Kenaikan harga BBM akan berdampak pada inflasi dan kemiskinan. Pemerintah perlu mengalihkan subsidi BBM ke sektor transportasi publik dan menekan biaya distribusi barang agar dampak kenaikan harga tidak terlalu besar. Solusi alternatif seperti itu diharapkan dapat meminimalisir gejolak masyarakat terhadap kenaikan BBM.

1. JANGAN NAIKKAN HARGA BBM
Dewasa ini berkembang isu pemerintahan Jokowi-JK akan mengalihkan subsidi BBM ke-sektor
lain, atau dengan kata lain harga BBM mengalami kenaikan. Sadar atau tidak BBM
memiliki posisi penting dalam perekonomian. Kenaikan BBM merupakan salah satu isu
strategis yang acap kali menjadi pembahasan hangat di republik ini. Dimunculkannya isu
kenaikan BBM selalu menjadi tanding topic tak hanya dalam skala pemerintahan dan media
tetapi juga di masyarakat secara luas.
Para pakar dalam hal ini mengemukakan bahwa kenaikan BBM memiliki efek langsung
terhadap tingginya tingkat inflasi. Menurut Difi Ahmad Johansya (Direktur Eksekutif
Departemen Komunikasi Bank Indonesia) kenaikan BBM pada juni 2013 berdampak pada
peniingkatan inflasi sebesar 1,03 %, artinya kenaikan yang terjadi pada quartal ini
memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap nilai tukar uang terhadap barang.
Secara gamblang, yang sering kali terjadi meningkatnya harga BBM berpengaruh langsung
pada meningkatnya biaya distribuusi barang dan jasa. Asumsinya, harga produksi barang dan
jasa akan meningkat pula. Di sisi lain, subsidi BBM juga menyita cukup banyak alokasi
APBN. Data yang ditampilkan oleh kemenkeu subsidi BBM mencapai angka Rp 210,7 T dari
total subsidi energy senilai Rp. 282,1 T. Jika mengabaikan dana yang dialokasikan untuk
daerah sebesar Rp. 831.2 T dari total belanja Negara Rp. 1.842,5 T, maka dana alokasi APBN
nasional sebesar Rp. 1.011,3 T yang artinya alokasi untuk BBM besubsidi hampir 1/5 dari
APBN keseluruhan.
Gambaran yang lain dari kondisi perekonomian Indonesia, kenaikan BBM berpengaruh
langsung terhadap angka kemiskinan. Acapkali kelompok keluarga yang ada pada statifikasi
hampir miskin bergeser menjadi kelompok miskin. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya
tingkat daya beli dan konsumsi pangan masyarakat. Mainstream yang terjadi di republik ini
kenaikan BBM akan ditanggulangi pemerintah dengan memberikan alokasi tambahan pada
BLT untuk meredam gejolak di masyarakat. pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah
apakah ini merupakan solusi dari masalah atau masalah dari masalah?
Berangkat dari pemahaman di atas, kenaikan BBM menjadi solusi strategis jika pemerintah
dalam hal ini mengalihkan subsidi ke sektor transportasi publik. Artinya, masyarakat pada
akhirnya akan dipaksa secara halus untuk menggunakan transportasi publik yang ada. Dengan
demikian kondisi ini akan mengurangi beban financial transprtasi masyarakat. Dengan
catatan penyediaan transportasi publik harus memadai dari infrastruktur hingga pola
pelaksanaannya di lapangan. Sehingga, memberikan rasa nyaman bagi para pengguna moda
transportasi.
PR besarnya adalah bagaimana cara pemerintah menekan harga distribusi barang yang
tentunya akan berpengaruh secara signifikan dengan kenaikan BBM. Seperti yang kita
ketahui produksi barang dewasa ini hanya menggunakan BBM non-Subsidi yang logikanya
harga BBM tidak berpengaruh pada harga produksi barang. Tolak ukur kenaikan harga
konsumsi adalah harga distribusi yang menggunakan BBM ber-subsidi. Kenaikan harga
barang dapat ditanggulangi dengan mensiasati harga distribusi yang nantinya akan melonjak
tajam paska kenaikan BBM. Dalam menentukan hal ini diperlukan adanya kajian secara
mendalam untuk menemukan konklusi terbaik dalam penanggulangan masalah distribusi.
Secara ekstrim pemerintah dapat mengambil alih pendistribusian barang atau secara lebih

2. halus dapat menggunakan regulasi dan program-program yang mampu mendukung
pendistribusian murah terhadap barang dan jasa.
Dua hal di atas kiranya menjadi solusi alternatif dari wacana pemerintah untuk menaikkan
harga BBM. Dengan demikian, diharapkan gejolak masyarakat terhadap kenaikan BBM tidak
menjadi factor utama yang membuat pemerintah ragu dalam mengambil keputusan. Selain
itu, dua hal ini dirasa mampu menjadi solusi ketika pada suatu waktu nanti pemerintah akan
kembali menaikkan harga BBM, masyarakat hanya akan meresponnya dengan santai.
“Kebijakan adalah pertimbangan logis dari permasalahan, bukan hanya keputusan populis
untuk pencitraan.”
(gun)