Dokumen tersebut membahas tentang peraturan pemerintah dan peraturan menteri agama mengenai penetapan besaran bea nikah, termasuk ketentuan nikah di luar kantor dan luar jam kerja serta larangan menerima pembayaran tunai. Juga dibahas mengenai sistem pembayaran PNBP NR, alokasi penggunaannya, serta penghapusan alokasi untuk jasa pembantu pegawai pencatat nikah.

1. Penetapan Bea Nikah dalam
Peraturan Pemerintah
dan
Peraturan Menteri Agama

2. Undang-Undang No. 20 Th.1997
Tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

3. Sistem Pembayaran

4. Penggunaan PNBP NR dalam UU

5. Peraturan Pemerintah 48 2014

6. Ketentuan Penetapan Bea

7. Besaran Bea, Nikah Luar Kantor
Luar Jam Kerja

8. “KUA dilarang menerima bea
tunai”

9. KUA Hanya Menerima Bukti Setor

10. Alokasi Penggunaan Bea

11. Tidak ada alokasi jasa Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah

14. Bagaimana dengan P3N ?
 Sebelum terbit, PMA 46 2014 telah terbit PMA
24 yang menyatakan :
 Namun kemudian ditolak oleh Kementerian
keuangan yang kemudian PMA ini dianulir
dengan PMA 46 2014 yang menghilangkan
P3N

15. P3N dari waktu ke waktu
 Dasar Hukum Pemanfaatan P3N PMA 11
Tahun 2007

17.  Berdasar PMA 11 2007 dan Instruksi
Dirjen tersebut, Kemenag Kota Malang
selama ini masih berupaya mencarikan
legalitas untuk P3N
 Namun dengan penolakan Menkeu saat
diterbitkannya PMA 24 Tahun 2014,
Kemenag tidak dapat lagi menyisihkan
honorarium dari PNBP NR.

18. KUA/PENGHULU
tidak diperkenankan
menerima/meminta bea/jasa atas
segala layanan yg diberikan

19. Bila ada yang melakukan
pungutan/menerima laporkan ke
PENGADUAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN AGAMA
http://simkah.kemen
ag.go.id/dumaskua/