Pengaruh Perencanaan Perpajakan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

1. Pengaruh Perencanaan Perpajakan Dan Beban Pajak
Tangguhan Terhadap Manajemen Laba
(Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Pada Periode Tahun 2017 – 2022)
Disusun oleh :
Laila Azzahra
0120103017
Kelas B Reguler B1
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIDYATAMA
2023

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Manajemen adalah sebagai pihak internal perusahaan memiliki kepentingan
melakukan Upaya untuk meningkatkan kualitas laba. Yuliza (2021)
mengungkapkan bahwa laba yang berkualitas adalah laba yang dapat
mencerminkan kelanjutan laba di masa depan, yang ditentukan oleh komponen
akrual dan kas dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang
sesungguhnya. Semakin berkualitas laba perusahaan, maka investor semakin
tertarik untuk menjadi salah satu pemilik saham perusahaan tersebut. Manajemen
laba adalah sebuah tindakan manajer untuk memaksimumkan atau meminimumkan
laba yang dilaporkan dalam penyusunan laporan keuangan dari unit yang menjadi
tanggung jawabnya dan tidak memiliki hubungan terhadap perubahan profitabilitas
perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut National Association of
Certified Fraud Examiner dalam Chaerunesia (2018) mengartikan manajemen laba
sebagai kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan
mengenai fakta material dan data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua
informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan
menyebabkan orang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau
keputusannya. Manajemen laba adalah sebagai upaya manajer perusahaan untuk
mempengaruhi informasi laba dalam laporan keuangan perusahaan (Devanka,
2022).
Informasi yang diberikan manajemen belum dapat dijamin bahwa laporan
keuangan yang disajikan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.
Salah satu penyebab terjadinya manajemen laba yaitu adanya ketidakseimbangan
penguasaan informasi yang dapat memicu timbulnya suatu kondisi yang disebut
sebagai asimetri informasi. Manajemen laba merupakan suatu upaya manajer
perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasiinformasi dalam
laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin
mengetahui kinerja perusahaan.

3. Praktik manajemen laba dalam perusahaan merupakan hal yang logis karena
fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan.
Mulford dalam Ambarita (2023) menyatakan bahwa untuk dapat menilai baik
buruknya manajemen laba tergantung pada sifat langkah-langkah manajemen laba
yang dilakukan dan tujuan dari manajemen laba tersebut. Langkah-langkah
manajemen laba bisa berada dalam rentang mulai dari yang paling hati-hati dengan
menggunakan fleksibilitas dalam batasan SAK, menggunakan fleksibilitas yang
hampir diluar batasan SAK, sampai pada melanggar SAK dengan membuat laporan
keuangan bermuatan kecurangan. Ada berbagai pandangan mengenai manajemen
laba itu sendiri. Biasanya akademisi berpendapat bahwa manajemen laba itu tidak
buruk dengan mengasumsikan bahwa laporan keuangan telah mengungkapkan
seluruh manajemen laba yang dilakukan, atau dengan kata lain manajemen laba
yang baik adalah yang masih dalam batasan aturan SAK dan diungkapkan secara
penuh mengenai dampaknya terhadap kinerja keuangan tahun berjalan dan yang
akan datang. Sedangkan manajemen laba yang buruk adalah menyajikan kinerja
keuangan yang menyesatkan pembacanya dengan tidak mengungkapkan
seluruhnya maupun sebagian mengenai dampaknya terhadap kinerja keuangan dan
biasanya dilakukan secara tersembunyi.
Berikut adalah sebagai contoh kasus yang terkait dengan manajemen laba,
baik terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Contoh kasus manajemen laba
diluar negeri yaitu terjadi pada perusahaan elektronik asal Jepang Toshiba. Seperti
yang dimuat https://www.pcplus.co.id/2015/07/terlibat-penggelembungan-laba-
ceo-toshiba-mundur/ JAKARTA,Pcplus-yang salah harus bertanggung jawab. Di
Jepang, CEO(Chief executive officer) Toshiba dan sejumlah staf senior
mengundurkan diri ketika terungkap bahwa perusahaan tersebut
menggelembungkan labanya selama enam tahun terakhir. Menurut sebuah komite
independen, perusahaan menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8
miliar atau sekitar $1,2 miliar selama 6 tahun. Akibat skandal akuntansi yang
mengguncang perusahaan, saham Toshiba telah turun sekitar 20 persen sejak awal
april ketika isuisu akuntansi ini terungkap. Nilai pasar perusahaan hilang sekitar
¥1.673 triliun ($13,4 miliar) dan para analis memperkirakan saham Toshiba masih

4. akan terus turun. Contoh kasus terkait praktik manajemen laba di dalam negeri di
antaranya adalah kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Bank
Bukopin selama 3 tahun terakhir, sehingga Bank Bukopin harus memperbaiki
laporan keuangan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Bank Bukopin diduga
memanipulasi data kartu kredit selama kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu
kredit yang dimodifikasi sebanyak 100.000 kartu kredit. Hal ini menyebabkan
posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak sewajarnya
(m.detik.com 2018). Kasus Bank Bukopin yang memanipulasi data kartu kredit bisa
lolos dari layer 4 pengawasan dan audit selama bertahun-tahun, baik dari audit
internal Bukopin, maupun dari KAP sebagai auditor independen, BI, dan OJK. Hal
ini disebabkan lemahnya kinerja pihakpihak petinggi Bank Bukopin. Laporan
keuangan Bank Bukopin ditangani oleh auditor Ernst & Young (EY) salah satu big
four kantor akuntan dan konsultan terbesar di dunia. Hal ini membuat reputasi
Kantor Akuntan Publik tersebut menjadi tercoreng (CNBC Indonesia 2018). Bank
Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp
1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi
yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06
triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Mengutip artikel
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230314182204-78-925028/laba-bank-
mandiri-tembus-rp412-t-sepanjang-2022 Berbeda halnya dengan Bank Mandiri,
perusahaan perbankan ini mencetak laba bersih sebesar Rp41,2 triliun sepanjang
tahun 2022, tumbuh 46,9 persen dibandingkan tahun 2021 lalu (year on year/yoy)
(CNN Indonesia, 2023). Direktur utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi
mengatakan pertumbuhan laba ini sejalan dengan kinerja perseroan yang solid
lewat strategis bisnis yang konsisten kepada segmen potensial dan proses
optimalisasi digital. Berkat pertumbuhan ini, rapat umum pemegang saham
Tahunan (RUPST) 2023 Bank Mandiri pun sepakat untuk membagikan dividen
sebesar 60 persen dari laba atau sekitar Rp24,7 triliun kepada pemegang saham.
Dari nilai tersebut,besaran dividen perlembar saham sebesar Rp529,34.
Dari beberapa kasus mengenai manajemen laba diatas dapat disimpulkan,
bahwa manajemen seringkali memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik

5. oleh pihak eksternal dimana perusahaan yang mempunyai laba yang kecil
direkayasa menjadi lebih besar agar terlihat baik oleh pihak eksternal dan
perusahaan yang mempunyai laba besar direkayasa menjadi lebih kecil agar beban
pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi seminimal mungkin, dan
kasus praktik manajemen laba bukanlah hal yang baru di tengah-tengah
perekonomian Indonesia. Berbagai upaya terkait manajemen laba yang dilakukan
memiliki satu tujuan yang sama yaitu agar laporan keuangan perusahaan terlihat
baik dalam kacamata publik terutama para investor. Dengan laporan keuangan yang
baik diharapkan para investor akan tertarik untuk melakukan investasi pada
perusahaan tersebut. Salah satu motivasi perusahaan melakukan praktik manajemen
laba adalah motivasi pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemerintah ingin memungut pajak semaksimal mungkin untuk membiayai
keperluan negara. Sedangkan perusahaan ingin membayar pajak 5 seminimal
mungkin karena bagi perusahaan pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomis
perusahaan. Karena itu perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk
meminimalkan beban pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Menurut Lestari
(2018), perencanaan pajak adalah tahap awal dalam manajemen pajak. Pada tahap
ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat
diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya
penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Oleh
karena itu, perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan
oleh pemerintah selama dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di
Indonesia.
Kemudian pada penelitian ini dimasukkan variabel beban pajak tangguhan,
karena menurut teori yang dikemukakan oleh Philipis dalam Sihite (2018) yaitu
peningkatan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang
pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa
beban pajak tangguhan berguna dalam memprediksi manajemen laba. Beban pajak

6. tangguhan diartikan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara
laba akuntansi dengan laba fiskal (Putra dan Kurnia, 2019). Beda temporer adalah
perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan
penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan
perpajakan (Dharmayanti, 2018). Dengan kata lain, beban pajak tangguhan ini
timbul dari proses koreksi fiskal, di mana terjadi koreksi negatif, yaitu nilai
penghasilan berdasarkan akuntansi lebih tinggi dari nilai penghasilan berdasarkan
pajak, serta nilai biaya berdasarkan akuntansi lebih kecil dari nilai biaya
berdasarkan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
terdapat suatu indikasi manajemen lebih memprioritaskan kenaikan laba akuntansi
dibandingkan kenaikan laba fiskal dan penurunan biaya akuntansi dibandingkan
biaya fiskal (Sihite, 2018). Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba
fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan (Yuliza dan Fitri, 2020). Menurut
PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode
mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan
sisa kompensasi kerugian. Seperti yang diungkapkan Scoot dalam Kristanti (2019)
yaitu salah satu motivasi manajemen laba adalah motivasi perpajakan. Hal tersebut
dilakukan oleh manajemen, mengingat investor melihat kinerja perusahaan dari
besar nilai laba akuntansi bukan dari besar laba fiscal.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan Reza Hangga Dewa Kumala Putra,
Ketut Sunarta, dan Haqi Fadillah (2018), setelah menguji pengaruh Perencanaan
Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan
Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2013-2017, bahwa hasil penelitian secara parisal: perencanaan
pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, kemudian beban pajak
tangguhan juga memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, serta secara simultan:
perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama berpengaruh
terhadap manajemen laba. Selanjutnya menurut Riska Nirwanan Sari, Arief Tri
Hardiyanto, dan Patar Simamora (2018), setelah menguji Pengaruh Beban Pajak
Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

7. 2017, ditemukan bahwa secara parisal: beban pajak tangguhan berpengaruh secara
signifikan terhadap manajemen laba, dan perencanaan pajak tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap manajemen laba, serta secara simultan: beban pajak
tangguhan, dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap keputusan manajemen laba. Sedangkan menurut Fatimatu
Cahya Ningsih (2017), setelah menguji Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban
Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-
2016), ditemukan bahwa secara parisal: beban pajak 7 tangguhan tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap manajemen laba, dan perencanaan pajak berpengaruh
secara signifikan terhadap manajemen laba, serta secara simultan: beban pajak
tangguhan, dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap keputusan manajemen laba.
Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya mengambil data
keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
periode tahun 2017-2022. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
dijelaskan di atas, penulis berharap dapat membantu mengembangkan pemahaman
mengenai judul “Pengaruh Perencanaan Perpajakan Dan Beban Pajak
Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan
Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode Tahun
2017-2022”.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam
penelitian ini adalah: Faktor yang mempengaruhi menajemen laba dengan
perencanaan perpajakan dan beban pajak tangguhan (studi kasus pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode tahun 2017-2022).

8. 1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam
penelitian ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi menajemen laba dengan
perencanaan perpajakan dan beban pajak tangguhan (studi kasus pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode tahun 2017-2022).
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas,
maka masalah penelitian ini selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Seberapa besar Perencanaan Perpajakan pada Perusahaan Perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022?
2. Seberapa besar Beban Pajak Tangguhan perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2022?
3. Seberapa besar Manajemen laba perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2022?
4. Seberapa besar Perencanaan Perpajakan dan Beban pajak tangguhan
terhadap Manajemen laba Secara Parsial dan Simultan di perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022?
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui Perencanaan Perpajakan pada perusahaan Perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2022.
2. Mengetahui Beban Pajak Tangguhan pada perusahaan Perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2022
3. Mengetahui Manajemen laba perusahaan Perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2022
4. Mengetahui Perencanaan Perpajakan dan Beban Pajak Tangguhan
terhadap Manajemen laba secara Parsial dan Simultan di perusahaan
Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-
2022.

9. 1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini yaitu:
a. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan
ilmu tentang akuntansi khususnya akuntansi manajemen dalam
mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi menajemen laba dengan
perencanaan perpajakan dan beban pajak tangguhan (studi kasus pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada
periode tahun 2017-2022).
b. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah
tentang dengan meneliti faktor yang mempengaruhi menajemen laba
dengan perencanaan perpajakan dan beban pajak tangguhan (studi
kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia
pada periode tahun 2017-2022).

10. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka
Pada bagian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan konsep dari masing-
masing pengertian kata yang mendukung penelitian. Meliputi pengertian dari
persepsi, pemustaka, kinerja pustakawan, layanan sirkulasi perpustakaan serta
hubungan keseluruhan melalui kerangka berpikir dengan menggunakan berbagai
sumber literatur. Maksud kerangka penelitian adalah untuk mempermudah dan
memperjelas alur pikir peneliti dalam penelitian ini.
2.1.1 Akuntansi
Menurut Diviana et al., (2020) Akuntansi adalah:
“Suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi,
mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan
dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau
suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang
berkpentingan.”
Menurut Hantono dan Rahmi (2018:2) dalam buku pengantar akuntansi
adalah sebagai berikut:
“Suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapihan, ketelitian, kebersihan)
pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan dengan cara yang
baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-
kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan
hasil-hasil pencatatan tersebut.”

11. Menurut Wild & Kwok dalam Agoes dan Trisnawati (2019:1) “Akuntansi
adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan pihak-pihak yang
berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”
Menurut Hanggara (2019:1), Akuntansi merupakan “Proses identifikasi,
pencatatan dan pelaporan data-data riset atau informasi ekonomi yang bermanfaat
sebagai penilaian dan pengambilan keputusan.”
2.1.1.1 Macam-macam Akuntansi
Dari definisi diatas ada beberapa macam akuntansi, yaitu:
1. Akuntansi Keuangan
Adalah bidak akuntansi yang secara khsuus mempelajari tentang transaksi-
transaksi keuangan seperti hutang (kewajiban), modal (ekuitas) ataupun
perubahan asset perusahaan.
2. Akuntansi Manajemen
Adalah bidang akuntansi yang memberikan data nyata kepada pihak
internak perusahaan (manajamen) sehinngga yang diperlukan kepada pihak
internal perusahaan (manajemen) sehingga diperlukan untuk menentukan
kebijakan perusahaan selanjutnya.
3. Akuntansi Biaya
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menghemat biaya produksi
atau biaya-biaya lain.
4. Akuntansi Pajak
Adalah bidang akuntansi yang berotujuan untuk mengurusi perpajakan.
Dalam hal ini untuk meminimalisir pajak yang harus dibayarkan perusahaan
tanpa menyalahi aturan yang berlaku.
5. Akuntansi Pemeriksaan
Adalah bidang akuntansi yang berupa pemeriksaan atau laporan pencatatan
akuntansi atau laporan yang dilakukan oleh akuntan independent tanpa
adanya tekanan dari pihak manapun. Akuntansi pemeriksaan ini biasa
disebut dengan audit dan orang yang mengaudit di sebut auditor.
6. Akuntansi Anggaran

12. Adalah bidang akuntansi yang mempelajari penyusunan budgeting atau
pengeluaran dari sebuah perusahaan kemudian membandingkannya dengan
pengeluaran yanga actual.
7. Akuntansi Pemerintahan
Adalah bidang akuntansi yang mempelajari tentang penyajian laporan
keuangan yang dilakukan oleh Lembaga pemerintahan baik daerah atau
pusat.
2.1.2Akuntansi Pajak
Menurut Basri (2022) akuntansi pajak adalah:
“Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya
ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi
oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasi kebijakan pemerintah.”
Menurut Agoes dan Trisnawati (2019:10) adalah “Akuntansi perpajakan
adalah bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut
keahlian dalam bidang tertentu.”
Menurut Kowel et al., (2019) menyatakan bahwa:
“Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya
ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi
oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan
pemerintah.”
2.1.2.1 Jenis Pajak
Menurut Siti (2019:7-8) terdapat 3 (tiga) kelompok perpajak, antara lain
sebagai berikut:
1. Menurut Golongan
a. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang
atau pihak lain manapun, pajak tersebut harus ditanggung oleh wajib
pajak yang bersangkutan.
b. Pajak Tidak Langsung, pada akhirnya, pajak dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

13. 2. Menurut Sifat
a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan
pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan
keadaan subjeknya.
b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan
obyeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, ataukejadian
yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa 11
memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan
tempat tinggalnya.
3. Menurut Lembaga Pemungut
a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah umum.
b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik
daerah tingakat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak
kabupaten/kota) dan digunakan untuk mendanai anggaran daerah
masing-masing.
2.1.3 Pajak
Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu,
perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah. Tujuan utama dari pajak adalah
untuk mengumpulkan dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai
berbagai program, proyek, dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, dan lain-lain. Pajak dapat diimpor dari berbagai sumber, termasuk
pendapatan individu atau perusahaan, transaksi komersial, kepemilikan properti,
dan sebagainya (Hasbi, 2017)

14. 2.1.3.1 Fungsi Pajak
Fungsi pajak merujuk pada tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang ingin
dicapai melalui sistem perpajakan. Fungsi-fungsi ini meliputi redistribusi kekayaan,
pengendalian inflasi, alokasi sumber daya, pemberian insentif ekonomi, dan lain-
lain. Dengan merancang sistem pajak yang tepat, pemerintah dapat mencapai
berbagai tujuan ini sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial negara tersebut
(Elmizan, 2022)
2.1.3.2 Jenis Pajak
Jenis pajak mengacu pada klasifikasi pajak berdasarkan karakteristik atau
sifat pajak tersebut. Beberapa jenis pajak umum meliputi: (Wulandari, 2018)
 Pajak Penghasilan: Dikenakan pada pendapatan individu atau perusahaan.
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Dikenakan pada nilai tambah suatu
barang atau jasa dalam setiap tahap produksi atau distribusi.
 Pajak Properti: Dikenakan pada kepemilikan atau nilai properti seperti
tanah dan bangunan.
 Pajak Penjualan: Dikenakan pada penjualan barang atau jasa tertentu.
 Pajak Bea Materai: Dikenakan pada dokumen tertentu seperti kontrak,
surat berharga, atau akta notaris.

15. 2.1.3.3 Tarif Pajak
Menurut Siska (2013) ada bermacam-macam tarif pajak, yaitu:
1. Tarif sebanding atau proporsional Tarif tetap tanpa memperhatikan
jumlah kena pajak, sehingga jumlah pembayaran pajak sebanding
dengan jumlah kena pajak. Misalnya, penyerahan barang kena pajak di
dalam daerah pabean dikenakan PPN 10%.
2. Tarif tetap Tarif yang bernilai tetap (sama dengan) jumlah kena pajak,
sehingga jumlah pembayaran pajak tetap. Misalnya tarif bea materai
untuk cek dan Billy Et Giro pecahan apapun adalah Rp. 3.000.00.
3. Tarif progresif Semakin besar jumlah kena pajak, semakin tinggi rasio
tarif pajak. Seperti dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan
untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
2.1.3.4 Sistem Pemungutan
Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan
untuk menghitung besarnya pajak yang harus wajib pajak ke negara. Menurut
Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu :
1. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang
memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang
3. Withholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan Wajib
Pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak).

16. 2.1.4 Perencanaan Perpajakan
2.1.3.5 Pengertian Perencanaan Perpajakan
Tax Planning atau biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan
langkah yang diambil Wajib Pajak atau badan usaha untuk guna memperkecil
jumlah pajak yang akan dibayarkan. Menurut Rahayu (2017:353) menyatakan
bahwa “perencanaan Pajak adalah wajib pajak dapat melakukan strategi
penghematan pajak melalui perencanaan pajak”.
Menurut Pohan (2017:8) menyatakan bahwa “tax Planning merupakan
rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk
meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar
peraturan perpajakan (in legal way). Dalam arti yang lebih luas meliputi
keseluruhan fungsi manajemen perpajakan”.
2.1.3.6 Tujuan Perenanaan Perpajakan
Menurut Harnanto (2019:3) tujuan perencanaan pajak adalah untuk
minimisasi beban pajak yang terutang dalam tahun berjalan atau tahun berikutnya.
Sedangkan menurut Pohan (2017:21) secara umum tujuan pokok yang ingin
dicapai dari perencanaan pajak yang baik yaitu meminimalisasi beban pajak yang
terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan
pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus dan memenuhi
perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2.1.3.7 Strategi Perencanaan Pajak
Strategi perencanaan pajak menurut Pohan (2017:25) dapat diklasifikasikan
sebagai berikut:
1. Tax Saving Adalah upaya untuk mengefesiensikan beban pajak melaluli
pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2. Tax Avoidance Adalah upaya untuk mengefesiensikan beban pajak enggan
cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi
yang bukan objek pajak.

17. 3. Penundanaan/Penggeseran pembayaran pajak. Penundaan/ penggeseran
pembayaran pajak dilakukan tanpa Melanggar peraturan perpjakan yang
berlaku.
4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan Wajib Pajak seringkali
kurang meliputi informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.
Sebagai contoh : Pajak Penghasilan Pasal atas pembelian solar dari
pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak
dibidang penyaluran migas.
5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar.
Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan
pengurangan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Ke KPP
yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang
bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat
juga mengajukan permohonan pembebasan Pajak Penghasilan Pasak 22
impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan.
7. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan mendapat
dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan
2.1.3.8 Indikator Perencanaan Pajak
Perencanaan pajak menurut Subramanyam dan Wild (2018:29) yaitu
minimalisasi Penghasilan Kena Pajak dalam tahun berjalan dapat diinterpretasi
sebagai maksimasi Penghasilan Kena Pajak di kemudian hari. Perencanaan pajak
dapat diukur dengan menggunakan rumus Tax retention rate (tingkat retensi pajak),
Tax Retention Rate merupakan suatu alat dengan fungsi untuk menganalisis suatu
ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun
berjalan. Berikut adalah rumus perencanaan pajak:
𝑇𝑅𝑅𝑖𝑡 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖𝑡
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖𝑡
Keterangan:
TRRit = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t.

18. Net Incomeit = laba bersih perusahaan i pada tahun t.
EBITit = laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t.
2.1.5 Beban Pajak Tangguhan
2.1.4.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan
Adapun Purwanti (2018) mendefinisikan beban pajak tangguhan sebagai
beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi yang disusun
berdasarkan SAK dengan laba fiskal yang disusun berdasarkan peraturan
perpajakan. Menurut PSAK No.46 (Siregar dan Azmi, 2020) pajak tangguhan
adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan
jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai
akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan
peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi
pada periode mendatang.
Menurut Waluyo (2017:82), pajak tangguhan sebagai jumlah pajak
penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan
temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.
Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi
bersih (neto) sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak
tangguhan atau mamfaat pajak tangguhan. Pengakuan terhadap aset dan liabilitas
pajak tangguhan berlandaskan fakta kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan
liabilitas/pembayaran yang menjadi lebih besar atau kecil pada periode mendatang
dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan ase atau pelunasan liabilitas
yang tidak memiliki konsekuensi pajak.
Sehingga dari berbagai pengertian di atas dapat dikatakan bahwa beban
pajak tangguhan merupakan beban pajak yang timbul karena adanya koreksi negatif
yang menyebabkan pajak terutang menurut akuntansi fiskal lebih kecil
dibandingkan beban pajak menurut akuntansi komersial.
2.1.4.2 Indikator Beban Pajak Tangguhan
Menurut Harnanto (2019:12), beban pajak tangguhan adalah beban yang
timbul akibat perbedaan antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan

19. untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan
sebagai dasar perhitungan pajak). Beban pajak tangguhan dapat diukur dengan
menggunakan indikator beban pajak tangguhan periode saat ini dengan total aset
periode sebelumnya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya
beban pajak tangguhan menurut Sufandi (2020) adalah sebagai berikut:
BBPTit =
Beban Pajak Tangguhan Perusahaan i Pada tahun t
Total aktiva pada akhir tahun t − 1
Keterangan:
BBPTit = Besaran Beban Pajak Tangguhan perusahaan i pada tahun t.
2.1.6 Manajemen Laba
2.1.5.1 Pengertian Manajemen Laba
Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan
sengaja dalam menentukan laba dalam proses penyusunan pelaporan keuangan
eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Manurung dan
Isynuwardhana, 2017).
Menurut Healy dan Wallen dalam Sri Sulistyanto (2018:50), manajemen
laba terjadi ketika menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan
transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja
perusahaan yang bertujuan menyesatkan pemilik atau pemegang saham
(shareholders) atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan
angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Healy dan Wahlen berpendapat bahwa
manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (judgement)
dalam pelaporan keuangan, dan menyusun transaksi untuk mengubah laporan
keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja
ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi contractual out comes yang
tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.
2.1.5.2 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba
Bentuk-bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2017:383)
meliputi:

20. 1. Taking a bath (tekanan dalam organisasi)
Disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan
dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi.
Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang
akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang
tidak menguntungkan bisa dihindari. Akibatnya, laba periode yang akan
datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.
2. Income minimization (meminimumkan laba)
Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau
motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan
memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat
perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan
(write off) atas barangbarang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan
pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.
3. Income maximization (memaksimalkan laba)
Memaksimalkan laba bertujuan untuk mempetrend peroleh bonus yang
lebih besar, selain itu memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu
tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas
kontrak hutang jangka panjang (debt convenant).
4. Income smoothing (perataan laba)
Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan
laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau
menurun secara drastis.
5. Timing revenue dan expenses recognation (pengakuan pendapatan dan
beban)
Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan
dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas
pendapatan.

21. 2.1.5.3 Indikator Manajemen Laba
Menurut Phillips dalam Simanjuntak (2021), rumus untuk manajemen laba
yang diukur dengan pendekatan distribusi laba adalah sebagai berikut:
ΔE =
Eit − Eit−1
MVEit−1
Keterangan:
ΔE : Distribusi laba. Bila nilai E adalah nol atau positif, maka perusahaan
menghindari penurunan laba. Bila nilai E adalah negatif, maka perusahaan
menghindari pelaporan kerugian. Pada penelitian ini, nilai dari E tersebut hanya
digunakan sebagai informasi tambahan pada hasil statistik deskriptif.
Eit : Laba perusahaan i pada tahun t
Eit-1 : Laba perusahaan i pada tahun t-1
MVEit-1 : Market Value of Equity perusahaan i pada tahun t-1 (menggunakan nilai
kapitalisasi pasar). Nilai kapitalisasi diukur dengan mengalikan jumlah saham
beredar perusahaan i pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan i pada
akhir tahun t-1.
2.2 Referensi Penelitian
Tabel 2.1
Referensi Penelitian
No Nama dan Tahun Judul Hasil
1
Saragih dan
Manullang
(2022)
Pengaruh Perencanaan Pajak
Dan Aset Pajak Tangguhan
Terhadap Manajemen Laba
Pada Perusahaan Infrastruktur,
Utilitas, Dan Transportasi Yang
Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia (2015-2017)
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perencanaan perpajakan
tidak berpengaruh positif
terhadap manajemen laba,
sementara aset pajak tangguhan
memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap manajemen
laba. Namun, secara bersama-
sama, kedua faktor tersebut
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap manajemen
laba pada perusahaan yang
diteliti.
2
Lucy Devitasari
(2022)
Pengaruh Perencanaan Pajak
dan Beban Pajak Tangguhan
Terhadap Manajemen Laba
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perencanaan pajak
berpengaruh negatif signifikan
dan beban pajak tangguhan

22. No Nama dan Tahun Judul Hasil
berpengaruh positif signifikan
terhadap manajemen laba
3
Maria Lorita Bete,
Ana Sopanah,
Marjani AT
(2022)
Pengaruh Perencanaan Pajak
Dan Beban Pajak Tangguhan
Terhadap Manajemen Laba
Hasil Penelitian menunjukkan
bahwa variabel perencanaan
pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap manajemen
laba sedangkan variabel beban
pajak tangguhan tidak
berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba dan secara
simultan perencanaan pajak dan
beban pajak tangguhan tidak
berpengaruh terhadap
manajemen laba.
4
Wisnu Setyawan,
Siska Wulandari
(2021)
Pengaruh Perencanaan Pajak,
Beban Pajak Tangguhan dan
Profitabilitas Terhadap
Manajemen Laba
Penelitian menunjukkan bahwa
perencanaan pajak dan beban
pajak tangguhan secara parsial
mempengaruhi manajemen laba,
sedangkan profitabilitas secara
parsial mempengaruhi
manajemen laba.
5
Arma Yuliza
(2020)
Pengaruh Beban Pajak
Tangguhan dan Perencanaan
Pajak Terhadap Praktik
Manajemen Laba
beban pajak tangguhan dan
perencanaan pajak berpengaruh
terhadap praktik manajemen
laba.
6
Lusiana Kanji
(2019)
Perencanaan Pajak dan Beban
Pajak Tangguhan terhadap
Manajemen Laba Pada
Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
perencanaan pajak dan pajak
tangguhan tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap
manajemen laba.
7
Novi Catur
Prasetyo, Riana
Riana, Endang
Masitoh
(2019)
Pengaruh Perencanaan Pajak,
Beban Pajak Tangguhan Dan
Kualitas Audit Terhadap
Manajemen Laba
Hipotesis pertama menunjukkan
pengaruh yang signifikan
terhadap manajemen laba.
Hipotesis kedua menunjukkan
bahwa beban pajak tangguhan
tidak berpengaruh terhadap
manajemen laba. Hipotesis
ketiga menunjukkan bahwa
kualitas audit berpengaruh
negatif terhadap manajemen
laba.
8
Felismina Yunila,
Titik Aryati
(2018)
Pengaruh Perencanaan Pajak
dan Pajak Tangguhan Terhadap
Manajemen Laba dengan
Kualitas Audit sebagai variabel
moderasi
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perencanaan pajak
memiliki pengaruh positif
terhadap manajemen laba dan
kualitas audit memperlemah
pengaruh antara perencanaan
pajak dengan manajemen laba.
Selanjutnya, pajak tangguhan
tidak berpengaruh signifikan
terhadap manajemen laba dan
kualitas audit tidak dapat
memperlemah hubungan antara

23. No Nama dan Tahun Judul Hasil
pajak tangguhan dengan
manajemen laba.
9
Irsan Lubis,
Suryani
(2018)
Pengaruh Tax Planning, Beban
Pajak Tangguhan Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap
Manajemen Laba (Studi Empiris
pada Perusahaan Industri
Barang Konsumsi di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2012 – 2016)
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tax planning dan ukuran
perusahaan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
manajemen laba sedangkan
beban pajak tangguhan tidak
berpengaruh terhadap
manajemen laba
10 Lutfi M. Baradja,
Yuswar Zainul
Basri dan Vertari
Sasmi
(2017)
Pengaruh Beban Pajak
Tangguhan, Perencanaan
Pajak Dan Aktiva Pajak
Tangguhan Terhadap
Manajemen Laba
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara parsial beban
pajak tangguhan, perencanaan
pajak dan
aset pajak tangguhan
berpengaruh positif terhadap
pengungkapan manajemen laba.
Kesimpulan dari rangkuman penelitian di atas menunjukkan bahwa ada
variasi hasil penelitian terkait pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak
tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang diteliti. Hasil penelitian
bisa bersifat positif, negatif, atau tidak signifikan, tergantung pada konteks
penelitian, metodologi, dan karakteristik perusahaan yang diteliti. Oleh karena itu,
topik ini tetap menjadi area penelitian yang menarik untuk diinvestigasi lebih lanjut
dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan
tersebut.
2.3 Kerangka Pemikiran
2.4.1 Pengaruh Perencanaan Perpajakan Terhadap Manajemen Laba
Hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba secara
konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif yang
telah dibahas dalam teori manajemen laba. Dalam Teori keagenan ditekankan untuk
mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan
(Einsenhard dalam Lesmono dan Siregar, 2021), yakni : (1) masalah keagenan yang
timbul pada saat keinginan atau tujuan dari principal dan agent berlawanan dan
merupakan hal yang sulit bagi principal untuk melakukan verifikasi tentang apa
yang benar-benar dilakukan oleh agent; (2) masalah pembagian resiko yang timbul
pada saat principal dan agent memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko.
Einsenhard (dalam Lesmono dan Siregar, 2021) menyatakan bahwa adanya asumsi

24. yang mengenai sifat dasar manusia yakni: (1) manusia pada umumnya
mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas
mengenai persepsi manusia mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia
selalu menghindari resiko (risk averse). Ketiga sifat tersebut menyebabkan
informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan
reabilitasnya dan informasi yang disampaikan biasanya diterima tidak sesuai
dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal sebagai informasi
yang tidak simetris atau assymerty information (Yuliza, 2021), sehingga hal
tersebut memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen
laba. Perencanaan pajak dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan dalam
meminimalkan pembayaran pajaknya sepanjang masih dalam aturan perpajakan
yang berlaku. Perusahaan yang dapat membuat perencanaan pajak dengan baik
berdampak pada penurunan laba melalui kewajiban perpajakannya. Berdasarkan
pada uraian diatas mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan
adanya peranan perencanaan pajak yang dapat digunakan sebagai indikator adanya
manajemen laba
Penelitian yang dilakukan oleh Yuliza (2020) dan Baradja (2017)
menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen
laba.
2.4.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba
Menurut Waluyo (2017:24) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan
adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya
pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan. Pelaporan beban pajak
penghasilan yang mencakup pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deffered
tax), menghasilkan laba akuntansi yang lebih informatif dan dapat mencerminkan
kinerja perusahaan sebenarnya. Investor menyadari bahwa penghasilan atau beban
pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi merupakan hasil dari
akuntansi akrual dan merupakan komponen yang bersifat transitori (peristiwa yang
terjadi pada waktu tertentu dan hanya berpengaruh pada periode terjadinya
peristiwa tersebut). Dengan kesadaran tersebut, investor akan memahami bahwa
kenaikan atau penurunan laba akuntansi hanyalah akibat dari pengakuan

25. konsekuensi pajak karena adanya perbedaan temporer nilai tercatat aktiva dan
kewajiban berdasarkan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.
Menurut penelitian yang dilakukan Lubis dan Suryani (2018) yang
menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.
Menurut Lubis dan Suryani (2018) menyatakan bahwa kesalahan dalam model
akrual untuk mengindikasikan manajemen laba dapat dikurangi dengan
memfokuskan pada beban pajak tangguhan. Dalam penelitian tersebut digunakan
model distribusi laba sebagai pengukur manajemen laba.
2.4.3 Pengaruh Perencanaan Perpajakan Dan Beban Pajak Tangguhan
Terhadap Manajemen Laba
Pengelolaan pajak merupakan aspek penting dalam aktivitas keuangan
perusahaan. Perencanaan perpajakan dan penggunaan beban pajak tangguhan
adalah dua strategi yang sering digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan
kewajiban pajak dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Perencanaan
perpajakan mencakup upaya yang sah dan legal untuk mengurangi beban pajak
perusahaan dengan memanfaatkan berbagai insentif perpajakan dan pengaturan
hukum yang ada. Contoh strategi perencanaan perpajakan meliputi pengalihan laba
ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, memanfaatkan potongan pajak
berdasarkan investasi tertentu, dan penggunaan struktur perusahaan yang
mengurangi kewajiban pajak.
Sementara itu, beban pajak tangguhan merupakan komponen penting dalam
perencanaan perpajakan. Beban pajak tangguhan terjadi ketika perusahaan
memiliki selisih antara pajak yang harus dibayarkan berdasarkan aturan perpajakan
dengan jumlah pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Beban pajak
tangguhan muncul karena adanya perbedaan antara nilai aset dan kewajiban
perusahaan dalam laporan keuangan dengan nilai yang diakui dalam tujuan
perpajakan. Beban pajak tangguhan dapat dimanfaatkan secara legal untuk
mengurangi beban pajak saat ini dengan menunda pembayaran pajak yang
sebenarnya akan dibayarkan di masa depan.
Meskipun perencanaan perpajakan dan penggunaan beban pajak tangguhan
merupakan praktik yang sah, keduanya juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk

26. melakukan manajemen laba. Manajemen laba adalah praktik yang dilakukan
perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga tampak lebih baik dari
kinerja sebenarnya. Dengan memanfaatkan perencanaan perpajakan yang agresif
dan penggunaan beban pajak tangguhan secara tidak tepat, perusahaan dapat
menyesuaikan laporan keuangan mereka untuk menyembunyikan performa
sebenarnya dan menciptakan kesan kinerja yang lebih baik daripada yang
sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan isu etika dan menurunkan kualitas
informasi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor,
kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2019), Wulandari (2021), dan
Kanji (2019) menunjukkan hasil terdapat pengaruh dari perencanaan perpajakan
dan beban kerja tangguhan baik simultan maupun parsial terhadap manajemen laba.
Maka dapat disusun suatu kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti yang
disajikan dalam gambar berikut:

27. Gambar 2.1
Kerangka pemikiran
2.4 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, berikut
adalah hipotesis penelitian ini:
H1 : Terdapat pengaruh perencanaan perpajakan terhadap manajemen laba
H2 : Terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba
H3
: Terdapat pengaruh perencanaan perpajakan dan beban pajak
tangguhan terhadap manajemen laba

28. BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Menurut Sugiyono (2017:14) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian
yang dilandaskan pada filsafat positivisme, dipergunakan untuk meneliti populasi
atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan bertujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono
(2017:28) adalah metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui
keberadaan variable mandiri, baik hanya pada saat variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel
lain.
3.2 Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI)
dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai bulan Desember
2023
3.3 Data dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitaif. Data kuantitatif
yang termasuk adalah data yang disajikan deskriptif atau berbentuk uraian berupa
laporan keuangan dari bursa efek Indonesia (BEI) pada perbankan periode tahun
2017-2022.
3.3.2 Sumber data
Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder yaitu semua
data yang diperoleh dari sumber yang telah terdokumentasi di perusahaan, seperti

29. laporan keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Pada Periode Tahun 2017-2022.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan
cara studi kepustakaan (library research). Menurut Sugiyono (2017:291), studi
kepustakaan adalah berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang
berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial
yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan
penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur
ilmiah. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan
diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, laporan keuangan
perusahaan, jurnal, artikel, peneliti terdahulu.
3.5 Purposive Sampling
Purposive Sampling menurut Sugiyono (2018:138) adalah pengambilan
sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan
kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.
Perusahaan sub sektor perbankan yang memiliki data lengkap atau
mempublikasikan annual report berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama
tahun pengamatan 2017-2022.
Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, didapatlah perusahaan-
perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Perusahaan
No Kriteria Jumlah
1 Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI pada periode
tahun 2017 – 2022
45

30. 2 Laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan tidak
lengkap selama rentang tahun penelitian (2017 – 2022)
(23 )
3 Laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan mengalami
rugi selama rentang tahun penelitian (2017 – 2022)
(9)
Jumlah 13
Sumber: Olah Data Peneliti (2023)
Selama periode tahun 2017 hingga 2022, terdapat 45 perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi subjek penelitian. Dalam
rentang waktu yang sama, sebanyak 23 perusahaan perbankan tidak menyajikan
laporan keuangan tahunan mereka secara lengkap, menghadirkan tantangan dalam
pemahaman menyeluruh terhadap kinerja keuangan mereka. Selain itu, 9
perusahaan perbankan mengalami rugi dalam laporan keuangan tahunan mereka
selama lima tahun tersebut, mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan
keuangan di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah
Tabel III.3
Daftar Nama Perusahaan
No. Nama Perusahaan Perbankan Kode Emiten
1 PT. Bank Central Asia, Tbk BBCA
2 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk BBNI
3 PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk BBRI
4 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk BDMN
6 PT. Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk BTPN
7 PT. CIMB Niaga, Tbk BNGA
8 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BBRI
9 PT. Bank Jabar Banten, Tbk BJBR
10 PT. Bank Mega, Tbk MEGA
11 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk BMRI
12 PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk BBTN
13 PT. Bank Sinar Mas, Tbk BSIM

31. 13 PT. Bank OCBC NISP, Tbk NISP
Sumber: Olah Data Peneliti (2023)
3.6 Operasionalisasi Variabel
Pengertian operasionalisasi variabel menurut Roflin dan Liberty (2021:43)
adalah konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari satu nilai. Sedangkan
menurut Sugiyono (2017: 38) operasionalisasi variabel adalah segala sesuatu yang
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dari definisi
tersebut maka dapat dikatakan bahwa operasionalisasi variabel adalah suatu konsep
yang memiliki lebih dari satu nilai yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
sehingga diperoleh informasi yang kemudian bisa ditarik kesimpulannya.
Tabel III.4
Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Variabel Indikator Skala Jumlah
Perencanaan
Pajak
(X1)
Wajib pajak dapat
melakukan strategi
penghematan
pajak melalui
perencanaan pajak
(Rahayu,
2017:353)
𝑇𝑅𝑅𝑖𝑡 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖𝑡
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖𝑡 Rasio 5
Beban Pajak
Tangguhan
(X2)
Beban yang timbul
akibat perbedaan
temporer antara
laba akuntansi
yang disusun
berdasarkan SAK
dengan laba fiskal
yang disusun
berdasarkan
peraturan
perpajakan
BBPTit =
Beban Pajak Tangguhan Perusahaan i Pada tahun t
Total aktiva pada akhir tahun t − 1
Rasio 5

32. Variabel Definisi Variabel Indikator Skala Jumlah
(Sumomba, 2010)
Manajemen
Laba
(Y)
Intervensi
manajemen
dengan sengaja
dalam menentukan
laba dalam proses
penyusunan
pelaporan
keuangan
eksternal, dengan
tujuan untuk
memperoleh
keuntungan
pribadi (Manurung
dan
Isynuwardhana,
2017).
ΔE =
Eit − Eit−1
MVEit−1 Rasio 5
Sumber: Olah Data Peneliti (2023)
3.7 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data
3.7.1 Sumber Data
Menurut Sugiyono (2017:137) sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu
sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data
sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul
data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen.
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari
laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2017 – 2022.
3.8 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai Pengaruh Perencanaan Pajak
dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Perusahaan Perbankan

33. yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 – 2022. Beberapa
langkah yang dilakukan dalam analisis tersebut masing-masing akan dijelaskan di
bawah ini:
3.8.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,
minimum, sum, range, kurtosis dan skewness/ kemencengan distribusi
(Ghozali, 2018:19). Gambaran data tersebut menghasilkan informasi yang
jelas sehingga data tersebut mudah dipahami. Dalam penelitian ini, dengan
melihat gambaran dari data-data yang ada, maka akan diperoleh informasi
yang jelas mengenai pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan
perusahaan.
3.8.2 Uji Asumsi Klasik
Dalam analisis regresi tersebut ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi
agar persamaan regresi tersebut valid untuk digunakan dalam penelitian.
Asumsi-asumsi tersebut disebut dengan asumsi klasik.
a. Uji Normalitas Data
Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki
distribusi normal Cara untuk mengetahui apakah data tersebut
terdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan uji statistik non-
parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data residual berdistribusi
normal apabila hasil statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-
S) menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 data tersebut
berdistribusi normal, sedangkan jika kurang dari 0,05 maka data tersebut
terdistribusi tidak normal.
b. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model

34. regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel
independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel
independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama
dengan nol (Ghozali, 2018:107). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya
multikolonieritas didalam model regresi adalah dengan kriteria sebagai
berikut: tidak ada variabel yang nilai Tolerance < 0,10 serta tidak ada
variabel yang nilai VIF > 10.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Jika
terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual
(kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi
lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series)
karena gangguan pada seseorang individu/ kelompok yang sama pada
periode berikutnya. Pada data silang waktu, masalah autokorelasi relatif
jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari
individu, kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah
regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018:111). Menurut
Ghozali (2018:112) Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi
dengan uji Durbin-Watson (DW test) hanya digunakan untuk
autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan
adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel
lag diantara variabel independen.
d. Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke

35. pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah
yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.
Kebanyakan data cross-section mengandung situasi heteroskesdatisitas
karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil,
sedang dan besar (Ghozali, 2018:137). Menurut Ghozali (2018:142)
untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan
melakukan Uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai
absolut residual terhadap nilai varaibel independen (Gujarati dalam
Ghozali, 2018:143). Model regresi tersebut tidak terjadi
heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas menunjukkan signifikan
lebih besar dari 0,05, sedangkan apabila nilai probabilitas menunjukkan
kurang dari 0,05 maka dalam model regresi tersebut terjadi
heteroskedastisitas.
3.8.3 Analisis Regresi Berganda
Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk variabel independen.
Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan
suatu persamaan. Dalam analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan
antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel
dependen dengan variabel independen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi
linier bergandadigunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel
independen (X1), variabel independen (X2) terhadap variabel dependen (Y).
Hubungan tersebut diukur dengan model persamaan sebagai berikut (Ghozali,
2018:101) yaitu:
𝐘 = 𝐚 + 𝛃𝟏 𝐗𝟏 + 𝛃𝟐𝐗𝟐 + Ɛ
Keterangan :
Y : Manajemen Laba
a : Konstanta
β : Koefisien regresi
X1 : Perencanaan Pajak
X2 : Beban Pajak Tangguhan

36. Ɛ : Variabel lain yang tidak diuji
3.8.4 Pengujian Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi (R2
)
Uji koefisien determinasi (R2
) pada intinya mengukur seberapajauh
kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2
yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti
variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara
umum koefisien determinasi untuk data silang relatif rendah karena
adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan,
sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai
niali koefisien deteminasi yang tinggi (Ghozali, 2018:97).
b. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Menurut Ghozali (2018:98) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan
seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara
individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara
melakukan uji statistik t adalah sebagai berikut: bila jumlah degree of
freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%,
maka H0 yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar
dari 2 (dalam absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis
alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara
individual mempengaruhi variabel dependen.
c. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)
Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik f menguji joint hipotesia bahwa
b1, b2, b3, b4, dan b5 secara bersama-sama sama dengan 0, atau:
H0 : b1 = b2 = ……..= bk = 0
HA : b1 ≠ b2 = …….≠bk ≠ 0

37. Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji siginifikan secara keseluhuhan
terhadap regresi yang diobservasi maupun diestimasi, apakah Y
berhubungan linier terhadap X1, dan X2. Untuk menguji hipotesis ini
digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai
berikut: bila nilai f lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada
derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis
alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara
serentak dan signifikan mempengaruhi variabel depende
3.9 Keabsahan Data
Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang
dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data
yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kuantitatif meliputi uji asumsi
klasik, uji linear berganda dan uji hipotesis (Sugiyono, 2017).
3.10 Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pemilihan model yang akan digunakan dalam permodelan.
2. Tahap kedua setelah mendapatkan model yang optimal atau disarankan
secara statistik, maka akan dilakukan uji asumsi yang meliputi uji
autokorelasi.
3. Tahap selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi variabel dengan
melihat nilai t-statistik, F-statistik, R-squared, dan adjusted R-squared.
4. Setelah model yang optimal didapatkan, maka selanjutnya bisa dilihat
dandianalisis hubungan antara variabel independen terhadap variabel
dependennya.