Sekolah
Diskusi, Praktek
Hari 3 Sesi 5 Praktek Studi Kasus:
Pelaksanaan PMP pada Daerah
Diskusi, Praktek
Hari 4 Sesi 6 Monitoring dan Evaluasi Diskusi, Praktek
Sesi 7 Rencana Tindak Lanjut (Operasionalisasi TPMPD) Diskusi, Praktek
Sesi 8 Evaluasi proses pelatihan Diskusi, Praktek

More Related Content

Similar to Tim Ahli Pusat- Tim Ahli LPMP- Tim Ahli Dinas• Materi- Kebijakan SPME- Tahapan SPME- Analisis Data Mutu- Fasilitasi SPMI- Monitoring dan Evaluasi• Metode- Ceramah- Diskusi- Sharing- Simulasi- Latihan• Evaluasi- Tes- Observasi- Kuesioner• Sertifikat• Tindak Lanjut- Pendampingan- Monitoring

Panduan PKL Sebagai Mata Pelajaran.pdf
Panduan PKL Sebagai Mata Pelajaran.pdfPanduan PKL Sebagai Mata Pelajaran.pdf
Panduan PKL Sebagai Mata Pelajaran.pdfachmat4
 
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptxPKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptxYennySufanti2
 
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptxPKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptxPepengAbineSyaza
 
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar) (1).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar) (1).pptxPKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar) (1).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar) (1).pptxIdrisS18
 
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan DasarKebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan DasarNASuprawoto Sunardjo
 
PAPARAN PROGRAM POKJA 5.pptx
PAPARAN PROGRAM POKJA 5.pptxPAPARAN PROGRAM POKJA 5.pptx
PAPARAN PROGRAM POKJA 5.pptxDivacell1305
 
ActionPlan DUal Track Kaltim - 2023.pptx
ActionPlan DUal Track Kaltim - 2023.pptxActionPlan DUal Track Kaltim - 2023.pptx
ActionPlan DUal Track Kaltim - 2023.pptxFajar Baskoro
 
Bimtek SPMI Sekolah Binaan.pptx
Bimtek SPMI Sekolah Binaan.pptxBimtek SPMI Sekolah Binaan.pptx
Bimtek SPMI Sekolah Binaan.pptxDian Putra
 
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxEkoPurnomo80
 
LAMP 10. SK TIM PENGEMBANG KURIKULUM.pdf
LAMP 10. SK TIM PENGEMBANG KURIKULUM.pdfLAMP 10. SK TIM PENGEMBANG KURIKULUM.pdf
LAMP 10. SK TIM PENGEMBANG KURIKULUM.pdfOom Surahman
 
SLAID TAKLIMAT GOTONG ROYONG DAN PENARAFAN TANDAS.pptx
SLAID TAKLIMAT GOTONG ROYONG DAN PENARAFAN TANDAS.pptxSLAID TAKLIMAT GOTONG ROYONG DAN PENARAFAN TANDAS.pptx
SLAID TAKLIMAT GOTONG ROYONG DAN PENARAFAN TANDAS.pptxMEORZULKERNAENBZABID
 
Kebijakan pusat kurikulum2
Kebijakan pusat kurikulum2Kebijakan pusat kurikulum2
Kebijakan pusat kurikulum2plutoedukasi
 
1. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 2019
1. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 20191. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 2019
1. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 2019Nurul Huda
 
Program supervisi mutu dan spmi
Program supervisi mutu dan spmiProgram supervisi mutu dan spmi
Program supervisi mutu dan spmiSahar Cha
 
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltimRangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltimtop12
 
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_final
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_finalPedoman pelaksanaan osn-guru_2015_final
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_finalTopik Budiantoro
 

Similar to Tim Ahli Pusat- Tim Ahli LPMP- Tim Ahli Dinas• Materi- Kebijakan SPME- Tahapan SPME- Analisis Data Mutu- Fasilitasi SPMI- Monitoring dan Evaluasi• Metode- Ceramah- Diskusi- Sharing- Simulasi- Latihan• Evaluasi- Tes- Observasi- Kuesioner• Sertifikat• Tindak Lanjut- Pendampingan- Monitoring (20)

Bahan evaluasi supervisi 2017
Bahan evaluasi supervisi 2017Bahan evaluasi supervisi 2017
Bahan evaluasi supervisi 2017
 
Panduan PKL Sebagai Mata Pelajaran.pdf
Panduan PKL Sebagai Mata Pelajaran.pdfPanduan PKL Sebagai Mata Pelajaran.pdf
Panduan PKL Sebagai Mata Pelajaran.pdf
 
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptxPKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptx
 
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptxPKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar).pptx
 
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar) (1).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar) (1).pptxPKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar) (1).pptx
PKL Sebagai Mata Pelajaran dalam IKM (Webinar) (1).pptx
 
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan DasarKebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
 
Laporan sekolah model
Laporan sekolah model Laporan sekolah model
Laporan sekolah model
 
Bahan spmi
Bahan spmiBahan spmi
Bahan spmi
 
PAPARAN PROGRAM POKJA 5.pptx
PAPARAN PROGRAM POKJA 5.pptxPAPARAN PROGRAM POKJA 5.pptx
PAPARAN PROGRAM POKJA 5.pptx
 
ActionPlan DUal Track Kaltim - 2023.pptx
ActionPlan DUal Track Kaltim - 2023.pptxActionPlan DUal Track Kaltim - 2023.pptx
ActionPlan DUal Track Kaltim - 2023.pptx
 
Bimtek SPMI Sekolah Binaan.pptx
Bimtek SPMI Sekolah Binaan.pptxBimtek SPMI Sekolah Binaan.pptx
Bimtek SPMI Sekolah Binaan.pptx
 
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
 
LAMP 10. SK TIM PENGEMBANG KURIKULUM.pdf
LAMP 10. SK TIM PENGEMBANG KURIKULUM.pdfLAMP 10. SK TIM PENGEMBANG KURIKULUM.pdf
LAMP 10. SK TIM PENGEMBANG KURIKULUM.pdf
 
SLAID TAKLIMAT GOTONG ROYONG DAN PENARAFAN TANDAS.pptx
SLAID TAKLIMAT GOTONG ROYONG DAN PENARAFAN TANDAS.pptxSLAID TAKLIMAT GOTONG ROYONG DAN PENARAFAN TANDAS.pptx
SLAID TAKLIMAT GOTONG ROYONG DAN PENARAFAN TANDAS.pptx
 
Kebijakan pusat kurikulum2
Kebijakan pusat kurikulum2Kebijakan pusat kurikulum2
Kebijakan pusat kurikulum2
 
1. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 2019
1. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 20191. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 2019
1. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 2019
 
Program supervisi mutu dan spmi
Program supervisi mutu dan spmiProgram supervisi mutu dan spmi
Program supervisi mutu dan spmi
 
Bahan Narsum_PMP.ppt
Bahan Narsum_PMP.pptBahan Narsum_PMP.ppt
Bahan Narsum_PMP.ppt
 
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltimRangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
 
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_final
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_finalPedoman pelaksanaan osn-guru_2015_final
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_final
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (8)

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

Tim Ahli Pusat- Tim Ahli LPMP- Tim Ahli Dinas• Materi- Kebijakan SPME- Tahapan SPME- Analisis Data Mutu- Fasilitasi SPMI- Monitoring dan Evaluasi• Metode- Ceramah- Diskusi- Sharing- Simulasi- Latihan• Evaluasi- Tes- Observasi- Kuesioner• Sertifikat• Tindak Lanjut- Pendampingan- Monitoring

  • 1. MATERI 6: STRATEGI PEMBERDAYAAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 5, Kompleks Kemendikbud Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta email pmp.dikdasmen@kemdikbud.go.id website pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id
  • 3. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DALAM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU dan pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Sekolah (TPMPS) PENDIDIKAN DASAR KEMDIKBUD LPMP PENDIDIKAN MENENGAH PEMERINTAH DAERAH TPMPD KABUAPATEN/KOTA PROPINSI dibantu dibantu dibantu TPMPD SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TPMPS TPMPS TPMPS TPMPS • Penjaminan Mutu Eksternal: BAN S/M • Kementerian dibantu oleh LPMP dalam menerapkan SPME- Dikdasmen. • Pemerintah Daerah dibantu TPMPD dalam menerapkan SPME-Dikdasmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Satuan Pendidikan dibantu TPMPS dalam menerapkan SPMI-Dikdasmen. SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL terdiri atas: • Kepsek • PTK • Komite terdiri atas: • Dinas Pendidikan • Pengawas • Dewan Pendidikan 3
  • 4. TUGAS DAN FUNGSI TPMPD Evaluasi Mutu Pendidikan Wilayah Penyusunan Rekomendasi Strategis Peningkatan Mutu Fasilitasi SPMI di Satuan Pendidikan Pengembangan Inovasi Peningkatan Mutu Pendidikan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMi Pengembangan Kemitraan implementasi SPMI  melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI- Dikdasmen.  memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan  menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat wilayah kepada pimpinan wilayah masing-masing. KELOMPOK KERJA PEMETAAN KELOMPOK KERJA FASILITASI
  • 5. TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH (TPMPD) • Tim Ahli sebagai pemberi pertimbangan kepada Dinas Pendidikan bersifat adhoc • Dibentuk bedasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan masa bakti anggota 4 tahun • Tim ini berkedudukan di ibukota provinsi/kabupaten/kota • Seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk operasional tim difasilitasi oleh pemerintah daerah. • Pemerintah pusat bertanggungjawab dalam mempersiapkan dan mendampingi sumber daya manusia TPMPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. • Direkomendasikan TPMPD menjadi salah satu unit teknis dinas pendidikan
  • 6. BAGAN ORGANISASI TPMPD KETUA SEKRETARIAT POKJA FASILITASI Unsur minimal: • Bidang/ Subdinas/Cabang Dinas • Pengawas Sekolah (Korwas dan Fasda) dapat ditambahkan dengan: • Organisasi Pemerintah Daerah lainnya • Kepala Sekolah/Guru (Instruktur Nasional/Provinsi/Kab/Kota) • Perguruan Tinggi • Berbagai Tim Adhoc Pengembangan/Peningkatan Mutu Pendidikan antara lain TPK, Adiwiyata, TPUKS, dll • DU/DI Unsur minimal: • Bidang/ Subdinas/Cabang Dinas • Pengawas Sekolah (Korwas dan Fasda) • Dewan Pendidikan dapat ditambahkan dengan: • Bappeda • Perguruan Tinggi • BPS • DU/DI POKJA PEMETAAN MUTU DU/DI Perguruan Tinggi LSM KKG/MGMP KKS/MKKS KKPS/MKPS ORMAS LEMBAGA DONOR Masyarakat Lainnya Pemangku kepentingan
  • 7. KEDUDUKAN TPMPD KABUPATEN/KOTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG SEKRETARIS DINAS KEPALA BIDANG KEMDIKBUD LPMP BUPATI/WALIKOTA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETUA TPMPD POKJA PEMETAAN POKJA FASILITASI SEKRETARIAT
  • 8. PROSEDUR PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN MINIMALIS (Sesuai Permendikbud 28/2016) KEANGGOTAAN DIPERLUAS (Sesuai Permendikbud + Kebutuhan dan kondisi daerah) Alternatif 1 SK KEPALA DINAS Alternatif 2 SK KEPALA DAERAH KEANGGOTAAN MINIMALIS (Sesuai Permendikbud 28/2016) KEANGGOTAAN DIPERLUAS (Sesuai Permendikbud + Kebutuhan dan kondisi daerah) RAPAT KOORDINASI KOMITMEN KONSULTASI PEMBENTUKAN
  • 9. INDIKATOR KINERJA TPMPD NO RENCANA AKSI OUTPUT (KRITERIA KEBERHASILAN) OUTCOME/IMPACT 1 PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN 100% satuan pendidikan terpetakan mutunya Outcome: 1. Meningkatnya mutu pendidikan di satuan pendidikan 2. Terimbasnya mutu pendidikan dari ke sekolah lain. 3. Meningkatnya komitmen daerah dalam PMP Impact: 1. Terbentuknya budaya mutu pendidikan pada level satuan pendidikan dan pemerintah daerah. 2 PENYUSUNAN REKOMENDASI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Tersusunnya rekomendasi strategi program peningkatan mutu wilayah 3 FASILITASI IMPLEMENTASI SPMI DI SATUAN PENDIDIKAN 100% satuan pendidikan mendapat fasilitasi dalam implementasi SPMI 4 PENGEMBANGAN INOVASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Terbangunnya model peningkatan mutu pendidikan yang inovatif 5 PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN PENDIDIKAN DI DAERAH Terjalinnya kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah dengan semua pemangku kepentingan pendidikan dalam implementasi PMP di satuan pendidikan. 6 MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SPMI Tersedianya data dan informasi tentang berbagai kegiatan dalam implementasi SPMI
  • 11. A. PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN WILAYAH Monitoring & Evaluasi Verifikasi dan Validasi Uji Petik Database Sistem Informasi Penjaminan Mutu Instrumen Koordinasi Pengumpulan Data Sosialisasi Pengumpulan Data Pengumpulan Data di Sekolah Penyusunan Laporan Evaluasi Mutu Pendidikan Analisis Data Mutu Wilayah Penyusunan Peta Mutu Pendidikan Wilayah Sumber Data Lain
  • 12.
  • 13. B. PENYUSUNAN REKOMENDASI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN WILAYAH Laporan Pemetaan Mutu Pendidikan Rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Visioning (komitmen) Analisis Lingkungan Penyusunan Rancangan Rekomendasi Diseminasi Analisis Masalah dan Akar Masalah RENSTRA DINAS PENDIDIKAN & RPJMD MASUKAN DARI PIHAK EKSTERNAL • Dunia Usaha • Komunitas • Peguruan Tinggi • Stakeholder lainnya RPJMN/ RENSTRA KEMDIKBUD VISI KEPALA DAERAH POTENSI WILAYAH
  • 14. ALUR PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN WILAYAH Target Nasional Renstra SKPD Masalah SNP Usulan Program • Daftar Program • Urutan Prioritas Ketersediaan program dan/atau anggaran Kegiatan Strategi • Pengembangan Kemitraan • Optimalisasi Kegiatan Program Riil Peta Mutu Wilayah RKA SKPD Target Pembangunan Bidang Pendidikan
  • 15. C. FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN WILAYAH Inovasi Peningkatan Mutu Pendidikan Sosialisasi Rancangan Implementasi Pengimbasan Pedoman SPMI Pelatihan Pengawas Sekolah Pelatihan SPMI untuk Sekolah Implementasi SPMI di Sekolah Pelatihan Fasilitator Koordinasi Pendampingan Pendampingan Implementasi Pengimbasan Implementasi di Sekolah Lain Inovasi Kemitraan Peningkatan Mutu Pendidikan 1 2 3 Membantu Dinas Pendidikan • Melaksanakan fasilitasi SPMI di sekolah • Mengembangkan inovasi peningkatan mutu pendidikan • Melaksanakan pengembangan kemitraan implementasi PMP
  • 16. D. PENGEMBANGAN INOVASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGKAT WILAYAH Rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Analisis Kebutuhan Inovasi Pencapaian SNP di Satuan Pendidikan Pengembangan Program Inovasi Pengambangan Rancangan Pelaksanaan Pengimbasan Program Inovasi Ujicoba Terbatas Pelaksanaan Program Inovasi Ya Tidak Diseminasi Inovasi Sukses? Rancangan Implementasi Pengimbasan Monitoring & Evaluasi MITRA
  • 17. E. PENGEMBANGAN KEMITRAAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Analisis Kebutuhan Kemitraan Implementasi PMP Identifikasi Mitra Potensial Ya Sukses Pengembanga n Program Kemitraam Implementasi Program Kemitraan Diseminasi Tidak Tidak MoU/Kesepak atan Monitoring & Evaluasi Rancangan Implementasi Pengimbasan Sukses?
  • 18. KEMITRAAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Mitra Potensial OPD Terkait Orang Tua Siswa Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Media Lembaga Masyarakat sekitar Lembaga Swadaya Masyarakat Dunia Usaha & Industri Donor Kepemudaan Kebudayaan Kesehatan UKM PKK TBM Program Kemitraan Sumber Belajar Sarana & Prasarana Penguatan Mutu Pendampingan Evaluasi TIK Kesenian Kearifan Lokal Budaya Lokal Pelatihan Keilmuan Olah Raga Narasumber Kegiatan Pemeliharaan Pengadaan Sertifikasi Kontrol Puskesmas KLH
  • 19. F. MONITORING & EVALUASI PELAKSANAAN SPMI DI SATUAN PENDIDIKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI TELAAH DOKUMEN PENGISIAN INSTRUMEN OLEH RESPONDEN WAWANCARA ANALISIS MASALAH PELAKSANAAN SPMI INSTRUMEN MONITORING & EVALUASI PELAKSANAAN SPMI LAPORAN & REKOMENDASI TINDAK LANJUT OBSERVASI OUTCOME IMPLEMENTASI SPMI OUTPUT PROSES INPUT PEDOMAN SPMI INDIKATOR KINERJA
  • 21. Jadwal Kegiatan TPMPD 2018 JAN - MAR APR - JUN JUL - SEP OKT - DES Implementasi TPMPD dalam penerapan SPME dan pendampingan SPMI Penetapan Penambahan TPMPD Penyegaran FASNAS TPMPD Bimbingan Teknis TPMPD Pendampingan kepada TPMPD (termasuk Dinas) Evaluasi Peran & Kemampuan TPMPD Kegiatan Pusat Kegiatan LPMP Kegiatan Dinas
  • 22. STRATEGI PENGUATAN TPMPD WORKSHOP PENYIAPAN FASILTATOR TPMPD PEMBENTUKAN TPMPD FASILTATOR TPMPD IMPLEMENTASI FUNGSI TPMPD PENGUATAN TPMPD • BIMBINGAN TEKNIS • PERTEMUAN TERJADWAL • KONSULTASI • PENDAMPINGAN MONITORING DAN EVALUASI TPMPD
  • 23. Bimbingan Teknis TPMPD TUJUAN: memberikan keterampilan kepada peserta dalam melaksanakan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan INDIKATOR KEBERHASILAN: • Peserta dapat memahami kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. • Peserta dapat memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan tahapan penjaminan mutu pendidikan • Peserta dapat melakukan analisis terhadap data mutu sesuai kebutuhan wilayahnya. • Peserta dapat melakukan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan (termasuk peningkatan mutu) kepada sekolah. • Peserta dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di daerah
  • 24. Bimbingan Teknis TPMPD • Mekanisme Waktu 4 hari Batch 1 region/kelompok Jumlah Peserta 30 peserta/kelas Mekanisme 25% paparan + 75% diskusi/praktik Evaluasi Pra test – Post test Peralatan Projector, flip chart, laptop, dll
  • 25. Bimbingan Teknis TPMPD • Susunan Acara Hari Sesi Aktivitas Metode Hari 1 Sesi 1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Paparan, Diskusi Sesi 2 Prosedur Pelaksanaan PMP oleh Pemerintah Daerah Paparan, Diskusi Sesi 3 Standar Nasional Pendidikan: Indikator dan Instrumen Paparan dan Diskusi Hari 2 Sesi 4 Praktek Studi Kasus: Pelaksanaan PMP pada Sekolah Diskusi, Praktek Hari 3 Sesi 5 Praktek Studi Kasus: Pelaksanaan PMP pada Daerah Diskusi, Praktek Hari 4 Sesi 6 Monitoring dan Evaluasi Diskusi, Praktek Sesi 7 Rencana Tindak Lanjut (Operasionalisasi TPMPD) Diskusi, Praktek Sesi 8 Evaluasi proses pelatihan Diskusi, Praktek